Setelahdilakukan verifikasi oleh Tim Khusus yaitu Badan Pengawas Unit PengelolaKecamatan (UPK), BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), UPK, PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yang secara struktural diabat olehpegawai Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan ternyata benar ada kemacetanangsuran, dan setelah dilakukan cross cek ada 2 versi keterangan, yaitu :i.

Nus Azizah, SE; Bahwa saya selaku sekretaris merangkap bendahara Unit PengelolaKegiatan PNPM MP Kecamatan Waringpring Kabupaten Pemalang44mendapat gaji, gaji saya setiap bulannya sebesar sekitar Rp. 1.900.000,dan gaji yang saya terima sumbernya dari pendapatan jasa pinjaman SPP;Bahwa saya menjadi sekretaris merangkap UPK program PNPMKecamatan Warungpring berdasarkan rapat koordinasi antara Ketua UPK,FK dan PJOK.

Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/19A/KPTS/LT.03/2010 tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010.47.

Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistim Akutansi Pemerintahan Pusat, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan (PJOK) dan Staf Pengelola Program Peningkatan Keberdayaan

selama melakukan perjanjian akad kredit, Penggugat tidak pernahmendapatkan perjanjian akad kredit dan sertifikat hak tanggungan.Bahwa hal itu Sesuai (Poin 9) bertentangan denga pasal 4 huruf c dan dundangundang Perlindunga Konsumen No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen:a Hak atas informs yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisijaminan barang dan / jasa.b Hak di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ataudasar yang di gunakan.Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.11/PJOK

) POJK Penerapan Managemen Resiko Bagi Bank Umummenentukan:Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Banksecara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan PerusahaanAnak.Salah satu sistem manajemen resikoyang harus diterapkan secara efektif olehTERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan perbankanadalah PenerapanStrategi Anti Fraud sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran BankIndonesia Nomor : 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang tetapmenjadi peraturan pelaksana PJOK

(PNPMMP), namun bertentangan denganUraian Tugas dan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan CamatAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakniHurufa :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Fungsi yang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a,c, d, e dan f yakni:Hurufa :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Halaman 62 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Di dalam Forum MAD yang hadiradalah Camat, PJOK, wakil/utusan desa yang terdiri dari 6 orang,pengurus BKAD, Pengurus BPUPK, FK/FT, FasKab, pengurus UPK,penlok, LSM, Unsur Muspika kecamatan, pengamat, sentrawan dananggota masyarakat lainnya selain wakil/utusan desa. Seingat saksilaporan pertanggungjawaban UPK dibuat secara global yang memuattentang total saldo pinjaman, total tunggakan desa, rencana & realisasipenggunaan dana operasional UPK;Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 macam MAD, 1.

(PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugasdan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a,c, d, e dan f yakni:Hurufa :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Perdesaan (PNPMMP) seperti yang diuraikan dalam Tugas danFungsi yang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai Utara huruf a,c, d, e dan f yakni :Hurufa :Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc :Membukukan penggunaan dana Program PengembanganKecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP).Hurufd :Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke TingkatKecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima/TPK dengan PjOK

Di dalam Forum MAD yang hadiradalah Camat, PjOK, wakil/utusan desa yang terdiri dari 6 orang,pengurus BKAD, Pengurus BPUPK, FK/FT, FasKab, pengurus UPK,penlok, LSM, Unsur Muspika kecamatan, pengamat, sentrawan dananggota masyarakat lainnya selain wakil/utusan desa. Seingat saksilaporan pertanggungjawaban UPK dibuat secara global yang memuattentang total saldo pinjaman, total tunggakan desa, rencana & realisasipenggunaan dana operasional UPK;Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 Macam MAD, 1.

Silalahi (PJOK) Untuk menutupi pembayaran Bantuan Sosial 40.000.000,00Untuk menutupi pembayaran Bantuan Pengurus 10.000.000,00KSBSI Korwil KaltengDiserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. 67.500.000,00Aprilianton, A.Md), tetapi Sdr A prilianton, A.Mdhanya mengakui menerima sebesar Rp20.000.000,00 Disimpan oleh Sdr. Drs. Haris Milton Magat 117.500.000,00 Jumlah 485.000.000,00 Menurut klarifikasi Bendahara Penerimaan (Sdr.

