Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BAHTIAR RIVA’I; ABDUL AZIZ; ABDUL MANAP ; ABDUL ROJAK; ADAM DARMAWAN, DKK ; L A W A N ; PT. PEMA META PRESINDO;
248 — 32
  • tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpasal 93 ayat (2) huruf (f) sebagai berikut:Ayat (2) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib membayar upah apabila:(f) : pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapipengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupunhalangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.Bahwa terhadap tenaga Kerja yang diliburkan/dirumahkan karena tidak adapekerjaan atau suatu hal lain yang tidak termasuk Force
    berdasarkan pasal 164 ayat 1 dan 2 undangundang nomor 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BATAL DEMI HUKUM dan TERGUGATwajidb mempekerjakan kembali para PENGGUGAT pada posisi dan jabatansemula.Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyataakan :Ayat (1):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
280 — 129
  • Tentang Pasal 25 ayat (3), Ijin Kepentingan Pribadi Mendapatkan UpahBahwa keadaan force majeur, seperti sakit hingga memerlukanperawatan medis yang menimpa pada istri/suami atau anakPekerja, mengakibatkan pengaruh pada konsentrasi Pekerja dalammelakukan pekerjaan, hingga berpotensi lalainya Pekerja saatbekerja.
    adanyakesesuaian pendapat mengenai perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkandalam perjanjian kerja bersama pasal 25 ayat (3) huruf (h) mengenaikepentingan pribadi dengan pembuktian resmi, untuk hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak danketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaperlunya merubah pasal 25 ayat (3) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama tahun2013 2015, karena keadaan force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 29-11-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1390/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
DWI HADI PURNOMO
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias KURNIA Alias NIA Alias LOW PROFILE
165 — 277
  • Bali Nusra Densus 88 AT Polri, KepalaHalaman 45 dari 83 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2017/PN .Jkt UtrSatuan Tugas Wilayah DKI dan Banten Densus 88 AT Polri dan KepalaSatuan Tugas Wilayah Jawa Barat Densus 88 AT Polri, Kasatgas Wil JawaTengah dan Kasat Gas Wil Sulawesi Densus 88 At Polri;Bahwa benar Ahli mengikuti rapat tersebut karena Ahli tergabung dalam timpenindak (striking force) yang melakukan operasi penangkapan terhadappelaku terorisme yang ikut menjadi target Operasi salah satunya terdakwaatas
    Pukul 16.00 kami (striking force) berkumpul dikesatuan dan mengecek kembali peralatan unit yang akan dibawa Bimadalam rangka ops dimaksud; Keesokan harinnya Pada pukul 14.00 Wib tim Gegana korps Brimob Polrisalah satunya Ahli sendiri bersama dengan sekitar 14 (empat belas)anggota lainnya termasuk anggota wilayah Bima melakukan pengarahanapel persiapan ops dimaksud; Pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 wib kami menujuTKP penangkapan terdakwa KURNIAWAN di Jalan Lintas perbatasan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
228 — 150
  • Lebih lanjut akan diuraikan lebih rinci mengenaialasan kenapa Pengadilan TUN sesungguhnya tidak berwenang secara absolut untukmengadili perkara ini.Pasal 18.1 Perjanjian Aliansi (Vide Bukti TI1) yang mengatur mengenai hukum yangberlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:This document is governed by the law in force in the State of Queensland, AustraliaTerjemahan:Dokumen ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara BagianQueensland, Australia7878Sementara ketentuan Pasal 15.3 (a) Perjanjian
    This Notice of Dispute isgoverned by the law in force in Queensland, Australia, and is subject to thearbitration agreement contained in clause 15 of the Alliance Agreement andclause 22 of the JV Shareholders AgreementTerjemahan:Menunggu pertemuan dan menunggu penjelasan dari IMN dan InvestorIndonesia. dan konfirmasi bahwa mereka akan mematuhi kewajibankewajibannya, Emperor mencadangkan seluruh haknya.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : HARRY E MALONDA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
189 — 143
  • Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 178/Pdt.G/2017/PN SDA
Tanggal 7 Agustus 2018 — PT SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk. melawan TANTO GUMANTA Dkk
75 — 21
  • Bersama yang menyatakan:Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan salah satuatau keseluruhan proyek tersebut dan pembayaran termindari PIHAK PERTAMA tidak ada keterlambatan, juga tidakada pekeraan tambah kurang dan atau bongkar pasang,maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secarasepihak seketika itu juga dengan diopname total dan jikaada kelebihan uang, maka PIHAK KEDUA wajibmengembalikan dan jika ada kekurangan pembayaran makaPIHAK PERTAMA wajib membayar (kecuali akibat kejadianyang bersifat FORCE
