Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2014 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — Dr.H.A.ZAENAL ARIFIN, MM
159 — 267
  • Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Pimpinan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) yang telah memerintahkanpengeluaran sejumlah dana milik BLUD dengan ddalihsebagai investasi jangka pendek berupa kerja sama denganinvestor PT Cisantana Bahagia tanpa melakukanmusyawarah dan kesepakatan dengan pejabat BLUD lainnyaserta telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)dengan pihak PT Cisantana Bahagia tidak sejalan danbertentangan dengan :e Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan
    daerah sesuaiketentuan ;e Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDselain pejabat yang telah ditetapkan denganperaturan perundangundangan, dane Menyampaikan dan ,mempertanggung jawabkankinerja operasional serta keuangan BLUD kepadakepala daerah.Menimbang , bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinyaselaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdakwaharuslah berpedoman pada peraturan yang ada untuk itudiantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
202 — 29
  • Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 danTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahantahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    tanggal 29Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSeptember 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Khusus
Putus : 01-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 09/Pid.B/2014/PN.Mab
Tanggal 1 April 2014 — -ZULHAIBER DIANTO PASARIBU Als JUL Bin J. PASARIBU
56 — 13
  • Maka dari itu bagi Majelis Hakim, nilai pembuktian dariketerangan saksi Arnita Ambarita sendiri adalah dapat dijadikan sebagai KeteranganTambahan dari alat bukti sah yang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa terhadapketerangan saksi Arnita Ambarita, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikanterdakwa dalam pembelaannya hanyalah mengenai tekhnis pemeriksaan saksi diKepolisian, dimana pembelaan tersebut sangatlah bersifat subjektif menurut analisaanalisa terdakwa sendiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — ADI SUTANTO
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IT AHMAD, SH dalam pertimbangan putusandissenting opinion halaman 143 paragraf 3 yang menyatakan:veceeseee Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dari keterangan saksi tersebut diatas ternyata Terdakwa Adi Sutanto telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena Terdakwa Adi Sutanto telah menyalahgunakan wewenangnya sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang tugas pokoknya menurutketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Perpres no.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 31-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 —
72 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakanPerusahaan CV Putra Anak Negeri dengan pertimbangan dimanaPerusahaan Penggugat PT Dadjuan Duta Niaga Tepatguna tidakmempunyai spesifikasi tenaga ahli sehingganya PerusahaanTergugat " CV Putra Anak Negeri yang dimajukan untuk melakukankontrak dengan Adhi Karya, sebab CV Putra Anak Negeri telahmemiliki kompentensi dan kemampuan dengan Sertifikasi BadanUsaha yaitu Klasifikasi dan kualifikasi untuk pengerjaan Proyektersebut disamping itu CV Putra Anak Negeri sudan memahami danmengetahui tentang item dan Tekhnis
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 02-02-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 644 / Pid B / 2014 / PN Cbi
Tanggal 7 Januari 2015 — Pidana -Asrizal bin Bakir
59 — 42
  • Tbk hanya menentukan yang menjadihak dari ex Karyawan PT Great River International Tbk adalah sejumlah Rp. 4.207.561.780(empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluhrupiah) tanpa mengatur secara terperinci tekhnis pembagian uang tersebut apakah dilakukansecara bertahap ataukah sekaligus;Menimbang bahwa sehingga yang menjadi pokok kewajiban dari Terdakwa adalahmenyerahkan uang sejumlah Rp. 4.207.561.780 (empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratusenam
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. SHALIHIN MAHMUD Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
70 — 14
  • lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II (Bukti P8) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPerkuatan Tanggul Laut Gampong Geunteng Barat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 17-04-2015 — Putus : 22-07-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 141/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 22 Juli 2015 — TENGKU KHAIRUL AMAR MELAWAN TANDEANUS
46 — 45
  • Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH. MH.
2.Anri Yuliana, SH.MH
Terdakwa:
Ir. ZONNY MANGITUNG
103 — 35
  • Nomor : 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang/jasa, pemerintah melalui APBD-P pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013;
  • 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 765 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang pembentukan Tim Verifikasi dana hibah di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
  • 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk tekhnis
    satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
  • 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  • 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.10.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah
  • 1 (satu) buku pedoman tekhnis
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 133/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk diwakili oleh RACHMAT HARSONO , DKK
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
192 — 52
  • Gugatan bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihatmakna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surattersebut yakni adalah berupa kasimpulan untuk bahan acuan mengusulkanPutusan Nomor : 133/G/2018/PTUNMDN Halaman 29peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenanglelang setelah dilakukan penelitian berdasarkan hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus Perikanan
Putus : 04-10-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LIMBOTO Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo
Tanggal 4 Oktober 2016 — An. Terdakwa HERMANTO POPALO Alias HERI
103 — 47
  • INKA MINA931 adalah kapal bantuan dari pemerintahdalam hal ini Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo namun kapal ini sudahmenjadi milik dari kelompok KARYA BERSAMA bukan lagi milik DinasKelautan;Bahwa pemberian kapal tersebut diatur dalam petunjuk tekhnis PembangunanKapal sarana penangkapan ikan, turunan Pedoman Umum penyediaan kapalnelayan diberbagai daerah tahun 2014 oleh Kementerian Kelautan danPerikanan RI;Bahwa sebagai kapal bantuan dari Pemerintah, kapal KM.
