Menjadi anggota partal politik lain;4. Bahwa ketentuan mengenai tatacara pemberhentian antar waktuanggota DPRD juga diatur didalam Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu: Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010: (1).

Menjadi anggota partal politik lain;5.

Bahwa mengenai sengketa antara partai seperti masalahPergantian Antar Waktu (PAW), sesuai dengan Putusan MA Nomor28/k/Pdt.Sus.Parpol/2014, menegaskan gugatan ke PengadilanNegeri menjadi prematur tanpa terlebih dahulu perselisihan internalparpol diselesaikan lewat mahkamah partal; 11.

Hal tersebuttelah diatur secara teknis dalam Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2003 Perihal Gugatan yang berkaitandengan partal politik; 2. Gugatan Penggugat Prematur2.1 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatdalam perkara a quo berawal dari usulan partai politik dalamperkara ini adalah usulan dari Partai Aceh.

Menyjadi anggota partal politik lain;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 405dan Pasal 406 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo.

PARTAL! PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44,Jakarta Pusat:Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:a.

Tidak melaksanakan kewajiban terhadap partal ;5.

Membayar luran Anggota; (d). tidakmerangkap sebagai anggota organisasi partal politik lain; (e).Halaman 25 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, danprogram partal; (f) Mengikuti Proses Pengkaderan .5.10.Berdasarkan Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentangperubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partalPolitik, Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa : Ayat (1)Anggota Partai politik di berhentikan keanggotaannya dari partaipolitik

Melakukan perbuatan tercela dan tidakterpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partal;.

PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Makassar Nomor : 14/Pdt.SusParpol/2017/PN.Mkssebagaimana terurai berikut ini :e KEBERATAN PERTAMA ( Judex Factie Telah Melampaui BatasWewenangnya dalam Memutus).Bahwa pertimbangan hukum Judex factie sebagaimana halaman 17 paragraf 3 (tiga)yang pada dasarnya mempertimbangkan :Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas maka bila terjadi perselisihan partaipolitik, maka harus dilakukan penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partaisehingga jika Pengajuan gugatan perselisihan partal

tersebut diatas,maka Tergugat merujuk pada Pasal 61 Peraturan KPU Nomor: 13Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara PencalonanPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yangmenegaskan:Ayat (1):"Apabila dalam proses penelitian administrasiterhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuahpartal politik memiliki 2 (dua) atau. lebihkepengurusan yang masing masing mengajukan bakalpasangan calon, = dilakukan penelitian menyangkutkeabsahan kepengurusan partai politik tersebutkepada Pimpinan pusat partal

MODEL B2KWK,KPU PARTAI POLITIK,YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI = POLITIKDAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKANMENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALONKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;Sehingga Partai Poltik dan/atau Gabungan PartaiPolitik Pengusung Para Penggugat a quo sesuai denganyang tertera didalam Formulir Model B, Bi dan B2KWK.KPU PARTAI POLITIK, terdiri dari: PARTAIl DEMOKRAT(PD), PARTAI BURUH, PARTAI HATI NURANI RAKYAT(HANURA), PARTAI NASIONAL BANTENG KEBANGSAAN INDONESIA(PNBKI), PARTAl

PARTAL PERSATUAN 2 TIDAK ADADAERAH PEROLEHANKURSI DI DPRDKABUPATEN(PPD) TAMBRAUWTIDAK ADA12 PARTAI 3 PEMOLENANKURSI DI DPRDPEDULI RAKYAT KABUPATENNAS IONAL TAMBRAUW(PPRN)TOTAL SUARA SAH 460 TIDAKMENCUKUPISuara Sah DUKUNGANMINIMAL SUARASAH, YAITU:731 SUARA. 9. Bahwa telah ternyata, didalam Gugatan Para Penggugathalaman: 5 (lima), Para Penggugat a quo juga menuntutdalam bentuk DALAM PROVISI.

