Ditemukan 4345 data
84 — 45
Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
1.Dr.Catherina Widjajakusuma
2.Budiyono Widjaja Kusuma,SE
3.Willym Wijajakusuma, SI
4.Amin Wijaya Kusuma,SE
Tergugat:
1.Farhan Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
2.Fausi Bakkar Ahli Waris dari Ny Berkah Albakkar
3.Fuad Bakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
4.Sakinah Albakar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakar
5.Faisal Saleh AL Bakkar Ahli Waris Ny. Berkah Albakar
6.Rahma Albakkar Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar
98 — 9
Jika hal ini terjadi maka iniawal dari preseden buruk yang mengoyakoyak hukum dan peradilan di negeri iniyang sudah pasti tidak ada nada kepastian hukumnya karena upaya hukum PKyang merupakan upaya hukum luar biasa sekaligus sebagai upaya hukumterakhir.17.Bahwa bidangbidang tanah yang dimaksud Penggugat tidak pernahdisengketakan ataupun dibatalkan, ataupun digugat adalah tidak benar adanya,melainkan bidang tanah tersebut adalah merupakan bagian dari objek yangdimohonkan eksekusi karena telah mempunyai
478 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan a quo ditujukan sematamata untuk mendapatkankeuntungan finansial semata;54.Dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi doll mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat IV, demi mencegah adanya preseden yang buruk yangmungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan demimenerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sertademi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard
111 — 30
lainnya adalah sudah hilang rasa kepercayaanPenggugat terhadap Para Tergugat, motivasi Para Tergugat untuk bekerja danmengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi, dan Para Tergugat ternyatatidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik padahal masa kerjaPara Tergugat sudah terbilang lama, dan faktanya Para Tergugat sudah tidakmenginginkan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat.Bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkanketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden
243 — 126
melalui berbagai mediasehingga Penggugat di rugikan secara moril / Immateri atas perbuatanyang dilakukan oleh para Tergugat sehingga sudah sepantasnya ParaTergugat , Il, Ill, IV dihukum untuk memberikan ganti rugi moril immateri kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur denganPutusan Nomor 17/Padt.SusParpol/2017/PN.Srl, halaman 13 dari 92 halaman32.33.sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum makaPenggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi kepada yang bersangkutan,kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakanhukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudianpihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudianintervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dansesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yangtidak independen dari penyidik dan menjadi preseden
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. DG. MATTENGNGA AliaS H. SADDE Bin DG. MATTERU
91 — 31
Jika yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannyamenerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan danabantuan tersebut yang merupakan pinjaman atau utang yang wajibdikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor900/909/Peng, tanggal 11 Juni 2012, adalah merupakan perbuatan yang dilarangdan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkanterjadinya kerugian Negara/perekonomian Negara sebagaimana dakwaan JPU,adalah jelas merupakan sesat pikir dan menjadi preseden
217 — 159
Bahwa alasan/argumentasi PENGGUGAT yang kebablasan ini jikadibiarkan dan diterima secara hukum, maka akan menjadi preseden buruk dan akanselalu dipakai sebagai kesempatan oleh oknumoknum tertentu untuk tujuan tertentudan/atau untuk mengganggu bahkan merebut hakhak orang/pihak lain.C.
139 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Bahwa agar tidak menimbulkan peradilan yang sesat serta preseden yangburuk bagi para pencari keadilan, undangundang harus dijadikanpanglima yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuasaan denganmengeluarkan produk Surat Keputusan, Peraturan Pemerintah dll yangsemuanya masih dibawah undangundang;Bahwa menurut pendapat kami Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Surabaya adalah sudah benar dan teliti dalam pertimbangannyamaupun amar putusannya;Adapun halhal yang menjadi keberatan
74 — 33
diatas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 57/Pid.SusTPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018,haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:Terdakwa tidak menjalankan fungsinya secara bertanggungjawabsebagai aparatur sipil negara Perbuatan Terdakwa dapat menjadi preseden
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
102 — 83
PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam.Sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT II tidak terlibat dalammenentukan pengalokasian, penggunaan, dan pengurusan dari tanahpengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam.Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TURUT TERGUGATll tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara a quo, dan putusanperkara a quo tetap dapat dieksekusi/dilaksanakan meski tanpa adanyaTURUT TERGUGAT II sebagai pihak turut tergugat.Selain itu tidak ada preseden
86 — 30
Justru) yangdilakukan Tergugat adalah membangun PRESEDEN BAIK DALAMRANGKA REFORMASI BIROKRASI yangbelum berjalan maksimal sebelumDalam upaya mendorong secara maksimalreformasi birokrasi sejalan dengan berlakunyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, Para Penggugat harus SADARbahwa personil yang lebih tepat dan lebih kompetenmenduduki jabatan aguo adalah hasil dari suatupenilaian terbuka yang melibatkan penilai eksternalPemerintah Kota Makassar.
