Dari uraian tersebut apabila dikajidari Azas Lex Specialis Sistematis maka Undangundang Koperasimerupakan Lex Specialis dari Undangundang Perbankan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salahmenerapkan hukum atau) menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena Pengadilan Negeri Mataram tidak memperhatikan hukumacara pidana khususnya pasal 185 ayat (6) jo. pasal 197 ayat (1) huruf dundang undang nomor 8 tahun 1981 dengan tldak memperhatikan bukti suratyang berupa buku

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN LiwMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (8) Jo Pasal 76 DUndang

peninjauan kembali keduatersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali, merupakan permohonan peninjauan kembali kedua atasPutusan Peninjauan Kembali Nomor 425 PK/PDT/2012 terhadap PutusanPeninjauan Kembali Nomor 70 PK/PDT/2011 dan Putusan Peninjauan KembaliNomor 52 PK/TUN/2007 dimana ketiga putusan tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf e juncto Pasal 69 huruf dUndang

ASISI pada hari tanggal tidak dapat diingat lagidengan pasti bulan Mei 2007 atau setidaktidaknya pada bulan Mei 2007 bertempat di DesaPayudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep,membawa, menjual menyimpan yang patut disangka dari kejahatan dengan maksud untukmendapat untung ;perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 480 ke.1 KUHP ;Menimbang

Fathorrahman kalau sanyo miliknya diketahui telah hilang yang digunakan untukmenyedot air di sumur milik saksi Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang KecamatanGulukGuluk Kabupaten Sumenep ; benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 sekira pukul 08.00 Wib. menurut saksi H.Fathorrahman sewaktu saksi H. Fathorrahman menghidupkan sanyo disumur danmelihat sanyo yang dihidupkan mirip dengan sanyo milik saksi H.

Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;benar pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;benar pada saat dikembalikan kepada Umur P.

Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;bahwa pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;bahwa pada saat dikembalikan kepada Umur P.

menjadipenyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas danPermen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur ), jadi setiap orangatau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpamemiliki izin usaha; Bahwaapabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatanpengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahandari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan dUndang

Pasal 53 huruf dUndang Undang R.I No.22 Tahun 2001 tentang Migas Jo.

EFFENDY& Co (vide bukti Surat Perjanjian No. 173 B 08/61/SBLW/2008)yang diperpanjang dengan perjanjian No. 1732 B.08/61/% B/W/2008, sehingga perbuatan perusahaan Pemohon Kasasitersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf dUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan9.Bahwa, ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo Pasal 66 ayat (4) UU No.23 Tentang Ketenagkerjaan bersifat kumulatif, maka demihukum tentunya tidak beralih status hubungan kerja paraHal. 17 dari 26 hal. Put.

berita acarapersidangan, salinan resmi putusan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 31 Maret 2011No.2398/Pid.B/2010/PN.Sby. beserta bukti buktiselanjutnya memperhatikan alasan alasan dalammemori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan pertimbangan dan putusanHakim Tingkat Pertama dengan pertimbangansebagai berikut ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara subsidairitas yaituPrimair : melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf dUndang

putusan pemidanaan denganupaya hukum kasasi dan banding ;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilanmaka putusan hakim tingkat pertama yangmembebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair ..... 67)primair dan memidana atas dakwaan subsider yangoleh Jaksa Penuntut Umum diajukan banding, olehPengadilan Tingkat Banding akan dinilai secarautuh sesual dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas 3; Menimbang, bahwa dengan demikianterlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primeryaitu. melanggar Pasal 39 ayat (1) #=huruf dUndang

kepada seseorang yang tidakdiketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) per drum sebanyak 8 (delapan) drum, selanjutnya terdakwaAswan Bin Bahtiar bersamasama dengan Bahrani Bin Masrani ditangkap oleh saksiDharma Putra bersama dengan saksi Dede Bastary (keduanya anggota POLRI) yangsedang melaksanakan kegiatan patroli.PUTUSAN No.178/Pid.Sus/2016/PN.Tbh Halaman 5 dari 25Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat sejakputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas seluruh hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESARRp. 36.800.000, (Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus ribu Rupiah)dengan perincian sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 805 K/Pdt.SusPHI/2015"Menimbang, bahwa sesuai dengan redaksi Pasal 169 ayat (1) butir dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelanggaran atas syaratsyarat kerja dan hakhak Para Penggugat, barulah terjadi apabilahakhak tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan dan atau perjanjian kerja bersama";Bahwa fakta persidangan membuktikan uang makan adalah hakperkerja yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kerja yang dibuatantara Para Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi

Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dUndang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dsanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuztersebut.Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam UTahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Abdul Kadir, dan saksi Ade Muslim Bin Yapi karena telahmelakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tidak sesuai dengankegiatannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.

sesuai perihal tersebut sangat keberatan ataspenerbitan Sertipikat diatas obyek tersebut karena obyek tersebut merupakantanah warisan dari almarhum Palesseri bin salareng dan mohon kepadaKepala kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba agar tidak peralihankepada siapapun tanpa sepengetahuan kami sekeluarga, bahwa denganpernyataan keberatan demikian dapat diartikan sebagai Para Penggugat telah merasa dirugikan kepentingannya ; won 222 == === === Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) point dUndang

benarsaya buatkan untuk akta peralihan di kecamatan akan tetapi terhambat olehwaktu sehingga saksi buatkan surat pernyataan asal usul riwayat tanah.Bahwa yang menjadi sertifikat yang dikeluarkan dan diserahkan olehpetugas BPN Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 180 (seratusdelapan puluh) sertifikat kepada para pemohon.Bahwa penyerahannya dilakukan sendiri oleh petugas BPN KabupatenProbolinggo kepada para pemohon di kantor Desa Sokaan KecamatanKrejengan Kabupaten Probolinggo dengan cara pemohon dundang

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 butir dUndang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasberbunyi : pemegang saham yang bersangkutan baik langsungmaupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakankekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroanmenjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan ;5.

Dimana disebutkan bahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha(HO,SITU,SIUP dan TDP) dengan jumlah maksimum 15 liter per hari dan surat edaran Bupati EnrekangNomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakarminyak bersubsidi.n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas

hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 31 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor Il secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c dan dUndang

(Natrium Hidroksida) ;Kristal putih ( C.25) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;Serbuk merah kecoklatan (C.26) hasil Red Phospor ;Cairan coklat (C.30) hasil 1,4 dimethyl 2 phenilNaphtalene ;Cairan kuning dan bening (C.31) hasil 1,4 dimethyl 2phenil Naphtalene ;Cairan kuning (C.33) hasil 1,4 dimethyl 2 phenilNaphtalene ;Cairan coklat (C.35) hasil Negatip Gol Opiat, Amfetaminadan Benzodiazepin ;Perbuatan terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf dUndang