    IV/15 tertanggal 27 April 2015, Penggugat secara licik dansengaja tidak mau melakukan opname atas kedua item pekerjaantersebut padahal pekerjaan tersebut sudah selesai sebelum 30November 2016 sehingga Para Tergugat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan yang lain.Dan bahkan berita acara mengenai kondisi cuaca (hujan) diCiteureup waktu mengerjakan pengurugan juga tidak mau ditandatangani oleh Pak hadi karena katanya ada instruksi lewattelekonferen yang melarang untuk menanda tanganinya sehinggafaktor force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-03-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2012 — PT. Intitirta Primasakti;Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
134 — 98
  • .; 23 Bahwa dalam keadaan apapun juga, Pemerintah seharusnya menghargai danmenjaga kredibilitasnya sebagai aparatur Negara dengan memperhatikan keadaanforce majeure (keadaan memaksa) sebagaimana disebut dalam Pasal 24 ayat (1)Work Agreement For Coal Mining Enterprises yang berbunyi demikian Setiap kegagalan Pemerintah atau Kontraktor, untuk melaksanakan setiapkewajibannya berdasaran Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai suatupelanggaran kontrak ataupun kelalaian jika kegagalan tersebut disebabkan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
186 — 133
  • Tbkmenerapkan prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko yang melekat dalampemberian kredit yang dilakukan di setiap Bank termasuk di Bank BRI;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko kredit yang disebabkankarena faktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debituryang bersangkutan, maupun faktor eksternal di luar usaha debitur sepertidampak ekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnyayang bersifat force
    majeure.
    Kredit bermasalah dapatdisebabkan karena kelemahan dari internal maupun eksternal debiturmaupun internal/eksternal Bank;Bahwa Ahli menjelaskan apabila penyebab kredit bermasalah terjadi karenafaktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yangbersangkutan, maupun faktor eksternal diluar usaha debitur seperti dampakekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnya yangbersifat force majeure dan sepanjang petugas Bank telah melaksanakanproses pemberian kredit secara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 10 Februari 2016 — - KAMSIR ARITONANG,SE
176 — 41
  • ARPEN ASNAWI. 1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yang ditandatangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT Surgika Alkesindo) menunjukPT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subs distributor untuk wilayahPropinsi Sumatera Utara atas barang Camera System+PCNL merek Richardwolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad) merek valeylabAmerika. 5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
    Inti Medika.Disita dari : KAMSIR ARITONANG, SE, AkTe1 (satu) lembar fotokopi leges asli Surat penunjukan dari PT SurgikaAlkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermateraiRp6000 yang ditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaHalaman 65Putusan No: 89/Pid.SusTPK/2015/PN Mdn.Alkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure(force
    Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
    ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT Surgika Alkesindo)menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subs distributoruntuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang Camera System+PCNLmerek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad)merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
    ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XV/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan ElectroCouter+ligasure (force triad) merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1489/Pid.B/2018/PN Tjk
Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SUDARYANTO als SUDAR bin TARYO
162 — 29
  • Bahwa AHLI juga menjadi tim Task Force identifikasi pita cukai sesuaidengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pura Nusapersada Nomor:001/PDIR/PNP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan TimTask Force dan Pengangkatan Saksi Ahli Hologram pada Pita Cukaisebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Bersama Anggota KonsorsiumPerum Peruri, PT. Pura Nusapersada, dan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 201/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 26 Februari 2015 —
46 — 10
  • Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangan desa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.
    perencanaandirapatkan dengan BPD selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes)kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi setelahevaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desa tersebut dapat ditetapkanmenjadi peraturan desa ( Perdes)Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, S.H.
