Akta Jaminan Fidusia dan Sertifakar Fidusia;Bahwa jelas Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitubertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia;1.1Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidakterdaftarkan secara FIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan suratkuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yangdibeli terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum;6. Menyatakan penggunaan bunga berjalan sejumlahRp.11.331.913,00 yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sahdan bertentangan dengan hukum;Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bgr7.

, dan selanjutnya secara bersamasama akan disebut sebagai PARA PEMILIK TANAH DAN BANGUNANdan/atau sebagai PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo.Bahwa PARA PENGGUGAT telah membeli dan telah membayar secara LUNASatas seluruh Tanah dan Bangunan dari TERGUGAT Il, yang diwakili olehTERGUGAT I, sebagaimana ternyata dari seluruh AktaAkta Jual Beli PPAT danAkta Pengikatan Jual Beli secara Notaris sebagaimana yang telah diuraikandalam angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut di atas.Bahwa Akta Jual Beli PPAT/Notaril

Indoport Utama.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor CabangSurabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukanpenandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIABAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syaratHalaman 23 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT Kpgsyarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian

Mulya Badja KaryaBersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015Krd/X/2018 tanggal19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukanpenandatangan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya,DIDAKUS LEBA bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selakudebitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMKRC) yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH. dengan nomor Akta : 90tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit

Bank NTT KantorCabang Surabaya;Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekeningpinjaman;Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kreditSyaratsyarat Pencairan kredit :Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakanke nama calon debitur;SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041wajib dibaliknamakan ke nama debitur.Halaman 43 dari 258, Putusan

Indoport Utama.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor CabangSurabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukanpenandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIABAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syaratsyarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kreditsebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit

Bank NTT KantorCabang Surabaya;Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekeningpinjaman;Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kreditSyaratsyarat pencairan kredit :Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakanke nama calon debitur;SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041wajib dibaliknamakan ke nama debitur.Halaman 110 dari 258, Putusan

maka dengan demikian belum dapatditentukan hak dan bagian Penggugat dan Tergugat ; 10 Bahwa Terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugatmerupakan bentuk Ttikad Tidak Baik dariPenggugat hanya menuntut hak tanpa memperhatikankewajiban Penggugat dengan Pihak ketiga, Penggugat denganjelas dan nyata mencoba mengalihkan dan melemparkantanggung jawabnya kepada Tergugat seluruhnya;11 Bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkantindakan Penggugat yang mempungkiri apa yang telahPenggugat buat didepan notaril

sebagaimana yangdimaksudkan pada point 3 di atas, namun oleh karena Tergugat 1 selakupihak yang Menyewa merupakan Warga Negara asing dan belum memilikiperusahaan berbadan hukum, maka guna mempermudah segalaadministrasi, perijinan dan hal lain yang dibutuhkan terkait kelancaranproses ini, sehingga di ikutkanlah Tergugat 2 merupakan teman dekatHalaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2021/PN MtrTergugat 1 memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk masuk sebagai PihakPenyewa dalam Perjanjian Notaril

Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit, PENGGUGAT jugamenyerahkan Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, S.H.,kepada Tergugat.3.6.

Membuat dan menandatangani akta transaksi jual bellisahambaik di bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Menghadiri RUPS, memberikan keterangan, mengajukan danmenandatangani suratsurat kegiatanoprasional perusahaan,menandatangani aktaakta, melakukan dan menerima pembayaran;Menerima pembayaran harga saham dari pembeli Kuasa ini diberikandengan memperjanjikan jasa penerima kuasa;Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa,dan Pemheri Kuasa tidak diperbolehkan mengkuasakan lagi

Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PT BulunganSurya Mas Pratama;Untuk itu Penerima Kuasa dikuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasi terhadap pihakketiga yang berminat membeli saham PT Bulungan Surya MasPratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli sahambaik dibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Halaman 63 dari 348 hal.Put.

Amiruddin Parlan HarahapPenggugat dan Penggugat II tidak pernah melaksanakan isi suratkuasa tanggal 18 Juli 2007 (vide P15 dan P17) karena TernyataPenggugat dan Penggugat II tidak pernah menandatangani AktaPeralinan Saham baik peralihan saham kepada diri sendiri atauterhadap pihak ketiga seperti isi surat Kuasa tanggal 18 Juli2007(vide P15 dan P17) yang dikutip sebagai berikut:Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).Surat Kuasa tersebut

Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PTBulungan Surya Mas Pratama;Untuk itu Penerima kuasa di kuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasiterhadap pihak ketiga yang berminat membeli sahamPT Bulungan Surya Mas Pratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jualbeli saham baik dibawah tangan maupun notaril (AktaNotaris); Menghadiri RUPS, memberikan keterangan,mengajukan dan menandatangani suratsuratkegiatan oprasional perusahaan, menandatanganiaktaakta, melakukan dan menerima

Nomor 3295 K/Pdt/2016Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdi bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).c.

