Ditemukan 742 data
65 — 26
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
PURNING DAHONO PUTRO., S.H.
Terdakwa:
SUYATNO,S.P
88 — 55
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor: 521/2940/402.109/2019 tanggal 2 September 2019;
- 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008, tanggal 18 Februari 2008;
- 1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008
dikonstruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN
terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan
kepadaTerdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksimenyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uangtersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enamribu);Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepadaTerdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan jutarupiah); Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurusCPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi.Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang
Surat petunjuk teknis dari Menpan RI.5. Tenaga honorer yang ditempatkan pada Kemenag RI (BiroKepeg), Depag Kanwil, atau Memenag Kab/Kota.Bahwa saksi tidak tahu ada biaya yang harus dikeluarkan olehpara Honorer untuk pengurusan pengangkatan menjadi CPNSpada Kantor Kemenag Kab. HST dan Kab.
Pasal 60 Ayat 5, perguruan tinggi wajibmemiliki statuta, yang kelompok ketiga dari surat itu adalah mengenaisenat, senat universitas dan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja),namun ahli kira yang mulia sudah ada yang menjelaskan kalau PTNsebelum statuta itu ditetapkan oleh pak Menteri, Ssusunan organisasi dantata kerja itu harus dikirim ke Menpan dan RB, untuk apa, untuk ditelititentang efisiensi karena akibatakibat dari gemuknya struktur organisasitersebut itu adalah tunjangan struktural yang
akan membebani negara,karena itu harus disetujui oleh Menpan terlebih dahulu, kalau sudahdisetujui terbit Permenristekdikti tentang SOTK, Permenristekdikti tentangSOTK ini menjadi acuan dan dasar bagi penyusunan statuta PTN, dengandemikian secara mutatis mutandis. tentang senat itu tentang tata kelolatentang SOTK itu tentang tata kelola yang mendasari statuta tidak bisadibenturkan dengan Pasal 34 B dan 36, harus dengan Pasal 34 A, jadikalau dibenturkan dengan Pasal 34 A tidak ada yang membatasi
Musi RawasUtara ada melaksanakan penerimaan CPNS, bahwa adanya pelaksanaanpenerimaan CPNS tersebut berdasarkan SK dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor nyasaksi tidak ingat;Bahwa benar terdakwa bukan sebagai panitia seleksi CPNS Kab.MurataraTA.2014 dan terdakwa tidak memiliki peran dalam seleksi CPNSKab.Muratara;Bahwa benar terkait penerimaan CPNS Kab.Muratara TA 2014 saksi pernahdimintai tolong oleh Ahmad Yani untuk meluluskan Andi Irawan danHartatik
ANTON ya diajukan saja, suratnya ditujukankepada Menpan .Bahwa benar untuk pembicaraan selanjutnya, saksi tidakmengetahui karena saksi dihubungi oleh saudara saksi yangkebetulan sedang di Jakarta. Pertemuan di TEE BOX tersebuthanya berkisar kurang lebih satu jam.Bahwa benar sdr. ANTON menyuruh saksi dan sdr ARIF untukmenginap di apartemen sdr. ANTON yang ada di Darmawangsa.Selanjutnya saksi dan ARIF menuju ke apartemen diantar olehsupir sdr. ANTON dengan menggunakan mobil harrier,sementara sdr.
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB danKepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akanmemberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang yang
YUSROJI :Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di Kantor BadanKepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Tamiangyang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan PemberdayaanPegawai sejak Tanggal 30 Desember 2017;Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan terkait dengan tindakpidana dalam jabatan;Bahwa saksi menerangkan terhadap PTDH PNS yang melakukan kejahatandalam Jabatan ini, Bupati Aceh Tamiang sudah melakukan beberapa koordinasidengan BKN, Mendagri, BKN regional, Menpan
Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKPsecara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan Independensi APIPyaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.
., M.H yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PerundangUndangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHKRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No.41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAMRI dan Kepala BKN No. M.390KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P.18 Tahun 2015 adalah:a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundangundangan danInstrumen Hukum lainnya;b.
TASPEN pun hanya akan memproses apabilasudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yangbersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentianPenggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusantersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi pada saat putusantersebut inkracht belum ada Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara.
Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan
;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.
BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
34 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
119 — 100
ANDI HENDRAJAYA
Terdakwa:
Drs. BUDI ARIF SETIAWAN S. Bin Drs. H. ALIMUDDIN
30 — 29
RAIS AGUS, SE
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
258 — 391
118 — 26
161 — 93
182 — 59
ZULKIFLI NURDIN SH.S.IP.,MH
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
251 — 127
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
167 — 95
195 — 83
60 — 20
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Muhayyang alias Bullung bin Abd.Gani
165 — 77
ELIGIUS SUNDU
Tergugat:
BUPATI ENDE
110 — 64
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
263 — 90
923 — 726
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24