Ditemukan 624 data
Terbanding/Penggugat : NURANI SYAMSUDIN
Terbanding/Tergugat I : Drs. Eli Suhaeli
Terbanding/Tergugat II : SUMPENO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : YUDHA PERMANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA DESA KARYASARI KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT
Turut Terbanding/Turut Tergugat IV : CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA PPATS
63 — 33
Syamsudin telah terblokir sejak tahun 2011,dan pada bulan Mei 2016 Penggugat melakukan pembayaranterhadap SPPT dan/atau PBB objek tanah tersebut sehinggapembekuan/blokir tarhadap tanah a quo telah dibuka kembali,faktanya SPPT dan/atau PBB tanah a guo tidak pernah di blokir danlebih jauhnya lagi sejak tahun 2014 SPPT dan/atau PBB tersebutsudah atas nama Syaiful Anwar sehingga Turut Tergugat II merasabingung dengan dalil Penggugat yang mengaku telah melakukanpembayaran terhadap SPPT dan/atau PBB tanah
PT. INDOSAT, Tbk
Tergugat:
AGUNG PONANG PAMUNGKAS
147 — 31
Nomor 121/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby71ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011 yangmenegaskan bahwa perusahaan hanya bisa melakukan pemutusanhubungan kerja karena alasan efisiensi apabila perusahaan tutup permanen;Menimbang, bahwa dari perbedaan dalil tersebut di atas, maka yangperlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah reorganisasi tersebutjuga mengakibatkan tarhadap fungsi dan jabatan tempat kerja Tergugatdihapuskan
diajukan Tergugat tersebut hanya merupakan transaksi email saja danbukan merupakan bukti yang dapat membuktikan apabila fungsi dan jabatanTergugat sebagai Sr Officer Core & Backbone, Office of Chief Sales &Distribution di Madiun tersebut tidak akan dihapuskan, oleh karenanya dalilTergugat tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap reorganisasi yangdilakukan oleh Penggugat tersebut juga mengakibatkan tarhadap
147 — 51
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPJK melakukan pemeriksaan tapi saya tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagai penahan sementara tarhadap
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPJK melakukan pemeriksaan tapi saya tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagi penahan sementara tarhadap
truk untuk membuang sendimen dan tempatpembuangan ada beberapa tempat di kota Sawahlunto;Bahwa Pernah dilakukan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak rekanan;Bahwa saksi mengetahui LPUK melakukan pemeriksaan tapi saksi tidak tahuhasilnya;Bahwa saksi mengetahui adanya desakan dari masyarakat untuk pembuangansendimen;Bahwa saksi kenal dengan Hardiman karena rumahnya dekat dengan lokasikegiatan;Bahwa Pekerjaan pemasangan batu kosong ada dikerjakan oleh rekanan yangberfungsi sebagi penahan sementara tarhadap
233 — 309
hukum.Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.Menolak ganti kerugian/kompensasi yang diajukan oleh PENGGUGAT.Menolak tuntutan Penggugat untuk membongkar 3 tiang listrik.Menolak sita jaminan yang diaju&kan PENGGUGAT.Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT.Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, maka mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa tarhadap
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
48 — 13
Bahwa tidak benar tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan turuttergugat melakukan perbuatan wanprestasi tarhadap penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana yang termuat dalamperjanjian nomor 6 tanggal 12 Januari 2016, karena tergugatkonvensi/penggugat rekonvensi, telah memenuhi semua prestasidalam perjanjian tersebut dan tidak ada yang tidak di penuhi ataukeliru di penuhi dan atau terlambat di penuhi.3.
30 — 17
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuanPasal 132 ayat (1) HIR Tergugat/Termohon (sekarang Penggugat Rekonvensi)dengan ini mengajukan Gugatan Balik tarhadap Defendi,S.Pdi bin mahyusaryang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
66 — 68
Tergugat menolak tuntutan provisi agar tidak melakukan lelangeksekusi Hak Tanggungan sampai putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap tarhadap SHM No. 567/Dadimulya.12. Tergugat menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000, (Lima ratus ribu Rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isiputusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap untuk dilaksanakan.13.
134 — 34
yang diberi tanda bukti P1 sampaidengan bukti P10 dan 1 (satu) orang saksi, demikian juga Para Tergugat untukmembuktikan dalildalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T1 sampai dengan bukti T6 dan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebin dahulu Petitum Keempat gugatan Para Penggugat yang memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yangHalaman 51 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.Bgrsah tarhadap
MARJONIS
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI
796 — 2077
Undang undang No.9 Tahun 2004, antara lain: Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;Bahwa semua rangkaian sejak proses Pemeriksaan awal, Sidang pemeriksaan Kode Etik Polri, sidang Komisi Banding Etik Polri, PenerbitanKeputusan sebagaimana telah diuraikan di atas Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tarhadap Diri Penggugat, karenatelah menghilangkan
1.MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
1.AHMAD ROZI
2.SAHDI
23 — 22
Bertais Selatan,Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;Bahwa Saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saatkejadian penangkapan tarhadap Terdakwa I. AHMAD ROZI saya sedangduduk bersama Terdakwa I. AHMAD ROZI. Saat itu saya berkunjungkerumah Terdakwa .
126 — 44
., M.H.berdasarkan laporan Madiator tertanggal 21 Mei 2019 mediasi telahdilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian ataukesepakatan;Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinyadipertahankan Penggugat;Bahwa, tarhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikanjawaban sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.
90 — 32
Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tarhadap orang;Menimbang, bahwa S. R.
85 — 54
Atas dasar hal tersebutdi atas maka penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan tarhadap diriTerdakwa.Menimbang.....Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan SaptaMarga.
Terbanding/Penggugat : AGUS PURWANTO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
97 — 58
Oleh sebab itu tidak terbantahkanTerbanding melakukan kekerasan adalah dibantah keras dan tidak benar aquo sepanjang penguasaan tarhadap tanah a quo Pembanding tidakbenar melakukan kegiatan berdasarkan asas perlekatan (natrekking) dilokasi tanah milik Terbanding.Bahwa memperhatikan Bukti T 1 dan T 2 berasal dari tanah milikM.
98 — 44
Bahwa ternyata Para Penggugat tidak menerima Berita AcaraVerifikasi dan Rekapitulasi tarhadap jumlah dukungan PasanganCalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika di tingkat Distrik oleh PPD dan PPS, dengan demikian tergugattelah melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan PPS danPPD menyampaikan salinan Berita Acara Verifikasi kepadapasangan calon;.
68 — 44
Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Islam Faisal, Unit DonorDarah beserta kuitansi pembayaran permintaan darah untuk melakukantransfusi tarhadap Moh. Arifin tertanggal 4 Desember 2016 beserta fotoluka Moh. Arifin, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, laluoleh Hakim Ketua diberi kode TR1;2. Fotokopi Surat Keterangan rumah sakit Islam Faisal, Unit Donor Darahbeserta kuitansi pembayaran permintaan darah untuk melakukan transfusitarhadap Moh.
154 — 26
mempengaruhi status atas tanah, olehkarenanya harus ditolak atau dikesampingkan;Halaman 57 dari 66 halaman, Pts.No.25/Pdt/2015/PT.BDG.8.9.Bahwa dalil Pembanding II Tergugat IV butir 8 harus ditolak karenaJudex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yangjelas menanggapi dalil Pembanding I semula Tergugat IV.Bahwa dali Pembanding II semula Tergugat IV mengengenaiSertifikat Asal Terbit pada tahun 1975, harus ditolak karena :Terbanding semula Penggugat dapat mengajukan gugatankapanpun tarhadap
180 — 94
secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata.Sebaliknya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah Debitur telahcidera janji/wanprestasi dan Tergugat melakukan upayapenyelesaian kredit berupa lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan hukum yang telah disepakati dan berlakumengikat bagi Debitur, Tergugat dan Penggugat, yaituPerjanjian Kredit dan APHT.Tergugat menolak tuntutan provisi agar tidak melakukan lelangeksekusi Hak Tanggungan sampai putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap tarhadap
BENNY SIM
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
608 — 194
Oleh karena itu, Praperadilanmenjadi satu mekanisme kontrol tarhadap kemungkinan tindakan sewenang wenang dan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakantersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hakasasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikandan penuntutan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasansecara horizontal terhadap hak hak tersangka dalam dalam pemeriksaanpendahuluan (vide penjelasan pasal 80 kuhap).
70 — 74
Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon jika perceraian tidak dapat dihindarisebagainana termuat dalam jawaban lerdahulu (maskan, kiswah, iddahdan nutah) dan dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkandimuka persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon totap padajawaban terdahutu dan sangatlah menolak Replik TergugatRekanvenai/Pemohon Konvensi pada Dalil point 7 dolam Rekonvensiyang mengetakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dianggapNusyuz tarhadap