Ditemukan 274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindak tidfak tiidak tidak tindaki tiadak tindas tinjak tiudak tiddak tiodak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
75 — 15
  • namun tidak untukpengadaan alkes tahun 2012;Bahwa saksi kenal dengan dr.Frederik begitu juga dengan Herry, tapikalau Roy dan Jemmy, saksi tidak kenal;Bahwa KUA/PPAS seharusnya diajukan bulan Juli, dimana pengajuannyaterlebih dahulu KUA kemudian baru PPAS;Bahwa yang hadir dalam pembahasanpembahasan anggaran tersebutdari pihak eksekutif adalah TAPD dan Kadis/SKPD yang bersangkutan;Bahwa tidak pernah ada hering antara DPRD dengan RSUD Muara Tewehsehubungan dengan pengadaan alkes ini, sehingga saksi tifdak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
65 — 24
  • perencana fisik, pengawasan pekerjaan, boleh sajamemakai jasa konsultan dan boleh saja tidak memakainya, karena dalamhal ini konsultan pengawas merupakan mata PPK dalam pelaksanaanperencanaan pekerjaan itu; Bahwa sekarang tidak boleh pinjammeminjam perusahaan, keadaansebenarnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan bahkan dalam KepresNomor 80 tahun 2003 pun tidak memperbolehkannya; Bahwa PA seharusnya tidak boleh merangkap selaku PPK, namun hal iniboleh saja tapi dengan syarat yakni di instansi tersebut tifdak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — AGUS SETIYADI, ST Bin H. ASMAWIE (Alm)
55 — 19
  • konsultan dan boleh saja tidak memakainya, karena dalamHalaman 106 dari 179 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN Plkhal ini konsultan pengawas merupakan mata PPK dalam pelaksanaanperencanaan pekerjaan itu;Bahwa sekarang tidak boleh pinjammeminjam perusahaan, keadaansebenarnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan bahkan dalam KepresNomor 80 tahun 2003 pun tidak memperbolehkannya;Bahwa PA seharusnya tidak boleh merangkap selaku PPK, namun hal iniboleh saja tapi dengan syarat yakni di instansi tersebut tifdak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — KASMADIYANSYAH Bin MASKUR
55 — 16
  • perencana fisik, pengawasan pekerjaan, boleh sajamemakai jasa konsultan dan boleh saja tidak memakainya, karena dalamhal ini kKonsultan pengawas merupakan mata PPK dalam pelaksanaanperencanaan pekerjaan itu;Bahwa sekarang tidak boleh pinjammeminjam perusahaan, keadaansebenarnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan bahkan dalam KepresNomor 80 tahun 2003 pun tidak memperbolehkannya;Bahwa PA seharusnya tidak boleh merangkap selaku PPK, namun hal iniboleh saja tapi dengan syarat yakni di instansi tersebut tifdak
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1201 — 570
  • adalah sepanjangkealfaan jabatan ;Bahwa dalam hal terjadi transaksi Rp. 40.000.000.000, (empat puluh milyar rupiah)tidak ada kwitansinya dan buktinya, dalam arti Notaris hanya bilang katanya, makapembeli harus mengeluarkan tanda bukti dalam surat ;Bahwa pada saat akta dibacakan Notaris, penjual diam sudah menerima, sikapNotaris harus meminta bukti dokumen hitam diatas putih ;Bahwa dalam hal penjual maupun pembeli adalah purapura, dari aspek pajak tidakterjadi transaksi pembayaran, karena pada Negara tifdak
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN Ir. Bambang Widianto
187 — 144
  • Sanggau pada saat Show Cause Meeting (SCM) proyek peningkatanjaringan irigasi jangkang kompleks Kab.Sanggau tahun 2010;Bahwa Saksi tifdak ada bertemu dengan para terdakwa diluar jam kerja;Bahwa Kuasa pengguna anggaran (KPA) yang berwenang melakukan ShowCause Meeting (SCM);Bahwa Terdakwa Sigit Purnomo,S.ST juga menjabat selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan proyek lainnya juga diKantor Dinas Kab.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
73 — 35
  • konsultan dan boleh saja tidak memakainya, karena dalamHalaman 119 dari 188 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkhal ini kKonsultan pengawas merupakan mata PPK dalam pelaksanaanperencanaan pekerjaan itu;Bahwa sekarang tidak boleh pinjammeminjam perusahaan, keadaansebenarnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan bahkan dalam KepresNomor 80 tahun 2003 pun tidak memperbolehkannya;Bahwa PA seharusnya tidak boleh merangkap selaku PPK, namun hal iniboleh saja tapi dengan syarat yakni di instansi tersebut tifdak
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
219 — 64
  • Berkah Jaya menagih uang pembelian mesin yangbelum dibayar Pak Sunarto pada saat itu sudah tidak ada dikantor DesaSerut dan mengenai pembayaran kepada CV.Berkah jaya saksi tifdak tahuberapa jumlahnya;Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang kepada Pak Sunarto danmengenai uang Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) adalahsebagai honor saksi sebagai mandor 2 kali, kKemudian yang kedua Rp1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah tandatangan honor yang saksi terima itu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
87 — 29
  • pengertian saksi tanah tersebut milik bina marga;Bahwa saksi tanda tangan surat tidak lapor ke Bina Marga katanya sudah pindahmau lapor kepada siapa sedangkan Pak Djarot orang PU sudah ditempat Pak Lurah;Bahwa pajak tidak saksi serahkan ke Bina Marga karena Pak Lurah bilang tidakperduli Jenderal petak bahwa yang garap yang bayar pajaknya;Bahwa pada waktu dipelihatkan letter C ada tanda tangan dari Kepala Desa;Bahwa Pak Karyono ketemu dengan Pak Carik apa dibicarakan Pak Karyono denganPak Carik saksi tifdak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
85 — 37
  • bin MEMED, datang kelapangan untuk melakukanpenghitungan kembali volume pekerjaan yang secara keseluruhan adalah 18 KM.Bahwa dengan bertambahnya panjang pengerjaan proyek tersebut menjadi 18 KM,terdakwa pernah menyampaikan keberatan kepada YAYA SUHAYA, ST, karenasaksi mendapat pekerjaan awal dari YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H.NADZARI hanya 3,5 KM.Bahwa terdakwa perrnah menyampaikan kalau terdakwa hanya sanggupmengerjakan yang sepanjang 3,5 KM, sedangkan tambahan sepenjang 14,5terdakwa menyatakan tifdak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2014 — SATJA ATMAJA,S.Pd Bin ENCUR TURGANDA
49 — 16
  • ;Bahwa benar Kemudian pada saat sebelum ada BIMTEK yaitu sekitarbulan Nopember 2012 saksi mendapatkan informasi dari pihak pengurusPartai PKS yaitu Bapak AEP NURDIN, memberikan informasi bahwasekolah MA yang saksi pimpin tifdak jadi mendapatkan bantuan hibahuntuk (RKB), tetapi ternyata pada tanggal 01 Nopember 2012 saksimendapatkan informasi dari Ketua PGM yaitu Bapak Satja Atmadjamelalui telepon katanya sekolah MA Tanjungjaya mendapatkan bantuanhibah RKB tersebut dan pada tanggal 02 Nopember 2012
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
154 — 104
  • Dalam hal initerdakwa melakukannya karena pelaksanaannya perkecamatan dan biar cepatselesainya, padahal terdakwa hal itu tifdak dibenarkan sebagaimana ditentukandalam Pasal 24 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 tahun 2010 danperubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi; Dalammelakukan pemaketan barang/jasa, PA dilarang; memecah pengadaanbarang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelanganJo Pasal 20 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
159 — 47
  • pada kantorPengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong pada saat saksimenjabat selaku selaku Kepala Sub Bagian Umum;Bahwa Saksi tidak pernah mengurus kepabeanan kantor Pengawasan danPelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong hanya mengurus administrasikantor saja;Bahwa Saksi bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantorPengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong;Bahwa Biaya operasional kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai(KPPBC) Entikong diperoleh dari DIPA ;Bahwa Saksi tifdak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
335 — 170
  • Setia Budi ditanggap KPK saksi sedang berada di Pekanbaru mintayin berangkat Jumat pagi ;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian uang dari Setia Budi dan tidakpernah ada pertemuan pertemuan di rumah Toto Hutagalung, putusan berdasarkanfakta persidangan;Bahwa dalam putusan bulat tidak ada pengaruh Setia Budi akhirnya sepakat bulat;Bahwa perasaan saksi waktu Setia Budi ditangkap KPK menerima uang dari AsepRp. 150 Juta dari Asep Triana terkait perkara yang ditangani saksi agak terkejut,dan saksi tifdak
    informasi daraitayangan televisiBahwa saksi tidak kenal dengan Asep Triana ;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian uang dari Setia Budi dan tidakpernah ada pertemuan pertemuan di rumah Toto Hutagalung, putusan berdasarkanfakta persidangan;132Bahwa dalam putusan bulat tidak ada pengaruh Setia Budi dan akhirnya putusansepakat bulat ;Bahwa perasaan saksi waktu Setia Budi ditangkap KPK menerima uang dari AsepRp. 150 Juta dari Asep Triana terkait perkara yang ditangani saksi agak terkejut,dan saksi tifdak