Ditemukan 5493 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 K/PID.SUS/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — DODI WIYASA PUTRA, ST. ;
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
audit tim Ahli dari UNIB olehkarena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasilaudit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum,karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalampenjelasan Pasal 6 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenangtermasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK,Kapolri
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 24 Nopember 2015 — - Drs. ABDUL AZIS BADJODA, MM.Mpub
79 — 27
79 — 27
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepadamenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ walikota/DewanGubernur BI/pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita AcaraPenyerahan.
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 552
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 552
Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdgdimaksud Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, JaksaAgung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagiPelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja samaTahun 2011 yang telah diuraikan secara jelas oleh Jaksa PenuntutUmum dalam Tuntutannya sebagai manifestasi dari SEMA Nomor 4Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JusticeCollaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka
Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgBahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama terkait penolakanPembanding/Terdakwa II sebagai Justice Collaborator telah melanggar ketentuanketentuan yaitu :1.1)SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK,dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, danSaksi pelaku yang bekerja
Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg2)3)4)5)6)7)8)pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkanterhadapnya.SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK,dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, danSaksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011 dan ;ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung,Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagiPelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasamaTahun 2011 dan ;. Ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (United NationsConvention Against Corruption) tahun 2003, maka mohondiperiksa dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi..
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
108 — 44
108 — 44
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, Putusan pidana tipikor nomor:07/Pid.Tipikor ./2011/Pn.Smda.dalam hal ini begini Polri' tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan â Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
137 — 72
137 — 72
TERMOHON)yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaanHalaman 34 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELsendiri dari dinas POLRI yang mana permohonanberhentitersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25November 2014 sehingga "dengan demikian sejak tanggaltersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagaiPenyelidik dan Penyidik", hal ini adalah sejalan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2002 Jo Pasal
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 27 Mei 2019 — Sabarudin
110 — 47
110 — 47
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
140 — 72
140 — 72
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
94 — 23
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
94 — 23
dan P.21 kalau dalam prosespenyelidikan;Bahwa, sebelum penyidikan tetapi penyidik, tim verifikasi, tim pulbaketmelakukan ekspose perkara untuk membicarakan hasil pemeriksaan diKejaksaan pada saat fase belum sampai kepada tingkat penyidikansebelum ada SPDP, tidak pas menurut Ahli akan tetapi Ahli tidakmengetahui apa konsekuensinya;Halaman 101 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Bahwa, kalau digelar di Kepolisian masih ada kaitannya karena adaketentuan berkaitan dengan peraturan Perkap Kapolri
Register : 16-08-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 27-K/PMT-II/AD/VIII/2016 Tanggal 9 Februari 2017 — JOKO SUWARNO Mayor Inf
98 — 45
98 — 45
/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016tentang Pemeriksaan Labolatorium terhadap urine Mayor InfJoko Suwarno.3) Bahwa pengambilan Urine Terdakwa dilakukan sebanyak2 (dua) kali yakni pada tanggal 27 Februari 2016 di kantor BNNCawang dan di Denpom Jaya/2 Cijantung.4) Bahwa pengujian Urine Terdakwa dilakukan olehLaboatorium BNN pada tanggal 29 Februari 2016, dengandemikian pengujian Laboratoris atas urine Terdakwa dilakukansetelah 24 (dua puluh empat) jam.2D) Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri
Register : 16-07-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
557 — 460
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
557 — 460
(Fotokopi sesuai cetakan);: Cetakan Undangan dari Wakil KAPOLRI, kepada Sekjen Forkabi,tanggal acara 6 November 2019. (Fotokopi sesuai cetakan);: Surat Undangan Seminar dari Kapolda Metro Jaya, NomorB/20989/XI/HUM.5.2/2019/Ditbinmas, tanggal 8 November 2019,kepada Ketua Ormas FORKABI. (Sesuai dengan asili);: Surat Undangan Seminar dari korps alumni knpi Nomor009/RAKERDAKA.KN;PI DKI/XII/2019, tanggal 25 November 2019,kepada Ketua Umum FORKABI.
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL Tanggal 10 September 2019 —
139 — 144
139 — 144
Woyla Raya Abadi tidak mau melakukan kami dari MasyarakatDayak akan melakukan pelaporan ke Kapolri;Bahwa ketika dilakukan pengecekan pada bulan April ternyata jenisukurannya dibawah 40Cm.
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 11 Agustus 2015 —
302 — 488
302 — 488
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan, danPemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak PidanaKorupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiansecepatnya.e Pada tanggal 31 Januari 2005 Termohon mengirimkan surat NomorR.200/KPK/I/2005 perihal permohonan perlindungan saksi/pelaporyang ditujukan kepada Kapolri
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 728/Pid.B/2016/PN.Bls Tanggal 9 Mei 2017 — BENNY SURYA Bin AMIRUDDIN
100 — 21
100 — 21
EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
131 — 66
131 — 66
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Kalau) dalam kasus ini LHPnya diserahkan kepadaPolda Kaltim, yang saya dengar karena permintaanKauser, Polda meminta perhitungan, saya memahamihal ini karena Ahli dalam mendalami ataumemperluas pengetahuan Ahli dalam rangka ikutserta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, dalamhal ini begini Polri tidak punya kemampuan untukmenghitung secara akutansi, oleh karena untukmenghitung secara akutansi kalau pembayaran untukakutan
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
514 — 199
514 — 199
pertambangan melakukantindakan pelanggaran dalam hal Lingkungan Hidup adalah instansi teknispemerintah di bidang Lingkungan Hidup ;Bahwa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, semisal Succofindo, hanyamembantu penelitian teknis saja, tidak ada kewenangan untuk memberipenilaian bahwa lingkungan hidup sudah rusak atau tercemar atau masihBahwa azas yang berlaku dalam penerapan hukum lingkungan adalah doktrinprimely jurisdiction yang diadopsi dalam surat keputusan bersama MenteriLingkungan Hidup, Kapolri
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 4 Agustus 2015 —
865 — 770
865 — 770
ataumemiliki kewenangan sehingga dia layak untuk dijadikan tersangka ;Bahwa Penyidikan baru mencari buktibukti yang terang tetapi harusada tersangkut dengan unsurunsurnya ;Bahwa kalau masalah penyertaan pasal 55 mengenai deeneming ituseharusnya dalam doktrin itu penyidikan misalnya ada pelaku kalaumisalnya dikaitkan mengenai delneming perannya ini yang harusdiperjelas ;Bahwa didalam proses Penyelidikan itu maksudnya laporan itu pastiada dalam SOP Termohon yang jelas di Kepolisian karena dia punyaPeraturan Kapolri
Putus : 14-06-2010 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1292/Pid.B/2009/PN.Sda Tanggal 14 Juni 2010 — SENTOT KUNMARDIANTO, SH.MM Dkk
42 — 8
42 — 8
MM, dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa III Komad tersebut diatas, Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam tanggapannyayang menyatakan : bahwa sudah jelas didalam UndangUndang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam145penjelasan pasal 6 dinyatakan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dst .. disamping itu juga adaMemory of Understanding (Mou) antara Kepala BPK, Kapolri
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — Irwanto, Lettu Laut (P), NRP 18438/P
Muhammad Faisal, Pelda Mes, NRP 70328
Irfan Trisdiawan, Serda Ttg, NRP 68436
115 — 51
115 — 51
Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan bahwa barang buktiberupa satu bungkusan contoh urin, 2 (dua) bungkus plastik klipberisi kristal putin dengan berat brutto 0,44 (nol Koma empat puluhempat) gram dan contoh darah para Terdakwa berdasarkan padaPeraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara danpersyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP danlaboratoris kriminalistik barang bukti kepada Labfor Polri yang telahmemenuhi persyaratan formal pembungkusan dan penyegelanbarang bukti
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
66 — 13
66 — 13
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
287 — 154
287 — 154
Ppuket T2BPT Asmin Koalindo Tuhup kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) No. Ref. :0814/DIRBORNJKT/XII/2013, tanggal 27November 2013, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum. wiki T24.Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,Nomor : S.1166/VISET/2013, tanggal 9 Desember 2013, Perihal : TeguranPenggunaan Jalan. Paks M25 lalenteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan.