Ditemukan 4659 data
121 — 37
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawanhukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan melawanhukum materil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi jugabertentangan dengan hukum tidak tertulis; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukummencakup
177 — 53
Dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, pihakpihak yangseharusnya melakukan pengujian adalah pihakpihak yang justerumerupakan pengambil keputusan atau kebijakan, bukan para pejabatteknis operasional yang sekadar melakukan chek list (pengujianteknis).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang
119 — 101
Ajaran sifat melawan hukum materiil ;Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawanhukum materiil tidaklan sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi jugabertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil,bahwa melawan hukum hanyalah bertentangan dengan hukum tertulis saja ;Menimbang bahwa dari penjelasan pasal yang dimaksud, maka dapat ditarikkesimpulan unsur secara melawan hukum disini dapat dibuktikan apabila perbuatan sipelaku melanggar
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 huruf c UU KPKadalah bagian dari ketentuan yang sekadar mengatur tentang tugas KPK; bahwa penyebab diperiksa atau diprosesnya Pemohon, dalamhalhaltertentu, secara berbeda dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAPbukanlah Pasal 6 huruf c UU KPK melainkan karena Pasal 39 Ayat (1) UUKPK yang menentukan, Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku danberdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan271Tindak
412 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maskuni;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMtanggal 20 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm,Rabu tanggal 30 November 2016 sekadar
235 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Piutang anakanak yang belum dewasa dan orangorang yang teramputerhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusanmereka, sekadar piutangpiutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan darihipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belasbuku ke satu Kitab UndangUndang ini. begitu pula tunjangantunjanganyang menurut Buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untukpemeliharaan dan pendidikan anakanak mereka yang sah yang belumdewasa";8.
74 — 17
Afrizal jugaikut ke Jakarta dan juga dibicarakan tentang pencairandana ;Bahwa yang dibicarakan dengan Azwar Ces Putra tersebutadalah yang pertama hanya sekadar perkenalan saja,sedangkan yang kedua Azwar Ces Putra meminta supaya proyektersebut tetap dilaksanakan. Atas keterangan saksi Ir.Masrul Zein ini dibenarkan oleh Saksi Asep Ajidin, Spd.I,MH ;Bahwa saat proyek sedang berjalan tidak terpantau SaksiIr.
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
92 — 53
ondrechtmatigdaad, adalah perbuatan yang memperkosa hakhakHalaman 277 dari 338 halaman Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PN.PBRorang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betameljikehaid;Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawanhukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkanmelawan hukum materil tidaklah sekadar
506 — 272
Cermat itu bukan sekadar formil dan maiteriil tetapi juga tapi jugadetil. Apalagi menyangkut Pasal yang sedang didakwakan. Apakah hal itumenyebabkan batal atau tidak itu adalah kKewenangan Majelis Hakim yangakan menilai, kalau menurut pendapat ahli ini adalah kurang profesional,padahal KUHAP memberi peluang untuk memperbaiki dakwaan.
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
270 — 141
Bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kuatan hukumtetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenaisubstansi putusan itu;Halaman 48 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps2. Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dalam dalil (dasar Hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalamhubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telahberkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekatunsur ne bis in idem atau res judicata;3.
282 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seberapapun kerasnyapembuat undangundang merumuskan norma hukum atau tingginyastandar yang ia tetapkan, pembuat undangundang tidak inginmenutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhiunsurunsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidakdapat dipersalahkan kepadanya ;Bahwa dalam konteks penetapan berat ringannya pidana adalahpenilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidanayang bersangkutan, yang oleh JESCHECK disebut denganstrafzummessungstatsachen (fakta
1029 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendekatan ini benarbenar keliru dan menyesatkan karenaHal. 284 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009XXVI.price leadership, seandainya itu terjadi, tidak merupakan perilaku antipersaingan.Lebih penting lagi, perilakuperilaku tersebut tidak ada hubungannyadengan divestasi PT Indosat Tbk tetapi sekadar mencerminkan bagaimanamekanisme pasar bekerja di pasar yang berkembang dan di pasar yangsangat diatur oleh pemerintah (higly regulated market).
