PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) : Herry Leonardo;d.

,MPH selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor :900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dengan tugas dan wewenang selakuTim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Tim PendukungPengguna Anggaran;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Herry Reonardo dimanasaksi diminta oleh Terdakwa untuk menyusun Rencana PengadaanBarang/Jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan SendiriHalaman 125 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik(HPS) selanjutnya

Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis

pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis

Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ; Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tingggiRp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.

Melakukan Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga terhadapPenawaran yang masuk. Menjawab sanggahan. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk ;Pelelangan /Penunjukan Langsung untuk paket pengadaanBarang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai palingtingggi Rp.100.000.000.000, Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000, Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanPenyedia Barang/jasa kepada PA/KPA/PPK.

Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaTerdakwa sebagai Pimpinan Kegiatan, mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA)meloloskan Kualifikasi PT.

BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah Il ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :>Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan dengan adanyapenyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUDdr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalah Ketua Timaudit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta IIyang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten.Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis

pekerjaan dan jabatan saksi yaknisebagai berikut saksi pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1987dan bertugas di Kantor Gubernur Provinsi Maluku sebagai staf biasadi Biro Umum sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 1999(saat konflik di Ambon) saksi pindah ke Dispenda sebagai staf biasasampai tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat dalamJabatan sebagai Kasi Penetapan & Penagihan UPTB Kota Ambonsampai dengan saat ini namun saat ini sudah berganti nomenklaturUPTB (Unit Pelayanan Tekhnis

Badan) Kota Ambon menjadi UPTD P2(Unit Pelayanan Tekhnis Dinas Pelayanan Pendapatan) Kota Ambon.Dan perlu saksi tambahkan bahwa selama saksi bertugas di Dispendayang saat ini sudah berganti nama menjadi Bapenda saksi mengikutiberbagai pelatihnan dan pendidikan yakni mengikuti Bintek (BimbinganTekhnik) keuangan di Jakarta dan juga mengikuti DiklatKepemimpinan di Ambon; Bahwa saksi baru mengenali Sdri.

RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) menetapkan spesifikasi tekhnis barang dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD M WMaramis dengan nilai HPS sebesar Rp8.910.893.000,00 (delapan miliarsembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)yang didasarkan pada data dan informasi berupa spesifikasi tekhnis, gambarserta harga alatalat kesehatan dari hasil kerja tahap penyusunanperencanaan anggaran di bulan Maret 2013

Selanjutnya diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pengguna anggarandan PPTK atau Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan serta kwitansi buktipembayaran.Bahwa selanjutnya seluruh dokumen diajukan ke dinas pendapatan untukdirealisasikan ke rekening pengusaha melaui transfer dilakukan olehBendahar Umum Daerah (BUD), apabila dokumendokumen pencairan danayang diajukan bendahara tidak memenuhi syarat maka Dinas Pendapatanakan melanjutkan dokumen pencairan tersebut dan apabila sudah

Perusahaan untuk mengikuti Aanwizjing(penjelasan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010;Bahwa dalam proses aanwidzjing dilakukan addendum tentang SpesifikasiBarang (beberapa item barang) terhadap 6 (enam) item barang dankarena addendum tersebut Pit kepala dinas Kesehatan Labuhanbatu Utaramemanggil saksi dan menanyakan kenapa di addendum dan saksimenjelaskan agar spesifikasi barang lebih lengkap;Bahwa tahap selanjutnya panitia menerima Sampul dari tiap perusahaanyang berisi data dan spesifikasi tekhnis

ketua dan Magdawati Arimbi, Hubban Siagiansebagai Ketua, Magdawati Arimbi Sinaga sebagai anggota dan IrhamAli Syahputra sebagai anggota, mempunyai tugas: Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalamhal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; Meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; Meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

Dinas Ksehatan Kabupaten LabuhanBatu Utara, yaitu Hubban Siagian selaku ketua, Sinaga sebagai anggota dan IrhamAli Syahputra selaku anggota, mempunyai tugas: Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam halpemeriksaan penadaan barang dan jasa; Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pegadaanbarang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; Meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja dengan membandingkanhasil pelaksnaan pekerjaan; Meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 201021. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 201022.

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010Hal 151 PUTUSAN No. 04/Pid.SusTPK/2014.PN.JKT.PST.APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBNPLingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor0006/02504.1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 2010718.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1I/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.

seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 53 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Point 3.2 mengenaiPENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA disebutkan bahwaHalaman 13 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGPokja Pemilihan menetapkan Metode Pemilihan Penyediadengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi Tekhnis/KAKdan Kompleksitas pekerjaa, Pagu Anggaran/HPS, RancanganKontrak, hasil analisis pasar dan

MUNARHADI yang hanyaberpendidikan SMA dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian atauSertifikat Ketrampilan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasitenaga jasa konstruksi dan selain itu juga tidak ada persetujuan secaratertulis dari PPTK / KPA pergantian tenaga tekhnis khusus untukPembangunan Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) AcehBesar tahun 2009 tersebut hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuaidengan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, Bahwa sampai denganberakhirnya Kontrak

(Sembilan milyard dua ratus juta rupiah);Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis setelah proses pelelanganselesai saksi menyelesaikan proses Administrasi Sampai akhir;Bahwa perusahaan yang menang adalah PT.PKTMA ( PT.KaryaTunggal mulya Abadi ). Direkturnya PT.KTMA Pak Berto Riawan, ST.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat Pengawas, Suverpisor,gambar dll;Bahwa dokumen kemajuan pekerjaan sama dengan yang dibawaAPBNP yang berhubungan dengan saksi dari PT.

