Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan pradilan prapradilan pangadilan penadilan paradilah paradilna paradila pearadilan paradiman
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 26-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 12/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
H. M. R. RUSDI, S.H.
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KADES TOYA KEC. AIKMEL
2.BUPATI LOMBOK TIMUR
89 — 28
  • Sebab sengketa Paradilan Tata Usaha Negara adalahtentang Keputusan Pejabat Negara sedangkan Panitia Pemilihan KepalaDesa /n Casu Panitia Pemilinan Kepala Desa Toya tidak bisa atau tidakdapat disamakan dengan Pejabat Negara.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 5 Tahun 1986 tentangPTUN menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraadalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-07-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Januari 2015 — H. SAMAN;1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. DANIEL CHANDRA WINOTO
84 — 81
  • Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara NasionalIndonesia dinyatakan setiap prajurit dan keluarganya mendapat layanannasihat dan bantuan hukum dari dinas yang merupakan bagian darirawatan kedinasan UU No. 31 tahun 1997 tentang Paradilan Militer pasalHalaman 79 dari 99 halaman Putusan Pkr No. 138/G/2014/PTUNJKT215 ayat (1) untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atauterdakwa berhak mendapat bantuan hukum disemua tingkatPemeriksaan , selanjutnya hal tersebut ditindak lanjuti dengan peraturanKepala
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 10-12-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN TANJUNG Nomor 137/Pid.Sus/2012/PN.Tjg
Tanggal 10 Desember 2012 — YANA MULYANA, S.Sos,MAP Bin H.ADANG SOMAD
76 — 43
  • Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yangsama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut praktek paradilan dan doktrin dapatdiartikan sebagai mengetahui dan menghendaki ( willens dan wettens ) yaitu apabilaseseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya adakehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibatakibatyang timbul
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 41-K/PM.II-09/AD/II/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — Sertu SYARIFUDIN, NRP 31940628690276
64 — 26
  • Tanggapan tentang Surat Dakwaan oditur MiliterKabur (Obscuur libel).Bahwa memurut Penasehat Hukum Dakwaan Oditur Militerkabur (Obscuur Libel) kami selaku Oditur Militer tidaksependapat karena Surat Dakwaan yang telah kami buat telahmemenuhi syarat formal dan materil sesuai pasal 130 ayat 1UU RI No. 31 Tahun 1997 tantang Paradilan Militer.Bahwa yang diuraikan Penasehat Hukum Dakwaan OditurMiliter mengandung unsur Obscuur Libel karena tidak jelasapakah perbuatan Terdakwa tersbut menawarkan untuk dijual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2015 — BEATRIX Y. BRIA TAC vs SISWANTO, dk
123 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1023 k/Pdt/2014maka pihak yang dirugikan barulah dapat mengajukan tuntutan ganti rugike paradilan umum;Bahwa pertimbangan Hukum yang demikian menurut hemat PemohonKasasi merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangandengan ketentuan hukum yang mengatur itu sendiri, dengan alasan:1.Bahwa BAPEPAM/LK bukan lembaga pengadilan yang dapat memeriksadan memutus gugatan perdata meskipun salah satu pihaknya adalahpelaku pasar modal, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111Undang Undang Nomor
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : TOPO DASAWULAN, SH
Terbanding/Terdakwa : HUSNA SUJANA S.Pd
76 — 31
  • ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat paradilan, yang untuk tingkat banding sebesarRp. 5.000, (/ima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJawa Barat di Bandung, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, olehkami H.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 71/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. DARMO GREEN LAND diwakili oleh ONG HELEN WIJAYA VS 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan WALIKOTA SURABAYA
173 — 112
  • SukomanunggalSurat Ukur tanggal 01052003 No. 430/Sukomanunggal/2003 terbit tanggal 14 Mei2003 atas nama PT DARMO GREEN LAND luas 725 M2 adalah cacad aministrasikarenannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikianpatut dan adil untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnyamaka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Paradilan Tata Usaha Negara, Penggugat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : MARIA SELVIANA SOUK TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
36 — 17
  • bahwa: Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Maka sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula ParaPenggugat memenuhi syarat sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara yangmasuk lingkup kewenangan Paradilan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 65/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. MODA LATUPONO Diwakili Oleh : M SYAHWAN AREY SH
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
105 — 32
  • Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyaikapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandungcacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalambentuk kualifikasi in person;Kompetensi Absolut Paradilan Tata Usaha NegaraBahwa yang menjadi obyek sengketa (objektum litis) dalam perkara ini yaknidengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 729 Tahun 2016 sebagaipengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 729 Tahun 1996, tanggal 27 Juli 1996yang telah hilang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 192/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
142 — 187
