Ditemukan 477 data
300 — 217
ANNY VICTOR PURBA dan ataspermintaan TERGUGATdipindah bukukan kerekening TERGUGAT7 Bahwa harta bersama dan atau harta gono gini tersebut diatas sampai sekarangbelum dibagi diantara para ahli waris.8 Bahwa berdarsarkan Undangundang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diaturbahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi hartabersama dan atau harta gonogini.9101112Bahwa berdasarkan KUH Perdata juga diatur bahwa yang hidup terlama darisuami dan istri juga adalah sebagai ahli waris.Bahwa
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dipastikan, karena Megaadalah orang Nangarasong bukan Ojang/Wailiti: Dengandemikian dalih/dalil Martinus Renggo bahwa ia adalahPemilik Tanah tersebut berdarsarkan membuka hutanpada tahun 1931, hanyalan merupakan pepesan kosongbelaka dan sama sekali tidak masuk akal.
144 — 51
Bahwa berdarsarkan perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT wajibmelunasi uang muka atau DP (Down Payment) sebesar Rp 56.000.000 (limapuluh enam juta rupiah) atau 20% dari harga rumah Rp 280.000.000 (duaratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian uang tanda jadi (BookingFee) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisa DP sebesar Rp.Hal 12 dari 63 hal. Put.
112 — 23
Bahwa berdarsarkan uraianuraian yang TERGUGAT sampaikan diatas, makaadalah cukup berdasar Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini menolakpermohonan PENGGUGAT angka 9 (sembilan) yang memohon :Bahveadst .....1. Menetapkan nilai nominal Tunjangan Prestasi kerja Tahun 2016berlaku sejak 1 januari 2016 sesuai dengan isi kesepakatan tanggal 09Februari 2016, yakni; VALUE RANGE NOMINALA 3.00 4.00 50.000B 2.70 2.99 40.000Cc 2.40 2.69 30.000D 2.00 2.39 20.000 2. Memerintahkan dan mevajibkan Tergugat PT.
PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA
251 — 190
FERDINANDUS ANDREAS; Semuanya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para PNS padaKantor Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta,beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat,berdarsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU01/PUPNC.10.00/2019, tanggal 09 April 2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 12/PEN.DIS/2019/PTUNBDG tanggal O6 Maret 2019, tentangPenetapan
250 — 119
Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Tentang eksepsi point B :Menimbang, bahwa setelalah Majelis Hakim mempelajari alasaneksepsi pont 2 tersebut diatas telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telahmenyangkut masalah pembuktian yang harus diperiksa dan diputusbersama sama dengan pokok perkara karenanya menurut hemat Majelis,eksepsi tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;Menimbang, bahwa setelah berdarsarkan pertimbangan tersebutdiatas eksepsi eksepsi tersebut haruslah dinyatakan untuk
270 — 258
Bahwa berdarsarkan halhal tersebut di atas, jelas terbukti secara nyataAkta Notaris No 1 Tertanggal 10 Desember 2018 Tentang PendirianPerkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak Kertajaya Surabaya samasekali tidak menjadikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Nomor 23/Prt/M/2018 Tentang Perhimpunan PemilikDan Penghuni Satuan Rumah Susun sebagai acuan, padahal sudahsecara tegas di perintahkan oleh Pasal 78 UndangUndang No 20 Tahun2011 Tentang Rumah Susun, hal tersebut jelas mengakibatkan
65 — 39
Hal ini didukung dengan adanya Surat tgl. 6 Juni 2005 DeputiPengendalian BKN, Surat tgl. 15 Juni 2005 Deputi Pengendalian BKN,Surat tgl. 28 Juni 2005 Deputi Pengendalian BKN;Bahwa berdarsarkan halhal tersebut di atas, maka jelas terlihatPENGGUGAT tidak pernah menerima/menandatangani Berita Acaraapapun terkait Penyerahan LUK Ujian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo danPENGGUGAT tidak pernah menerima/menguasai dokumendokumen LJKUjian CPNS T.A. 2004 Kabupaten Karo.
1.ELHAM Bin MUHRAN alias ASMURAN Alm
2.WAHYUDI Bin MUHRAN alias ASMURAN Alm
3.YANTI Binti MUHRAN alias ASMURAN Alm
4.MARTINI Binti MUHRAN alias ASMURAN Alm
5.ASPIANOOR Bin MUHRAN alias ASMURAN Alm
Tergugat:
1.ASNILAWATI Binti RAMLI
2.GAZALY RAHMAN Bin MUHRAN alias ASMURAN Alm
3.SUCY SALSABILA Binti MUHRAN alias ASMURAN Alm
4.MUHAMAD WIRAYUDA Bin MUHRAN alias ASMURAN Alm
Turut Tergugat:
1.HERNAWAN HADI, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
59 — 9
yang menerima penyerahan barang itu.Undangundang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orangorangyang masih hidup,Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 yang diajukan oleh Para Tergugattersebut, bahwa pelaksanaan hibah tersebut dilakukan MUHRAN alias ASMURANkepada GAZALY RAHMAN (Tergugat II) pada tanggal 24 November 2014, yangmana MUHRAN Alias ASMURAN pada saat itu masih hiduo, dan baru meninggalHalaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Smrpada tanggal 4 Januari 2016 berdarsarkan
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
66 — 39
TPK/2018/PN MtrUtara sebagaimana yang saksi rincikan tersebut di atas belum termasukupah pungut sebesar 5%, jadi kalau di potong upah pungut 5% dari tiaptapbulannya berdarsarkan rincian saksi total jumlah uang hasil pungutan yang disetorkan pihak Koperasi Karya Bahari kepada Sdr. LALU KUSNENDARselaku bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utaraadalah sebagi berikut :: UPAH PUNGUT SETELAH DINO.
Lombok Utara sebagaimanayang saksi rincikan tersebut di atas belum termasuk upah pungut sebesar5%,berdarsarkan rincian saksi total jumlan uang hasil pungutan yang saksisetorkan kepada Sdr. LALU KUSNENDAR selaku bendahara PenerimaanPada Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara adalah sebagai berikut :jadi kalau di potong upah pungut 5% dari tiaptap bulannya UPAH PUNGUT SETELAH DIJUMLAH SETORAN 5% POTONGNqo.
Lombok Utara sebagaimana yang saksi rincikantersebut di atas belum termasuk upah pungut sebesar 5%, jadi kalau dipotong upah pungut 5% dari tiaptap bulannya berdarsarkan rincian saksitotal jumlah uang hasil pungutan yang saksi setorkan kepada Sdr. LALUKUSNENDAR selaku bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab.Lombok Utara adalah sbb: SETELAH DIUPAHJUMLAH SETORAN POTONGNO.
MULUDIN kepada Terdakwa dan benar bukti setorberupa kwitansi tersebut yang Terdakwa buat dan yang Terdakwatandatangani.Bahwa Setelah Terdakwa hitung kembali antara jumlah pendapatan daerahmelalui Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan jumlahpungutan untuk wisatawan asing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakanFast Boat tanpa melalui pelabuhan bangsal yang Terdakwa terima dari Sdr.MULUDIN (pengurus Koperasi Karya Bahari) dari bulan april tahun 2015sampai dengan bulan maret 2016 berdarsarkan
251 — 41
bahwa ParaPenggugat telah dan masih menerima Manfaat Pensiun bulanan dari Tergugat, MajelisHakim berpendirian Para Penggugat tidak lagi berhak atas Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, dengan demikian untukdan karenanya Petitum Para Penggugat angka (2) dan angka (3) haruslah dinyatakanDitolak;Menimbang, bahwa karena Gugatan Pokok Para Penggugat telah dinyatakanditolak, maka Tuntutan Para Penggugat lainnya patut untuk dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdarsarkan
Terbanding/Terdakwa : IMAM HANAFI,SE Bin MUCHAMAD HABIB
125 — 92
sebgai pelaku tindak pidanakorupsi yang bersifat khusus, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa posisi terdakwaImam Hanafi sebagai koordinator dari ke 5 (lima) kelompok bersamasamasaksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerimabantuan hibah dari dinas Pertenakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, yangsecara umum mempunyai kedudukan untuk menjalankan tugas pokok danfungsinya (tupoksi) dalam kedudukan dimaksud.Bahwa berdarsarkan
87 — 22
Persidangan dan Perundangundangansecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuandan kemampuan.k) Memberi saran pertimbangan kepada atasan tetntang langkahlangkahatau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagaialternatif pilinan dalam pengambilan keputusan.30) Menginventarisasi permasalahanpermasalahan sesuai bidang tugasBagian Persidangan dan Perundangundangan secara rutin maupunberkala sebagai bahan pemecahan masalah.m)Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdarsarkan
Pemeriksaan dan Keterangan pihakpihak terkait; Bahwa metode yang saksi gunakan dalam menanggapi kerugian keuanganNegara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud adalahRealisasi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikurangkandengan realisasi pengeluaran atas pelaksanaan kegiatankegiatanOrganisasi Gapestra yang sesuai Proposal.Bahwa tanggapan maupun kesimpulan saksi atas kerugian keuanganNegara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada OrganiasasiGapestra Natuna tersebut berdarsarkan
98 — 57
;Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 3 yangmenyatakan berdasarka putusan PK nomor 75.PK/Pdt/2014bahwa objek sengketa adalah sah milik para penggugat haltersebut adalah tidak benar dan tidak berdarsarkan hukum,karena kalimat tersebut adalah meupakan permohoan parapenggugat dan sebagaimana dalil tergugat pada anghka 2diatas bahwa hak atas tanah tersebut adalah sah miliktergugat sebagai mana putusan Pengadilan NegeriPalembang Nomor 50/Padt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober2009 yang sampai saat
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUHARDIAN RIHADI AKBAR bin SABARUDIN AHMAD
81 — 44
Narkotika jenis Shabu dengan berat 5 (lima)gram, 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (Satu) gram, dan1 (Satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk saksiHABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN pegang dan bagi, sehingga saksiHABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN menerima dan menyimpan 1 buahkotak mentos yang telah berisi shabu tersebut di bawah kipas angin yangberada dekat dengan kasur milik Terdakwa;Halaman46 dari 52Putusan No.36/Pid.Sus/2021/PN SelMenimbang, bahwa selain itu. berdarsarkan
Terbanding/Tergugat : Faisal Syah Bin Alm H. Awaluddin
96 — 43
Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.3.4.tanah milik Penggugat, saksi tidak ada meminta izin dari Penggugat,saksi hanya masuk saja.Bahwa berdarsarkan fakta tersebut di atas dimana saksi Erdian JokoKuswanto tidak pernah memberikan izin kepada Terbanding semulaTergugat fotofoto titik kordinat yang diambil melalui drone saksiuntuk dijadikan bukti di Pengadilan, serta instansi pemerintahanmenggunakan GPS untuk menentukan titik kordinat bukan dengandrone apalagi data yang diambil secara pribadi serta data
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibayar lunas 100%, halini tidak sesuai dengan ketentuan dalamKeppres Nomor 30 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (3)menyatakan pengguna barang/jasamenerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuaiketentuan kontrak serta UndangundangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1)menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumBarang dan atau Jasa diterima dengan baik ;Bahwa berdarsarkan
PT NTT Indonesia
Tergugat:
1.PT Rabik Bangun Pertiwi
2.Rabik Bangun Pertiwi
Turut Tergugat:
1.Zulfadly Syam
2.Ryan Soma, S.Si
3.Sdr. Zulfadly Syam
4.Sdri. Ryan Soma
454 — 146
Unsur ini jugaterpenuhi karena objek dari perikatan antara PENGGUGATdengan TERGUGAT ialah ganti kerugian berdarsarkan tagihan(invoice) dengan total Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilanratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluhdelapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) YANG TELAHJATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH dimana PENGGUGATtelah melaksanakan kewajibannya serta memberikankepercayaan kepada pihak TERGUGAT, maka unsur suatupokok persoalan tertentu telah terbukti.d.
Terbanding/Tergugat I : Drs. FAJAR TIGA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG
39 — 23
SENGKETA ADALAH MILIK LASO SOLONG yangsejak tahun 1970an dan tahun 1980an telah dibayar terus Pajaknya ( PBB)oleh anakanak LASO SOLONG sampai hari ini kemudian sejak LASOSOLONG menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tidak adaorng lain yang ikut menguasai tanah sengketa akan tetapi tanah milik orangtua tergungat hanya pada batas sebelah timur yang sangat jelas batasnyaantara tanah LASO SOLONG dengan tanah MOTTONG aj,lias NETERAdisebalah timur tanah= milik LASO SOLONG sedangkan telahterbukti; Berdarsarkan
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
159 — 40
Dan berdarsarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.