P2 Formulir Surat pernyataan kesepakatan bersamaantara partai politik peserta pemilihan umumdalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Model BI KWK.KPUPARTAI POLIT IK), (fotokopi sesual denganaslinya); Halaman 47 dari 105PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPRP3P5P7Formulir surat pernyataan partal Politikdan/atau) gabungan partai politik tidak akanmenarik pencalonan atas pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai denganaslinya

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, kKemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

ramai untuk menyampaikan aspirasi dansekitar pukul 13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban didepan kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhenti karenamasyarakat makan siang;Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib saudara Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mick atau pengeras suara mengatakan ini negara demokrasi, bukannegara partal

tidak butuh jawaban pak Kapolres, kami butuh jawaban dariPanwaslih kemudian Terdakwa meletakkan mik atau pengeras suara diatassound lalu Hermanto Pasaribu mengambil mik yang Terdakwa letakkan lalumengatakan pihak kepolisian dan panwasli ada korporasi dan masih banyakkatakata lainnya yang disampaikan tapi Terdakwa tidak Terdakwa ingat lagi apayang diucapkan itu; Bahwa kemudian setelah berselang 7 (tujuh) menit Terdakwa mengambil mik itukembali lalu dan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, kKemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

ramai untuk menyampaikan aspirasi dansekitar pukul 13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban didepan kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhenti karenamasyarakat makan siang; Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib saudara Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mick atau pengeras suara mengatakan ini negara demokrasi, bukannegara partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

Panwaslih, yang mana saya mengambilmik atau pengeras suara dan mengatakan kami tidak butuh jawaban pakkapolres, kami butuh jawaban dari panwasli kemudian saksi meletakkan Mik ataupengeras suara diatas sound lalu Hermanto Pasaribu mengambil mik yang saksiletakkan dan mengatakan pihak kepolisian dan Panwaslih ada korporasi danmengatakan banyak kata lainnya yang tidak saksi ingat, Bahwa kemudian setelah berselang 7 (tujuh) menit saya mengambil mik kembalidan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

tepatnyadi lapangan bola Terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampungatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik WapogaKabupaten Waropen telah ikut serta menyampaikan orasinya untukmendukung BELANS RAWEYAI (selaku anak kandung Terdakwa) menjadicalon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partal

di lapangan bolaTerdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung atau sebutan lain dariKepala Desa yang masih aktif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor188.4/6/Il/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat KepalaKampung Waweri Distrik Wapoga Kabupaten Waropen telah ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung BELANS RAWEYAI (selaku anakkandung Terdakwa) menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari PartaiDemokrat di depan ratusan orang masyarakat dan simpatisan partal

No.10/G/2018/PTUNPLGpemberhentian anggota Partai Nasdem tanggal 11 Januari 2016, yangditerbitkan oleh DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEMPROVINSI SUMATERA SELATAN sehingga DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAl NASDEM menerbitkan Surat Keputusan Nomor:011/Tahun 2016 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara IrsanYuliadi Audi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu ProvinsiSumatera Selatan pada tangal 28 April 2016 di Jakarta, yangmengakibatkan kerugian secara Hukum bagi PENGGUGAT.

Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan. e Penjelasan Pasal 32 ayat (1), menyatakan: Yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) Pemecatan tanpaalasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5)Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadapkeputusan partal

TentangPenetapan Jumlah Tata Cara Pengisian Ke Anggotaan DPRD Propinsi danDPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004, danKeputusan KPU Kabupaten Ketapang No.36 Tahun 2007, Tanggal 1 Nopember2007, Tentang Penetapan Perolehan Suara sah, Bilangan Pembagi Pemilih(BPP) dan kursi masingmasing Partai Politik dalam angka rangka PengisianKeanggotaan DPRD Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat padatingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara :KOALISI PARTAl

No. 30 P/HUM2007.2004, UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari PemohonKOALISI PARTAl PENEGAK HUKUM DAN DEMOKRASI KABUPATENKAYONG UTARA dan KABUPATEN KETAPANG tersebut ;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Keberatan terhadap keputusan partal ;2.

