Bahwa benar seperti yang disampaikan oleh Penggugat, Pasal 103Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)telan memberikan ruang kepada Direksi Perseroan untuk dapat memberikankuasa tertulis kepada 1 (Satu) orang karyawan Perseroan atau lebih ataukepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatanhukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Manajer Human Capital padakantor Turut Tergugat T telah menandatangani

Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir di hadapan pejabat yangberwenang, memberikan penjelasan, membuat dan menandatanganiseluruh dokumen yang dibutuhkan, dan mengambil seluruh tindakanyang dianggap layak dan perlu terkait dengan Dokumen, berdasarkanketentuan internal Perseroan dan peraturan yang berlaku lainnya, tanpapengecualian dan tidak mer membahayakan Perseroan;Bahwa dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal103 UUPT serta dengan memperhatikan kuasa yang telah diterima olehTergugat

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir III jawaban gugatan Tergugat telah memperoleh kuasa secara tertulis dari Direksi Turut Tergugat,sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 103 UUPT, dan olehkarenanya seluruh dalil Penggugat termasuk namun tidak terbatas pada butir14 huruf b dan d SURAT GUGATAN yang menyatakan bahwa Tergugat danTurut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnyaterhadap UU PT tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sebab secaranyata Tergugat dan Turut

Tergugat telah mentaati ketentuan sebagaimanadiatur dalam UUPT.

Sel14.berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan yang membuat perikatan dengan Pengggugat, hal manapasal tersebut berbunyi sebagai berikut:Perseroan memperoleh status badan hukum padatanggalditerbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badanhukum perseroan.Konsekuensi logis dengan telah sahnya Tergugat sebagai badan hukumyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, maka PTDwikarya Debang

sendiri hanya bertindak sebagaiwakil dari PT Dwikarya Debang Datayu dalam kapasitas saya pada waktuitu adalah bertindak selaku direktur.Adapun Anggaran Dasar PT Dwikarya Debang Datayu telahmendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan karenanya PT DwikaryaDebang Datayu secara sah adalah badan hukum yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Bahwa oleh karena mengenai tugas dan wewenang Direksi lebihjauh diatur dalam Pasal 92 (5) UUPT dimana dalam hal Direksi terdiriatas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas danwewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS. Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi harus menyebutkanditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT);6.

Bahwa selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan,Direksi juga berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98 ayat 1 UUPT). Dan dalam hal anggotaDireksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi bersamasama berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan.7.

MOCHAMAD TANZIL MULTAZAM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satubadan hukum di mana di situ ada 3 (tiga) organ yaitu Komisaris, Direksi danRUPS dan yang tertinggi adalah RUPS, ada Komisaris kemudian Direksi dankarena ini merupakan badan hukum jadi ketika ada halhal yang terkaitdengan Perseroan maka ditujukan kepada Perseroan sebagai entitas suatubadan;

Bahwa tidak dibenarkan jika pemberhentian seorang Komisaris tidakmelalu tahapantahapan yang ada di penjelasan di Pasal 105 misalpemberhentiannya hanya melalui surat tanpa dipanggil terlebih dahulu; Bahwa pemberhentian seorang Komisaris tanpa dipanggil terlebin dahuluadalah tidak sah; Bahwa kalau Komisaris tersebut diberhentikan, menurut UUPT itukanDireksi dan Komisaris adalah organ dan di situ tertulis jelas bahwa gaji,honor, tunjangan diatur oleh RUPS jadi ketika di RUPS pengangkatan yangbersangkutan

bukan inisiatif dari RUPS tapidari Komisaris atau Direksi sendiri, yakni harus ada RUPSLB jadi setiappengunduran diri dari salah satu organ perseroan tersebut harus dirapatkanjadi kalau tidak melalui RUPS maka pengunduran diri tersebut dianggap tidakada karena yang mengangkat dan memberhentikan semua melalui RUPS; Bahwa benar jika belum dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentianmaka pengunduran diri dari organ tersebut dia masih punya kewajibanmelaksanakan tugas dan jabatannya; Bahwa di Pasal 105 UUPT

Hal ini bukan saja bertentangan dengan sikap baikdalam bermasyarakat, namun juga bertentangan dengan hukum (incasu UUPT);Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikanunsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.

PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan,karena UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT) tidak memberikan hak dan kewenangankepada Komisaris Utama untuk menggugat Direktur UtamaPerseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadapTergugat Il selaku Direktur Utama PT.

