Ditemukan 3183 data
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
139 — 88
Nomor 224 Tahun 1961, makakepemilikan tanah an. 166 orang (Rahmat Hidayat, dkk)berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yang merupakan Hak atasTanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal 29 Mei 2013Saksi H. Usman Effendi seolaholah diajukan PermohonanPenurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166orang pemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahaltujuannya agar PT. Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanahbekas HGU PT.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
192 — 101
Karena bukti kepemilikan Tergugat III didasarkan oleh bukti SHMyang merupakan suatu bukti terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, vide Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960tentang UUPA, disamping itu Penggugat juga tidak memilikikapasitas untuk mengajukan gugatan apalagi memohonkanputusan provisi, mengingat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yang menyatakan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertipikat secara sah
Sehingga tidakdapat mengalahkan alat bukti Para Pembanding yang merupakan alatbukti otentik (dahulu SHM No. 2090) kemudian berubah menjadi No.4510 sekarang menjadi SHM No. 4970, tanggal 15 Pebruari 1996 (videBukti T.1I.2), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat(1) UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,yang menyatakan : Hak Milik adalah hak turun menurun terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.Halaman 236 dari 326 halaman Putusan Nomor 111/
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah.Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalamUU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengaturbahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
182 — 153
tersebut di atas termyataTergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,11 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapatmembuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikanDarmawan, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti SHM No. 836 atas nama Darmawan dengan luastanah 2.790 M2, SHM No. 618 atas nama Darmawan dengan luas tanah 2.600 M2yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
200 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan konversi tersebut menegaskan Hak Usaha atas BekasTanah Partikelir sejak tanggal 24 September 1960 menjadi hak miliktersebut adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuhsebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Ayat (1) UUPA, dan hak milik ituterjadi karena ketentuan undangundang sebagaimana dinyatakan dalampasal 22 Ayat (2) b.
MUHSININ Alias H. MUHSININ
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
139 — 98
Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menjadikannya PengetahuanHakim bahwa atas tanah tersebut pernah bersengketa dan belum didapatkankejelasan mengenai siapa yang terbukti berhak secara hukum atas hakkepemilikan tanah tersebut sehingga Kedua Sertipikat Nomor 3001 dan Nomor3002 belum dibatalkan dan masih sah serta meyakinkan sebagai buktikepemilikan terkuat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan buktisurat berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 465/Pid.B/2013
116 — 65
, tidak terikat oleh clausula yang lain;Bahwa Hak atas tanah yaitu :e Hak milik;e HGU;e HGB;e Hak Pakai;Bahwa jika Hak milik, HGU, HGB dan Hak Pakai masingmasing memiliki hak,apabila antara hak yang satu dengan hak yang lain bertentangan, maka yangmenjadi patokan atau pedoman adalah apabila Normatif yang pertentanganmaka yang digunakan adalah teori hukum tetapi apabila teori hukum yangbertentangan maka yang digunakan filsafat hukum;Bahwa Hak Milik dikatakan hak lebih tinggi maksudnya adalah hak terkuat
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
123 — 79
BERG, karenanya berdasarkanketentuan hukum yang berlaku atas EIGENDOM VERPONDINGNo.9271, Surat Ukur No. 202 tanggal 16061934 atas namaGABRIELLE ESTELLA MARTINA PLYNAER ECHGT VAN KARELLODEWIJK NEUMAN adalah yang terkuat danterpenuhimenurut hukum.>Bahwa selain daripada itu antara nana GABRIELLE ESTELLAMARTINA PLYNAER ECHGT VAN KAREL LODEWIJK NEUMANdengan FW.
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
181 — 210
tahun atau lebih secara berturutturut untuk dapat memperolehpenegasan hak milik berdasarkan mekanisme pendaftaran tanah.Ketentuan ini dinilai sebagai ketentuan yang berakar pada nilainilai keadilan yang restoratif justice, dimana memberikan ruangbagi seseorang yang menguasai tanah untuk memperolehpengakuan sebagai pihak yang berhak atas tanah hak miliktersebut.Pengakuan seperti ini telah sesuai dalam ketentuan Pasal 20UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang mengaturtentang Hak Milik terkuat
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
554 — 1747
Setu (TanahTerperkara/Objek Sengket) terletak di Kelurahan Krukut, yang terkenapembebasan Jalan Tol DepokAntasari, CinereJagorawi.Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka pertimbangan MajelisHakim pada tingkat pertama yang merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat(1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakan bahwa Hak Milik merupakan hak yangturun temurun, terkuat dan terpenuh sangatlah semakin membuktikanadanya ketidakrelevanan antara pertimbangan hukum
232 — 300
Tetapi ketika ingin ditingkatkan hak nya harus mempunyaibukti terlebih dahulu;Bahwaesensi ertipikat adalah sebagai alat bukti yang terkuat;Bahwa jika dilihat dari aspek historis, peralihan kekuasaan itu yang dicatatdalan inventaris aset.
