Bahwa Para Pihak meminta untuk secara teknis pengukuranulang dan penyesuaian skala atas SHM No. 3952, SHM No. 3953 danSHM No. 5692 kepada Kementerian ATR/BPN Kantor Kota Semarang(pihak Ketiga) dilakukan berurutan sesuai dengan sertipikat yangditerbitkan terlebih dahulu oleh Kementerian ATR/BPN Kantor KotaSemarang;4.

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menerima dan segeramelaksanakan serta tidak saling melakukan upaya hukum apapun terhadaphasil pengukuran ulang dan penyesuaian skala gambar situasi atas SHMNo. 3952, SHM No. 3953 dan SHM No.5692 oleh Pihak Ketiga dimaksud;8.

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap halhal yang belum diaturdalam kesepakatan ini, akan akan diatur kemudian setelah hasilpengukuran ulang dan penyesuaian skala gambar situasi atas SHM No.3952, SHM No. 3953 dan SHM No. 5692 oleh Pihak Ketiga ditetapkan, danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KesepakatanPerdamaian ini;9.

Bahwa atas perdamaian yang disepakati Pihak Pertama dan PihakKedua, maka Pihak Ketiga akan melakukan pengukuran ulang danpenyesuaian skala gambar situasi atas SHM No. 3952, SHM No. 3953 danSHM No. 5692;10.

Bahwa pengukuran ulang dan penyesuaian skala gambarsituasi sebagaimana dimaksud butir 9 (Sembilan) di atas akan segeradilakukan oleh Pihak Ketiga, setelah Pihak Pertama atau Pihak Keduamengajukan permohonan pengukuran ulang dan penyesuaian skala gambarsituasi Sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Ketiga denganbiaya yang ditanggung oleh Para Pihak ;Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29Maret 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka

Sjambas Chotib ; 5. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin II Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. yang belum ditandatangani oleh PPTK An.

Sjambas Chotib ; 9. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin III Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU. An. Drs. H. Syamsul Qamar, Msi. dan belum ditandatangani oleh PPTK An. Setyarso Wahyudiono, ST, MT ; 10.

PPU. skala 1 :5.000 dengan metode Fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

;Bahwa atas pekerjaan Proyek survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 : 5000 tahun 2012 keseluruhan uang yang diminta oleh terdakwa (selakuKepala Bappeda merangkap PPK Kab.

PPU skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris),PT. Multi Solution milik Sdr. Pepen Permana Yuda, ST. belum pernahmemenangkan proyek apapun di Kab.

PPU Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaranRp10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dan tertuang dalam DPABappeda Kab PPU Nomor : 917/005/DPASKPD/Keu//2012, tanggal 2Januari 2012 Formulir DPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapatanggaran untuk kegiatan survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 :Hal. 89 dari115 Put.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

II/XII/2008, PTKahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansi pengeluaran uangdari PT KAL kepada Siren D.

1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas nama Yoridie NomorKontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT KAL Skala 1 : 6.000, Peta CincangHal. 10 dari 53 hal.

Skala 1 : 140.000;Hal. 13 dari 53 hal.

Bukti Novum PK5a berupa :Peta Rekomendasi Rencana Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PerkebunanKelapa Sawit PT Kahayan Agro Lestari seluas +20.000 Ha;Bukti Novum PK5a, didasarkan pada sumber : Peta TGHK Kalimantan Tengah Tahun 1982, Skala 1 : 500.000: Peta RTRWP Kalimantan Tengah Perda Nomor 8/2003, Skala 1500.000; Peta Rupa Bumi Indonesia Wilayah Prov.Kalteng, Skala 1 : 250.000; Peta Administrasi Wilayan Kabupaten Kapuas, Skala 1 : 250.000: Peta Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan Agro Lestari

,Skala 1 : 250.000: Peta Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan AgroLestari , Skala 1 : 250.000;6.

sebuahKoperasi yang telah ber Badan WHukum Koperasi yang sah,beralamat/bertempat kedudukan di Jorong Koto Agung Kenagarian,Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, PropinsiSumatera Barat;Menyatakan bahwa benar Penggugat (KUD Lubuk Karya) pada TahunAnggaran 2003 telah ditetapbkan oleh Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satu KoperasiPenerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala

Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk Tahun Anggaran 2003 yangditerima oleh Penggugat (KUD Lubuk Karya) dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia denganNilai Bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yangdana tersebut telah ditampung oleh Tergugat (PT.

