Fotocopy Surat dari Sekretariat Daeran Pemerintah Kota Bogor Togl.19 September 2017 perihal HGB diatas HPL, selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda TT 13 ;Halaman 90 dari 133 halaman. PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.14.

Bali kepada Majelis tuntutan Perbendaharaan BPKRI yang selanjutnyapihak BPKRI ada menerbitkan dua Salinan Keputusan badan pemeriksakeuangan Republik Indonesia yaitu : Nomor 10.TP.072018/VIII/2018.SKPtentang pembebanan kerugian daerah Kepada saudara WAYANHalaman 111 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN DpsWIANTARA SP bendahara pengeluaran Sekretariat daeran Prov.

Bendahara pengeluaran pembantu Biro aset sekretariat Daerah Prov.Bali TA 2016 sebesar Rp. 626.094.899,Memerintahkan kepada sekretariat daeran Prov. Bali sebagaimanadimaksud dalam diktum kesatu untuk menarik kerugian daerah danmenyetorkan kerugian daerah tersebut ke rekening kas umum daerahprov.

Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunanNegeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daeran Kabupaten Seram Bagian TimurNomorsebagai berikut :LHA700/11/PemkustKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah No. JENIS/JUMLAH JUMLA HARGA JUMLAH JUMLAH SELISIHBANTUAN H SATUAN YANG HARGA YANGPENERI SESUAI DIBELANJ SATUAN DIPEROLEMA HARGA AKAN (RP) SESUAI RAB HTOKO (RP) (RP)(RP)1 2 3 4 5 6 71.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semuapenerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalamTahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadihak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daeran dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan

setelah dicari informasikepada pihak masyarakat sekitar lainnya, maka didapatkan beberapa copysalinan Girik atas nama ahli waris, dengan beberapa luas dan mutasi yangtidak dilakukan oleh yang berhak yakni ahli waris itu sendiri dan jugaterdapat beberapa akta jual beli dan bahkan Sertifikat Kepemilikan diatastanah milik Pewaris, yang berasal dari C 141, maupun C lainnya, yangakhirnya kemungkinan besar beralih keatas nama para Tergugat;Bahwa telah ditemukan copy SALINAN SURAT KETETAPAN luranpembangunan Daeran

MoU tersebut mengikat.Biasanya MoU itu mengatur kesepakatan awal saja dan apabila para pihaksetuju maka akan detil dibahas di dalam kontrak;Bahwa rencana kerja harus dibuat oleh direksi apabila sudah diangkat dandipilih, kKemudian harus menyusun programprogram yang kemudian akandisampaikan kepada kepala daerah untuk planning keuangan daerah.Bahwa prinsipprinsip umum di dalam BUMD yaitu. meningkatkanperekonomian, meningkatkan PAD, memberdayakan usahausaha kecil didaerah, menyerap tenaga kerja di daeran

Sembilan ratus ribu rupiah)Dengan jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp250.762.000,(duaratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)Bahwa dalam pengadaan mesin genset yang dilakukan oleh terdakwa EKOSTIYO yang bersumber dari APBdes Long Tungu tahun Anggaran 2016bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 PeraturanBupati Bulungan nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana perbuatan terdakwamengakibatkan kerugian keuangan Negara/daeran

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi permasalahanantara para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan para Penggugatmenuntut pelaksanaan Peraturan Daeran (Perda) Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 #4Tentang = Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan, khususnya yang diatur dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan(5) mengenai pengupahan ;6. Bahwa Tergugat menolak melaksanakan ketentuan Perda Kab.

KotaSukabumi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Baratyang berkedudukan di Bandung, berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (8) Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 07 Februari 2011daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung meliputi daeran

Indra di daeran GudangPeluru; Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang dibuat saksi Lili Pudji Astuti adalah PT.Mandira yang merupakan pesanan saksi Hendrik Rohman sedangkan PT.Citra Ayu Multijaya dan PT. Batista adalah pesanan sdr. Indra; Bahwa pada saat memesan perusahaan (PT. Citra Multijaya) kepada saksiLili Pudji Astuti tersebut Terdakwa tidak mengarahkan sdr. Indra untuk bertemulangsung dengan saksi Lili Pudji Astuti karena Terdakwa ingin mendapatkankeuntungan; Bahwa PT.