  • MIRIWATI, dan terakhir kepada DANIELRYANTO WIJAYA (Tergugat Il Intervensi) dan juga penerbitan sertipikat objeksengketa telah sesuai dengan data fisik dan juga data yuridis serta tidak pulabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggasudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak untukseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakanditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 UUNomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
245 — 172
  • dampak ataupun implikasihukum yang lebih berat dan jauh dan demi kepastian hukum, maka IUPeksplorasi atas nama Penggugat (SK Tergugat No. 188.4.45/119/HK/I1l/2009) atas nama Penggugat) (vide Bukti TlI.Int2) dicabut olehTergugat berdasarkan SK TERGUGAT No. 540.1/2010 (ObyekSengketa) (vide Bukti T.IT.Int.1).Mengenai suatu keputusan tata usaha negara diterbitkan secara bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, Indroharto dalam bukunya berjudul"Usaha Memahami Undangundang tentang Paradilan
Pengadilan PN BAJAWA Pidana Umum
Register : 14-06-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor 52_Pid_B_2017_PN_BJW
Tanggal 5 September 2017 — _PIDANA
108 — 23
  • FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS; Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.BjwMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harusdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Paradilan Umum, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sertaketentuan lain
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 14-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
Nur Asiyah binti Abdul Hak
Tergugat:
1.Hafifi bin Abbas
2.Muhtar bin Mahfud
3.Hj. Indah Isnawati binti H. Hasbulloh
164 — 101
  • menggabungkangugatan cerai dengan harta bersama (secara Kumulasi) dianggap Hal. 59 dari 82, Putusan No. 663/Pdt.G/2019/PA Clgsebagai membenturkan Hukum Acara adalah TIDAK BENAR, karenajelas dan tegas bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana diatur dalam hukum acara yang termaktub dalam Pasal 86UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangundang Nomor : 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor : 50tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 7Tahun 1989, tentang Paradilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/LH/2018/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ; 1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
235 — 159
  • dengan aslinya);Surat dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 23November 2017 kepada Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral (fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, DirektoratJenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 48/30.01/DBM.PU/2018, tanggal 8 Januari 2018, perihal penjelasan (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan BeberapaKetentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Paradilan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
412 — 303
  • Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberiwewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundanganuntuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata UsahaNegara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harusdiselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminstratif yangbersangkutan telah digunakan.UU No. 5 Tahun 1986 tentang Paradilan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 29-08-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr
Tanggal 4 April 2012 — ERWINTA MARIUS, Ak.MM Dkk Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
159 — 167
  • Pengadilanmengadili Perkara aquo karena objek gugatan yang daiajukan olenpara Penggugat tidak termasuk dalam pengertiaan Keputusan Tata83Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan tata Usaha Negara,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 ;B.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Anak
Register : 03-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN-Kpg
Tanggal 28 Juli 2016 — EFTA SINLAE alias EFTA
48 — 37
  • Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Pasal : 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Paradilan Umum, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangKUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 03-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Kpg
Tanggal 28 Juli 2016 — LUIS SOARES Alias LUIS
38 — 11
  • Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Pasal : 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Paradilan Umum, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangKUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 06-04-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 7/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
Dr. HENDRI HESTIAWAN, S.T., M.T.
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
Intervensi:
FAISAL HADI
233 — 101
  • , MenurutTergugat adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak,maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatanpenggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktupengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55Undangundang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara yang telah dirubah dalam Undangundang No.9 tahun2004 jo Undang undang No.51 tahun 2009 tentang perubahankedua Undangundang No.5 tahun 1986 tentang paradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), vs ACHMAD ROSICH, ddk
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian nyatalah, bahwa putusan Judex Facti (PengadilanHubungan Industrial Bandung) tersebut telah diberikan tidak denganpertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) satu dan lainhal bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 178 HIR ;Keberatan Ketiga :Bahwa, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 87G/2012/PHI/PN.BDG. telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengesampingkanserta alatalat bukti dan Tergugat/Pemohon Kasasi, serta telah keliru dalammengambil keputusan, cara paradilan