Farm, Apt, minuman beralkoholjenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsi karena memiliki kadar etanol lebih dari55% serta metanol bukan merupakah bahan yang aman untuk dikonsumsi (termasukbahan berbahaya), dan untuk mencampur minuman beralkohol harus memnuhiketentuan tehnis bahan baku, proses pembuatan dan peralatan sesuai PeraturanMenteri Perindustrian RI.Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti : 4 jerigen isi @ 30 literminuman jenis ciu, 1 botol Aqua ukuran 1.500 liter yang berisi setengahcampuran

Lab0580/KKF/2014, tanggal 5 Pebruari 2014, terhadap barang bukti mengandung Etanoldengan kadar 73.73 % d dan 56.66 % dan Metanol kadar 0,002 ;e Bahwa minuman beralkohol jenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsi karenamemiliki kadar etanol lebih dari 55% serta metanol bukan merupakah bahan yangaman untuk dikonsumsi (termasuk bahan berbahaya), dan untuk mencampurminuman beralkohol harus memenuhi ketentuan tehnis bahan baku, prosespembuatan dan peralatan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI.e Bahwa

Farm, Apt, minuman beralkohol jenis ciu tersebut tidak boleh dikonsumsikarena memiliki kadar etanol lebih dari 55% serta metanol bukan merupakah bahan yangaman untuk dikonsumsi (termasuk bahan berbahaya), dan untuk mencampur minumanberalkohol harus memenuhi ketentuan tehnis bahan baku, proses pembuatan dan peralatansesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI ;Menimbang, bahwa Undang Undang sudah jelas mengaturnya dan Para Terdakwamemproduksi dan mencampur sendiri minuman tersebut tanpa memiliki ijin

., adamendapat honor dari dana PNPM, jumlahnya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah);Bahwa ada pedoman tehnis operasional dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Kecamatan Belitang Hilir,Kabupaten Sekadau yang harus dipedomani oleh Unit Pengelola Kegiatan(UPK);Bahwa sepengetahuan saksi, fasiliator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd)Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau tahun 2013 adalah

)Kecamatan Belitang Hilir sejak tahun 2012;Bahwa sebagai fasilitator tehnis, saksi bertugas antara lain melakukan pembinaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd)yang bersifat phisik dan tidak ada kaitannya dengan simpan pinjam;Bahwa saksi selaku fasilitator tehnis mengikuti Rakor Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Belitang Hilir dan mengetahui ada tunggakan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Halaman 82 dari 193 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa

operasional danarahan atau pelatihan yang diadakan oleh fasilitator;Bahwa saksi dalam hal membuat laporan bersama fasilitator tehnis dan fasilitatorkecamatan dengan cara membuat catatan manual keuangan dan menyalinnya kekomputer ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang didakwakan kepada TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan justru TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E., tidak menjalankan mekanisme yang tertuang dalampedoman tehnis operasional (PTO) tersebut, dimana Terdakwa MELINDAPATRISIA,S.E., dalam proses penyaluran pinjaman kepada Kelompok Simpan PinjamPerempuan (KSPP) menyalurkannya sendiri, Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E.

, dimana Terdakwa MELINDAPATRISIA,S.E., selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggungjawabmemastikan pelaksanaan mekanisme dan prosedur simpan pinjam adalah sesuai denganpetdoman pelaksanaan tehnis operasional;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, berdasarketerangan saksi Winda,ST, Ali Hayat, Rosmini Lindawati,SE., Elly Sumiaty, PaulusMisi, Spd., Herianto, Rini Sutianingsih, Edwin Candra Koko dan keterangan TerdakwaMELINDA PATRISIA,S.E., dihubungkan dengan petunjuk tehnis

KotaJambi, terdakwa membeli dari Rahman (DPO) seharga Rp.150.000,(seratus lima puluhribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersamasama saksi Anthon Rizalman, saksi FrengkiAgustinus, saksiEduar Harip, AM.d langsung pergi menuju ke depan Lapas tempatterdakwa membeli paket shabushabu tersebut, ketika tiba di tempat tersebut Rahman(DPO) sudah tidak ditemukan lagi ;Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM No.01.05.891.04.13.706 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi MulyaniManager Tehnis

dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Abdul Hamid alsHalaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUSANAK/2018/PT BJMMemet, dari hasil penangkapan terhadap anak FUTRI Bella Aulia Als Bellabersama dengan saksi Abdul Hamid ALS Memet ditemukan barang buktiberupa 2 (dua) paket sabusabu dengan berat bersih 0,36 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0651 tanggal 18Juli 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yangdibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis

yang kemudian menemukan 1 (Satu) paket sabusabu, selanutnya dilakukan penangkapan pula terhadap saksi Abdul Hamidals Memet, dari hasil penangkapan terhadap anak FUTRI Bella Aulia AlsBella bersama dengan saksi Abdul Hamid ALS Memet ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket sabusabu dengan berat bersih 0,36 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0651 tanggal 18Juli 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yangdibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis

., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atauHari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (VidePedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke yangdimintakan banding dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mrk., adalahPutusan yang diucapkan pada tanggal 07 Oktober 2019 yang dihadiri olehPembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding semula

tingkatakibat berlarutnya harta harta warisan yang belumdibagi secara tuntas yang semestinya harusdiajukan gugatan secara rinci baik dalamposita maupun dalam petitumnya para ahli warisyang ada dari semua tingkatan dan jugasemua obyek sengketa ( harta waris ) yang adadari yang sudah diberikan semasa hidupnyamaupun yang belum, dan juga bagianmasing masing dalam = setiap tingkatan, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat dalam gugatanPenggugat belum memenuhi syarat formaldimaksud ( lihat buku II Pedoman Tehnis

Administrasidan Tehnis Peradilan Agama Edisi Revisi2009.)

UndangUndang Nomor : 15Tahun 1977 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, PetunjukTeknis (Juknis) Prona tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkanSurat Sekretaris Utama Badan pertanahan Nasional RI tanggal 22Februari 2008 Nomor : 4961201Settama perihal petunjuk TehnisPelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan BadanPertanahan Nasional RI dan surat Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 963310D. 11 tanggal 28 Maret 2008 tentangPetunjuk Tehnis

.400.000, (empat ratus ribu rupiah);Serta Menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebutdapat dilakukan secara bertahap/diangsur oleh 7 Kepala Kampung tersebutdan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwajuga mengenalkan kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu saksi RudiSudirman sebagai orang yang akan menerima/ menagih pembayaran dikampung tempat tinggal mereka ;e Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biayasebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis

(Juknis) Prona Tahun2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris UtamaBadan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor :4961201Settama perihal petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBNTahun Aggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI dan Surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor :963310D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang PetunjukTehnis Prona, namun Terdakwa tetap meminta biaya kepadamasyarakat melalui kepala Kampung yang telah ditunjuk ;e Bahwa setelah 7 (Tujuh Kepala Kampung

400.000, (empatratus ribu rupiah);Serta Menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebutdapat dilakukan secara bertahap/diangsur oleh 7 Kepala Kampung tersebutdan diserahkan kepada Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwajuga mengenalkan kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu saksi RudiSudirman sebagai orang yang akan menerima/ menagih pembayaran dikampung tempat tinggal mereka ;e Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biayasebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis

uknis) Prona Tahun2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris UtamaBadan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor :4961201Settama perihal petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBNTahun Aggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI dan Surat Kepala Badan Pertanahan NasionalHal. 15 dari 43 hal.

2019/PN.Bdg;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis

No. 303 K/Pdt.SusPHI/201310.11.Bahwa berdasarkan KKWT/PKWT Tersebut Penggugat bertugas untukmengkoordinasikan bagian HRD, Security, Public Relation dan pekerjaannon tehnis lainnya;Bahwa KKWT/PKWT tersebut Penggugat diberi upah sebesarRp.7.000.000, dan uang pulsa sebesar Rp.500.000, per bulan;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah menerbitkan surat Nomor090/Dir.

dinilaidalam perkara aquo untuk dibuktikan para pihakdan menilai penerapanhukumpembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telahsangat salah dan keliru adalah keberatan yang mengadaada, sebabseyogyanya dan telah sesuai dengan penerapan hukum acara perdatabahwa jika putusan akhir itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) berarti Majelis Hakim dalammemutuskan perkara aqguo memang belum sampai mempertimbangkanpokok perkara dan yang dipertimbangkan baru tehnis

dan terlaludilebihlebinkan, sebab ternyata Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Parepare dalam perkara ini yang tidak mempertimbangkantentang Jawaban dan Duplik Tergugat Ill dan IV a quo tidak salah,bahkan telah sesuai dengan penerapan hukum acara perdata bahwa jikaputusan akhir itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard) berarti Majelis Hakim dalam memutuskanperkara aquo memang belum sampai mempertimbangkan pokok perkaradan yang dipertimbangkan baru tehnis

pertimbanganMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganfakta fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya dan berdasarkan fakta fakta hukumtersebutlah telah dapat diketahui dengan jelas bahwa terjadinyatindak pidana korupsi di dalam perkara ini atas peran aktif Terdakwayang bertujuan negatif, sehingga tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dengan sebenarnya selaku Ketua Tim Tehnis

BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros yang bekerja sama dengan IrPangeran, MP., selaku Sekretaris Tim Tehnis Kegiatan Penyaluran BP3dan juga sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada fakta fakta hukumtersebut, Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsitelah dapat membuktikannya di persidangan, sehingga Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak salah atau tidak

Menimbang, bahwa oleh karena alasan argumentasi keberatan dariPenasihat Hukum di dalam memori bandingnya dinilai telah keluar darifakta fakta hukum, maka untuk menghindari agar supaya tidakterjadi kesalahan atau kekeliruan yang mendasar mengenaipertimbangan hukum terhadap unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenyarankan agar Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mencermatikembali apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selakuKetua Tim Tehnis

yang yang dilakukan oleh Ter/akwaSve jvdikemudian hari, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaharuslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta faktahukum yang terungkap di dalam perkara a quo, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, bahwamodus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatanBantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut, ternyata bersumberdari Terdakwa selaku Ketua Tim Tehnis

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi:;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya dilaksanakan sebelumpenetapan lokasi dan tidak dilakukan bersamaan denganmusyawarah/negoisasi dan penyerahan tanah;c.