Pengadilan PN SENGKANG
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SENGKANG Nomor 28 /Pdt.G/2014/PN.Skg
Tanggal 23 Juni 2015 —
61 — 109
  • Petuk Pajak Bumi / Land rente / girik,pipit, petitir, veroonding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam pasal Il, VI, dan VII, KetentuanketentuanKonversi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan asar PokokPokokAgraria, di Tambah Peraturan Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 TentangPetunjuk Tekhnis Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun2012 tentang Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013Tentang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 249/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
CV. REZA ZAFIRAH
Tergugat:
POKJA Pemilihan Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten (SETDAKAB) Asahan
257 — 304
  • Setia Budi Perkasa) Tergugat tetap menyatakan CV.Setia Budi Perkasa sebagai Pemenang dan perusahaan Penggugatdikalahkan dalam tahapan evaluasi tekhnis dengan alasan dalam daftarisian Tidak menggunakan Excavator 80140 HP, Stone Cruiser 60j/Jamjenis peralatan yang di tawarkan tidak sesuai dengan persyaratandalam LDP ;9.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 88/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
SUANDY RASUBALA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
Pan Wirawan
195 — 213
  • IMBnyamemperhatikan tata letak pembangunan yaitu disejajarkan denganposisi gudang dan pengering jagung milik Penggugat, dan gudanglainnya yang terlebih dahulu dibangun agar tercipta kenyamanan,keselarasan serta menjaga lingkungan dalam melakukan aktifitasdalam berusaha.Bahwa Berdasarkan halhal di atas, keputusan Tergugat nyatanyata telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diterbitkannyaobyek sengketa, telah melanggar ketentuan dan prosedur permohonan IMB(persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/PID.SUS/2016/PN.SBW
Tanggal 25 Mei 2016 — * PIDANA------------------ - ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA-----------
499 — 187
  • BadanLingkungan Hidup) agar mendapatka amdal; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti harus memiliki dokumen Amdal (Analis dampak lingkungan ) danizinizin yang lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki semua izin diantaranyajin Membangun (IMB), ijin lingkungan, rekomendasi pemanfaatan ruangijin operasi ijin lokasi dan rekomendasi dari SKPD tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Agustus 2011 — AGUS NADI bin DJAKFAR (Alm), DK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agungberpendapat :Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum padamemori kasasi hal 14 dan 15, bukan merupakan hal yang salah dalampenerapan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan;Bahwa alasanalasan kasasi dari para Terdakwa sudah tepat beralasan,oleh karena hubungan para Terdakwa dengan Bank SumSel adalahmerupakan hubungan keperdataan seperti tertuang dalam naskahkesepakatan kerja sama No. 0O1/KB/XI/2002, No. 296/PBM/3/B/2002 dansesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-03-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN PALU Nomor 09/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 27 Juni 2013 — HAMZAH, SH.,M.Si v 1.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 2.FADLI LUKMAN, SH
77 — 34
  • 12ayat 2 poin c dan d bahwa penunjukan PPK ( Pejabat PembuatKomitmen ) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dankualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan.PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang ditunjuk berdasarkan SKNomor: 001/Seskab 024.433149/V2013 saudara Moh.BardinLoulembah,SE ( Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang danJasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) PNS Gol IlVa( TMT PNS Tahun 2009) adalah pegawai yang belum memenuhikualifikasi tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 155/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 8 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : SUNOKO WIRYO SENTONO, SH. Diwakili Oleh : SIGIT SUBIYANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 73
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 162/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
SUDJI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KERTOBANYON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
189 — 146
  • Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudjisejumplah 420 (empat ratus dua puluh) suara.Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selakupanitia dengan tekhnis membaca Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomersatu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah dapat diketahui perhitungan dalamjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat Suara yang dinyatakan tidak sahdalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi tanda coblosterdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
1.SANTRI MUSA, S.Ip Alias IBU ICHA Binti HAMID MUSA
2.RISMAYANTI, S.Ip Alias RISMA Binti HASANUDDIN
3.SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI Binti ABDUL JAFAR
4.GUNAWAN RUSMIN Bin RUSMIN
100 — 58
  • karyawan PT Mega Finance tidak dibolehkan untuk melakukanpekerjaan diluar tanggung jawab jabatannyaBahwa karyawan PT Mega Finance seharusnya tidak dapat dilakukan keranaseorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiaphari Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugassetiap bawahannyaBahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB yang asli dan jikamotor tersebut tidak memiliki BPKB asli maka motor tidak dapat dilelangBahwa berdasarka keterangan saksi tekhnis