Sus Parpol / 2014, Tertanggal 22Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : Judex factie yangmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakanperselisihan internal partal tersebut belum pernahdiajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan,dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalamperkara ini ;13.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 251 K / Pdt.

Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi kaderdalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan,evaluasi kinerja, untuk merekomendasikan promosi dan mutasiatau. sanksi jabatan dalam kepengurusan partai untukmencapai tujuan dan sasaran umum partal ;e.

Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi ataspelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasidan Keputusankeputusan Partai yang dilakukan oleh pengurusdan kader partal;b. Menyampaikan keputusankeputusan bersifat rekomendasikepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada MajelisTinggi Partai;c. Menyusun Pakta Integritas dan Kode Etik Partai;12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD)Partai Demokrat jo.

Melakukan Perbuatan yang merusak nama baik partal ;18.

telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa ;e Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjualbelikan obat yangtanpa izin edar ;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rab Jum/at tanggal 12Agustus 2016 sekira jam 11.30 Wita bertempat di Jalan Lapangan5 Oktober RT 04 Desa Bersujud Kecamatan Simpang EmpatKabupaten Tanah Bumbu ;Bahwa kejadiannya bermula ketika kami mendapatkan informasidari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan obatjenis Carnophen dan obat jenis Dextrometorfan dalam jumlahbesar (partal

PutusanNomor 316/Pid.Sus/2016/PN Binjenis Carnophen dan obat jenis Dextrometorfan dalam jumlahbesar (partal) ;e Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukanpenggeledahan, ditemukan obat jenis Carnophen/zenith sebanyak800 (delapan ratus) butir ;e Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkanobat obatan tersebut dari ALUI (DPO) ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian danTerdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat obatan tersebut ;e Bahwa saksi membenarkan

PRABOWO SUBIANTO,selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT(DPP) PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA,beralamat di JI. Harsono RM No. 54, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I,2.

Bahwaatas perkara partai politik yang berkaitan dengan SengketaInternal a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 telah ditentukan sebagai berikut :1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partal yang terkait.2) Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabilasengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internalpartal, sebelum mengajukannya ke lembaga/ badan peradilan.3) Sehingga oleh karena

itu, dengan melihat pada kasus demikasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasuskasustersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan denganpersoalan internal partal yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yangbersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard).3.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Pemilu terkahir di tahun 2019 lalu, maka koalisi partal pengusung inidianggap tidak pernah ada dan kemudian partaipartai yang memilikikursi di DPRD membentuk koalisi baru lagi dengan dukunganminimal 20 persen kursi.

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Tatib DPRD Kabupaten Bekasimerupakan norma baru yang dibuat tanpa adanya dasar hukumdalam peraturan di atasnya dan telah nyatanyata menghilang hakpolitik partal pengusung pasion Bupati dan Wakil Bupati dalamPilkada:10.

apabila melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedang ayat(3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotaHalaman 4 dari 7 halaman putusan No.9/PDT/2017/PT TTElembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politikdiikuti dengan pemberhentian dari kKeanggotaan di lembaga perwakilan rakyatsesuai dengan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Partal

Jadi sangat jelas perkara a quo adalahmerupakan Sengketa Internal Partai;Fungsi dan tugas Bawaslu adalah pengawasan dan Penindakan padaProses Pemilu bukan pada Konflik Internal Partai atau konflik antarasesama anggota partal seperti yang terjadi antara Penggugat danTergugat I.

3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimanadimaksud pada ayat 1 (Satu) tersebut diatas harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;(4) Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasiyang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuanKetua Dewan Pembina;(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud padaayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat)diatas diatur dalam peraturan partal

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatasdiatur dalam peraturan partal.9.