Silalahi (PJOK) 2 Untuk menutupi pembayaran Bantuan Sosial 40.000.000,00 3. Untuk menutupi pembayaran Bantuan Pengurus 10.000.000,00KSBSI Korwil Kalteng4. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. 67.500.000,00Aprilianton, A.Md), tetapi Sdr Aprilianton, A.Mdhanya mengakui menerima sebesar Rp20.000.000,003s Disimpan oleh Sdr. Drs. Haris Milton Magat 117.500.000,00Jumlah 485.000.000,00 Menurut klarifikasi Bendahara Penerimaan (Sdr.

) POJK Penerapan Managemen Resiko Bagi Bank Umummenentukan:Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Banksecara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi denganPerusahaan Anak.Salah satu sistem manajemen resikoyang harus diterapkan secara efektifoleh TERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan perbankanadalahPenerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana ditentukan dalam Surat EdaranBank Indonesia Nomor : 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang tetapmenjadi peraturan pelaksana PJOK

dan Terdakwa menerima uangangsuran dari Kelompok UPK yang tidak disetorkan ke Nomor Rekening UPKKecamatan Denpasar Selatan ;Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut sebesar Rp236.368.150,00 (duaratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluhrupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa sendiri,namun dalam proses hukum persidangan ternyata Terdakwa telahmengembalikan uang angsuran sebesar tersebut di atas kepada saksi I KetutListrik selaku PJOK

Evaluasi hasil kegiatan ;75e Bahwa tanggungjawab saksi adalah melaporkan hasil kegiatan padasetiap tahapan PNPM ke Camat dan kepada PJOK secara tertulismaupun lisan ;e Bahwa saksi tidak ingat lagi anggaran untuk Desa Cimaja ;e Bahwa sepengetahuan saksi dana PNPM tersebut dipergunakanutnuk program simpan pinjam perempuan, infrastruktur madrasahdan pengaspalan jalan ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah yang didakwakan kepadaterdakwa ;e Bahwa benar saksi hanya mengetahui permasalahan terdakwa darimasyarakat

DISDIK-GW/SMPN 5 PLG/I/2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Opersional Sekolah A.n Sulpiana D.S.Pd Tanggal 02 Januari 2023.

Magelang kepada PJOK Sub sector Pertanian Kabupaten Magelang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2012.

22). 3 (tiga) bendel dokumen rekapitulasi HPS (Harga perkiraan Sendiri) pengadaan sarana produksi pertanian paket I,II,III TA 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Magelang tanggal 15 Oktober 2012.

25). - 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/264/KEP/63/2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/519/KEP/63/2011 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2012, dan

- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala

Rp 250.000.000.dan 2012 lupa, ekonomi terserap tapiterdakwa lupa jumlahnya.Sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.Bahwa terdakwa menerangkan proses dan prosedur untuk mendapatkandana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMPdq) :Kelompok SPP membuat proposal dengan persyaratan kelompokterse but mempunyai kegiatan dilampiri KTP, Kartu Keluarga.Proposal diajukan ke Ketua UPK.Ketua UPK membentuk tim Verivikasi terdiri dari BP.UPK, FasilitatorKecamatan, Aparat Kecamatan (PJOK

lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;99. 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK

Tabundung tersebut para pelaku PNPMMPd sudahterbentuk yang lama atau tahun sebelumnya, jadi saksi hanyamelanjutkan saja dengan memfasilitasi penunjukan kembali menjadipelaku PNPMMPd di tahun 2011.Bahwa saksi selaku FIT dan PjoK kec. Tabundung sudah pernahmemberikan pelatihnan kepada TPK dan panitia lelang masingmasingdesa di tingkat kecamatan tabundung pada tanggal dan bulan tidakingat tahun 2011. Kegiatan tersebut di dokumentasikan dan ia tidakbisa membuktikannya.

