Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
133 — 126
  • Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
297 — 145
  • penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
216 — 116
  • Pembina KepegawaianInstansi Pusan dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Nomor : K 2630/V.5555/99, tanggal 17 April 2018, perihal :Koordinasi Bersama Terkait Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Repormasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal13 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK
Tanggal 18 April 2013 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
145 — 76
  • November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
159 — 187
  • VIII terdaftar sebagai wajib pajak kepada Negara dan telahmelakukan pembayaran pajak PBB sejak tahun 1993 sampai dengantahun 2019.Maka dengan demikian Penggugat VIII menyatakan dengan sebenarnyatelah menguasai beserta dengan pendahulunya secara terus menerusatas sebidang tanah dan bangunan in cassu a quo selama kuranglebih 27 tahun berturutturut (vide bukti PVIII);Bahwa, Penggugat IX adalah Isteri sekaligus Ahli Waris dari AlmarhumSumarto Hadi Wijaya, yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa, Penggugat V, dalam pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang sudah masa purna padabulan September 2000 dan saatini Penggugat Vberusia 75, perbaikan Gugatan, dahulu orangtua Penggugat V yang saat iniduniaAktatelah meninggalberdasarkan Kutipan Halaman 149 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI kemudian Penggugat V in cassua quo telah menghuni danmenguasai tanah dan bangunan1958sekarang,tersebut sejak tahunsampal denganNomor023/X/PKCMKS/2020 dansekarang digantikan oleh WarisKematianPengganti dari Penggugat
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 415/Pid.B/2010/PN.SRG
Tanggal 23 Nopember 2010 — KUSMAJADI, SE. Bin ABU KASIM
127 — 33
  • Unsur: Setiap Orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal initidak terpenuhi karena setelah dipertanyakan identitasnya,Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang termuat dalamsurat dakwaan, dan tentang status pekerjaannya telahternyata Terdakwa pada waktu) diduga melakukan perbuatanpidana korupsi adalah sebagai seorang pegawai negeri sipilyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c,dimana Terdakwa adalah seorang dalam kualitas
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — HENDRA SATRIAWAN, S.E., M.M.;
118 — 67
  • Perkara : PDS02/N.3.10/Pdang/07/2018, Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : IN/8/Kp.00.3/557/1998 Tanggal23 Mei 1998 dan Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM diangkat sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Rektorat IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: IN.05/KU.00.1/438.a/2010 tanggal 1 Juni 2010secara sendirisendiri
    Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : 01/LHP/XVIII.PDG/01/ 2016 tanggal 22 Januari2016.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 13/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI.
Tanggal 25 Juli 2013 — M. ILYAS ARAS, BBA Bin ADJI ARAS, dkk
57 — 14
  • JBI.Menimbang, bahwa selain parameterparameter sebagaimana telah diuraikandiatas, Majelis akan mempertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Hal yang memberatkan :Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat pelayanan Dinas Perhungankepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengangkutan barang.Para Terdakwa tidak mengindahkan harapan dan keinginan masyarakat sipilyang mengharapkan aparatur Negara yang berbersih dan bebas dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
194 — 1753 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 33/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — ARBAINAH ARIYANI; melawan Bupati Kutai Kartanegara;
168 — 86
  • peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMDMenimbang, bahwa pokok permasalahan perkara a qua adalah terkaitdugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Penggugat untuk melengkapipersyaratan Tenaga Honorer Kategori 2 (K Il), sehingga Majelis Hakim akanmemperhatikan dasar hukum dan proses pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil, kKnhususnya Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayaiAPBN/APBD, karena Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2016 — ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH Bin BLUCHER SIMAMORA (alm)
88 — 19
  • bersesuaian, maka dapat disimpulkanadanya FAKTA HUKUM sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2015 Pasar Larangan semula berlokasi di Desa KembaranKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pindah menempati gedung baruyang berlokasi di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas yang baru selesai dibangun tahun 2014, dan mulai dipergunakanuntuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Bahwa pada waktu itu Terdakwa ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH. bin BLUCHER SIMAMORA (alm.) adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidanganadalah sebagaimana diuraikan di muka;Menimbang bahwa telah terbukti benar pada tahun 2015 Pasar Larangansemula berlokasi di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Desa LinggasariKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang baru selesai dibangun tahun2014, dan mulai dipergunakan untuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Menimbang bahwa pada waktu itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-03-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 94/Pid.B/2011/PN.PKP
Tanggal 25 Agustus 2011 — JULPIAN, S.Sos. bin SAID
122 — 13
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat ;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatanAsisten Pemerintahan Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikianTerdakwa termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sesuai dengan Pasal1 butir 2 huruf a Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
377 — 196
  • Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:"Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak kKeputusan ditetapkan;2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERRY SANTOSO SLAMET, SH
2.YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
STEPANUS ALS BAPAK DAGAN ALS LOBY BIN DAHEN SAHULUS
88 — 59
  • PIk.tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi Setiap Pegawai NegeriSipil dilarang Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dariSiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya.Saksi menerangkan sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipilyang melanggar pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:Pasal 7(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :a. Hukuman disiplin ringan ;b.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 27
  • Bahwa perbuatan masyarakat sipilyang menggunakan atribut Mabes TNI yang demikian tidak dapatHlm. 59 dari 92 him. Pts. No. 480/Pdt.G/2018/PA. Ykdibenarkan menurut hukum dan tidak patut untuk ditiru karenamerupakan contoh yang tidak baik untuk generasi penerus.06. Bahwa menolak dalil eksepsi Tergugat Ill s/d VI, perihal kewenanganmengadili/kompetensi absolut, karena :a.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
110 — 61
  • Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Hal 115 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
    Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKHal 119 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 53
  • Marzuki mengeluarkan uang untuk meluluskan anaknya Penggugat 1dan Penggugat 2 menjadi pegawai negeri Sipil akan tetapi dari semua biaya sekolahdan tinggal bersama Tergugat di Mataram sampai menjadi Pegawai Negeri Sipilyang menguruskan Tergugat sendiri;Menimbang, bahwa secara spesifik saksi Moh Ali Imran bin H.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 24-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 64-K/PM.I-01/AD/IV/2012, 13-06-2012
Tanggal 13 Juni 2012 — SERTU TEUKU GUNTUR DAHWAN
439 — 108
  • selanjutnya Saksi bertanya lagi Lho jadi senjata itu yang dipakaiorang sipil dijawab Siap orang sipil anggota Pos tidak ada yang ikut, laluSaksi bertanya lagi Yang nembak gajah siapa dijawab Orang sipilnyaselanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menceritakan sekilas tentang kejadianpenembakan gajah tersebut dan Terdakwa menceritakan bahwa pada saat berburuTerdakwa bersama 4 orang sipil yang namanya tidak saya ketahui melihat seekorgajah, kemudian ditembak sampai mati dan gadingnya diambil oleh orang sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2015
DINDIN SAMSUDIN, S.Pd Bin DADA DAUD
75 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekeliruan Majelis Hakim menguraikan unsur ini penerapan inihanya memandang Terdakwa DINDIN SAMSUDIN, SPd BIN DADA DAUDsebagai orang perseorangan tanpa menguraikan selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai BENDAHARA PENGELUARAN pada DINASPENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG.Bahwa, penerapan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Perusakan
Register : 01-09-2014 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 108/PID.B/2014/PN.Agm.
Tanggal 1 April 2013 — Terdakwa I : Nama : RIO HARMOKO Bin BAKSIR; Tempat Lahir : Gunung Selan (Bengkulu Utara); Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/04 Januari 1987; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta (Sopir); Pendidikan : SMA; Terdakwa II : Nama : FRANSISCO MANURUNG Alias FRANS Anak dari M.MANURUNG (Alm); Tempat Lahir : Pematang Siantar (Medan); Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/24 Mei 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta; Pendidikan : SMK (Tamat);
172 — 73
  • . : 0011006/WASPKG/IX/2011 tanggal 22 Maret2011 dan Diklat Kejuruan PUP (Pengenalan Jenis Pohon) tahun 2005, sertaditunjuk pula berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;Bahwa Ahli sehariharinya berstatus dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BengkuluPutusan Nomor : 048/Pid.B/2013/PN.AM., halaman 18 dari 32 halaman.Utara dengan jabatan selaku Kasi PerundangUndangan di BidangPerlindungan Hutan