Ditemukan 742 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan mensen menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
65 — 26
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-03-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2023 — Penuntut Umum:
PURNING DAHONO PUTRO., S.H.
Terdakwa:
SUYATNO,S.P
88 — 55
  • Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor: 521/2940/402.109/2019 tanggal 2 September 2019;
    1. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008, tanggal 18 Februari 2008;
    1. 1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikonstruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
119 — 100
  • terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 78/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HENDRAJAYA
Terdakwa:
Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN
30 — 29
  • kepadaTerdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksimenyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uangtersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enamribu);Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepadaTerdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan jutarupiah); Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurusCPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi.Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat:
RAIS AGUS, SE
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
258 — 391
  • Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm
Tanggal 11 Agustus 2014 — ABDUL HADI, S.Ag
118 — 26
  • Surat petunjuk teknis dari Menpan RI.5. Tenaga honorer yang ditempatkan pada Kemenag RI (BiroKepeg), Depag Kanwil, atau Memenag Kab/Kota.Bahwa saksi tidak tahu ada biaya yang harus dikeluarkan olehpara Honorer untuk pengurusan pengangkatan menjadi CPNSpada Kantor Kemenag Kab. HST dan Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 93
  • Pasal 60 Ayat 5, perguruan tinggi wajibmemiliki statuta, yang kelompok ketiga dari surat itu adalah mengenaisenat, senat universitas dan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja),namun ahli kira yang mulia sudah ada yang menjelaskan kalau PTNsebelum statuta itu ditetapkan oleh pak Menteri, Ssusunan organisasi dantata kerja itu harus dikirim ke Menpan dan RB, untuk apa, untuk ditelititentang efisiensi karena akibatakibat dari gemuknya struktur organisasitersebut itu adalah tunjangan struktural yang
    akan membebani negara,karena itu harus disetujui oleh Menpan terlebih dahulu, kalau sudahdisetujui terbit Permenristekdikti tentang SOTK, Permenristekdikti tentangSOTK ini menjadi acuan dan dasar bagi penyusunan statuta PTN, dengandemikian secara mutatis mutandis. tentang senat itu tentang tata kelolatentang SOTK itu tentang tata kelola yang mendasari statuta tidak bisadibenturkan dengan Pasal 34 B dan 36, harus dengan Pasal 34 A, jadikalau dibenturkan dengan Pasal 34 A tidak ada yang membatasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 11-01-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLG
Tanggal 11 Januari 2015 — TARMIZI Alias DUL Bin H. ATENAN
182 — 59
  • Musi RawasUtara ada melaksanakan penerimaan CPNS, bahwa adanya pelaksanaanpenerimaan CPNS tersebut berdasarkan SK dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor nyasaksi tidak ingat;Bahwa benar terdakwa bukan sebagai panitia seleksi CPNS Kab.MurataraTA.2014 dan terdakwa tidak memiliki peran dalam seleksi CPNSKab.Muratara;Bahwa benar terkait penerimaan CPNS Kab.Muratara TA 2014 saksi pernahdimintai tolong oleh Ahmad Yani untuk meluluskan Andi Irawan danHartatik
    ANTON ya diajukan saja, suratnya ditujukankepada Menpan .Bahwa benar untuk pembicaraan selanjutnya, saksi tidakmengetahui karena saksi dihubungi oleh saudara saksi yangkebetulan sedang di Jakarta. Pertemuan di TEE BOX tersebuthanya berkisar kurang lebih satu jam.Bahwa benar sdr. ANTON menyuruh saksi dan sdr ARIF untukmenginap di apartemen sdr. ANTON yang ada di Darmawangsa.Selanjutnya saksi dan ARIF menuju ke apartemen diantar olehsupir sdr. ANTON dengan menggunakan mobil harrier,sementara sdr.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ZULKIFLI NURDIN SH.S.IP.,MH
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
251 — 127
  • Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB danKepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akanmemberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang yang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 21/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
167 — 95
  • YUSROJI :Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di Kantor BadanKepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Tamiangyang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan PemberdayaanPegawai sejak Tanggal 30 Desember 2017;Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan terkait dengan tindakpidana dalam jabatan;Bahwa saksi menerangkan terhadap PTDH PNS yang melakukan kejahatandalam Jabatan ini, Bupati Aceh Tamiang sudah melakukan beberapa koordinasidengan BKN, Mendagri, BKN regional, Menpan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 April 2019 — FADHOL WAHAB, dkk >< PT POS INDONESIA (PERSERO) dan MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
195 — 83
  • Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
60 — 20
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Drs. Harapan Nasution
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKPsecara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan Independensi APIPyaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 108/Pid.B/LH/2021/PN Mam
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Muhayyang alias Bullung bin Abd.Gani
165 — 77
  • ., M.H yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PerundangUndangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHKRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No.41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAMRI dan Kepala BKN No. M.390KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P.18 Tahun 2015 adalah:a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundangundangan danInstrumen Hukum lainnya;b.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
110 — 64
  • TASPEN pun hanya akan memproses apabilasudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yangbersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentianPenggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusantersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi pada saat putusantersebut inkracht belum ada Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
263 — 90
  • Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
923 — 726
  • ;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — PAMBUDI BUWONO bin A.S. MUSTAMAN
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
45 — 24
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.