dalam pertimbangan Majelis BPSK BatuBara.Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril

RT.002, RW.003.Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adalahberdasarkan kesepakatan jual beli dengan Tergugat Tergugat Ill, yangdituangkan dalam akta Notaril yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanTergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor36 Tanggal 05 Pebruari 2018 dengan pembayaran cash/ tunai.

;Menimbang, bahwa uraian gugatan penggugat rekonpensi yangdidasarkan pada perjanjian yang dituangkan secara notaril akta, namun dituntutsebagai perobuatan melawan hukum menurut hemat majelis merupakan suatuuraian (narasi) gugatan yang tidak korelatif, sehingga dapat dikategorikansebagai gugatan yang kabur (obscure libel).

dibatalkanatas kesepakatan kedua belah pihak atau atas putusan Hakim dan tidak boleh dibatalkansecara sepihak tetapi harus melalui Pengadilan dan kalau menyangkut pembuatanAktanya apabila ada beberapa Akta yang apabila formalitas itu tidak dipatuhi atau tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya Akta itu bisa berubah menjadi Akta dibawah tangan20oleh suatu persyaratan untuk suatu Akta itu harus merupakan Akta otentik maka Akta ituakan batal demi hukum seperti misal Akta Pendirian PT harus dibuat secara notaril

maka dengan demikian belum dapatditentukan hak dan bagian Penggugat dan Tergugat ; 10 Bahwa Terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugatmerupakan bentuk Ttikad Tidak Baik dariPenggugat hanya menuntut hak tanpa memperhatikankewajiban Penggugat dengan Pihak ketiga, Penggugat denganjelas dan nyata mencoba mengalihkan dan melemparkantanggung jawabnya kepada Tergugat seluruhnya;11 Bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkantindakan Penggugat yang mempungkiri apa yang telahPenggugat buat didepan notaril

sebagaimana yangdimaksudkan pada point 3 di atas, namun oleh karena Tergugat 1 selakupihak yang Menyewa merupakan Warga Negara asing dan belum memilikiperusahaan berbadan hukum, maka guna mempermudah segalaadministrasi, perijinan dan hal lain yang dibutuhkan terkait kelancaranproses ini, sehingga di ikutkanlah Tergugat 2 merupakan teman dekatHalaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2021/PN MtrTergugat 1 memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk masuk sebagai PihakPenyewa dalam Perjanjian Notaril

dan agunan atas namadebitur Kisyono in casu Tergugat II dengan lampiran :1 Surat Nomor. 168/OL/BMI/CSOG/VII/2013 Perihal PersersetujuanPerinsip Pembiayaan Fasilitas KPR Muamalat IB Pembelian rumah Baruberdasarkan Surat Permohonan bapak Kisyono incasu Tergugat II tanggal 1Juli 2013 untuk memperoleh pembiayaan Fasilitas KPR.2 Fotocopy Jaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.335 Remu Utaraatas nama Fredy SundaBerdasarkan Surat Bank Muamalat tersebut Tergugat III wajib melakukan :1 Membuat Akta Notaril

dalam pokok perkara dibawah ini ;Bahwa telah diakui secara tegas dalam posita ke1 (satu) gugatannya bahwaPenggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat yang diikat secarahukum dalam aktaakta perjanjian kredit dan sebagaimana terurai dalamperjanjian Kredit Nomor : 063/VI/2008, tanggal 17 Juli 2008 dengan flafondkredit sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yangjatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2009 bersama dengan itu turut puladilakukan pengikatan agunan kredit secara notaril

Nomor 594 PK/Pdt/2016Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telahjelas menunjukkan suatu kecerobohan dankesalahan fatal dari Majelis Hakim dalam perkara Aquo karena dalam setiap proses pengadilan, tidakpernah sama sekali menyebutkan adanya akteNomor 13 dan 15, dan yang ada dan tidakterbantahkan sehingga merupakan akteakte yangbenar adalah Akta Notaril Perjanjian PengikatanJual Beli ("PPJB) Nomor 7, Akta Notariil KuasaMenjual Nomor 8, Akta Notaril PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 9,

Peninjauan Kembali dengan TurutTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat dalam Konpensi)mendasarkan perbuatan pengalihan hak atas tanah denganmempergunakan Akte Jual Beli Otentik (PPAT) Nomor 299 dan Nomor300/ Pesanggarahan 1994 sebagai dasar peralihan hak yang sah yangmenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 5tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10tahun 1961 pasal 19 yang mengatur bahwa Akta Notaril

Surat kuasa yang dibuat secara notaril dari pemenangtender kepada PI Likotama Harum untuk melakukansegala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yangdikerjakan.

LKOTAMA HARUMsesuai Perjanjian Kerjasama notaril (PKS) adalahHalaman 387 dari 493 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt. Pst.perusahaan yang mengerjakan proyek yang dimenangkanperusahaan bendera tersebut.b.

danperjanjian kerjasama notaril antara pemenang proyek dan PT.

LikotamaHarum dengan pemenang proyek telah melakukan perjanjiankerjasama dan adanya surat kuasa notaril. Bahwa yang menjadi agunan Fixed Aset dalam Pemberian FasilitasKredit Modal Kerja (KMK SPK) oleh Bank DKI Jakarta kepada PTLikotama Harum pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :a.

Bukti pendukung hanyaberupa Perjanjian Kerjasama notaril dan surat kuasa notaril yang telahdiserahkan dan 2 akta jualbeli saham (PT.