1.NURDIANTI, SH
2.LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
3.DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
1.BOBI WIJAYA Als BOBI Bin BAKSIR
2.RANDI SAPUTRA Als RANDI Bin RUDI
3.REDO SUPIYANTO Als REDO Bin RUSLAN
112 — 30
perbuatan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tersebutyang mengakibatkan hilangnya nyawa salah satu personil TNI, tentu saja membawakerugian bagi institusi TNI pada knususnya dan Negara pada umumnya;Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, MajelisHakim dengan mempedomani asas pembuktian dimana ternyata Para Terdakwatelah secara terang melakukan pengingkaran serta memunculkan alibi yang bersifatcontrario dengan keadaan dan akibat perbuatannya, tentunya hal ini bisamenimbulkan preseden
91 — 39
G/2015/PN.Mdn TERGUGAT IJ, dan TERGUGAT III telah bertentangan dengankepentingan umum karena telah membuat preseden buruk danmencegah tercapainya kepastian hukum pertanahan di Indonesiadengan itikad tidak baik dan akibat dari itu, PENGGUGAT tidak dapatmenikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut ;Ill. Adanya kerugianMajelis Hakim Yang Mulia kerugian PENGGUGAT merupakan FaktaNotoir (Notoir Feit) yang berarti kebenaran yang tidak perlu dibuktikanlagi.
746 — 1271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakanbadan hukum yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesiajuga telah diikuti oleh banyak preseden baik berupa Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatanhukum tetap, maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.ll. Tentang Merek OREO milik Penggugat.3.
884 — 465
Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena penerapan sanksi dendadibawah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) telah beberapa kalidibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,diantaranya melalui preseden Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upayahukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunanrumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);b.
1.PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
2.YENNY OCTORINA MISNAN
3.ARYANI NOVITASARI,
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwasraya Persero Pusat Bancaassurance dan aliansi strategis,
2.PT. Asuransi Jiwasraya Persero
3.PT. Bank Tabungan Negara persero Tbk
4.Fitri Afrianti,
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara
607 — 225
KNO70101204 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI200.000.00028/10/2017 2.500.000.000 KNO70101236 ARYANINOVITASARIARYANINOVITASARI120.000.00004/11/2017 1.500.000.000 2) Bahwa karena ada beberapa polis yang sudah dilakukanpembayaran nilai jatuh tempo polisnya oleh Tergugat Il,namun Para Penggugat mengajukan kembali polis tersebutuntuk diklaim nilai tunainya, sehingga gugatan penggugat tidakbenar, dan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ParaPenggugat, maka akan menimbulkan suatu kerugian negaradan menjadi preseden
100 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerselisihanHubungan Industrial sehingga dirasakan adil dan patut untuk ParaPenggugat 1 s/d 47 termasuk Penggugat Nomor 48 walaupun masihbekerja karena kenaikan upahnya tidak disamakan dengan karyawanlainnya yang masih bekerja (bukti T9, T11, T12, T13, T20) maka tetapharus menerima kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari upah yangterakhir diterima oleh Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat menyesatkan,tidak adil bahkan cenderung menimbulkan preseden
Terbanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
108 — 64
:MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN (Alm), oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (Empat) tahun, Terdakwa II: YEHESKEL S.Pd Anak DariENOS ATAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 6(enam) bulan, Terdakwa III: NOVIA BETSI Anak Dari DERAMAN LENA denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Terdakwa IV: FAHRIL HUSAINI BinSAWA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam)bulan, dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi Para terdakwa yangberpotensi menjadi preseden
214 — 86
;Jika cara penanganan seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk dan timbul ketidakpastian hukum. Setiap laporanatau pengaduan ke Panwaslu Kabupaten/Kota maupun keBawaslu Provinsi dan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjutiakan selalu terobuka untuk dilaporkan kembali ke Bawaslu RI.; d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, MathiusAwoitauw, tidak memiliki kesempatanuntukmembeladiriyang cukup.