Hukum danKepatuhan Bank BJB (Persero) terkait kajian hukum pembelian unitsatuan rumah susun non hunian (kantor) TTower, sebagaimana yangdimintakan oleh Terdakwa dalam Memo Nomor : 6687/GAPROC/M/2012tanggal 6 November 2012, Bien Subiantoro selaku Direktur Utama danArie Yulianto selaku Direktur Konsumer Bank BJB (Persero) Tbklangsung menanda tangani lembar persetujuan tanggal 6 November2012, dimana Direksi memberikan persetujuan kepada Ketua TimPengadaan untuk melakukan pengikatan jual beli secara notaril

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;Hal. 22 dari 379 hal. Put. Nomor 2301 K/Pid.Sus/20167.

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;g. Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses kegiatanpengadaan tanah kepada Direksi;Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 416/SK/DIRUM/2011 tanggal 11Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, dalam Bab III dijelaskanbahwa prosedur pengadaan tanah dan/atau bangunan yang berlaku diintern Bank BJB (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:1.

Menandatangani akta jual beli secara notaril di hadapan pejabatyang berwenang;7. Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses kegiatanpengadaan tanah kepada Direksi;Bahwa dalam memutuskan pembelian unit satuan rumah susun nonhunian (kantor) T Tower, Terdakwa tidak menunggu hasil kajian dariDivisi Hukum dan Kepatuhan Bank BJB (Persero) Tok, yang seharusnyamerupakan salah satu pedoman terhadap langkah langkah yang akandilakukan oleh Tim Panitia Pengadaan.

Nomor 2301 K/Pid.Sus/2016status hukum tanah terhadap bangunan yang akandiadakan;Bahwa pada Nomor 3.1 Pedoman PengadaanNomor 415 disebutkan melakukan pengikatan jualbeli atas tanah secara Notaril.

Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkanpada kantor Jaminan fidusia dan di Asuransikan serta diatur dalamUndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dugaanpelanggaran pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 (BATALDEMI HUKUM);10. Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsurat yangdi atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tertanggal 22 Juni2011 tentang pengaman eksekusi Jaminan Fidusia.

Pendahuluan Perjanjian tersebutyang berbunyi :Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berhutang kepada PihakPertama sebagaimana Pihak Pertama menyatakan memberikan pinjamanuang sebesar USD. 86,045 (Delapan puluh enam ribu empat puluh limaDollar Amerika Serikat) ;Bahwa pinjaman uang mana telah diterima Pihak Kedua sebelumpenandatanganan Perjanjian ini dan untuk keperluan tersebut Perjanjian iniberlaku pula sebagai tanda terima yang sah ;Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan Aktaakta Notaril

Membukakan buku tabungan atas nama penerima uang ganti rugi sejumlah99 orang sesuai dengan daftar pembayaran yang dibuat TPT dan foto copyKTP yang terlampir dalam surat tersebut.Bahwa bersamaan dari itu sebelum penerimaan cek dari Suyoto, Bank MandiriKCP Undip Semarang menerima Standing Intruction (SI), Akta Notaril atauSurat Kuasa dari pihak lain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tersebutdengan perincian yakni :a.

Tanggal 26 April 2010 menerima Standing Intruction, Akta Notaril dariHamid, Agus Sukmaniharto dan Indra Wahyudi (Kades Jatirunggo).c. Tanggal 28 April 2010 menerima lagi berupa Standing Intruction, AktaNotaril dari Agus Sukmaniharto. Disamping itu Agus Sukmaniharto jugamenceritakan kalau dalam masalah ini sudah bertemu dengan Ketua TPTSuyoto bersama Indra Wahyudi dan Suyoto, dimana Suyoto jugamenanyakan kepada sdr. Agus apakah masalah ini aman kalau dibayarkandan sdr. Agus menjawab aman.d.

Tanggal 28 April 2010 siang sekitar jam 12.00 Wib menerima Surat Kuasadan Akta Notaril dari Fadiah Moegiono Notaris di Jl Sudirman No.85Batang.Selanjutnya pada tanggal 29 April 2010 jam 08.00, datang Suyoto Ketua TPTmenemui saksi menyerahkan cek No.

Kasmin Rp.63.476.190,, tidak dilakukanpemindahbukuan (overbooking) karena tidak ada SI/Akta Notaril/Surat Kuasa.Dana senilai Rp.12.001.054.429, tersebut dari masingmasing tabungandipindahbukukan kerekening atas nama yakni :a.Wandiyana senilai Rp.688.820.000,,b. Narpati Triyoga senilai Rp.256.550.000,.c. Eka Yanuar Taruna senilai Rp.109.660.000,.d. Ari Agraito senilai Rp.166.669.000,.e. Angga Saputra senilai Rp.3.088.390.714,.f. Fadiah Moegiono senilai Rp.2.320.809.286,.g.

Pemindahbukuan dana tersebut juga atas persetujuan dari Ketua TPTSuyoto sebelum dilakukan pembayaran.Bahwa dengan adanya SI/Akta Notaril/Surat Kuasa yang saksi terima dariHamid, Fadiah dll tersebut, pernah saksi sampaikan pula kepada Suyoto padatanggal 28 April 2010 ketika saksi datang ke Kantor TPT di Srondol sambilmengambil kekurangan data untuk pembukaan rekening warga penerima gantirugi sesuai Surat Ketua TPT No.UM.01.01/TPTSMS I/IV/2010/356 tanggal 29April 2010.

Bahwa Para Pelawan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan awalnyasebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). atas fasilitas kredit tersebuttelah bebrapa kali diperpanjang dan diberikan tambahan (suplesi), sehingga fasilitaskredit yang dinikmati oleh Para Pelawan menjadi sebesar Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) jatuh tempo 15 Februari 2010 sesuai perjanjian kreditAkta Notaril Perjanjian Kredit No. 499 tanggal 21 April.

Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku = yaituHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.SusBPSK/2015/PN Kisbertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia.1.2 Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidak terdaftarkan secaraFIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:1. harus ada perbuatan;2. perbuatan itu harus melawan hukum;3. ada kerugian;Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 135/Pdt/2019/PT MDN16.4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;5. ada kesalahan (schuld);Berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyata pemberian kredit olehTergugat kepada Penggugat telah berdasarkan perjanjian dankesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, yang mana perjanjiantersebut telah dibuat secara notaril

Bahwa, sebagaimana surat gugatan dari Penggugat yangmenerangkan antara Penggugat dan Tergugat sating percayadalam menjalankan usaha bersama serta agar lebih mengikat danmemiliki kepastian hukum Penggugat dengan Tergugat telahmembuat kesepakatan dalam perjanjian Akta Notaril No.03 tentangKESEPAKATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMAATAS PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA SALON MOBLL, tanggal27 Januari 2010, oleh Henny Tanuwidjaya, SH., Notaris di Surabayayang isinya pada pasal 13 ayat 2 akta tersebut berbunyi

Bahwa, sebagaimana surat gugatan dari Penggugat yangmenerangkan antara Penggugat dan Tergugat saling percayadalam menjalankan usaha bersama serta agar lebih mengikat danHal 26 dari 66 hal Put No. 519/PDT/2016/PT.DK1memiliki kepastian hokum Penggugat dengan Tergugat telahmembuat kesepakatan dalam perjanjian Akta Notaril No.03 tentangKESEPAKATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMAATAS PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA SALON MOBIL, tanggal27 Januari 2010, oleh Henny Tanuwidjaya, SH., Notaris di Surabayayang isinya

TURUT TERGUGAT menyampaikan surat No. 0095/PPKSBY/XII/2018 perihalPemberitahuan Pengalinan Piutang (Cessie) Kredit KPR atas nama Prasetyo,Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 453/Pdt.G/2020/PN.Sbyyang pada prinsipnya memberitahukan bahwa fasilitas kredit TURUTTERGUGAT II telah dialinkan kepada pihak ke3 (TERGUGAT 1) sebagaikreditur yang baru berdasarkan Pengalihan Piutang (Cessie) (Vide TT1.9).sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengalihkan piutang melaluiCessie kepada TERGUGAT melalui Akta Notaril

mengerti, mengetahuidan sepakat dengan perjanjian konsumen ini.Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak sepakatakan perjanjian pembiayaan konsumen dan hendak membatalkan secara sepihak inipadahal Penggugat sendiri telah menandantangani halaman per halamanperjanjian ini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut, apalagiperjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 59 tersebutditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugat dalam sebuah Akta Notaril

Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwa penggugattidak sepakat akan perjanjian pembiayaan konsumen dan hendak membatalkan secarasepihak ini padahal Penggugat sendiri telah menandantangani halaman per halamanperjanjian ini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut, apalagiperjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 59 tersebutditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugat dalam sebuah Akta Notaril yang dibuatdan ditandatangani oleh Pejabat yang sah yaitu

pula menunjuk danmenetapkan serta mengangkat PEMOHON selaku KETUA dariKeturunan/ Ahliwaris 6 (enam) Dotuk yang telah diberi tugas dankuasa sepenuhnya untuk mengurus segala permasalahan sertamengambil keputusan apa saja dalam hal pengurusan menyangkuttanahtanah harta warisan milik 6 (enam) Dotuk yang berada di KotaBitung, yang oleh karenanya pula, maka kepada PEMOHON telahdiberikan Surat Kuasa Surat Kuasa baik yang dibuat secaradibawah tangan, maupun yang dibuat di hadapan Notaris atau punsecara notaril

SuratPernyataan Dan Pemberian Hibah tanggal 1 Pebruari 1994 (ProdukP56) aquo diserahkan dan diterima oleh PEMOHON dari KepalaKepala Tumpuk/Famili 6 (enam) Dotuk, ketika itu pula PEMOHONmengsyaratkan dan/atau mengusulkan bahwa apabila benar maksudpemberian sisa Tanah Padang Pasir aquo oleh Keturunan/Ahliwaris 6(enam) Dotuk sebagai BALAS JASA, maka PEMOHON akan setujumenerimanya hanya apabila pemberian hibah aquo yang hanyadilakukan dengan surat yang bersifat dibawah tangan dilakukan lagisecara akta notaril

hadapan dandisetujui oleh Lurah Tanjung Merah, Lurah Pateten dan LurahAertembaga, yang adalah identik dengan Surat Keterangan /Kesaksian tanggal Maret 1981, seharusnya sudah mencukupisebagai pegangan bagi PEMOHON untuk memiliki dan menguasaisisa Tanah Padang Pasir seluas 38.860 M2 (tigapuluh delapan ribudelapanratus enampuluh meter persegi), namun untuk lebihmeyakinkan dan menguatkan dasar hukum sebagai peganganpembuktian bagi PEMOHON, maka PEMOHON tetapmengsyaratkan pembuatan Akta Hibah secara notaril

., (lima puluh delapan milyar Rupiah) sebagaimanatermaktub dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertanggal 24Desember 2011, dengan menghunjuk bukti yang diajukan olehTermohon Kasasi yaitu bukti Plw48;Bahwa bukti Plw48 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29tertanggal 24 Desember 2010, bukanlah sebuah Akta PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi hanya merupakan sebuahAkta Notaril, hal mana secara tegas dapat dilinat dan diketahui daripremis Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertanggal

Nomor 3361 K/PDT/2012Bahwa oleh karenanya Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertan ggal24 Desember 2010, tidak dapat dianggap dan diterima sebagaisebuah Akta Jual Beli yang memuat pengalihan hak atas tanah seluas3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) hektare yang termaktubdalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 102/Desa Beurandangterdaftar atas nama Termohon Kasasi Ill;Bahwa akan tetapi Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertanggal 24Desember 2010, hanya merupakan sebuah Akta Notaril yang

Bahkantidak hanya putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang harus mencantumkanirahirah atau kepala putusan, akan tetapi akte notaris seperti grose akta hipotik (groseakta van hypo theek) dan grose akta pengakuan hutang (nola neele schuldbreven)harus mencantumkan kepala putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha EsaMenimbang, bahwa Eman Suparman juga menielaskan, selain dimiliki olehputusan pengadilan, putusan arbitrase dan grose akta notaril, kepala putusan atauirah irah juga dimiliki

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasadalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibelidengan angsuran bertentangan dengan hukum.6. Menyatakan Surat Kuasa penarikan objek yang dibuat dan diberikan olehTergugat kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah tidaksah dan bertentangan dengan hukum dengan segala akibat hukumnya.7.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya PadaNomor 5 (lima) berupa Menyatakan pembuatan akta notaril yangmenggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusiaterhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak serta dikesampingkanadanya oleh karena mengadangada dan tidak beralasan hukum samasekali, karena surat kuasa pembuatan akta Notaris adalah sah karenaPenggugat sendiri yang menandatangani, dengan demikian tuntutantersebut