Menyatakan bahwa benar Pemohon Kasasi (KUD Lubuk Karya) padatahun Anggaran 2003 telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satuKoperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa DanaBergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Keciloleh Koperasi dengan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);6. Menyatakan Termohon Kasasi (PT.

Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk tahun anggaran 2003 yangditerima oleh Pemohon Kasasi dari Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nilai Bantuan sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang dana tersebut telahditampung oleh Termohon Kasasi (PT.

Menyatakan bahwa Dana Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil olehKoperasi, untuk tahun anggaran 2003 yang diterima oleh PemohonHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidaktermasuk skala nasional.BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPBagian KesatuAsasPasal 2Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:a. kemandirian Hakim;aprofesionalitas;transparansi;akuntabilitas;proporsionalitas;keadilan;kemanfaatan; danrc rf o& fpkepastian hukum.Bagian KeduaTujuanPasal 3Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:a. memudahkan Hakim dalam

nasional;b. aspek dampak tinggi, yaitu:1.perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala nasional;perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaanatau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekalitidak dapat dimanfaatkan; dan/atauperbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagikelompok masyarakat yang rentan, diantaranyaorang lanjut usia, anakanak, fakir miskin,perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:Lsnilai harta benda yang diperoleh

Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama; ee terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yangmenyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;Bi terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modusoperandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala nasional;b.

Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) Le2.a,terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama;terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidanakorupsi;terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahuluiperencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;dan/atauterdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala daerah/lokal; b.

Pasal 8 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala nasional; 4 Pasal 9 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala daerah/lokal,atau Pasal 10 huruf a angka 4 terdakwa melakukanperbuatannya tidak dalamkeadaan bencana atau krisisekonomi. Jumlah Aspek Kesalahan? 2Isi dengan angka.

Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.

Pada tanggal 14 Juli 2016kesadaran korban membaik (nilai sepuluh dari skala lima belas) delakukanpemeriksaan laboratorium darah dengan hasil perbaikan.

Tandatandavital stabil sehingga dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, pada pukul17.10 Wib.Selama perawatan di ruang rawat inap, korban tetap mengalamipenurunan kesadaran (nilai sebelas dari skala lima belas) danhasillaboratorium darah : kadar natrium menurunPada tanggal 27 Juli 2016, kesadaran korban masih menurun(nilaissebelas dari skala lima belas), dokter masih merencanakan untukpemantauan kesadaran dan perbaikan kadar natrium dalam darah, namunkeluarga korban meminta korban pulang dengan alasan

Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital:Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.

Pada tanggal 06Halaman 11 dari 24 Putusan pidana Nomor 795/Pid.B/2016/PN.BIb.Juli 2016, pukul 02.00 wib korban dipindahkan ke ruang rawat inap.Padatanggal 07 Juli 2016 pukul 20.15 Wib kesadaran korban makin menurun(nilai kesadaran delapan dari skala lima belas) sehinggakorbandipindahkan ke ruang rawat Neurosurgical critical care unit(NCCU). Pada tanggal 14 Juli 2016 kesadaran korban membaik (nilaisepuluh dari skala lima belas) delakukan pemeriksaan laboratoriumdarah dengan hasil perbaikan.