Lebih penting lagi, perilakuperilaku tersebut tidak ada hubungannyadengan divestasi Indosat tetapi sekadar mencerminkan bagaimanamekanisme pasar bekerja di pasar yang berkembang dan di pasar yangsangat diatur oleh pemerintah (higly regulated market). Pertumbuhanpelanggan di pasar selular Indonesia sebagaimana dibuktikan dalamPutusan Termohon Keberatan diikuti oleh pertumbuhan jumlah operatoryang signifikan. Hal ini bertentangan dengan temuan TermohonKeberatan.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
237 — 43
Pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2017 sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Fraksi Bintang Keadilan(Gabungan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang) tetapisaksi menolak pemberian uang ketok Palu Pengesahan APBD ProvinsiJambi TA 2017 dan uang tersebut sudah dikembaliukan oleh ARRAKHMATEKA PUTRA;Bahwa saksi sekadar mengetahui adanya jatah uang ketok palu untukPengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2017 dari ARRAKHMAT EKAPUTRA tetapi saksi belum pernah melihat uang tersebut;
291 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1697 K/Pdt/2015berjudul "Hukum Acara Perdata" serta Yurisprudensi tetap MahkamahAgung Putusan Nomor 647 K/Sip/1973;Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi:" Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soalputusannya.
- Tentang : Cipta Kerja
Angka 6Pasal 54Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan rohaniwan adalahpemuka agama yang diakui di Indonesia.Huruf bYang dimaksud dengan keluarga adalahsuami/istri, dan anak.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 7Pasal 63Cukup jelas.Angka 8Pasal 71Cukup jelas.Pasal 107Angka 1Pasal 3Ayat (1)...SK No 052571 ANed,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 300 Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupaproduk yang bukan sekadar
491 — 232
Hal tersebut diaturdalam Pasal 1250 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Dalam tiaptiap perikatan yang sematamata berhubungandengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi danbunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanyaterdiriatasbunga yang ditentukan oleh undangundang,dengan tidak mengurangi peraturanperaturan undangundangkhusus. Oleh undangundang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848No. 22, bunga tersebut ditetapbkan sebesar 6% setahun. b.
Terbanding/Terdakwa : LIM BUDI SANTOSO
89 — 0
Smr, atas nama Terdakwa LIM BUDI SANTOSO sekadar mengenai hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga, selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa LIM BUDI SATOSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan
2635 — 4316 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penggunaan asumsi dan metoda sampling hanya bisaditolerir apabila pemeriksaan keuangan tersebut hanyadilakukan untuk sekadar memperoleh hasil fungsi akuntansisemata, akan tetapi untuk menghitung kerugian Negara makaharus mengacu kepada peraturan perundangundangan yangberlaku dengan melakukan perhitungan dan pemeriksaansecara menyeluruh/ radikal setiap fisik/unit barang yangmenjadi komponen atau bagian yang harus diperiksa dalamrangka memperoleh hasil yang nyata dan pasti, dan tidakboleh dilakukan
Menurutnya dalam artikelnya itu, hakmembela diri Terdakwa dan asas praduga tak bersalahhanyalah sekadar memenuhi ketentuan KUHAP, tetapi haktersebut tidak ada artinya dalam perang terhadap korupsikarena yang utama adalah "musuh telah dilumpuhkan" denganberbagai cara, antara lain, membuka aib tersangka kepadamasyarakat luas jauh sebelum tersangka ditetapkan bersalaholeh Pengadilan Tipikor.
579 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini secara tegas diaturdalam ketentuan pasal 1839 KUHPerdata;Pasal 1839 KUHPerdata :Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari siberutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupuntanoa pengetahuan si berutang utamaPenuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupunmengenai bunga serta biayabiaya.Mengenai biayabiaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnyakembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada si berutang utamatentang tuntutantuntutan