Ditemukan 6228 data
100 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat/Sub Direktorat LandUse di Bandung untuk memberikan bimbingan tekhnis dalampelaksanaan pengawasan tanah dan air secara intensif sesuaidengan penggunaannya.2. Mempersilahkan Bupati Kepala Daerah Tk.
109 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat/Sub Direktorat LandUse di Bandung untuk memberikan bimbingan tekhnis dalampelaksanaan pengawasan tanah dan air secara intensif sesuaidengan penggunaannya.2. Mempersilahkan Bupati Kepala Daerah Tk.
107 — 90
Terdakwa sampaikan ke kepaladinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya karena saya bukantenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Terdakwa terima saja;7. Terdakwa sebelumnya belum pernah menjadi PPTK;8. Menurut terdakwa yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas;9. Terdakwa tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, danSuratsurat lain. Semuanay sudah disiapkan dan Terdakwa tinggaltandatangan saja;5910.
61 — 60
Sejak terjadi peralinan hak atas tanah aquo telah terjadibanyak perubahan fakta hukum akibat Perobuatan Hukum ParaTergugat sebagai pemilik sah atas tanah aquo, antara lain perubahanatas nama kepemilikan hak atas tanah pada sertifikat tersebutsekaligus merubah hal hal yang berhubungan dengan kewajiban atastanah tersebut, keluarnya Surat Persetujuan Prinsip MembangunPerumahan dari Bupati Badung, pada tanggal 14 januari 2005 yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, Informasi Tata Guna Tanah danPertimbangan Tekhnis
61 — 16
adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
99 — 50
Kemudian secara tekhnis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRINo. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan KerjaPemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya padabagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi :Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD,MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPDkedalam proses penganggaran daerah.
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
178 — 410
28 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tuldapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahananterhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentinganpenyidikan dan penegakan Hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAPyakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq MKUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis
54 — 14
Memerintahkan agar barang bukti :- copy 1 (Satu) bundle Berita Acara penyerahan proses pengadaan / pelelangan dari PPK kepada Panitia nomor : PPk/APBD-26/PU/PSW/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang terdiri dari :o HPSo Gambar Kegiatano Rancangan Umum Kontrako Ringkasan Pekerjaan/spek tekhnis- Copy 1 (satu) bundle BA penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pekerjaan nomor : 01U/Aanwizing/ADD/B.26/PU-PSW/2012 tanggal 13 Agustus 2012.- Copy 1 (satu) bundle standard dokumen pengadaan secara elektronik
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
MUHRIS
71 — 61
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
ROMLI bin Haji USMAN
Tergugat:
1.KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMU
2.PTSP Walikota Jakarta Timur
Intervensi:
PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh: Herman Setya Budi (Direktur Utama)
525 — 361
Indentitas pemohon dan kalau dikuasakan jelas ada surat kuasa;e Jika Berbadan hukum /badan usaha harus melampirkan Aka Pendirian,SK Pengesahan pendirian yang dikelaurakan Badan hukum yangberwenang dan NPWP;e Kepemilikan tanah/Sewa;e Surat Keterangan tidak sengketa;e Surat Persetujuan warga;e Bukti Pembayaran PBB;e TLB Menara;e Gambar pengesahan arsitektur;e Penilai Struktur dan Instalasi;e Surat Rekomendasi dari Pangkalan Halim PK;e Persetujuan Teknis Bangunan;Sedangkan hasil penelitian secara tekhnis
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
113 — 65
Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakantugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 yaitu tunjangan KaurPembangunan sebesar Rp500.000 (lima
52 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TerbitnyaKeputusan Presiden tersebut' dilatarbelakangi oleh pertimbanganpertimbangan sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri padarapat kerja tekhnis Kepala Daerah seIndonesia dalam rangka dukunganteknis pelaksanaan Pemilu 2004 di Jakarta tanggal 18 Maret 2004 ;Pertimbanganpertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negerididasarkan pada kondisi lapangan terdapat temuan antara lain : dukungananggaran operasional masih dianggap kurang, diterima terlambat, terjadiperubahan/rasionalisasi
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
124 — 85
surat dari Menaker sebelumnyaprosesnya sudah berlanjut dari Tahun 2017 dan tahun 2018 muncul lagiseperti itu ; Bahwa saksi tahu terkait Bukti T 4 Upah minimum,saksi dapat tembusan, Apindo 3 orang yang mewakili, Apindo tidakmenyepakati ; Bahwa terkait Bukti T 3 saksi tahu ini bentukusulannya dari Bupati tapi dibawahnya ada Notakesepakatan ; Bahwa Ali Masud ini yang mewakili kedudukannyasebagai anggota ; Bahwa Apindo tidak menyepakati karena menyalahiprosedur dan karena tidakdilibatkan ; Bahwa alasan tekhnis
253 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 082K/PDT.SUS/201 111.persyaratan tekhnis. yang telah ditentukandan ditetapkan oleh Para Pemberi Kerja,khususnya melalui pertimbangan rekam jejak(track record) dari masing masing pesertatender.
ANDHI GINANJAR, SH., MH.
Terdakwa:
OTNIEL LONA.
290 — 173
2017, tanggal 28 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Uitao Kecamatan Semau TA 2017, tanggal 2 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II oleh TPK TA 2016-2017;
- 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 02/KEP/DUT-KS/II/2017 tentang Pembentukan Pelaksana Tekhnis
106 — 80
Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal 10 Oktober 2013;34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo nomor : 584/A.Pemb-NGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo nomor : 028/A.Pemb-NGK/121/09/2011, tanggal 07 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
120 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Factietersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan menyesatkanmengingat yang dipertimbangkan lebih mengarah kepada tekhnis danHal. 54 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012structural Kejaksaan dan bukan pada kewenangan Kejaksaan padamasingmasing tingkat dalam konteks mewakili Negara.2 Pendapat dan pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi bantahanPembantah obscuut libel:Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa,memberi pendapat dan pertimbangan tentang
40 — 15
Saksi SYAIFUDIN, A.Ptnh.51Bahwa dengan adanya proyek ajudikasi tahun 2006, Jabatan saksi sebagaiwakil ketua bidang tekhnis dan tugasnya membantu Ketua Tim ajudikasidalam rangka mengoreksi peta bidang tanah dari hasil pengukuran.
Terbanding/Terdakwa : WAGIRAN MARTONO
68 — 44
2009berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan PemeriksaPengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola diLingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009,bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas LapanganWilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis