Ditemukan 537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : partai partak parpol pa.pal pantai pardal parial portal partial partam
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama
Register : 04-04-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 450/Pdt.G/2018/PA.Pwk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
Sachiko Nakamura alias Fatimah Binti Akitaka Nakamura
Tergugat:
1.Ir. Herry Eko Priyono Bin D. Murjono
2.Nina Herlina Binti Mochamad Awa
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
126 — 23
  • memeriksa permohonan eksepsi dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II tersebut, Pemohontelah menolak semua dalil eksepsi sebagaimana selengkapnya dalam repliktanggal 30 Agustus 2018;Menimbang, bahwa eksepsi Termohon II sebagaimana tersebut terdiridari 2 hal, yaitu pertama mengenai kewenangan relatif bagi Pengadilan AgamaPurwakarta, dan kedua mengenai tidak jelasnya penggunaan kata gugatan ataupermohonan, Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat di dalamperkara yang bersifat partal
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 487/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Tergugat : Ketua Umum Ketua Dewan Pembina DPP Partai GERINDRA Diwakili Oleh : Achmad Safaat, SH.
Terbanding/Penggugat : RADIUS SIMBOLON
83 — 64
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partal;b. Melanggar AD/ART dan/atau Keputusan Konggres, RapatPimpinan Nasional dan Peraturan Partai;c.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 14-03-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
74 — 44
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 12-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 20 Juni 2011 — GABRIEL ASEM, SE., M.Si.; YOHANIS YEMBRA, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW; DRS. MANASE PAA, M.SI. DAN PASKALIS BARU, S.PD.,
64 — 22
  • Menase Paa, M.Si danPaskalis Baru, S.Pd adalah tindakan yang beretentangandengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun.2010 dan lebih daripada itu) Para Penggugat' tidak menghargai dan menghormati Keputusan DPP PKDI yang sah,terlepas persoalan hukumadanyapermasalahan internal partal dalam tubuh DPP PKDI.4.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
RAJAB WALIULU, S.Pd Alias RAJAB
250 — 172
  • SBBBahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebutdari awal hingga akhir acaraBahwa pada acara kempanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih20 (dua puluh) orangBahwa saksi menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Statussekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri.Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi palingdepan dengan saksi.Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN DrhBahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut menggunakanatribut partal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 31-10-2013 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL, DK VS Dra. Hj. NUR HASANAH
64 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidaktercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadlan Negeri;Bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II adalah perselisihan partai politik dan belum diselesaikan olehinternal partai maka gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAl
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 05-06-2010 — Putus : 14-12-2010 — Upload : 11-04-2011
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1241/Pdt.G/2010/PAJT
Tanggal 14 Desember 2010 — Pemohon melawan Termohon
79 — 28
  • menyampaikan maksud serta tujuankedatangan PEMOHON dan TERMOHON untuk menanyakanprosedur mengajukan permohonan cerai di PengadilanAgama Jakarta Timur, akan tetapi sekali lagi ataskehendak TERMOHON mempertahankan perkawinannya masadepan anak cucunya, keluarga dan rumah tangga,12.akhirnya TERMOHON meminta kepada PEMOHON membatalkanniatnya untuk bercerai dengan TERMOHON.Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON point 12 karenafakta yang sebenarnya adalah memang benar PEMOHONsejak keaktifannya pada suatu partal
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata Tanah
Register : 21-03-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 22/Pdt.Bth/2016/PN Tsm
Tanggal 20 Oktober 2016 — Hj. ESTI RISMAYANTI Lawan 1.H. ZUBAEDI, SE., 2.PT. BANK MEGA, Tbk KANTOR CABANG TASIKMALAYA 3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
203 — 51
  • (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilanyang pada pokoknya menegaskan Sengketa yang dikecualikan dari kewajibanmediasi meliputi: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur PengadilanNiaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan KomisiInformasi, penyelesaian perselisihan partal
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 23-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 61/Pid.B/2020/PN Gst
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.DONA MARTINUS, SH
Terdakwa:
DALIFAUDU TELAUMBANUA
86 — 43
  • Sarumaha bahwa iatelan menyetor uang ke rekening Terdakwa untuk harga mobil tersebutsejumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah);Bahwa saksi mendengar dari Elvirat Meirani Sarumaha bahwa ia telahmenyetorkan uang harga mobil ke rekening Terdakwa pada tanggal 07Mei 2019, pada hari itu juga;Bahwa saksi sudah bekerja selama dua tahun sebagai honorer di DinasPU Nias Selatan yang membayar honor saksi adalah dari kantor PU;Bahwa saksi tidak tahu keluarga kadis PU yang ikut sebagai calonlegislatif dari partal
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
DARUSLAN, S.H.