PNN),sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip,sebagai berikut:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah selurun sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN, sesuai ketentuan Pasal 81 jo. 82 UUPT dengan agenda ratifikasi semua tindakan pengurusan Direksidan Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali seluruhanggota Direksi dan Komisaris. Selanjutnya pada tgl. 12 Juli2016, Tergugat Il kembali mengundang Penggugat untukmenghadiri RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Direksiuntuk Tahun Buku 2014 dan 2015, dan lainlain. Namun tanpaalasan yang jelas, Penggugat tidak pernah hadir.

PNN dan UUPT, tidak mengatursanksi hukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidakatau terlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat(2) dan (6) jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS, maka Penggugat (KomisarisUtama) dan Sdr. Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atauSdr. Kenny Prananto atau Sdri.

Menimbang bahwa pada dasarnya, dalam mengemban jabatannya sebagaiDireksi (yang Anda sebut dengan Direktur, dalam UndangUndang No. 40 TahunHalaman 67 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan nama Direksi), Direksiharus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksiberwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92suv (2) TIP ses ce ces acces cece eee eco teense ooeeeee erectaDireksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1) UUPT).Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT). Menimbang bahwa M.

Apapun hal dibalik tindakannya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3)UUPT, Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianperseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasebagaimana seharusnya (sebagaimana dijelaskan di atas).

Tjakrindo Masmengaku sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berBadanHukum (Legal Personality) sebagai Subyek Hukum.Bahwa menurut hukum, kewenangan untuk bertindak mewakili PT.Tjakrindo Mas berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPT:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ".Keberatan KeduaBahwa mohon Putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan, karenadalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresikkurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dapatdikutip

in judicio, bukan Penggugat selaku person;Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT MBI berdasarPasal 1 angka (2) dan angka (5) Undang U ndang No mor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 1 angka (2) menyatakan:"Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris":Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP'1' menyebutkan bahwa:"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk keperluan

2017di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar".Berdasar ketentuanketentuan tersebut di atas, dapat ditarikkesimpulan secara jelas, tegas, dan limitatif banwa organ perseroanyang berwenang untuk bertindak mewakili perseroan di dalam maupundi luar Pengadilan hanyalah Direksi dari perseroan;In casu , Penggugat telah menyatakan diri sebagai pimpinan dari PTMBI, maka mengacu pada ketentuan di atas pimpinan tidak termasukkedalam organ perseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") suatu) perseroan memilikikedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam AnggaranDasarnya;"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar"9.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakanbahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantum di dalamAnggaran Dasar merupakan alamat untuk dapat menghubungi perseroantersebut. Sehingga dalam hal ini segala suratmenyurat dengan Tergugat termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkankepada Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum didalam Anggaran Dasarnya.

Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat(1) UUPT;"Perseroan wajid mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat danme/a/ui alamat tersebut Perseroan dapat dihubung,10.Didalam Anggaran Dasar Tergugat I, yaitu Pasal 1 jelas tercantum bahwaTergugat berkedudukan di Jakarta Selatan. Adapun alamat lengkapkantor Tergugat adalah sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

OMEGAPRIMAWOOD.KURATOR CUM LIKUIDATOR TELAH MELAKUKAN PEMBUBARAN PT.OMEGA PRIMAWOOD8.Bahwa sejalan dengan PENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan ketentuan Pasal 142 ayat (1)huruf e Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), maka:Hal 8 Put.

Berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU jo.Pasal 142 ayat (le) UUPT, PT. OMEGA PRIMAWOOD telah beradadalamkeadaan insolvensi (tidak mampu membayar), karenanyademi hukum dilakukan pembubaran. Hal tersebut dikuatkan denganPENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (4) UUPT, Kurator cumLikuidator telah mengumumkan pembubaran PT.

Pengajuan tagihan a quo (quod non) oleh TERGUGAT yangTIDAK SESUAI (BERTENTANGAN) dengan ketentuan dan batas waktuberdasarkan hukum Kepailitan, UU Perpajakan dan UUPT adalahmerupakan KELALAIAN dan KESALAHAN TERGUGAT sendiri, danBUKAN kesalahan PARA PENGGUGAT, karena sekali lagi, pasca putusanpailit PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM sudah TIDAK BERWENANG atasharta pailit melainkan KURATOR cum LIKUIDATOR (dalam prosespemberesan pembubaran dan likuidasi).Sejak diputus pailit dan telah berkekuatan hukum tetap

Sesuai ketentuan Kepailitan, Pajak maupun UUPT, seharusnya tagihanterhadap PT. OMEGA PRIMAWOOD dilakukan melalui mekanismekepailitan dengan ditujukan kepada pihak KURATOR PT. OMEGAPRIMAWOOD. Tagihan yang tidak ditujukan kepada KURATOR dantidak diselesaikan melalui mekanisme pailit telah BERTENTANGANdengan HUKUM.b. TERGUGAT telah LALAI dan melakukan kesalahan dengan tidakmelakukan koordinasi internal antar bagian di Direktorat JenderalBea dan Cukai dengan baik.