Sertipikat Hak Tanggungan tersebutmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 302/Padt/2018/PT MDNPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atastanah;19.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 258 Rbg, grossegrosse dari akteakte hypotik dan dari suratsurat hutang notaril yang berkepala katakataDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,mempunyai kekuatan hukum sama dengan

Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh dalildalilPenggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidakmerugikan Tergugat dan apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggapterulang pada bagian pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yuridis;Bahwa mencermati Gugatan Penggugat pada poin telah menguraikan yangmenyangkut penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan oleh Penggugat selakuPembeli dengan Tergugat II dan juga Penggugat menerangkan selaku PemegangKuasa Notaril

., tidak dapat batal dan berakhir melalui putusan pengadilan dengandemikian dengan adanya permohonan eksekusi berdasarkan RELASSPANGGILAN AANMANING/ TEGURAN nomor 22/EKS/2019/PN.Jkt.Utroleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka wanprestasi telah terbuktisecara sempurmna ;Bahwa, dengan demikian telah terjadi pembuktian secara sempurnaakan pembatalan berasal dari TERGUGAT terhadap Perjanjian SewaMenyewa dibuat secara notaril ;(3) Pembatalan akta Notaris dapat dilakukan atas kesepakatan dan bukanmelalui

Ery Sartono, SP dan Ny.Nasiatul Badiah dan Tergugat mengadakan Addendum PerjanjianRestrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja PinjamanRekening Koran secara notaril dibuat dihadapan dan oleh Notaris RikaBudi Antawati, SH, Mkn, Notaris di Semarang dengan Akta AddendumPerjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 50 tanggal 29 Juni 2016 dengannominal Kredit sebesar Rp1.009.424.987,00 (satu miliar sembilan jutaempat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuhrupiah).11.

Pasal 46 ayat :(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada oranglain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalambentuk notaril dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagidaerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dandiketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat denganitu dan Camat .(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi,seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.Bahwa

Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas gantirugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yangtelahdisepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.(5) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3(tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.Pasal 46 ayat :(4) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada oranglain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalambentuk notaril

pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan suratkuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atauyang setingkat dengan itu dan Camat.Ayat (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimanadimaksud pada Ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari I(satu) orang pemilik .Bahwa seharusnya untuk menentukan harga tanah melalui musyawarah antara pemiliktanah dengan Panitia Pengadaan Tanah, boleh dikuasakan dengan surat kuasa dalambentuk Notaril

atau Surat Kuasa dibawah tangan yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat, bukan surat kuasa dibawahtangan seperti yang menjadi dasar Terdakwa berbuat untuk mewakili pemilik Tanah,oleh karena surat kuasa yang diberikan pemilik tanah kepada Terdakwa bukan suratkuasa dalam bentuk Notaril dan surat kuasa dibawah tangan yang tidak diketahui olehKepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat oleh karenanya makaTerdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

keluarganya.Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Bbs9.10.11.Bahwa posita Gugatan PENGGUGAT angka (6) sah sah saja akan tetapidasar hukumnya tidak pernah sebelumnya diperjanjikan baik secara lisanmaupun secara tertulisBahwa posita Gugatan PENGGUGAT angka (7) adalah tidak ada dasarhukumnya dan tidak memenuhi kualifikasi hukum terhadap sertifikattersebut untuk dikabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag)karena objek sertifikat tersebut bukanlah jaminan yang legalitas formalnyasecara akta notaril

Kis10.11.undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi nyaadalah (Pasal 62) Undangundang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril dan didaftarkan padakantor jaminan fidusia dan di Asuransikan serta diatur dalam UndangundangNomor 42 Tahun 1999 tantang Jaminan Fidusia .

Sehubungan dengan rencana pembelian atas obyek sertipikat HakMilik Nomor 313/Limba UI oleh TERGUGAT 26, maka terdapatbeberapa akta notaril yang dibuat, antara lain : Akta PERNYATAAN Nomor 45 dan akta SURAT KUASA MENJUALNomor 46, keduanya tanggal 20 Desember 2017, dibuat olehTERGUGAT 24, yang ditandatangani oleh SRI HASTUTI SAKIMAN,ANI SAKIMAN, SRI HENDRAWATY SAKIMAN, FREDY DIEN,THAIB MOPANGGA, TAUFIK, DIEN DEFITA KARINA, MARWIYAHRAHIM, MIRNA SULISTIANINGSIH DIEN, SYAHRUL JUSUF DIEN,TOMY LAMATO, FAUZI

Singkatnya melakukan dan mengerjakan segalatindakan apapun juga yang diperlukan berhubung dengan maksuduntuk menjual obyek, tidak ada tindakan yang dikecualikan dan jikauntuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus danterperinci, maka kuasa itu dianggap telah tercantum dalam Surat KuasaMenjual.Dengan demikian pembuatan akta akta notaril tersebut di atas sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dibuat secaraSAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.Kemudian dalam proses negoisasi antara

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalamhal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli denganangsuran bertentangan dengan hukum;6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debtcollector yangmenelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalahperbuatan melawan hukum;7.

Namunpada kenyataannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimenolak untuk hadir dalam pembuatan akta notaril dan tidak memberikanpersetujuan dalam proses balik nama sertipikat dimaksud, sehingga dengandemikian perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensitersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehinggamembawa kerugian bagi ahli waris Saudara M.