E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tempat lahir

permohonannya bertanggal 8Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat padatanggal 8 Juli 2020 dengan register No.65/Pdt.P/2020/PNStb, denganpermohonan sebagai berikut: Bahwa pada lIjazah Anak Pemohon tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ; Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkanKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LangkatNomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAHLahir di Sei Skala

Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan AkteKelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernamaPUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai padatanggal 03 November 2002 ;3.

Saksi Suhendrik :Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

Saksi Pariyanti:Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki Seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 612 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;1.

mau berunding, sehingga tidak ada titik temu;Bahwa sampai dengan tanggal 14 April 2014 tidak ada etikad baik Tergugat untukduduk bersama membahas skala upah, maka pada tanggal 21 April 2014 pengurusSPAIFSPMI PT.

Dengan tutuntan revisi kenaikan skala upah dan cabut PHK sepihakterhadap 10 orang pengurus SPAIFSPMI diminta untuk dipekerjakan kembali;Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pengurus pada tanggal 3 Mei2014 yang kemudian disusul PHK terhadap Para Pengugat (Sdr.

danSkala Upah berbunyi: Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja / buruh di perusahaan;5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistemdan mekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah denganpertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan ketenakerjaan;6 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistemsakala upah sudah sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003

tentang Ketenakerjaan, yaitu dengan mempertimbangkan:1 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi;2 Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikankemampuan perusahaan dan produktivitas;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret2014 telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi terkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT.Espera Satya

;Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitandengan perubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidaknormatif karena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukanpenyusunan struktur dan skala upah dan pula di perushaan milik PenggugatRekonvensi Tergugat Konvensi telah memiliki sistem skala upah bagiseluruh karyawanya;Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan

Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnyadan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan TanpaBakar); Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukanpendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STDBatau STDP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Bahwa untuk skala usaha tertentu wajiod memiliki izin usahaperkebunan/IUPB atau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yangdilakukan.

usahaperkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftarusaha perkebunan untuk budidaya (STDB) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PermentanNomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentangPembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasaranapengendalian kebakaran lahan

Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN TjtMenimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telahmenghadirkan Terdakwa KADI Bin RONO KARTO (Alm)Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas + 3,5(tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati

Sjambas Chotib ;

Sjambas Chotib ;

PPU Skala 1 : 5.000 dengan MetodeFotogrametris dengan pagu anggaran Rp10.000.000.000, (SepuluhMilyar Rupiah) dan tertuang dalam DPA Bappeda Kab. PPU. Nomor:917 / 005 / DPASKPD / Keu / /2012, tanggal 2 Januari 2012 FormulirDPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapat anggaran untukkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU. Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi Sdr.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris dengan pagu dana : Rp.9.904.350.000,dan HPS Rp. 8.754.828.000, (delapan milyar tujuh ratus lima puluhempat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan proseslelang sebagai berikut:Setelah menerima perintah lelang kami pihak ULP.

AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT. AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT.

AIP yang masihaktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat

Penelitian Data Fisik dan Data Yuridistanah yang terletak di Jalan Hanglekiu Blok A Nomor06, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Pernyataan Faktur UWTO dan BPHTB Terhutang,Surat Lampiran 13, fotokopi KTP, Tanda Terima Berkasdari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Site plan skala 1: 1.750, Kartu Keluarga atas nama Muluking, KTP atasnama Muluking, Tanda Terima Permohonan atasnamaMuluking, Site plan skala 1 : 1.750, Kartu Keluarga atasnama Muluking

Fisik Bidang Tanah, Surat PernyataanFaktur UWTO dan BPHTB Terhutang, Surat Lampiran13, fotokopi KTP, Tanda Terima Berkas dari BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPutusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 6767 Bukti T6768 Bukti T68Pelabuhan Bebas Batam, Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Saihu Ahmad, KTP atasnama Saihu Ahmad, Tanda Terima Permohonan atasnama Saihu Ahmad, Site plan skala 1 : 1.750, KartuKeluarga atas nama Saihu Ahmad (sesuai denganaslinya, Lampiran sesuai

1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H., KTP atasnama Muhammad Ali H., Tanda Terima Permohonanatas nama Muhammad Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

KTP atasnama Muhammad Ali H., Tanda Terima Permohonanatas nama Muhammad Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

Ali H., Site plan skala 1 : 1.750,Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ali H.

ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

/penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

kecil sebesar 1%dan untuk skala besar sebesar 2,5%.

Pemohon selaku Pengusahaperikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk kedalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon.

Skala Menengah per tahun Rp. 10% ProduktifitasKapalx Harga Patokan Ikanx ukuran GT Kapal3.

Skala Kecil Per tahun Rp5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokanikan x Ukuran GT Kapal;2. Skala Menengah Per tahun Rp10% x Produktivitas Kapal x HargaPatokan ikan x Ukuran GT Kapal;3.

kecil menjadi 5%, Skalamenengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyatamelanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secaratidak wajar.

PLN ( PERSERO )Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic4E02, sangat merugikan Penggugat, baikmoral / immateril maupun materil, kKerugian moralyaitu dengan diberhentikannya Penggugat sudahbarang tentu Penggugat merasa malu dimatamasyarakat, karena pemberhentian Penggugattidak sesuai dengan prosedur.

PLN ( PERSERO ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02 dapat dijadikanObyek Sengketa pada Peradilan Tata UsahaNegara;7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Obyek Sengketa melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu :LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO)dan SERIKAT PEKERJA PT.

PLN ( Persero ), atas nama Marlan Rosandy,Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN ( Persero ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02, adalah termasuk perselisihan pemutusanhubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial;9.

PLN( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC4E02;2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil EksepsiTergugat mengenai Kompetensi Absolut;3.

PLN(Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E01;13.BuktiT13 : Foto copy sesuai dengan aslinyaNota Dinas PT.

rakyat,perijinan skalamenengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009 yaitu :a.

Prosedor untuk perijinan skala rakyat, pelaku pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pekabat yang berwenang ;b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP)baik,mineral logam dan Batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PPNo.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar sesuai data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada diKabupaten gunung Mas sampai sat ini Para terdakwa tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas ;e Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh

(sepuluh milyard rupiah) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha Pertambanganadalah setiap kegiatan usaha Pertambangan harus memiliki ijin yangdiberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakankegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUU No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 2009 yaitu :a.Prosedur

untuk perijinan skala rakyat, pelaku usaha Pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apabila skala yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pejabat yang berwenang ;b.Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skala besar,untuk pemberian wilayah ini usaha pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No.23 tahun2010

Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/2020lokasi pertambangan dalam perkara aquo termasuk kawasan rawanbencana alam, seperti banjir, tanan longsor, kekeringan, gempa bumidengan skala VIIXII MMI (Modified Mercalli Intensity) artinya Skala VIImerupakan intensitas gempa dalam katagori sangat kuat, Skala VIIIoparah, Skala IX hebat, Skala X ekstrem Skala XI ekstrem dan SkalaXIl ekstrem, kawasan/zona patahan aktif, rawan abrasi, kawasan bahayagas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayahwilayah gunung api,dan

Tahun Anggaran 2010;2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syarat-syarat Teknis (RKS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3. 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPU-CK/2011 tanggal 11 Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4. 1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CV-BS/MTW-V/2010 tanggal 11 Mei 2010;6. 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti 1 skala

:10;7. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9. 1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baru skala 1:100;10. 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;11. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010; 12. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010; 13. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010; 14. 1(satu) eksemplar asli

DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1(satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;171818l(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1(satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Juli 2010;l(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor:15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

:10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan,denah rencana,dan detail ornamen;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke 1 tahun2010;1(satu) eksemplar

/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;4 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

:10;7 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;10 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana ,dan detail ornamen ;111213141516171819201(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan

:10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;10111213141516171819206.1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala:10;(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;l(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke

Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.

Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.

1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.

S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa