YKperkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai denganfungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaianantara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, makaHakim Anggota akan merujuk pada ketentuan Peraturan Daeran KabupatenGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Gunungkidul Tahun 20102030 yang menyatakan bahwa:Pasal 1Angka 51Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu

dengan menggunakan kartu ATM terhubung dengan rekening nasabahtanpa sepengetahuan nasabah; Bahwa kerugian keuangan negara/daerah pada PT Maluku Malut yang terjadisebagai akibat dari penyimpangan penyimpangan atas penerbitan kartu danpengambilan dana dengan menggunakan kartu ATM yang terhubung denganrekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah adalah sebesarRp.1.213.996.132,00; Terdakwa PRIDAYATNitelan mengembalikan sebesar Rp.120.220.550 kepada PTMaluku Malut sehingga kerugian keuangan negara/ daeran

modal pihak ketiga berdasarkan peyanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran

161.123601 Tahun 2014 TentangPeresmian Pemberentian Anggota DPRD Provinsi SumateraUtara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014:3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD ProvinsiSumatera Utara:1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran,Badan Legislasi Daeran

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYe melaksanakan pemungutan pajak daerah;e menetapkan SPD;e menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminanatas nama Pemerintah Daerah;e melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KeuanganDaerah;e menyajikan informasi keuangan daerah; dane melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan sertapenghapusan barang milik daerah;e. menyusun laporan keuangan daeran dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; danf. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa

jawab Terdakwa selaku PPK yaitu : Membuat perikatan ( kontrak ) dengan pihak penyedia barang / jasa ; Menyusun dan menetapkan HPS; Menyusun jadwal kegiatan; Membuat rancangan kontrak;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK yaitu: Mempersiapkan dokumen pencairan SPPLS / tagihan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Bahwa Terdakwa selaku PPK memiliki SK PPK Nomor : 912 / 148 / KPTSPPK / SETDATB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25November 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Selesainya pekerjaan 100% (seratuspersen) tanggal 05 Agustus 2013;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTSPAN/SETDATB/III/2013tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

Teknologi Kerakyatan Sumatera UtaraLembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEMSU)Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraForum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraGerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi SumateraBahwa 11 Lembaga Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ke Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial pada Sekretariat Daeran

oleh Asisten WedenaSamboja tertangal 10 Mei 1965, yang diberi tanda P21;Fotokopi Berita Acara pemasangan Patok Tanah Kosong yang ditandatanganioleh Kepala Kejaksaan Samboja tanggal 29 September 1965, yang dben tandaP22:Fotokopi Hukum Tanah di Daerah Keradjaan Koetai Menoeroet Sedjarah Koetai(Salasilah), yang diberi tanda P23;Fotokopi Rondschriven tentang Ketentuan Hak Tanah Oentoek perkebunantanaman tanaman yang bertahoen tanggal 16 september 1931, yang dibentanda P24;Cetakan Printer Peraturan Daeran

Indra di daeran GudangPeluru; Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang dibuat saksi Lili Pudji Astuti adalah PT.Mandira yang merupakan pesanan saksi Hendrik Rohman sedangkan PT.Citra Ayu Multijaya dan PT. Batista adalah pesanan sdr. Indra; Bahwa pada saat memesan perusahaan (PT. Citra Multijaya) kepada saksiLili Pudji Astuti tersebut Terdakwa tidak mengarahkan sdr. Indra untuk bertemulangsung dengan saksi Lili Pudji Astuti karena Terdakwa ingin mendapatkankeuntungan; Bahwa PT.

KotaSukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Baratyang berkedudukan di Bandung, berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (8) Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung meliputi daeran

Grobogan melalui saksi Sumantri dan saksi Purnomo;e Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP PerwakilanJawa Tengah tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan KegiatanPemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten GroboganTahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 telah merugikan keuangan Negaracq keuangan pemerintah daeran Kabupaten Grobogan sebesarRp.1.959.457.343, (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan

lembar fotokopi persetujuan Gubernur Papua dan DewanPerwakilan Rakyat Papua tentang Rancangan1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi Papua Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015dan RAPERGUB tentang penjabaran perubahan APBD TA 2015(beserta lampiran fotokopi tanda terima surat)1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 9034988 Tahun 2015 tentang EvaluasiRancangan PEraturan Daeran

Tergugat dan Tergugat Il adalah Badan Usaha Milik Negara yangsebagian sahamnya dimiliki olen negara sehingga assetassetnya punmilik negara sedangkan Sita jaminan dan sita eksekusi terhadapbarangbarang milik Negara dilarang oleh Pasal 50 UndangundangNo.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihakmanapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau barangmilik negara/daerah, atau yang dikuasai oleh negara/daeran.

Toyota Velfire 2.5 G (A/T) 1 Unit Rp. 1.289.500.000,00Bahwa Pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat T.A2015 di bagian Sekretariat daeran Kabupaten Kutai Kartanegaratersebut masuk dalam proyek Tahun Anggaran 2015;Halaman 50 dari 158 Putusan Perkara Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padapekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat TahunAnggaran 2015 tersebut yakni Sdr. MOH.

2020 Terdakwa melalui BankMaluku Cabang Dobo sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Malukutanggal 21 Juli 2020 telah melakukan penyetoran sebesar Rp.27.379.000,00 kepadaKas Desa/Daerah dan sebagaimana Surat Tanda Setoran No.03 Desa Gomseytertanggal 21 Juli 2020 Terdakwa melalui Bank Maluku Cabang Dobo sebagaimanaAplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 telan melakukanpenyetoran sebesar Rp.289.550.000,00 kepada Kas Desa/Daerah, sehingga totalsetoran ke Kas Desa/Daeran

adalahkehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

Dari lokasi kami saat itu kamimelihat lampulampu perkampungan di bawahnya dan juga kamimendengar ada suara sirene ambulan atau mobil polisi danSANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsungnaik mengejar kami karena sudah malam sehingga kami istirahat dipondok tersebut.Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan sampai di daerahGantinadi di daeran Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan, dan saatitu Kami mendapatkan inbox dari DAENG KORO jika di Tamanjekadi Pondok milik JUMRIN kelompok kami

Kemudian tiba di lokasi hanya meninjau saja, danpulangnya mampir ke Villa daeran Kopo Megamendung Bogor danmelakukan hubungan intim yang diintip Saksi dan Irman penunggu villa danbulu mata palsu Saksi RINA YULIANA kata Sdr. Irman ketinggalan dikasurkamar Saksi Prof. DR.dr.

Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alatKedokteran RSUD Dolopo.51. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja perangkat daeran (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2011.52. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Dinas Kesehatan Kab.Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa TimurTahun Anggaran 2011;53. 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun2011.04. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas KesehatanKab.

contoh kasus ketikarencana zonasi tersebut telah menetapkan bahwa wilayah tersebut dijadikanwilayah pariwisata tetapi yang terjadi wilayah tersebut dijadikan sebagaiekploitasi pertambangan nah ini telah terjadi perubahan fungsi ruang justruizin ini menjadi cacat formil oleh karena itu ada ruang bagi pemerintah untukmelakukan diskresi misalnya menunda kegiatan tersebut jangan dilakukankegiatan tersebut sebelum perda ini muncul, investor juga butuh kepastiandan butuh tanggapantanggapan; Bahwa kepala daeran

Nomor: 1751 K/Pid.Sus/2010 Perjalanan Dinas Luar Daeran Rp 6.800.000,00 Studi Banding Rp 15.000.000,00 Sewa Rumah Rp 30.000.000,00 Biaya yang tidak didukungbukti yang sah : a. BBM (5 bulan) Rp 7.500.000,00b. Telepon (5 bulan) Rp 10.000.000,00c. Listrik (5 bulan) Rp 6.250.000,00d. Air (5 bulan) Rp 5.000.000,00e. General Check Up Rp 10.000.000,00Jumlah: Rp102.550.000,00Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp273.550.000,00AHMAD H.