NDOY), FasilitatorTeknik (pak HIRO), Fasilitator Kecamatan (pak PRIMUS), kepala desa(UMBU NDIMA RAWAMBAKU), PJOK Kecamatan (YONATHAN H.MARAWALI, SP), camat Tabundung dan masyarakat desa PraingKareha.Bahwa saksi menunjuk dan memerintahkan saksi RAFAEL E.BSETIAWAN, SE, saksi ABDUL GANY, saksi YULIUS MBELU dan sdrJHON DA SILVA untuk bersamasama saya mengikuti proses lelang didesa Praing Kareha untuk menjadi orang yang akan mewakiliperusahaan yang saksi pinjam sebelumnya tersebut dari pemiliknyaSusunan

kelompokkelompok yang telah mengajukanproposalnya yang mana proposal yang akan mendapatkan pendanaan tersebut telahmenjalani perengkingan usulan yang akan didanai.Setelah adanya keputusan MAN terhadap proposal kelompok yang akan didanaiselanjutnya keluar Surat Penetapan Camat (SPC).Setelah adanya SPC selanjutnya UPK membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) dan Surat Perjanjian Kredit (SPK).Selanjutnya UPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang mana RPDtersebut diketahui oleh BKAN, FT, FK dan PJOK

250.000, per KK ;Yang berhak mengambil dan menyalurkan dana bantuan gempa adalahKetua Pokmas dan bendahara Pokmas diluar itu tidak dapat emngambildan menyalurkan dana bantuan tersebut ;Bahwa didalam Pokmas tidak ada namanya pembentukan coordinatorPokmas karena berdasarkan Petunjuk Tehnis penggelolaan dana bantuansocial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempabencana tahun 2010 didalam tehnis dijelaskan pada tingkat kecamatanditunjuk penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK

Bahwa benar ajaran tahun 2010/2017 dan tahun 201112012 kelas 4 saksi mengajarkelas 3 dengan mata pelajaran umum yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IP A,200IPS, PPKN, PJOK, SPK dimana saksi mengajar sejak jam 7 sampai 11 siangsedangkan untuk mata pelajaran Fiqih, Hadis diajar oleh Sdri, JULAEHA, Sdr.IKIN, AMIR SY ARIFUDIN.

Bahwa benar pada tahun ajaran 2010/2011 sampai dengan tahun ajaran 201112012saksi mengajar kelas 2 dan mengajar keseluruhan bidang studi yaitu Matematika,Bahasa Indonesia, Ilmu Pegetahuan Alam (IP A), IImu Pengetahuan Sosial (IPS),Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani OlahRaga dan Kesehatan (PJOK), Bahasa Sunda, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab,Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, Al Qur'an Hadits dimana saksi mengajar mulaipadajam 07.30 Wib sampai denganjam 11.00 Wib.

Bahwa benar ajaran tahun 2010/2017 dan tahun 207 1/2012 kelas 2 dengan matapelajaran umum yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, PJOK,SPK dimana saksi mengajar sejak jam 07.00 wib sampai 11.00 sedangkan untukpelajaran figih, hadis diajar oleh Sdri. JULAEHA, Sdr.

Hasil MAD khusus agar dilaporkan ke TKPK Kabupaten palinglambat tanggal 15 Juli 2011;Penyelesaian masalah apabila tidak bisa diselesaikan secarakekeluargaan, maka akan ditempuh jalur hukum;Selain itu saya selaku PJOK selalu koordianasi terhadappelaku UPK Kec Simo yang bertujuan untuk mengetahuiperkembangan sehubungan dengan penangananpenyimpangan yang dilakukan oleh sdri. Chorona Sumarsihselaku TPKED Desa Pelem Kec Simo Kab Boyolali;.

Pemkab.Blitar;35bahwa dana proyek P3DK yang diperoleh Desa Jambe Wangi dipotonguntuk pajak sebesar Rp.5.600.000, untuk masingmasing desa dan kelurahan.bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa penyaluran danaproyek P3DK seharusnya diboleh dipotong untuk pajak termasuk PPN danPPh;bahwa dalam penyaluran dana proyek P3DK yang berperan sebagaiPenangung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK) desa dijabat oleh Sekdesatau yang ditunjuk oleh Kades;bahwa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK