Ditemukan 583 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
260571 Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsungdikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebabapapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputipula piutang "badanbadan yang umumnya kekayaan dan modalnyasebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bankbank Negara, PTPTNegara, Perusahaanperusahaan Negara, Yayasan perbekalan danpersediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal12 ayat (1) Undangundang yang sama mewajibkan InstansiinstansiPemerintah dan Badanbadan Negara seabagaimana
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
434167
  • 2016/PN.JKT.PST.saksi AMRAN HI MUSTARY tersebut beralasan hukum atau tidak merupakankewenangan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami danmengungkapkannya lebih lanjut dalam proses perkara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa terlepas dari apakah saksi AMRAN HI MUSTARY,ANDI TAUFAN TIRO, dan saksi MUSA ZAINUDDIN, membenarkan atau tidaktentang penerimaan uang dari terdakwa tersebut, namun sesuai denganpengertian atau makna dari kata memberi atau menjanjikan sesuatu dalamunsur ini seabagaimana
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
546392
  • pada suatu kesimpulan yangkami yakini didasarkan kepada alatalat bukti yang sah, yang kami serapberdasarkan lima panca indera, baik dari keterangan saksi, ahli dan juga keteranganTerdakwa serta bukti surat dalam pembelaan ini kami lampirkan bukti surat (tertulis)yang akan mengungkapkan fakta kebenaran, bahwa Terdakwa bukan orang yangpantas atau layak dikenakan Pasal 11, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi,serta Pasal 55 ayat (1) kKesatu KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau pasalpasaltindak pidana seabagaimana