111 — 98
P34, P35, P36, P37, P40, P 43 dan P44, adalahsempurna sebagai surat atau akta sehingga sah sebagai alatbukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalildalilgugatan Para Penggugat.... semuanya diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah mengakuiBukti Sertifikat hak Milik Para Penggugat/Pembanding, dengandemikian bila dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) UU PokokAgraria, menyebutkan Hak Milik adalah hak yang turun temurun,terkuat
98 — 20
Bahwa menurut ahli, terhadap tanah milik (dikuasai) desa tidak bisadibuatkan SKT, karena merupakan aset negara, kecuali oleh instansiyang membidanginya dilepaskan;Bahwa menurut PP.Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,tanah yang dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahjuga disebut sporadik, dimana hal ini dibuat masyarakat sendiri dengandikuatkan para saksi dan kepala desa, bisa saja menjadi dasar untukpenerbitan sertifikat;Bahwa Sertifikat merupakan bukti sempurna, terpenuh/terkuat
404 — 293
diwujudkan oleh pemerintah artinya tidak ada satu kekuatanpunyang boleh menghalanginya karena ini domain umum, untuk kepentingan kita bersama;secara umum hakhak masyarakat harus kita hormati dan tidak boleh ada yang melanggar,bahwa sesungguhnya muka bumi ini untuk kepentingan kita bersama; Bahwa menurut pendapat ahli tentang tanah mempunyai fungsi sosial adalah bahwasesuai undangundang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai penghormatan kepada bangsaIndonesia dalam salah satu pasalnya Hak milik adalah hak terkuat
1631 — 3010
Namun, Notarismempunyai keweyiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuatdalam Akta Notaris sungguhsungguh telah dimengerti dan sesuaidengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannyasehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta@ memberikan aksesterhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta ;Lebih lanjut, disebutkan:Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus
102 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 28H ayat (4)sebagai berikut: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.
252 — 235
Tanah adalah merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dandata fisik tanah yang sudah ada haknya;Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli bernama JUNAIDI binSALBI menjelaskan data fisik adalah data menggambarkan letak, luas dan batasbatastanah, data yuridis memuat siapa yang berhak dan siapa yang berkepentingan terhadaptanah atas tanah tersebut atau subyek hak;Menimbang, bahwa sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPAmenyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
229 — 262
kemudian didaftarkan dan diterbitkan secaraadministrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupaSertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 40 atas nama Tergugat 1 Drs Salman yang ditunjuk dengan bukti T.2 dan T.1;Menimbang, bahwa buktibukti berupa T.2 dan T.1 Sertifikat (Tanda BuktiHak) MilikNo.44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik 40sebagaimana ketentuanpasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
56 — 13
hubungan hukum antarapemilik bangunan dengan pemegang HGB dan yang dapat dialihkan hanya tanahdengan status HGB saja sedangkan bangunannya tidak dapat dialihnkan karenabukan milik dari pemilik HGB.Saksi menjelaskan mengenai status hak milik dengan Hak Guna Bangunan yaituBahwa UUPA hanya membedakan jenisjenis hak atas tanah sesuai dengan sifatdan tujuan diberikannya hak yaitu hak milik, HGB, HGU, hak pakai dan haklainnya tetapi perbedaan yang siknifikan antara hak milik dengan HGB adalah hakmilik terkuat
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
187 — 140
Telah terjadi kesalahanObjek eksekusi;Menimbang, bahwa selain hal tersebut diketahul bahwa Sertifikat HakMilik adalah merupakan suatu bukti hak terkuat dan terpenuh bagi pemiliknyakarena Hak Milik, tidak ada masa berlakunya ;Meimbang, bahwa terjadinya kesalahan objek eksekusi sebagaimanatersebut diatas adalah merupakan tanggungjawab dari Pemohon eksekusi milikPT.