Tergugat:
BUPATI KAUR
160 — 103
  • UndangUndang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilHalaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL. a.elakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. fhukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, SSSR anna SSSR annamC. m enjadi anggota dan/atau pengurus partal
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-12-2013 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 95/PID/2011/PN.GS
Tanggal 18 April 2011 — KHAMSUN,DKK
144 — 33
  • ., yangmana Berita Acara Rapat Pleno tersebut juga menyangkut kepentinganinternal partai politik;Bahwa dengan demikian dari uraian perbuatan yang didakwakantersebut, hakikatnya perkara tersebut adalah mengenai perselisihan ditubuh internal Partai Politik;Bahwa perkara yang menyangkut persehsihan partal politik tersebut,penyelesaiannya harus dikembalikan menurut ketentuan UndangUndangPartai Politik.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
87 — 63
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau ;h. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan dengan berencana ;22. Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn A.nARIFIN HULU, ST.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 05-05-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juli 2015 — I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.; II.Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T.; III.PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI).; IV.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; V.PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; I.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP).; II.H. MOHAMAD ARIS, S.H.; III.BOYAMIN.;
237 — 124
  • PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), suatu partai politikyang didirikan berdasarkan' serta tunduk padaketentuan hukum Negara Republik Indonesia,sebagaimana pada Akta Penegasan Pendirian PartaiPersatuan Pembangunan Nomor 32, tanggal 17Februari 1999 yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno,S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor 60, Jakarta 10310, sesuai denganHasil Pelaksanaan Muktamar ke VII di Bandung,tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011, yangtelah dimuat dalam Anggaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/PDT.SUS/2011
I WAYAN SUKAJA, S.SOS.; PENGURUS DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TABANAN, PENGURUS DPD PDIP PROVINSI BALI PENGURUS DPP PDI NI PUTU EKA WIRYASTUTI DAN I KOMANG GEDE SANJAYA
62 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • i rapatparipurna dan/atau rapatalat kelengkapan DPRD yangmenjadi tugas dankewajibannya sebanyak 6(enam) kali berturut turuttanpa alasan yang sah ;e) Diusulkan oleh partaipolitiknya sesuai denganketentuan peraturanperundang undangan ;f) Tidak lagi memenuhi syaratsebagai calon anggota DPRDsesual dengan ketentuanperaturan perundang undanganmengenai pemilihan umum ;g) Melanggar ketentuan larangansebagai anggota DPRDsebagaimana diatur dalamperaturan perundang undangan3h) Diberhentikan sebagaianggota partal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — NUSRON WAHID, S.S VS PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
153 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1 Salinan akta notaris.........partai politik bermeterai cukup sebagaimanadimaksud dalam huruf A yang memuat:b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan:(13) mekanisme penyelesalan perselisihan internal partal politik(yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain);Perlu diketahui bahwa ADART Partai Golkar sama sekali tidak mengaturatau mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
160 — 64
  • Mengamalkan kode Etik, Doktrin, Nilai DasarPerjuangan Partai danmelaksanakanprogram Partal";d) Anggaran Rumah Tangga pasal 2 ayat (3) : menjaga nama baik Partal menghindaniperbuatantercela ;2). Termohon telah membangkan terhadap putusan DPP Partai Hanura, dan DPC Partai HanuraKab.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 13-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 30/PID/2014/PT AMB
Tanggal 18 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : JOHANIS HERMAN SERANG,S.Pd. Diwakili Oleh : HAMDANY LATURUA, SH.MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : S.M.Saliama.SH.MH
64 — 44
  • ;e Asli 1 (Satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partal politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar.;Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Kasim Nakul Als.Bapak Caci, Dkk.;4.
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 01-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2021
Tanggal 8 Maret 2021 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
MUSUDDIN
130 — 57
  • Nurmala merupakan staf dari salahsatu partal.11. Bahwa Terdakwa kemudian melemparhandphone Saksi dan pulang ke Manado serta tidakpernah memberi kabar lag.12. Bahwa Saksi selalu menghubungiTerdakwa tetapi tidak pernah diangkat.13. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksidatang ke Kota Manado menemui Terdakwa, tetapiTerdakwa tidak bersedia tidur dengan Saksi danmeminta Saksi pulang karena tidak membawaanak.14.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
202 — 431
  • Negara, menyatakanPNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; wanna nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnnCc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. DIpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 97 dari 105 hal. Putusan Pkr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 150 PK/TUN/2011partal politik atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partal yang bersangkutan;3. Bahwa jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Sadr.Amelia A. Yani (Penggugat) masih dianggap sebagai Ketua Umum DPPPPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak dapat mengatasnamakan DPP PPRN secara sepihak, tanpa dilakukan bersamasamaSekretaris Jenderal DPP PPRN. Sementara gugatan Penggugat hanyaditandatangani sendiri oleh sdr.