Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIsBahwa terdakwa sudah 3 (tiga) hari berada di kabupaten kepulauanmeranti sebelum berlangsungnya kegiatan pada hari rabu tanggal 9januari 2019 sekira pukul 15.17 wib.Bahwa sebelum terdakwa melakukan kampanye dengan cara tatap mukadan membagikan bahan kampanye tersebut, terdakwa dan saksi Marsitamenjumpai masyarakat desa batang malas dengan cara mendatangirumahrumah warga untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan dirisebagai caleg DPRD kabupaten kepulauan riau dari partal

sebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikaterdakwa HEROZI, SP Als HERO Bin RUSTAM EFENDI selaku PLT KetuaPengurus Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA KabupatenLebong, berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaNomor : KEP119/DPP/GOLKAR/IV/2015 pada tanggal 27 April 2015, kemudianterdakwa selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGANKARYA KABUPATEN LEBONG diganti oleh saksi MURZALENA selaku KetuaDewan Pimpinan Daerah PARTAl

setiap tahunnya untuk 23 kecamatan, biaya untuk ATK, mejakursi kantor bendera 1000 lembar dan kaus partai sebanyak 2000 buah,verivikasi pengumpulan KTP 1000 lembar, menggratiskan biaya test kesehatancaleg, perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkansurat bukti pengeluaran atau penggunaan dananya.Menimbang, bahwa fakta dipersidangan barangbarang yang adadirumahnya, meja 6 buah dan kursi 8 buah serta 1 set kursi jati, 2 unitcomputer dan 1 buah jam dinding dirumahnya adalah asset partal

Vende Mestika (Sesuai denganFotokopi);Fotokopi Berita Acara Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Sesuaidengan Fotokop)i);Fotokopi Adddendum Kontrak kesatu (Sesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Partal Kejaksaan Tinggi Aceh (Sesuai dengan Fotokopi);Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018, tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) (Sesuai denganFotokopi);Halaman 28 dari 44 HalamanPutusan Perkara Nomor51/G/2018/PTUN.BNAMenimbang bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti bukti tertulisjuga

Menimbang, bahwa pada saat menandatangi DA1 DPRD KAB/KOTAtertanggal 30 april 2019, Para Terdakwa langsung menandatangi saja tanpamengecek terlebih dahulu tsinya, demikian halnya Terdakwa Ill yangbertugas dibidang data, pada saat menginput kurang memperhatikanmasingmasingCaleg dan hanya memperhatikan atau memfokuskan padajJumlah suara partal namun tidak memperhatikan jumlah perolehan suaramasingmasing Caleg DPRD KAB/KOTA.....; yang dapat disimpulkankarena Unsur KELALAIAN Para Terdakwa, hal ini bertentangan

Saksi HADI TRIYAS PRANANDA, pada pokoknya menerangkan:Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN.RgtBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga atau semenda atau pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAPnya tersebuttelah saksi baca, pahami dan tandatangani dan keterangan saksidalam BAP Penyidik tersebut benar;Bahwa saksi ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif;Bahwa partal yang mengusung saksi sebagai calon legislatif yaknipartai

Ahmad Nadhir (Ketua PKBGresik) dan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali jugamerupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa KecamatanSangkapura, dengan ketentuan partal mintaHal. 59 dari 42 hal. Put.

RP.Suroso No. 44 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, 10350, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 1;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMIOKRAT(PARTAL NASDEM) PROPINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal inidiwakili oleh Tuan AHMAD ASLI, S.E Ketua DPW Partai Nasdem Prop.Sulawesi Tengah , dan Tuan MUSLIMIN, S.E, Sekretaris DPW PartaiNasdem Propinsi Supawesi Tengah, berkedudukan di jalan Khairil AnwarNo.

Putusan Nomor 220/G/2020/PTUN.JKT.b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana

tersebut kepada Gubernur;Ayat (4) : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulpemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota dari Bupati/walikota.Pasal 102 PP No.16 Tahun 2010Ayat (1) : Anggota DPRD berhenti antarwaktu karenaHuruf c : diberhentikanPutusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 22Ayat (2) : Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:Huruf e : diusulkan oleh partal

23Peraturan KPU No.22 tahun 2010 jo peraturan KPU no. 03 Tahun 2011,dan supaya segala sesuatunya menjadi jelas, terang benderang dan dapatperaturan KPU yang mengatur tentang pemberhentian antarwaktu anggotaDPRD Kabupaten/kota, Tergugat menguntipnya sebagai berikut :pasal 8 Peraturan KPU a quoayat (1) : Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :huruf c : diberhentikan.Ayat (2) : Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :Huruf e : diusulkan oleh partal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud.

ke PPK untuk ditandatangani oleh seluruh PPK dan saksi dari partal; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pergeseran angkaangka yang dimuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suaratingkat Kecamatan (Model DA1 DPRD Provinsi) oleh PPK Kec. Bacan; Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi berada di Hotel Buana Lipudalam rangka membantu PPK Kec. Bacan apabila saksi di suruh atau diperintahkan oleh PPK Kec.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau;Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLd.

PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945; b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umuMn);Halaman50dari56, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBYc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Dalam putusan yangbersifat partal (contentiosa) nilai kekuatan pembuktiannya adalah: benarbenar sempurna dan mengikat, kekuatan mengikatnya meliputi: (1) parapihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka, (2) kepada orangatau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka. Tidak demikian halnyadengan penetapan.

Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimanakeberatan tersebut harus diajukan ke Mahkamah Partai in casuMahkamah Partai Bulan Bintang, sebab permasalahan tersebut menjadidomain internal partai yakni Mahkamah Partai untuk menyelesaikanperkara a quo.Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI)No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal33 Ayat (1)UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2Tahun 2008 tentang partal

harinya saksi, ZAINUDDIN dan BUNYANA kumpul diGunung Sugih membahas hal tersebut, ZAINUDDIN setuju, tapimengatakan Ketua, kalau polospolosan, pasti Bos saya di propinsi pastimenolak;Hal.48 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.Bahwa yang dimaksud dengan Bos adalah ketua partai provinsi;Bahwa kemudian BUNYANA mengusulkan agar untuk mereka bertiga(saksi, BUNYANA dan ZAINUDDIN) juga dipikirkan dan agar menghubungiTAUFIK RAHMAN;Bahwa saat itu belum dibicarakan untuk kepentingan ketua partal

uang untukdibagi 6 fraksi adalah saksi;Bahwa yang menulis jumlah uang adalah masingmasing fraksi;Bahwa bagian masingmasinganggota DPRD tidak sama, namun berdasarperan, ada yang jadi anggota Banggar atau Banmus, ada yang jadi anggotabiasa;Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan untuk ketuaketua partal;Hal.64 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.16.Bahwa saksi pernah bertemu dengan NATALIS SINAGA dan ZAINUDDIN,ZAINUDDIN menanyakan untuk apa uang itu, saat itu tidak adapembicaraan

belli HP;Bahwa untuk penerimaan uang uang yang Rp.1,5 miliarkalau tidak salahditerima setelah pengesahan APBD;Bahwa saksi tidak mendengar ada kontraktor yang menyerahkan uang keTAUFIK RAHMAN atau MUSTAFA;Bahwa jabatan saksi di partai adalah Sekretaris DPC PDIP LampungTengah;Bahwa semua keputusan di partai ada di tangan NATALIS SINAGA,termasuk juga keputusan di Fraksi PDIP;Bahwa untuk uang yang sebesar Rp.1 miliar saksi tidak mendapat bagian,karena kata NATALIS SINAGA uang itu untuk kepentingan partal

TAUFIK terkaitperbedaan angka pemberian sebesar Rp 1,2 Miliar dan Rp 1,7 Miliarkarena saya memang tidak melakukan konfirmasi;Hal.71 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.Bahwa saksi menerima laporan dari TAUFIK RAHMAN terkait pemberiankepada NATALIS SINAGA, RADEN ZUGIRI, ATUBUN, ZAINUDDIN danketuaketua partal;Bahwa nilai uang yang berhasil dikumpulkan oleh TAUFIK RAHMAN adalahsekitar Rp.54 miliar;Bahwa saksi tidak tahu ada penerimaan uang ijon yang berasal darianggota DPRD;Bahwa

Penggugat sebagaibakal calon DPRD PROVINSI PARTAl HANURA pada DAPIL Enam(Kab.Maros, pangkep, Barru,Parepare) wajib memenuhipersyaratan tersebut.

tegas dan tindakan nyata untukmenyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudahdiambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yangterlibat;e Melalui pemikiran yang jernindidukung pengalam yang luas,BAPAK SUSILO BAMBANG YODHOYONO dengan statemenPolitiknya yang mengguncang bumi persada Indonesia melaluiucapannya SAYA SIAP DIBARISAN TERDEPAN UNTUKMENGHUNUS PEDANG KEADILAN, DALAMMEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA telahmengeluarkan sikap tegas berupa maklumat untukmemberantas Korupsi ditubuh PARTAl

Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yangditentukan dalam Peraturan Perundangundangan;J. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;k.