Terdakwa:
NUR AINI alias NUR binti RUSMAWATI
105 — 12
  • PAHLAWANalias SIGIT bin SUGINO serahkan kepada saksi;Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi langsung pergimenghampiri saudara ALDO;Bahwa Saksi katakan kepada saudara ALDO, DO TOLONG ANTAR SAYASEBENTAR PENTING, dan selanjutnya dijawab ALDO EMANG MAUKEMANA dan saksi jawab ADA DEH, SEBENTAR JAK , dan selanjutnyadijawab ALDO OKKELAH selanjutnya saksi bersama saudara ALDOberangkat dengan menggunakan sepeda motor Vega Force
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1863/Pid.B/2016/PN.Plg
Tanggal 6 Februari 2017 — Lukman Sundana Als Luk King Sun Als Asun
55 — 8
  • membuktikan bentuk proyek/pekerjaanborongan yang dikerjakan Terdakwa di daerah Sekayu Musi Banyuasin tersebutmisalnya Perjanjian Kerja Borongan dan atau Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk)antara Terdakwa dengan pemberi proyek yang sedang dan telah dkerjakan olehTerdakwa, sebagai bukti adanya itikad baik terdakwa atau Terdakwa setidaktidaknya dapat membuktikan bahwa ketidak mampuannya membayar hutangnyakepada pihak Toko Makmur Jaya adalah karena ada keadaan memaksa yangterjadi diluar Kemampuannnya(overmacht, force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
116 — 37
  • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

    • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
    3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
Pengadilan PN SAUMLAKI
Register : 07-09-2015 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Sml
Tanggal 27 Juli 2016 —
60 — 29
  • Pembatalan dengan ganti rugi; Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukankarena keadaan memaksa (force majure), maka debitur dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi); Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat yang ditandai P1 danketerangan saksi ANDARIAS HUNILA dan saksi JULIUS F.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — 1. BAMBANG SUHENDAR, DKK VS PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI
48 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulan JanuariMaret 2015secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihakdengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusanmanagemen untuk mengurangi karyawan;12.Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Kln
Tanggal 12 April 2017 — Dodik Suseno Vs 1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYPT BPR SABAR ARTHA PRIMA cq KANTOR CABANG KLATEN, DKK
52 — 11
  • BPR SABAR ARTHA PALUR Cabang Klaten telah selesai, (Bukti terlampir)Bahwa Surat Pernyataan Pelawan yang dibuat atas anjuran dariTerlawan , yang isinya tertuang dalam Point 8 tersebut diatas adalahsangat memberatkan dari Pelawan yang sangat tidak bijaksana karena,apabila Pelawan sebagai Debitur yang karena Force Majeur dan ataukarena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajiban membayarBunga Pinjaman, maka seharusnya Pihak Terlawan mengeluarkanKebijakan yang berupa Penghapusan Bunga dan Denda
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
91 — 26
  • Dengan demikiantelah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengakami kerugian 2 (dua)tahun secara terus menerus atau karena alasan force majeur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkanalasan tersebut maka petitum butir 2 (dua) haruslah ditolak karena tidaksesuai dengan fakta;Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptk31.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 214/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — PT.HARDI AGUNG PERKASA >< PT.BANK CIMB NIAGA CS
485 — 366
  • Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening.Bahwa kemudian sesuai dengan Peranjian Kredit, semua transaksi, aktivitas bisnisdan penyelesaian kewajiban Tergugat Il memakai mata uang USD, dansebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa sejak tahun 2014 telah terjadikrisis ekonomi global, pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD sekitar 40%memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha tidak terkecualliTergugat Il yang mana hal tersebut merupakan keadaan di luar kontrol ataukemampuan Tergugat Il (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — PT.KARYA MANDIRI MAKMUR SEJATI, dk >< CV.KARYA ARDI PRESTASI
162 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, cukup ternyata danterbukti bahwa terlambatnya barangbarang Termohon Kasasi .2. dan TermohonKasasi 112. berupa batu split sebanyak 2.304.34 m ke tempat tujuan KumaiKalimantan, adalah karena faktorfaktor di luar Kemampuan Pemohon Kasasi dan Il (force