Undangundang Perseroan Terbatas Pasal UUPT Pasal92, 97, 98, 100, 102, 108, 114, dan 116c. Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1;Tergugat 2 s/d Tergugat 4 (Direksi Tergugat 1) tindakan manadisetujui oleh Tergugat 5 S/d Tergugat 9 (Komisaris) akan diuraikan dengan tuntas dan jelas dalam positaposita gugatandibawah ini.4.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannyasesuai fungsi dan tugasnya masingmasing dalam menjalankan perseroanTergugat 1 berdasarkan Anggaran Dasar dan UUPT dengan pengawasanlangsung dari Para Pemegang Saham termasuk Penggugat;2.

Sumalindo Hutani Jaya, jumlahkepemilikan saham Penggugat di Tergugat 1 baru sebesar 6,35 % dariseluruh saham Tergugat 1, hal mana berdasarkan Daftar PemegangSaham (DPS) Tergugat 1 tanggal 29 September 2009 (Bukti T1124), halini tentu dibawah syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) joPasal 114 ayat (6) UUPT yaitu sebesar 10 % (Bukti 11124), bahwaPenggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan, Direksi danKomisaris.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan

SelPasal 97 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perseroan.Pasal 114 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan

Bahwa tidak ada satu kententuan pun di dalam Anggaran DasarTergugat dan UUPT yang mengatur mengenai KomisarisIndependen adalah merupakan representasi dari pemegang sahamminoritas.41.

pelaksanaannya ;15.Bahwa berdasarkan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas), syarat dan ketentuan pendirian dankeabsahan suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :a. harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirianmemuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitandengan pendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8UUPT);b. harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (videpadal 9 s/d pasal 14 UUPT

);Cc. pendirian dan pengesahan perseroan terbatas harusdiumumkan oleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahanBerita Negara R.I (vide pasal 30 UUPT);16.Bahwa dari uraianuraian diatas, akan timbul pertanyaan hukumterkait pengajuan gugatan a quo ini oleh Penggugat, yaitu :Apakah Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (LEGALSTANDING) Yang sah dan cakap untuk melakukan tindakanhukum dalam perjanjian tersebut, dan terhadap pertanyaantersebut, maka jawabannya adalah TIDAK;Hal. 19 dari 52 hal.

Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, syarat dan ketentuan pendirian dan keabsahan suatuperseroan terbatas adalah sebagai berikut : harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notarisyang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuatanggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan denganpendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8 UUPT) ; harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (vide padal9 s/d pasal 14 UUPT) ; pendirian dan

pengesahan perseroan terbatas harus diumumkanoleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahan Berita Negara R.1(vide pasal 30 UUPT);3.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015C.2.2.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanTerbatas (UUPT).Jelas bahwa hak untuk menggugat" yang dimiliki olehpemegang saham suatu perseroan terbatas, bukan sajaberdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) UUPT, melainkan hakgugat pemegang saham juga dijamin dan diatur dalam pasallainnya, yaitu Pasal 61 UUPT yang mengatur ketentuan sebagaiberikut (kutipan):(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena

Untuk mengatasi hal tersebut danmelindungi kepentingan perseroan terbatas sebagai badanhukum terpisah dari kepentingan pemegang sahammayoritasnya, jelas Pasal 61, Pasal 97 Ayat (6) juncto Pasal114 Ayat (6) UUPT (sebagaimana telah dijelaskan pada BagianC. di atas) mengatur prinsip hukum hak menggugat dari setiappemegang saham.

yang mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar PT Direct Vision (TurutTermohon Kasasi) (kutipan): Direksi bertanggungjawab penuhdalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroandalam mencapai maksud dan tujuannya.Pasal 92 UUPT mengatur (kutipan):1.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Lebih lanjut lagi, Pasal 97 UUPT mengatur (kutipan):1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1);2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik danpenuh tanggungjawab3.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015D.4.3.Termohon Kasasi Vl/Sean yang merupakan anggota Direksiyang ditunjuk oleh Termohon Kasasi I/AAAN melakukantindakan yang menguntungkan Termohon Kasasi I/AAAN.Keadaan adanya benturan kepentingan ini telah secara tegasdan jelas dilarang oleh Pasal 99 Ayat (1) UUPT dimana anggotaDireksi dilarang untuk melakukan transaksi mewakili perseroanjika anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan (conflict of interest) dengan kepentinganperseroan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut secara garis besar merupakanadopsi atas ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan :Ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat(1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.2 Selanjutnya di dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa :Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilannegeri yang

Notaris di Jakarta(Bukti TIl4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATHal 35 dari 142 hal.

Notaris di Jakarta(Bukti T54) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATI, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telahdilakukan halhal sebagai berikut:1.3.1.

Pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telahberlaku sejak RUPSLB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakanbahwa Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS4.5.

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut: Pasal 3 UUPT:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimiliki.

;Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut: Pasal 98, butir 1 UUPT;Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah

Bahwa dalam gugatan perkara a quo tentang kedudukan hukumPenggugat IV, Penggugat IV yang merupakan badan hukum PerseroanTerbatas diwakili oleh Eddy yang menjabat sebagai Komisaris Utama,padahal berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT. Mitrautama BaraSejahtera, yang berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun didi luar Pengadilan adalah Direktur Utama bukan Komisaris Utama;8.

Bahwa berdasarkan UUPT dengan jelas telah mengatur tentangwewenang Direksi, di mana Direksi merupakan organ perusahaan yangbertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili perseroanuntuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan;Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Pasal 92 ayat (1) UUPT:Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;9.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

MitrautamaBara Sejahtera (Perseroan) sebagaimana pertanggung jawaban Direksiterhadap perseroan harus secara tanggung renteng, hal ini sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 97 ayat (4) UUPT:Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap Anggota Direksi;28.

MitrautamaBara Sejahtera (Perseroan) tanggal 25 Februari 2020, di mana susunanyasebagai berikut :Direksi : Direktur Utama : Eddy; Direktur : Arief Misandi Soegiharto; Direktur : Harun Chandra Kirana;Komisaris : Komisaris Utama: Johannes Pagarisi; Komisaris : Ricco Hertanto;Sehingga penggantian susunan Direksi dan Komisaris berlaku sejakditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perseroan Terbatas sebagai berikut :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

Buktibukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggota direksisebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikan selengkapnya dibawah ini:a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugat Il)sebagai anggota direksi Tergugat ll...;b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melaluimekanisme RUPS Tergugat Il...;c.

Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimanadimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkan hakserta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktursebagaimana dimaksud oleh UUPT..;29.Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dari PutusanSela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan kehendakPenggugat dalam Gugatannya yang mengharapkan agar dirinya dianggapsebagai direktur yang sah di Tergugat Il.

ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggotaDireksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagimemenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapbkan dalamUndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikanPerseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Ketentuan hukum di atas secara jelas mengatur bahwa anggota direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu atau setiap saat dengan menyebutkanalasannya

Alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuaidengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroan Terbatas tersebut di atas, yaitubahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai anggotadireksi yang ditetapbkan dalam UUPerseroan Terbatas ini;Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi bertanggungjawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusanTergugat II

Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhidalam rangka pengangkatan seorang Direktur Perseroan yang sah. Syaratpertama terdapat pada Pasal 93 UndangUndang Perseroan Terbatas terkaitsyarat status dan latar belakang dari diri pribadi orang yang akan diangkatmenjadi anggota Direksi, syarat tertib administrasi yang harus dilakukan olehperseroan.

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam Poin 1 Gugatannya sebagaiperseroan terbatas yang didirikan sebelum berlakunya UndangundangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) akan tetapi tidakdisebutkan apabila Penggugat telah melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan UUPT, maka Penggugat dapat dianggap tidak sahuntuk mengajukan Gugatan ini.

Penyesuaian anggaran dasar perseroanterbatas sesuai dengan UUPT telah dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (38)dan (4) UUPT yaitu:Ayat (3): Perseroan yang telah memperoleh status badan hukumHal 23 Putusan Nomor. 550/PDT/2017/PT.DKIberdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu)tahun setelah berlakunya Undang Undang ini wajib menyesuaikananggaran dasarnya dengan ketentuan UndangUndang ini.Ayat (4): Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud