Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuatbahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek sengketaadalah lokasi pasar Salulemo yang telah dikuasai selama 34 tahun.Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasaioleh para tergugat/ kepentingan umum. Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972.

Panitia Pengawas Barang didalam melakukan tugasnya yaitu menghitungjumlah bibit buah buahan tersebut adalah pada saat pengeluaran/pembongkaranbibit buah buahan tersebut dari klotok/kapal ketempat penumpukan,yaitu bahwabibit buah buahan tersebut diangkat dari kapal/klotok denan memakai baskombesar yang isinya satu kali mengangkat adalah 5 (lima) batang,lalu terdakwabeserta ketua panitia pengawas barang menghitung berapa kali ember tersebutdiangkat dari atas kapal ketempat penumpukan lalu tinggal mengalikan

Mengalikan selisih volume masingmasing item pekerjaan dengan harga satuan masingmasing item pekerjaan tersebut.Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara serta fakta yangdiperoleh, pembayaran Pakerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung Pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telah merugikan keuangannegara sebesar Rp. 61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Perbuatan terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG sebagaimana diaturdan

BKP, JKP, ataumengekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,wajidb memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yangterutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai Jjalurproduksi dan distribusi;Bahwa Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP Berwujud,ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ;jumlah kekurangan atau kelebihan pajak ;tanggal penyetoran ; dannnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajakcara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untukPPN dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :a.Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) UU PPN, bahwa PPN yang terhutangdihitung dengan cara mengalikan tarif Pasal 7 UU PPN denganDasar Pengenaan PajakBerdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN, bahwa Pajak Masukandalam suatu Masa Pajak dikreditkan

Hal ini diatur di pasal 7 ayat(1) dan pasal 8A UU PPN ;Bahwa adapun pasal 8A UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.Berdasarkan pasal 7 UU PPN, Tarif PajakPertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) ;Bahwa tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan.Berdasarkan pasal 9 ayat (8)UU PPN dan

tetap yang tahancuaca bagi semua lobang, pada bagian yang dapat dipengaruhi olehcuaca, dan dimana dibawahnya semua lobang yang terdapat pada sisisisi kapal dilengkapi dengan alatalat penutup tetap yang kedap air.Pada kapalkapal yang mempunyai geladak teratas yang terputus, garisterendah dari geladak terbuka dan perpanjangan daripadanya yangsejajar dengan bagian atas geladak tersebut dianggap sebagai geladakatas.b) KM 6 tahun 2005 aturan 2 berbunyi volume ruangan dibawah geladak(V1) diperoleh dengan mengalikan

Prosedur perhitungan kerugian dalampembangunan kawasan industri adalah sebagai berikut :e Menentukan luas kawasan sebelum pembebasan OPT.e Mengestimasi biaya satuan pembangunan kawasan.e Menentukan luas kawasan setelah pembebasan OPT.e Mengestimasi biaya satuan pembangunan kawasan setelahpembebasan OPT dengan mengalikan perbandingan luaskawasan sebelum dan setelah OPT terhadap biaya satuanpembangunan.e Menghitung nilai ekonomis kawasan setelah pembebasan OPT.e Kerugian dalam pembangunan kawasan industri

dasar pelepasan atauhibah dari Tuwai Umar pada Tahun 1981 dan Pihak Tergugat atas dasaradanya hak Sertipikat Hak Pakai No.165 dan pernah dimusyawarahkan diKantor Camat Pahandut Kota Palangka Raya pada Tahun 2004, yangmenurut pengakuan Pejabat Tanah/Camat Pahandut kedua belah pihaksamasama mempunyai hak;Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yang memeganghakatas nama Tergugat ;Menyatakan benar adanya tindakan dari Tergugat II mengalikan

Volume dalam satu ruas sungai dihitungdengan mengalikan luas galian ratarata pada ke duapenampang melintang di hilir dan udik dengan jarak antarake dua penampang melintang tersebut. Rumusnya adalah Vi=% (Ai +A;) Xx L;Pada alinea 4, 6, dan 7 halaman 118 putusan,menerangkan:Bahwa dari dokumen dan hasil drawing khususdipengerukan karena pengerukan tidak diberi tandatanda,pengukuran perpenambang sesuai dengan waktu desain,Hal. 89 dari 117 hal.

PPN yang terutangHalaman 73 dari 100 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utrdihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar PengenaanPajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).eDasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan atauberdasarkanPeraturan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagaidasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 danPasal 8A ayat (2) UU PPN).eHarga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya

Antaboga kepada Robert Tantular adalah PT.Antaboga melalui pengurusnya, sehingga dalam hal ini pengurus PT.Antaboga dijadikan tersangka karena telah mengalikan dana kepada RobertTantular ; Bawha dana dari PT. Antaboga ditransfer ke berbagai pihakdiantaranya Robert Tantular dan beberapa anak perusahaan, dari berkasyang ada tentu dapat dicermati disitu, bahwa dari dana yang terkumpul darinasabah yang membeli reksadana pada PT.

KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu :volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).= Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu padaukuran kapal yang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metodedalam melakukan pengukuran kapal :a. Metode dalam negeri dimana digunakan dalam mengukur kapalkapaldengan panjang kurang dari 24 meter (panjang menurut pasal 2 ayat 8TMS 69).b.

KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu :volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).> Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu pada ukuran kapalyang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metode dalam melakukan pengukurankapal :a. Metode dalam negeri dimana digunakan dalam mengukur kapalkapal denganpanjang kurang dari 24 meter (panjang menurut pasal 2 ayat 8 TMS 69).b.

KM 6 tahun 2005 aturan 2 yaitu : Perkara No.29/Pid.Sus/TP K/2013PN.Jbi Hal 68volume ruangan dibawah geladak (V1) diperoleh dengan mengalikan panjang(p), lebar (1) dan dalam (d) serta faktor (f).> Metode yang digunakan adalah metode dalam negeri mengacu pada ukuran kapalyang kurang dari 24 meter. Ahli jelaskan ada 3 metode dalam melakukan pengukurankapal :a.

Sesuai Pasal 8A ayat (1) UU PPN : Pajak Pertambahan Nilai yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10%sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan 33 Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Eksporatau lainlain.b. Pasal 9 ayat (2) UU PPN : Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajakdikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.c.

dapatdikonpensasi dengan kekurangan pasangan batu belah pada lantai dasarkarena secara tekhnis pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar/spek yang ada;e bahwa saksi dalam melakukan audit dapat mengambil kesimpulan akibat darikekurangan itemitem pekerjaan tersebut maka terdapat kerugian keuangan Negarasejumlah Rp. 386.742.213,24 (Tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratusempat puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah dua puluh empat sen);e bahwa jumlah kerugian Negara tersebut saksi temukan dengan mengalikan

Kesalahanberikutnya saksi mengalikan panjang dalam meter dengan lebar dalamm dan ketebalan rata dalam cm tanpa mengkonversikannya lebihdahulu ke meter. Sdr. Syafruddin menyamakan satuan panjangdengan satuan volume.Bahwa metode penghitungan yang dibuat Syafruddin hasilnya bisaberubah rubah jika digunakan 110 % gembur atau 130 % gembur,atau 140 % gembur dan seterusnya. Hal ini berarti kerugian negarabisa ada bisa tidak atau tidak pasti jumlahnya.

dari 116 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ataumengekspor BKP wajid melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak, wajid memungut, menyetor, danmelaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UUPPN);Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalurproduksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untukekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

dan Pihak Tergugat atas dasaradanya hak Sertipikat Hak Pakai No.165 dan pernah dimusyawarahkandi Kantor Camat Pahandut Kota Palangka Raya pada Tahun 2004, yangHalaman 10 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIkmenurut pengakuan Pejabat Tanah/Camat Pahandut kedua belah pihaksamasama mempunyai hak;Menyatakan benar pada Tahun 2013 adanya tindakan Tergugat Ilmenerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 2013 yangmemegang hak atas nama Tergugat ;Menyatakan benar adanya tindakan dari Tergugat II mengalikan

pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, ataumengekspor BKP, BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP), wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yangterutang (Pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN); PPN dipungut secarabertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi; Tarif PPNadalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UndangUndang PPN); PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

., untuk menghitung dengan mengalikan angkaRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dikalikan 7% per tahun selama 4 tahunsehingga didapat hasil Rp 13.140.000, (tiga belas juta seratus empat puluhribu rupiah)Halaman 69 dari 367 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa pada saat hadir dalam rapat sosialisasi saksi tidak tahu karena kapasitassaksi adalah undangan berhubung saksi belum menerima SK sebagai anggotaTim Penilai Hrga dan undangannyapun dituukan kepada saksi selaku KabagKeuangan bukan

sebagai Tim Penilai Harga;Bahwa dalam rapat tersebut saksi diperintah oleh Terdakwa KETUTJANAPRIA untuk menghitung nilai harga tanah berdasarkan hargapembebasan tanah di by pas Ida Bagus Mantra tahun 2003 sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ditambah inflasi 7% pertahun dikalikan 4Bahwa saksi kemudian menghitung Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kali28 9% namun perhitungan tersebut dikoreksi oleh Terdakwa KETUTJANAPRIA supaya mengalikan pertahun selama 4 tahun sehingga akhirnyadiperoleh