oleh Asisten WedenaSamboja tertangal 10 Mei 1965, yang diberi tanda P21;Fotokopi Berita Acara pemasangan Patok Tanah Kosong yang ditandatanganioleh Kepala Kejaksaan Samboja tanggal 29 September 1965, yang dben tandaP22:Fotokopi Hukum Tanah di Daerah Keradjaan Koetai Menoeroet Sedjarah Koetai(Salasilah), yang diberi tanda P23;Fotokopi Rondschriven tentang Ketentuan Hak Tanah Oentoek perkebunantanaman tanaman yang bertahoen tanggal 16 september 1931, yang dibentanda P24;Cetakan Printer Peraturan Daeran

dengan menggunakan kartu ATM terhubung dengan rekening nasabahtanpa sepengetahuan nasabah; Bahwa kerugian keuangan negara/daerah pada PT Maluku Malut yang terjadisebagai akibat dari penyimpangan penyimpangan atas penerbitan kartu danpengambilan dana dengan menggunakan kartu ATM yang terhubung denganrekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah adalah sebesarRp.1.213.996.132,00; Terdakwa PRIDAYATNitelan mengembalikan sebesar Rp.120.220.550 kepada PTMaluku Malut sehingga kerugian keuangan negara/ daeran

modal pihak ketiga berdasarkan peyanyjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untukmenyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihanpihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran

161.123601 Tahun 2014 TentangPeresmian Pemberentian Anggota DPRD Provinsi SumateraUtara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014:3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD ProvinsiSumatera Utara:1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran,Badan Legislasi Daeran

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYe melaksanakan pemungutan pajak daerah;e menetapkan SPD;e menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminanatas nama Pemerintah Daerah;e melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KeuanganDaerah;e menyajikan informasi keuangan daerah; dane melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloaan sertapenghapusan barang milik daerah;e. menyusun laporan keuangan daeran dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; danf. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa

Nomor: 1751 K/Pid.Sus/2010 Perjalanan Dinas Luar Daeran Rp 6.800.000,00 Studi Banding Rp 15.000.000,00 Sewa Rumah Rp 30.000.000,00 Biaya yang tidak didukungbukti yang sah : a. BBM (5 bulan) Rp 7.500.000,00b. Telepon (5 bulan) Rp 10.000.000,00c. Listrik (5 bulan) Rp 6.250.000,00d. Air (5 bulan) Rp 5.000.000,00e. General Check Up Rp 10.000.000,00Jumlah: Rp102.550.000,00Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp273.550.000,00AHMAD H.

Toyota Velfire 2.5 G (A/T) 1 Unit Rp. 1.289.500.000,00Bahwa Pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat T.A2015 di bagian Sekretariat daeran Kabupaten Kutai Kartanegaratersebut masuk dalam proyek Tahun Anggaran 2015;Halaman 50 dari 158 Putusan Perkara Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padapekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat TahunAnggaran 2015 tersebut yakni Sdr. MOH.

lembar fotokopi persetujuan Gubernur Papua dan DewanPerwakilan Rakyat Papua tentang Rancangan1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi Papua Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015dan RAPERGUB tentang penjabaran perubahan APBD TA 2015(beserta lampiran fotokopi tanda terima surat)1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 9034988 Tahun 2015 tentang EvaluasiRancangan PEraturan Daeran

Teknologi Kerakyatan Sumatera UtaraLembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEMSU)Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraForum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraGerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera UtaraGerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi SumateraBahwa 11 Lembaga Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ke Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial pada Sekretariat Daeran

Keperluan Angsuran II (dua) pengadaan alatKedokteran RSUD Dolopo.51. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja perangkat daeran (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2011.52. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Dinas Kesehatan Kab.Madiun Perihal tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Jawa TimurTahun Anggaran 2011;53. 1 (satu) bendel daftar alat kesehatan RSUD Dolopo tahun2011.04. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas KesehatanKab.

jawab Terdakwa selaku PPK yaitu : Membuat perikatan ( kontrak ) dengan pihak penyedia barang / jasa ; Menyusun dan menetapkan HPS; Menyusun jadwal kegiatan; Membuat rancangan kontrak;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK yaitu: Mempersiapkan dokumen pencairan SPPLS / tagihan; Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Bahwa Terdakwa selaku PPK memiliki SK PPK Nomor : 912 / 148 / KPTSPPK / SETDATB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25November 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Selesainya pekerjaan 100% (seratuspersen) tanggal 05 Agustus 2013;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTSPAN/SETDATB/III/2013tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

Nomor 2330 K/Pid.Sus/2016Wahana dan MAHFUDI HUSODO selaku Kuasa Direktur PT.Hidayah NurWahana, (kelima nama terakhir dilakukan penuntutan secara terpisah), padakurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di KantorDirektorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Jalan HarsonoRM Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daeran hukum Pengadilan Tindak Pidana