Dalam hidup dan prilaku kami seharihari akan bertindak dengan sopan, displin dan rendah hati, kami pantangberbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi,terhadap uang Partal, uang rakyat ataupun uang Negara. Kamijuga pantang berkhianat terhadap citacita perjuangan Partai dancitacita perjuangan bangsa Indonesia.

Bahwa penggugat dalam rekovensi sebagai ketua partai PKB Sumbawa baratbeserta partal amanat nasional PAN, partai hati nurani rakyat (HANURA), danpartai nasional demokrat (NASDEM) memberikan nota kesepakatan koalisidalam pencalonan bupati dan wakil bupati Sumbawa barat dalam hal perkaraa quo adalah tergugat dalam reokvensi;( bukti PK 4)..

danmengadili perkara a quo tidak sependapat dengan tergugat konvensi/ penggugatdalam rekovensi mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Halaman 22 dari 49 Putusan No.29/Pdt.G/2020/PN.SbwJAWABAN TERGUGAT II KONVENSI1.2,Bahwa untuk poin 1, 2, tidak perlu ditanggapi karena benar adanya.Bahwa benar pada tahun 2015 Partai Kebangkitan Banga (PKB) adalah salahsatu partai dalam kontestasi pemilu di KSB dan mendapat 2 (dua) kursidiparleman DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dan bersedia menjadi salahsatu partal

adalah Petahana sekarang;Bahwa reaksi akibat penarikan dukungan PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), masa dari Saksi marah dan kamipun melaporkanhal tersebut ke Polisi tetapi tidak ada penyelesaiannya;Bahwa dampak dari luarnya Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) kami tidak jadi menang dalam Pilkada tersebut;Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Ketua DPCPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Mataram dan penyerahan uang tersebutdisaksikan oleh BUDI, Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa semua partal

selama Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi menjadi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa tersebut; Bahwa tidak ada masuk dana pada rekening PartaiKebangkitan Bangsa terkait dengan mahar politik dari Calon Wakil Bupatiyaitu Penggugat pada tahun 2015 tersebut; Bahwa uang yang masuk dalam rekening partai adalahuang bantuan dari pemerintah dan uang iuran wajid dari anggota DPRperbulannya sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah); Bahwa Saksi mengetahul adanya uang masuk dan uangkeluar lewat rekening partal

MA/Kumdil/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yangmana pada poin 3 menyatakan sehingga oleh karena itu, dengan melihat padakasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasuskasustersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalaninternal partal yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan dirisebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (NietOnvankelijke verklaard) ;Telah secara gamblang kasus yang terjadi antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi

Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 1978 No.1735 K/Sip/1976, menyatakan, pengakuan Tergugat terhadapgugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yangsempurna ;Keberatan 4.Bahwa putusan Judex Facti haruslah dibatalkan oleh Mahkamah agungRI, sebab putusan Judex Facti in casu putusan Pengadilan Negeri Payakumbuhtelan salah menerapkan hukum dan undangundang, karena pemberhentianTermohon Kasasi dari anggota atau pengurus Partai Amanat Nasional (PAN)Kota Payakumbuh didasarkan kepada kebijakan internal partal

Menjadi pengurus partal politi; . menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundanganundangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan

kepengurusan DPK PKP Indonesia Kota Medan keDewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara (DPP PKP Indonesia) SumateraUtara (Tergugat ) ;Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014 tersebutdikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat(5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkan memiliki kepeduliandan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat partal

Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V2014tersebut dikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuanPasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkanmemiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakanamanat partal, sehingga diperlukan revisi/penyegaran terhadapkepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;.

Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan PKP Indonesia PKP Indonesia diseluruh Indonesia dan di semua tingkat partal

Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014tersebut dikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuanPasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkanmemiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakanamanat partal, dan apabila perlu dilakukan revisi/penyegaranterhadap kepengurusan DPP, DPK, DPC dan DPD/L Partai Keadilandan Persatuan Indonesia di seluruh Indonesia untuk menjadikankaderkader PKP Indonesia