Inspektorat ada membawa Tim Tekhnis;Bahwa barang barang ada dalam berita acara dititipkan ke Gudang;Bahwa saksi tidak ada melihat justifikasi teknis tentang addendum;Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tekhnis menghitung progressuntuk pencairan dana, yang saksi teken adalah Laporan Progresskemajuan pekerjaan dan setelah ditandatangani olen Pak haryadidana bisa carr ;Bahwa setahu saksi, PT.Ramadhan Direkturnya pak M. Noor Ichsananggotanya Panji, Imam dan Ciku;Bahwa PT.

Spesipikasi Tekhnis barang / jasa.b. Harga perkiraan sendiri / HVS dan rancangan kontrak.c. Menyetujui bukti pembelian / menanda tangani kwitansi / Suratperintah kerja SPK surat perjanjian.d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasaMengandalikan pelaksana kontrakmelaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPAg. Meneyrahkan hasil pekerjaan pengadaan / Barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahanh.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukg. khusus untuk kelompok kerja ULP :1. Menjawab sanggahan2. Mendapat penyedia barang / jasa untuka) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paketpengadaan barang / pekerjaan Konstruksi jasa lainnyayang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000. (Seratusmilyard rupiah )b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadanjasa konsultasi yang bernilai paling tingg!Rp.10.000.000.000,.(Ssepuluh milyard rupuah )3.

KTMA namun yangmengerjakan pihak lain.Bahwa untuk pembuatan HPS boleh dibuat oleh orang lain sepanjangmemiliki keahlian dan kopetensi dan perhitungan mengaju padaaturan yang berlaku.Bahwa penyusunan HPS dianggap harga wajar dengan kriteria 1).Over head maksimal 15 % , 2). terkait dengan over head jika masihwajar danBahwa PPK mengangkat Konsultan Penga was ia bekerja sesuaikontrak kerja, knususnya dalam bidang tekhnis;Bahwa PPK secara teknis bertanggung jawab atas pekerjaanKonsultan pengawas.Bahwa

Aef Syafrudin;Bahwa tugas utama saksi yaitu melaksananakan sebagian tugas Asisten,susunan tekhnis keuangan dan kepegawaian;Bahwa mengenai dana Bansos diatur di DPA Sekretariat pada Sekda;Bahwa perdanya termasuk APBD;Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak tahu ada berapa;Bahwa untuk DPA Bansos dikelola oleh subag keuangan dan dibawah saksi,Kasubag keuangan secara fungsional bertanggung jawab kepada KPA;Bahwa susunan untuk tahun 2010 Dr.

TUTI SUSILAWATI, SE, Ak. dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Bahwa susunan tim koordinator bidang tim investigasi yaitu Pengendalianmutu, Pengendalian tekhnis;Bahwa ahli sebagai Ketua tim yang Anggota tim sebanyak 2 orang;Bahwa

menandatangani Surat keputusan Nomor:450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani dan saksi mengaku khilaf tidak membaca lampiranlampiran surattersebut ;Bahwa secara tekhnis

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosialsaksi tidak tahu, karena sudah merupakan teknis pada bagian Kesra ; Bahwa mengenai Tim Pengkaji dalam kegiatan Bansos, seharusnyabertanggungjawab kepada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati tapi untuktim pengkaji Bansos keagamaan 2010 tidak pernah ada laporan dari Tim Pengkajikepada saksi selaku Bupati ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Abd.Rohman selakuKabag.Kesra. untuk mencairkan dana Bansos keagamaan 2010 karena itu halyang bersifat tekhnis

Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.Saksi AGOES SOETIYONO : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan PengembanganUsaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu denganTUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antaralain IUPB (Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunandan Perindustrian) , IUP (Izin

BoneMenimbang, bahwa lampiran standar harga buku tersebutkemudian dijadikan dasar oleh panitia dalam pembuatan harga perkiraansendiri (HPS), dan pembuatan HPS tersebut telah diperiksa oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan mengetahui/menyetujui KepalaKantor Perpustakaan Daerah Kab.

Sulaiman yaitu bahwa pekerjaan inisecara tekhnis Terdakwa Budi Rahmadi, S.Si., yang mengerjakansedangkan segala urusan proses lelang, penawaran merupakan tanggungHal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksi H. Sulaiman sudahberteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjung selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dan mengenai pembiayaan keuanganuntuk proyek ini merupakan urusan dan tanggung jawab dari saksiH.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan tekhnis Majelis Hakimperkara a quo atas penilaiannya terhadap bukti surat P1 , P2 dan P3yang telah dilakukan penilaiannya secara terpisah antara bukti suratyang satu dan yang lainnya , yang mana seharusnya menurutPembanding penilaian ketiga bukti surat di atas harus dikaitkan satudengan yang lainnya sebab ketiga bukti surat tersebut diatas salingberhubungan , dengan hubungan sebab akibat antara bukti surat yangsatu dengan yang lainnya , ditambah lagi dengan

Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usahasejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSImembuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (IzinUsaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin

tanggal 22 Mei 2013.61wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 JoPasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejaktahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis