Ditemukan 567 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik repubilik republilk republlk repubik republk
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Krg
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penggugat:
Nur Muh Taufiq Rahman
Tergugat:
1.YAYASAN BHAKTI NURUL KARIM
2.Kepala Sekolah Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Siwi Karimah Islam
77 — 16
  • Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan ini, maka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, Putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar dan syarat bagi Pejabat yang berwenang pada Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk melakukan proses peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1717, luas 1395 m2, yang terletak di Desa Gawanan, Kelurahan Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang semula tercatat
Pengadilan PN SEKAYU Perdata
Register : 01-03-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN SEKAYU Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sky
Tanggal 15 Juni 2022 — Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin 3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin 4.Camat Bayung Lencir 5.Kepala Desa Kepayang
147 — 84
  • Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin4.Camat Bayung Lencir5.Kepala Desa Kepayang
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Perikanan
Register : 26-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN TARAKAN Nomor 91/Pid.SUS/2015/PN.TAR
Tanggal 9 Juli 2015 — SYAIFULLAH alias IPUL bin ABDULLAH
84 — 12
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 dari Menteri Kalautan Dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9.Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 523.503/E.2/0119/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10.Surat Ukur
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN Kaimana Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
2.Willy Ater, S.H
3.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Kristin Melinda Sisauta Alias Poi
180 — 68
  • ., uji adalah benar narkotika jenisganja;Bahwa berbeda cara pengujian antara narkotika jenis ganja dengannarkotika jenis sabusabu atau narkotika jenis lainnya karena alatnyaberbeda;Bahwa Narkotika jenis ganja merupakan kategori tanaman ganja atauBahasa latinnya Canabis Sativa dan termasuk dalam jenis narkotikagolongan 1 (satu) yang efeknya masih rendah bila dibandingkan dengannarkotika golongan 2 atau lainnya;Bahwa ahli tahu karena ada literaturnya, selain itu diatur pula dalamUndangUndang Repubilk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 938/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
BUDI Bin AHMADSYAH
87 — 19
  • bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Nahkoda yang berlayar tanopa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 41 Undang undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 36 Undang undang Repubilk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 8 Desember 2011 — Dr. BAIQ MAGDALENA
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANGSAWAN;Perobuatan Terdalcwa sebagalmana dlatur dan dlancam pidana dalamPasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang Undang Republlk Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Repubilk Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi;Hal. 14 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 30 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-03-2011 — Putus : 09-05-2011 — Upload : 21-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 76-K/PM.II-09/AD/III/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — Serka Suriono Sipayung Nrp. 3910447400171
62 — 15
  • Telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yangmerupakan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidanganMajelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telahmelakukan tindak pidana :Kesatu : .Tanpa hak dan melawan hukum memiliki danmenguasSali narkotika golongan bukan tanamansebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 112 ayat(1) UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 35 Tahun2009.Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakannarkotika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-07-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — AMBOE NICODEMUS ASSAN ;
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 14 PK/Pid.Sus/2011Bahwa putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia, tanggal 28 Januari 2009,Nomor 2107 K/Pid.Sus/2008 demikian adalah cacat hukum dan tidak sah,karenanya adalah batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan ;B. Kekhilafan dan kekeliruan mengenai Pasal, UndangUndang yangdidakwakan ;1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 08-07-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 342/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 14 April 2014 — PT TARUNA CIPTA KENCANA >< PT GALANGAN MERCUSUAR
262 — 131
  • Setiap pengajuantersebut akan dianggap sebagai kepatuhan terhadap arbitrase dalama artianUndangUndang No 3011999 tentang Arbitrase dan Altematif PenyelesalanSertgketa yang berlaku dari waktu ke waktu di Repubilk Indonesia. Denganadanya ketentuan pasal 12.4 dan 12.5 Ship Building Contract No.007/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 dan Ship Buildino ContractNo. 008/TCKDIR/1211/SBC tanggal 16 Desember 2011 tersebutPutusan No.342/Pdt.G12014/PN, Jkt.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 4 September 2013 — Zulkifli Siregar,SE.,Dkk VS Gubernur Provinsi Sumatera Utara
73 — 29
  • Bukti P.I.P Il 27;Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan DanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah dilegalisir dan44telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut...BuktiDP 10 aig aaaMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannyaTergugat mengajukan buktibukti surat yang ditandai dengan Bukti T1sampai dengan Bukti T 4 yang telah bermaterai cukup dan telah puladicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :1.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 16-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2020
Tanggal 18 Mei 2020 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
AMBO RAPPE
154 — 69
  • No. 31K/PM III16/AD/IIl/2020MenimbangLampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan begitu pula ditegaskan kembali dalam LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Repubilk Indonesia Nomor 7Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika.Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawahSsumpah dan keterangan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkansatu dengan yang lainnya diperoleh faktafakta sebagaiberikut:1.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
PONIJAN, Dkk
Tergugat:
Gubernur Lampung
208 — 129
  • Bahwa tidak naiknya UMP Lampung dan UMK Kabupaten/kota yang hanyadidasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NoM/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimun tahun 2021 padamasa Pandemi Corona virus Diease 2019 ( Covid 19)bertentangan dengan:Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUNBLa.d.1)2)3)UndangUndang dasar Repubilk Indonesia tahun 1945 Pasal 27 yangberbunyi :ayat (2) Tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan;.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 939/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
JONIANSYAH Bin JAMINNULAH
125 — 21
  • bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Nahkoda yangberlayar tanoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 41 Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapaldan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 36 Undang undang Repubilk
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 24-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 16 K/PM.III-14/AD/II/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — Sertu I Ketut Junita
80 — 28
  • IVSingaraja Nomor : VER/4/XV/2015 tanggal Nopember 2015.Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sejaksemula melekat dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan eratdengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbarang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkandalam berkas perkara.Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga JoPasal 190 ayat (1) UndangUndang Repubilk Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-12-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 738/Pdt G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juli 2013 — - Ny. KWEE LANNY (bertindak untuk dirinya sendiri), Ibu Rumah Tangga, beralamat di Griya Dadap Estate 1-2 No.9 / 1 RT.009 RW.007, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, sebagai : --------------------------------------------------------------------------------- P E N G G U G A T I; - DAVID LAURENCE CHRISTIAN (disebut juga David LK. Adam), yang dalam hal ini diwakili oleh ibunya/Penggugat I selaku wali, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.1431/Pdt.P/2012/PN.TNG tanggal 07 Nopember 2012, beralamat di Griya Dadap Estate 1-2 No.9 / 1 RT.009 RW.007, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, sebagai : ----------------------------------------------------- P E N G G U G A T II ; Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT dan dalam gugatan ini diwakili Kuasa hukumnya RACHMAD S SIREGAR, SH. dan WINING ANGGRAYNI, SH., Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Bob Nasution & Rekan, beralamat di Jl. Batu Tulis Raya No.51 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012 ; M e l a w a n - PT. COMMONWEALTH LIFE, sebuah Perusahaan Asuransi yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, beralamat di Wisma Metropolitan II – Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai: --- T E R G U G A T;
308 — 208
  • Dan Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Repubilk Indonesia,yang berbunyi : Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaianatau pembayaran klairn sebagairnana dimaksud dalam Pasal ayat (7) PeraturanPemerintah No. 73 Tahun 7992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransiansebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalahtindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang :a.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 1/PDT.G/2014/PN.TDN
Tanggal 27 Oktober 2014 — Ahli Waris SUPARDI BIN SULAIMAN (yang dikuasakan kepada anak kandungnya SUDI HARYANTO bin SUPARDI) lawan BASTARI SULAIMAN
84 — 24
  • Dipenogoro Rt/Rw 022/009 Kel.Pangkal Lalang KecamatanTanjungpandan Kabupaten Belitung dengan luas Panjang 65 M dan lebar 25 M tersebutadalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Repubilk IndonesiaNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah pada Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 yangdi maksud dengan Sertifikat Tanah Sementara adalah sertifikat tanpa surat ukur, yangmempunyai fungsi sebagai Sertifikat dan mempunyai kekuatan sebagai Sertifikat ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2086 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. SADRAK THONI, MM. ;
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai uraian di atas putusan Majelis Hakim seharusnya beramarlepas dari segala tuntutan hukum kasasi hal ini juga bersesuaian denganLampiran Keputusan Menteri KeHakiman Repubilk Indonesia Nomor :M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19menyebutkan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi keadilan dan kebenaran,terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkanyurisprudensi ;6.
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2012 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 39/ Pdt.G/2012/ PN.Kds.
Tanggal 13 Desember 2012 — MARWI, M e l a w a n : PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE (ACC Kudus)
1420 — 1265
  • Hal ini juga turut diperkuat denganYurisprudensi Mahkaman Agung Repubilk Indonesiasebagai berikut:Putusan MA RI No. 1043 k/ Sip/1971, tgl. 3Desember 1974, Perubahan atau tambahan suratgugatan boleh asal tidak mengakibatkanperubahan posita dan Tergugat tidak dirugikandalam haknya untuk membela diri.LSPutusan MA RI No. 226 k/Sip/1973, tgl. 27November 1975, Perubahan gugatan mengenaipokok perkara harus ditolak.2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Putus : 17-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 74/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 17 Juli 2017 — BENNY,Jl. Kompleks Pondok Mentari Indah Permai blok B-3 No. 17 RT. 94 Kel/Desa Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNO SAMIADOEN, jabatan sebagai Direktur YLPKK, IBNU SUPRAPTO. SH jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK, TOLINNA, jabatan sebagai Sekretaris YLPKK Balikpapan dan DAUD RICARD MANUEL, jabatan sebagai Divisi Pengaduan YLPKK Ballikpapan yang merupakan pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; melawan -1. PT. BANK MEGA Tbk,berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabang di Balikpapan yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 33-34 Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON ERIC PONTOH, SH, TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH, TUNGGUL TAMBUNAN, SH, SUCIATI EKA PERTIWI, SH, STEVEN ALBERT, SH, FERRY EDWARD M. GULTOM, SH, ERZA BESARI PUTRA, SH, IWAN KURNIAWAN, SH, HERMAWAN, SH ZULFARIDAH,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; Dkk
50 — 19
  • timbulnya nominal kerugian yangdialami oleh Penggugat, juga adalah bentuk itikad tidak baik Penggugatkarena Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya atau setidaktidaknya memberikan jaminan sejumlah uang yang nilainya sama dengannilai objek perkara untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Penggugat terkaitdengan putusan serta merta sebab selain tidak berdasar juga karenanyatuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung Repubilk
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-03-2013 — Putus : 25-05-2013 — Upload : 15-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 25 Mei 2013 — Penggugat:</br>Andi Muhammad Irwan Pattawari, S,Si, Dkk</br>Tergugat:</br>Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sinjai
155 — 79
  • Bahwa Pemilukada adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali yang merupakan saranapelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kotaberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah, sedangkan Pemilu mana di pelbagaitingkatan sejak dari Pemilu di RW, Desa juga merupakan sarana pelaksanaankedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Repubilk Indonesia berdasarkan