.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto Tertanggal 3 November 2016 di bawah register Nomor112/SK/2016/PN Lbo, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, hadir kuasanyadipersidangan yaitu SURIAT TONGKODU, SH., ADAM NANI, SH, PATTAAGUNG, SH, MUCHLIS HASIRU, SH, ISMAIL PELU, SH, berdasarkan SuratKuasa Khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LimbotoHalaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016.

Letter C nomor877/Karangwuni tanggal 5 Pebruari 1960 atas nama Ngudirejoyang berisi tentang kepemilikan tanah persil No. 30 Klas P.IIluas 1010 M2 dan persil No. 30 Klas PII luas 1000 M2, yangdijadikan alas hak dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.11179/Caturtunggal, (saat ini menjadi HGB No.1347/Caturtunggal Surat Ukur 5549/2005 tanggal 10102005luas 1.726 M2 tercatat atas nama Nyonya Lie Fong moi),sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan / pendapatMahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor112

diputus oleh Pengadilan NegeriPalembang sesuai Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2013/PN.Plg dan kini telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang,bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969,dimana dalam gugatanterdahulu Putusan Pengadilan Negeri Nomor.80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telahberkekuatan hukum tetap,telah ditetapbkan status hukum atas tanah sengketaadalah tanah sikep/kesikepan Desa Ciawi.Dalam Gugatan baru,tanahtersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri dalam perkara nomor112

DILAKUKANNYA TIDAK SAHDAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATANTIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN(TERGUGAT Il).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112

diterimaMade Sukarsa ;72. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor036/03/02/Pol tanggal 7 Februari582002 jumlah beras 620 kg diterimaMade Sukarsa ;73. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor001/03/02/Pol tanggal 6 Maret 2002jumlah beras 200 kg diterima MadeSukarsa ;74. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor055/02/02/Pol tanggal 7 Februari2002 jumlah beras 2.230 kgditerima Made Sukarsa ;75. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor112

TJAHYONO, bertempat tinggal di Ikan Gurami Lebar 29,RT.O6/RW.06, Kelurahan Perak Barat, KecamatanKrembangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Nomor112, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya;37.SRI HENI, bertempat tinggal di Pagesangan 1V/57,RT.02/RW.03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV UtaraLapangan A10, RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan,Kecamatan jambangan, Surabaya;38. Ir.

HARTANA SUBEKTI, M.Si kepada KepalaDinas PSDA & ESDMselaku Pengguna Anggaran.Berita Acara serah terima jabatan PPK.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit EkaSarana Tria.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal SaranaJaya.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika JayaLestari.Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Trterdakwa Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor0048

HARTANA SUBEKTI, M.Si kepadaKepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.Berita Acara serah terima jabatan PPK.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit EkaSarana Tria.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal SaranaJaya.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika JayaLestari.Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Trterdakwa Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor0048

Penggugat adalahbenar namun berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayaroleh Para Penggugat adalah tanah milik orang lain yang masih atas nama Salemyang luasnya berbeda dengan tanah yang disengketakan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa ParaTergugat sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai obyek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112

perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Mendengarkan keterangan Saksisaksi;Melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN BIgNegeri Balige pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor112

Ibrahim Hedung, Nomor112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;117.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Hedung,Nomor 20, tanggal 4022012;118.Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. BeingTulimau, Nomor 113/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;119.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Being Tulimau,Nomor 21, tanggal 4022012;120. Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor114/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;121.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n.

Ibrahim Hedung, Nomor112/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;117.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Ibrahim Hedung, Nomor20, tanggal 4022012;118.Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, a.n. Being Tulimau,Nomor 113/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n. Being Tulimau, Nomor 21,tanggal 4022012;120.Berita Acara Pembayaran Tanah, a.n. Sudirman Djuma, Nomor114/KU.900/PKA/2012, tanggal 4022012;121.Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah a.n.

Fotokopi Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor112/Pdt.G/2016/PA Sly. tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AisyahHusain,SS binti Drs. Husain Maksud melawan Hamzah bin H.M. Sidik,yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, bukti surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;.

., Advokat/Pengacara padaPerkumpulan Bantuan Hukum CARANO MINANG berkantor di Simpang Tiga JalanRaya PadangPariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman,berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis HakimNomor : 17/PID.BH/2019/PN Pmn, tanggal 17 Juni 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Juli 2016, Nomor112/Pid.Sus/2016/PN.Sdk., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Juli 2016,Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sdk., tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Akta JualBeli Nomor 90 Tahun 2011 tersebut ditandatanganioleh para pihak maka terlebih dahulu dibacakan oleh saksi dan sepengetahuansaksi terhadap isi akta jualbeli saat itu para pihak yang hadir tidak merasakeberatan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Kuasa Hukum Para Tergugatsedangkan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai objek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112

Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor112/Pdt.G/2007/PN.AB tanggal, 17 Desember 2007, diberi tanda P8.9. Foto copy sesuai asli Akte Hibah tanggal 14 Januari 1974 dari Tjie Ek Leangkepada John G.

ParaPenggugat dari Pemerintah Kota Medan, dan dimana Para Penggugattelah mendiami dan berdomisili di alamat tersebut sejak tahun +1970sampai sekarang ini, tepatnya di lantai 2 bangunan rumah tingkatpermanen dengan luas lebih kurang8 X 35 M*(delapan kali tiga puluhlima meter persegi), Kamar di lantai 1 bangunan yang sama danGudang sebagai Garasi Mobil dengan fasilitas aliran listrik PLN sertainstalasi air PDAM yang menjadi satu kesatuan pada bangunan tua(Bangunan Belanda) secara permanen bekas Hak Eigendom Nomor112

Ibrahim Syamsir No. 37, Kelurahan Batang Bungo,Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Juni 2021;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN MrbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November

Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa LenteaKecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 20212027nomor urut 2 (dua) dari dua calon Kepala Desa yang telah dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yangditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahunHalaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor: 42/G/2021/PTUN.KDI.2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa

pertentangan dalildalil para pihak serta uraianfaktafakta persidangan di atas, persoalan hukum pertama yang akan dipertimbangkanmenyangkut dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran berupa perubahan DPTmelalui berita acara setelah DPT disepakati bersama oleh Panitia Pemilinan KepalaDesa Lentea dan para Calon Kepala Desa Lentea, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri Nomor112