PenggugatRekonvensi sebagai pemegang saham mayoritas;Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas(pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA, sesuaiPasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT (UndangUndangPerseroan Terbatas) terhadap pembagian saham yang merupakan bagian dari HartaBersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (sejumlah 5400 saham) harusdilakukan Pemindahan Hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yangditandatangani baik secara Notaril

Perlu Penggugat ketahui tidak semua perjanjian harus dilbuat dihadapanNotaris, hanya bentukbentuk perjanjian tertentu saja yang diwajibkan olehUndangundang agar dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Notaril sepertidalam hal ini adalah Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dibuat sebagai dasarPendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftararan Fidusia pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 5 UndangUndang No.42

dan agunan atas namadebitur Kisyono in casu Tergugat II dengan lampiran :1 Surat Nomor. 168/OL/BMI/CSOG/VII/2013 Perihal PersersetujuanPerinsip Pembiayaan Fasilitas KPR Muamalat IB Pembelian rumah Baruberdasarkan Surat Permohonan bapak Kisyono incasu Tergugat II tanggal 1Juli 2013 untuk memperoleh pembiayaan Fasilitas KPR.2 Fotocopy Jaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.335 Remu Utaraatas nama Fredy SundaBerdasarkan Surat Bank Muamalat tersebut Tergugat III wajib melakukan :1 Membuat Akta Notaril

tidak memuat irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.d) Syarat Hipotik (Akta Hipotik).Hipotik (akta hipotik) penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung.Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut.Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah, sekarangSurat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau akta PemberianHak Tanggungan (APHT).Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notaril

Tergugat I sebagaikreditur adalah salah satu. pihak dalam perjanjian yang memilikikedudukan setara dengan penggugat sebagai debitur, sehingga tidak adakewenangan ataupun kewajiban dari tergugat I untuk menyerahkan atautidak menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada debitur. selain itu,tidak ada ketentuan ataupun dasar hukum yang mengatur bahwasanyadalam pembuatan akta notaril harus diserahkan salinan akta perjanjiankepada para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut baik ketentuandalam

Dan oleh karena bukti P1 dan P2adalah akta notaril yang mempunyai kekuatan suatu akta otentik yang berdiri sendiri,maka akta pengoperan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian baik secara lahir,formil maupun materiil kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P8 yang berupa gambarsituasi tanah dari Ny.

dalam pertimbangan Majelis BPSK BatuBara.Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril

RT.002, RW.003.Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adalahberdasarkan kesepakatan jual beli dengan Tergugat Tergugat Ill, yangdituangkan dalam akta Notaril yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanTergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor36 Tanggal 05 Pebruari 2018 dengan pembayaran cash/ tunai.

dalam pokok perkara dibawah ini ;Bahwa telah diakui secara tegas dalam posita ke1 (satu) gugatannya bahwaPenggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat yang diikat secarahukum dalam aktaakta perjanjian kredit dan sebagaimana terurai dalamperjanjian Kredit Nomor : 063/VI/2008, tanggal 17 Juli 2008 dengan flafondkredit sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yangjatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2009 bersama dengan itu turut puladilakukan pengikatan agunan kredit secara notaril

Foto copy Akte No.1 tanggal 02 Juni 2010 yang diperbuat Notaril Mita DamayantiNotaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mengnagkat Direktur Utama danKomisaris baru selanjutnya memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris lamadari PT.Cisadane Sawir Raya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini (Bukti6. Foto copy Gambar letak jalan SHM No.68/Desa Sei Tampang tanggal 28Nopember 1987 an.Sarifuddin tanah terperkara (Bukti PVI) ;7.

Bahwa adalah hal yang wajar dan lumrah setiap kali selesaidilaksanakannya RUPS Luar Biasa, maka para pemegang sahammemberikan Kuasa, kepada salah seorang pengurus perseroan untukmenyampaikan hasil dan atau keputusan RUPS Luar Biasa perseroankepada Notaris untuk dibuatkan Akta Notaril;b.

Nomor:O1/PAILT/1998/PN.NIAGAJKT.PST tertanggal 25 #$Mei 1999, PARAPENGGUGAT kemudian MENJUAL SELURUH SAHAM yang dimilikinya di dalamTERGUGAT Ill kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il Jual beli sahamtersebut kemudian dicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yangdibuat di hadapan Mishardi Wilamarta, Sarana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaiberikut:halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Dpk15.16.Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT :1) Akta Jual Beli Saham PT Karabha

Jual beli sahamtersebut kemudian dicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yangdibuat di hadapan Mishardi Wilamarta, Sarana Hukum, Notaris di Jakarta,sebagai berikut :Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT :1) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 3, terlanggal 1 Juni1999;2) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 13, tertanggal 8 Juni1999;3) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 17, tertanggal 11 Juni1999.Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan

Jual beli saham tersebut kemudiandicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yang dibuat dihadapan Mishardi Wilamarta, Sarna Hukum, Notaris di Jakarta,sebagai berikut:Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT :1)2)3)Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 3, tertanggal 1Juni 1999;Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 13, tertanggal 8Juni 1999;Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 17, tertanggal 11Juni 1999.Jual Beli Sanam antara PARA PENGGUGAT dengan

Jual beli sahamtersebut kemudian dicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yangdibuat di hadapan Mishardi Wilamarta, Sarana Hukum, Notaris di Jakarta,sebagai berikut :Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II:1) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 2, tertanggal 1 Juni1999;halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Dpk15.16.2) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 14, tertanggal 8 Juni1999;3) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 18,

Jual beli sahamtersebut kemudian dicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yangdibuat di hadapan Mishardi Wilamarta, Sarana Hukum, Notaris di Jakarta,sebagai berikut:Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II:halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Dpk50.1) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 2, terlanggal 1 Juni1999;2) Akta Jual Beli Sanam PT Karabha Digdaya Nomor: 14, tertanggal 8 Juni1999;3) Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 18, tertanggal