., notaris di Jakarta (BAR Sandipala);Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan Para Penggugat secara sadar dantanoa paksaan adalah membuat aktaakta notaril sehubungan jaminan pelunasanutang Turut Tergugat kepada Tergugat Ill sebagaimana kewajiban TurutTergugat dalam Perjanjian Kredit, maka Para Penggugat dengan kapasitasnyamasingmasing, memberikan jaminanjaminan sebagaimana termaktuob dalamaktaakta yang semuanya dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 di hadapanSuanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di

Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan Para Penggugat secara sadar dantanopa paksaan adalah membuat aktaakta notaril sehubungan jaminanpelunasan utang Turut Tergugat kepada Tergugat Ill sebagaimana kewajibanTurut Tergugat dalam Perjanjian Kredit, maka Para Penggugat dengankapasitasnya masingmasing, memberikan jaminanjaminan sebagaimanatermaktub dalam aktaakta yang semuanya dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (Aktaakta TerkaitPerjanjian

,notaris di Jakarta (BAR Sandipala); Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan Para Penggugat secara sadar dan tanpapaksaan adalah membuat aktaakta notaril sehubungan jaminan pelunasan utangTurut Tergugat kepada Tergugat Ill sebagaimana kewajiban Turut Tergugat dalam Perjanjian Kredit, maka Para Penggugat dengan kapasitasnya masingmasing, memberikan jaminanjaminan sebagaimana termaktub dalam aktaaktayang semuanya dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 di hadapan Suanny NoviyantiDjojo, S.H., notaris di

Keterangan Ahli Waris Nomor : 14/SKAW/TSMI/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan olehLurah Tegalsari Mandala II telah meninggalkan Ahli Waris sebagaiberikut :1 Dahminar selaku Istri ;2 Budiman Rana Sakti Lubis ;3 Titin Ade Purnamasari ditulis dan disebut juga Sri TitinHarsiningsih ;4 Wahyudi Nur ;5 Ali Sofian ;9 Bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum Marahaddin dan AlmarhumahSalimah tersebut telah memberikan Kuasa kepada Hamdani Lubis atauditulis dan disebut juga Hamdani Lubis berdasarkan Akte Notaril

Bahwa selain dari pada itu, untuk menjamin tuntutan Penggugat initidak sia sia, serta ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat tidakberitikad baik akan mengalihkan uang hasil penjualan tanah tersebut, baik hartabergerak maupun tidak bergerak kepada pihak lain dan untuk menghindarikerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, terbukti dari tidak dibaginya hasilpenjualan tanah tersebut padahal pembagiannya telah dibuat secara notaril danHalaman 6 dari 28 Putusan Dari Nomor 461/PDT/2016/PT.BDGagar

Nomor 1123 K/Padt.SusBPSK/201612.13.terlebih pula telah terbit dan dibuat serta disahkan oleh dan di hadapaninstitusi kenegaraan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;Selain itu pula dalam hal Akta Pemberian Hak Tanggungan danselanjutnya Sertifikat hak tanggungan atas pembiayaan dimaksud dibuatsecara notaril dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikansebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentikdituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Dalam perjanjianperjanjian kredit tersebut telah diatur dan atas dasarkesepakatan para pihak, berapa besar fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, berapabesar bunganya, provisinya, berapa lama jangka waktu pembayarannya dan apasanksinya jika tidak dibayar, perjanjian kredit tersebut bersifat otentik karena dibuat baiksecara notaril maupun dibawah tangan atas kesepakatan bersama dan akan dijalankanatau dipatuhi isinya dengan itikad baik ;Bahwa perjanjianperjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat

Penggugat sebagai Nasabah/Debitur dari Tergugat kurang memahamidengan baik terhadap isi dari klausula yang tercantun didalamPerjanjian Kredit (Akad Kredit) baik secara Notaril maupun dibawahtangan;b.

dan/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktaotentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjangpembuatan aktaakta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadapejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perjanjian kredit besertaaddendumnya yang dibuat antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur secara notaril