Ditemukan 3081 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nansa nuance nuunia nanda naisa
Penelusuran terkait : Pt. lombok nuansa televisi vs presiden ri; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt. graha metropolitan nuansa;; I. hendarto. Ii. pt. grage nuansa cemerlang. Iii. kepala kantor pertanahan kota balikpapan vs pt. timur margadjaja; 1. muniah maemunah binti h. musa. 2. h. marali bin h. musa vs i. pt. graha metropolitan nuansa. Ii. kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
192 — 58
  • ., DelikDelik KhususKejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan LainLain Hak Yang TimbulDari Hak Milik, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011 Cetakan II halaman 73);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, darifaktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, apakah dalam perbuatan Para Terdakwa ada perbuatanpembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin seluruh pertimbangansebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1970 — 4325
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam PenjelasanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agungtelah menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetapmempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukummateriil dalam tindak
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
287 — 161
  • dan semuanya adalah suatu fakta hukum yang sama sekali tidakmempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan caracara yangyuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipu daya, penuh dengankebohongan belaka, penuh dengan rekayasa ,dan penuh denganpenyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betuldengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benarkearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dariPara Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugikan
    Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalamdalildalil posita pada Point 1 tersebut adalah semuanya suatu fakta hukumyang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapidengan caracara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipudaya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa danpenuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benardan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukumyang benar kearah alur hukum
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6314 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1589 — 953 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim juga seharusnya lebihberhatihati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara inipatut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H.Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saatpemeriksaan perkara ini adalah Sebagai Wali Kota Medan yang jugatelah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama MenjabatHal. 121 dari 170 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
258 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim juga seharusnya lebihberhatihati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara inipatut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H.Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saatpemeriksaan perkara ini adalah Sebagai Wali Kota Medan yang jugatelah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama MenjabatHal. 121 dari 170 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
401 — 1233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CMMA atas nama ADMGudang/Siti R) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PDAdiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor:01/22/09/11. (Barang Bukti No. 234);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepeda Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT.
    No. 1452 K/Pid.Sus/2014235.236.237.238.239.240.Adiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor:01/22/09/11. (Barang Bukti No. 234);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepada Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 02Oktober 2011 (yang menerima PT. CMMA atas nama ADM Gudang/Siti Rahmah) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PD AdirayaNuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor :02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011.
    CMMA atas nama ADMGudang/Siti Rahmah) dan (yang menyerahkan atas nama Romli/PDAdiraya Nuansa) beserta lampirannya berupa fotokopi Faktur Nomor: 02/03/10/11 tanggal 03 Oktober 2011. (Barang Bukti No. 235);2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Replika MesinSepeda Motor sebanyak 30 (tiga puluh) Pcs pada tanggal 13Oktober 2011 (yang menerima PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
85 — 35
  • Sehingga dikhawatirkan akan terjadi conflict of interestjika hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikansatusatunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk kasuskorupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politis. Namun berbeda lagi denganpersfektif hakim.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
117 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adi muklis mengatakan bahwabagian dari saya diserahkan atau diberi untuk membantu kawankawan yangsedang menjalani hukuman di penjara pada saat itu, ini atas perintah daripimpinan pada saat itu, terangnya di media cetak ;Dalam Memori Kasasi Pribadi saya ini perlu juga saya sampaikan, walaupun halini sudah saya uraikan di dalam Pledoi pribadi saya, Memori Banding Pribadisaya dan Memori Banding Pribadi Tambahan saya (Terlampir), yang mana sayamelinat kasus saya ini sangat kental dengan nuansa politiknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
405 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan MK Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4911 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST. MT
77 — 20
  • JabatanLektor Kepala ;153 Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan rekanan merasa tidak pernahmenandatangani kontrak, maka dia harus membuktikan dan apa bilamemang benar rekanan tidak menandatangani kontrak makapekerjaan tersebut dianggap tidak pernah ada ; Bahwa dari sisi administrasi negara adanya penandatanganankontrak/ persetujuan antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasaadalah merupakan hukum bagi kedua belah pihak ; Bahwa pertanggungjawaban pidana bisa diminta kepada pihakpihakapabila ada nuansa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — AGUS MURDIANTO
413 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa AuliaBandung,September 2013);Prinsip kehatihatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangkamenjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegahdilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atauHal. 168 dari 193 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2015penyelewengan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1212 — 1012
  • Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agungtelah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawanhukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.Hal. 109 dari 261.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
137 — 125
  • Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang Kedua sejak tanggal 2 maret 2016 sampai dengan tanggal 31Maret 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasrul Benny Harahap, SH.M.Hum,Mukhlis Ahmad, SH, Julisman, SH, Syafrinal, SH, Rachmad Gunawan Lubis, SH,Rinaldi, SH, Agung Yurinadi, SH.MH, Sahat Maruba Samosir, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Hasrul Benny Harahap &Rekan beralamat di Nuansa Comersial Building Jalan TB Simatupang Kav
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
873 — 499
  • ., ASA NUANSA,SH., YEHEZKIEL J. KALIGIS, SH. dan MAKRIFAT PUTRA, SH. Advokat/Pengacarayang beralamat kantor di Graha Pratama Lantai 20, Jl. M.T.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
89 — 17
  • Satria sama denganjtidak adanomor 101108 17122008 Nuansa Foundation50.000.000 Alamat tidak adaPenerima yang berttd dalam kwitansi an.Rizal Mustamin dan yang menerima danaberupa cek an. Satria sama dengannomor 101109 17122008 Goval Foundation 30.000.000 Alamat tidak adaPenerima yang berttd dalam kwitansi an.A. Rahman Nur dan yang menerima danaberupa cek an. Satria sama dengannomor 101110 17122008 Lembaga Cita 30.000.000 Alamat ada, tapiMandiri Penerima yang berttd dalam kwitansi an.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 165 /Pid.Sus/2013/PN.Tpk.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT.
73 — 15
  • Jabatan LektorKepala ;e Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan rekanan merasa tidak pernahmenandatangani kontrak, maka dia harus membuktikan dan apa bilamemang benar rekanan tidak menandatangani kontrak maka pekerjaantersebut dianggap tidak pernah ada ;e Bahwa dari sisi administrasi negara adanya penandatanganan kontrak/persetujuan antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa adalahmerupakan hukum bagi kedua belah pihak ;e Bahwa pertanggungjawaban pidana bisa diminta kepada pihakpihakapabila ada nuansa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
218 — 460
  • Lombok Nuansa Televisi (Lombok Tv)5 PT. Televisi Semarang Indonesia (Tv Borobudur)6 PT. Batam Media Televisi (Batam Tv)7 PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja Tv)8 PT. Makassar Lintasvisual Cemerlang (Makassar Tv)Halaman 83 dari 969 halaman Putusan Nomor: 119/G/2014/PTUN.JKT.1011121314151617181920Dl2D2324252627282930al323334PTPT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT..
    Citra Nuansa Bima Televisi yang meliputi wilayah layanan Raba, NTB ;c PT. Semarang Televisi IndonesiaSesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.194/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persetujuan Sistem StasiunJaringan PT. Semarang Televisi Indonesia tanggal 9 April 2012 (BuktiT7), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistemstasiun jaringan adalah PT. Semarang Televisi Indonesia berdomisili diSemarang dengan anggota jaringan :1 PT.
    Tetap Tidak Berbayar(Free To Air)untuk zona layanan Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara,Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (selanjutnya disebutkeputusankeputusan Tergugat);4 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan keputusankeputusanTergugat telah merugikan para anggotanya, sedangkan memperhatikandaftar anggota ATVLI sebagaimana disebutkan dalam gugatannyadalam halaman 1112, terbukti banyak terdapat anggota ATVLI yangdaerah layanannya tidak tercakup pada objek sengketa, seperti: PT.Lombok Nuansa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-05-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1407 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — RAHMAN ARIF, S.E., M.M
88 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kristian, SH dan Yopi Gunawan, SH.MH.MM, Editor Prof.DR EdiSetiadi, SH,MH, Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa AuliaBandung,September 2013).Prinsip kehatihatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangkamenjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegahdilakukannya kecurangan atau bahkan~ suatu' tindak pidana ataupenyelewengan.