Ditemukan 4660 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
254 — 78
254 — 78
PBRyang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijkebetameljikehaid;Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebutmelawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sajasedangkan melawan hukum materil tidaklah sekadar bertentangan denganhukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang nomor 31 tahun 1999 juncto UndangUndang nomor 20 tahun 2001menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
165 — 53
165 — 53
Dengan mengacu pada penjelasan dimaksud, pihakpihak yangseharusnya melakukan pengujian adalah pihakpihak yang justerumerupakan pengambil keputusan atau kebijakan, bukan para pejabatteknis operasional yang sekadar melakukan chek list (pengujianteknis).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2265 — 656
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 huruf c UU KPKadalah bagian dari ketentuan yang sekadar mengatur tentang tugas KPK; bahwa penyebab diperiksa atau diprosesnya Pemohon, dalamhalhaltertentu, secara berbeda dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAPbukanlah Pasal 6 huruf c UU KPK melainkan karena Pasal 39 Ayat (1) UUKPK yang menentukan, Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku danberdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan271Tindak
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
115 — 37
115 — 37
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawanhukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan melawanhukum materil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi jugabertentangan dengan hukum tidak tertulis; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukummencakup
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid. Sus - Tpk/2016/PN Dps. Tanggal 13 Juni 2016 — I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.
98 — 50
98 — 50
Pada saat itu luasan tanah untuk pengadaantanah belum dicantumkan, hanya sekadar mengusulkan anggarannyasaja. Namun memang sebagai data dukungnya saksi sudah lampirkanSurat Kepala Desa Jinengdalem Nomor: 213/30/IV2010 tanggal 27Februari 2010 menerangkan bahwa harga pasaran tanah di Jinengdalempada saat itu adalah Rp.20.000.000/are.
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Juni 2009 — Sandra Ang, Cs ; Lift Leasing Sarl, dkk. ; PT. Adam Skyconnection Air Lines ; Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH, dkk.
227 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Piutang anakanak yang belum dewasa dan orangorang yang teramputerhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusanmereka, sekadar piutangpiutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan darihipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belasbuku ke satu Kitab UndangUndang ini. begitu pula tunjangantunjanganyang menurut Buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untukpemeliharaan dan pendidikan anakanak mereka yang sah yang belumdewasa";8.
Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Juli 2018 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si bin (alm) ARSI YUSMAN
387 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
387 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maskuni;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMtanggal 20 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm,Rabu tanggal 30 November 2016 sekadar
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
71 — 17
71 — 17
Afrizal jugaikut ke Jakarta dan juga dibicarakan tentang pencairandana ;Bahwa yang dibicarakan dengan Azwar Ces Putra tersebutadalah yang pertama hanya sekadar perkenalan saja,sedangkan yang kedua Azwar Ces Putra meminta supaya proyektersebut tetap dilaksanakan. Atas keterangan saksi Ir.Masrul Zein ini dibenarkan oleh Saksi Asep Ajidin, Spd.I,MH ;Bahwa saat proyek sedang berjalan tidak terpantau SaksiIr.
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 September 2020 —
486 — 257
486 — 257
Cermat itu bukan sekadar formil dan maiteriil tetapi juga tapi jugadetil. Apalagi menyangkut Pasal yang sedang didakwakan. Apakah hal itumenyebabkan batal atau tidak itu adalah kKewenangan Majelis Hakim yangakan menilai, kalau menurut pendapat ahli ini adalah kurang profesional,padahal KUHAP memberi peluang untuk memperbaiki dakwaan.
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
90 — 53
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
90 — 53
ondrechtmatigdaad, adalah perbuatan yang memperkosa hakhakHalaman 277 dari 338 halaman Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PN.PBRorang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betameljikehaid;Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawanhukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkanmelawan hukum materil tidaklah sekadar
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 129
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 129
Bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kuatan hukumtetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenaisubstansi putusan itu;Halaman 48 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps2. Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dalam dalil (dasar Hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalamhubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telahberkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekatunsur ne bis in idem atau res judicata;3.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
276 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seberapapun kerasnyapembuat undangundang merumuskan norma hukum atau tingginyastandar yang ia tetapkan, pembuat undangundang tidak inginmenutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhiunsurunsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidakdapat dipersalahkan kepadanya ;Bahwa dalam konteks penetapan berat ringannya pidana adalahpenilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidanayang bersangkutan, yang oleh JESCHECK disebut denganstrafzummessungstatsachen (fakta
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
974 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
974 — 671 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendekatan ini benarbenar keliru dan menyesatkan karenaHal. 284 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009XXVI.price leadership, seandainya itu terjadi, tidak merupakan perilaku antipersaingan.Lebih penting lagi, perilakuperilaku tersebut tidak ada hubungannyadengan divestasi PT Indosat Tbk tetapi sekadar mencerminkan bagaimanamekanisme pasar bekerja di pasar yang berkembang dan di pasar yangsangat diatur oleh pemerintah (higly regulated market).
Lebih penting lagi, perilakuperilaku tersebut tidak ada hubungannyadengan divestasi Indosat tetapi sekadar mencerminkan bagaimanamekanisme pasar bekerja di pasar yang berkembang dan di pasar yangsangat diatur oleh pemerintah (higly regulated market). Pertumbuhanpelanggan di pasar selular Indonesia sebagaimana dibuktikan dalamPutusan Termohon Keberatan diikuti oleh pertumbuhan jumlah operatoryang signifikan. Hal ini bertentangan dengan temuan TermohonKeberatan.
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
224 — 43
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
224 — 43
Pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2017 sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Fraksi Bintang Keadilan(Gabungan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang) tetapisaksi menolak pemberian uang ketok Palu Pengesahan APBD ProvinsiJambi TA 2017 dan uang tersebut sudah dikembaliukan oleh ARRAKHMATEKA PUTRA;Bahwa saksi sekadar mengetahui adanya jatah uang ketok palu untukPengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2017 dari ARRAKHMAT EKAPUTRA tetapi saksi belum pernah melihat uang tersebut;
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
287 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1697 K/Pdt/2015berjudul "Hukum Acara Perdata" serta Yurisprudensi tetap MahkamahAgung Putusan Nomor 647 K/Sip/1973;Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi:" Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soalputusannya.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 2976 — 1557
- Tentang : Cipta Kerja
Angka 6Pasal 54Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan rohaniwan adalahpemuka agama yang diakui di Indonesia.Huruf bYang dimaksud dengan keluarga adalahsuami/istri, dan anak.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 7Pasal 63Cukup jelas.Angka 8Pasal 71Cukup jelas.Pasal 107Angka 1Pasal 3Ayat (1)...SK No 052571 ANed,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 300 Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupaproduk yang bukan sekadar
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
483 — 232
483 — 232
Hal tersebut diaturdalam Pasal 1250 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:Dalam tiaptiap perikatan yang sematamata berhubungandengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi danbunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanyaterdiriatasbunga yang ditentukan oleh undangundang,dengan tidak mengurangi peraturanperaturan undangundangkhusus. Oleh undangundang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848No. 22, bunga tersebut ditetapbkan sebesar 6% setahun. b.
Register : 28-06-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 28/PID.TPK/2018/PT SMR Tanggal 20 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FREDRIK RICHARD SILABAN, SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : LIM BUDI SANTOSO
82 — 0
Terbanding/Terdakwa : LIM BUDI SANTOSO
82 — 0
Smr, atas nama Terdakwa LIM BUDI SANTOSO sekadar mengenai hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga, selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa LIM BUDI SATOSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2564 — 4258 — Berkekuatan Hukum Tetap
2564 — 4258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penggunaan asumsi dan metoda sampling hanya bisaditolerir apabila pemeriksaan keuangan tersebut hanyadilakukan untuk sekadar memperoleh hasil fungsi akuntansisemata, akan tetapi untuk menghitung kerugian Negara makaharus mengacu kepada peraturan perundangundangan yangberlaku dengan melakukan perhitungan dan pemeriksaansecara menyeluruh/ radikal setiap fisik/unit barang yangmenjadi komponen atau bagian yang harus diperiksa dalamrangka memperoleh hasil yang nyata dan pasti, dan tidakboleh dilakukan
Menurutnya dalam artikelnya itu, hakmembela diri Terdakwa dan asas praduga tak bersalahhanyalah sekadar memenuhi ketentuan KUHAP, tetapi haktersebut tidak ada artinya dalam perang terhadap korupsikarena yang utama adalah "musuh telah dilumpuhkan" denganberbagai cara, antara lain, membuka aib tersangka kepadamasyarakat luas jauh sebelum tersangka ditetapkan bersalaholeh Pengadilan Tipikor.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini secara tegas diaturdalam ketentuan pasal 1839 KUHPerdata;Pasal 1839 KUHPerdata :Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari siberutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupuntanoa pengetahuan si berutang utamaPenuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupunmengenai bunga serta biayabiaya.Mengenai biayabiaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnyakembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada si berutang utamatentang tuntutantuntutan