Pasal 13 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;Bahwa Walikota sebelum menetapkan lokasi, harus dilakukanberbagai kegiatan yang salah satu diantaranya yaitu) KantorPertanahan membuat pertimbangan tehnis dan sebelum dibuatpertimbangan tehnis juga banyak membutuhkan banyak pertimbanganyang tidak memungkinkan dilakukan dalm waktu sehari, namunfaktanya pertimbangan tehnis dan penetapan lokasi dilakukan secarabersamaan yaitu. untuk pengadaan Gedung Seni dan Autisdilaksanakan pada

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya tidak dilakukan bersamaandengan musyawarah namun sebelum penetapan lokasi;c. Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi lahan untukPembangunan Rumah Seni, dan Pembangunan Gedung Autis;Bahwa Tahap Penetapan Lokasi seharusnya dilakukan pada tahapsetelah pengajuan proposal rencana pembangunan = (tahapperencanaan), jadi sebelum tahapan pelaksanaan pembebasan lahan;d.

Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi;Bahwa pertimbangan tehnis seharusnya tidak dilakukan bersamaan denganmusyawarah namun sebelum penetapan lokasi;Halaman 168 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Smrc.

Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 2007;Bahwa Walikota sebelum menetapkan lokasi, harus dilakukan berbagalkegiatan yang salah satu diantaranya yaitu Kantor Pertanahan membuatpertimbangan tehnis dan sebelum dibuat pertimbangan tehnis juga banyakmembutuhkan banyak pertimbangan yang tidak memungkinkan dilakukandalm waktu sehari, namun faktanya pertimbangan tehnis dan penetapanlokasi dilakukan secara bersamaan yaitu untuk pengadaan Gedung Senidan Autis dilaksanakan pada

Penyedia Barang (Foto copy dari Foto copy) ;: Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 180 Tahun2011 Tentang Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan SecaraElektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 6Desember 2011 (Foto copy dari Foto copy) ;Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 67/ULPPB/BMU/X/2012 (Fotocopy dari Foto copy) ; Pengumuman Pemenang Lelang (Foto copy dari Foto copy) PrintOut dari Website ; Perubahan Jadwal Lelang (Foto copy dari Foto copy) Print Outdari Website ; : Petunjuk Tehnis

Bukti T9 Petunjuk Tehnis Kegiatan 2012 Tugas Pembantuan PengolahanDan Pemasaran Hasil Perikanan (Foto copy dari Foto copy) ; Spesifikasi Barang (Foto copy dari Foto copy) ;Daftar Expedisi (Tanda Terima Surat) (Foto copy dari Foto copy) ; Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/DKPBMU/X1/2012 Perihal Berita Acara Pelelangan Gagal tanggal 13Nopember 2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; Berita Acara Pelengan Gagal No. 346/DKPBMU/XV2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Brosur Dokumen

Felinda mengacu pada Petunjuk Tehnis ;Bahwa CV. Felinda mengalami kerugian akibat dikeluarkannya objek sengketa ;Bahwa wajib mempelajari dokumen yang dikeluarkan oleh Unit LayananPengadaan (ULP) ;Bahwa tidak ada yang dirugikan antara penyedia barang dengan perusahaan yangdimenangkan dalam lelang apa bila barang sudah ada akan tetapi menurutpetunjuk tehnis ;Bahwa ada penjelasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terhadap perbedaanspesifikasi barang CV.

Felinda bentuk tabungnyaVertikal; Bahwa dimungkinkan secara tehnis spesifikasi barang CV. Felinda; Bahwa tidak ada pengaruh Vertikal dan Horisontal (V dan H) ; Bahwa prinsip dasar efisiensi kKepanitiaan adalah Peraturan Presiden No. 54 ; Bahwa hasi konsultasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalahspesifikasi barang yang mendatar ; Bahwa spesifikasi barang CV.

Rencana Tehnis dan Rencana AnggaranBiaya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasalharus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnyaadalah sejalan dan saling menunjang dan Pasal 5 angka 1 Pihak Keduawajid melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

Rencana Tehnis danRencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satukesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupasehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjangdan Pasal 5 angka 1 Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yangtelah diperjanjikan; Bahwa perbuatan terdakwa SALEH ARJAN, mengakibatkan kerugianNegara/ Daerah Kab. Donggala Cq.

Rencana Tehnis danRencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satukesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupasehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjangdan Pasal 5 angka 1 Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yangtelahdiperjanjikan;Bahwa perbuatan terdakwa SALEH ARJAN, mengakibatkan kerugianNegara/ Daerah Kab. Donggala Cq.

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalamkontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.Bahwa rencana tehnis dan spesifikasi berikut anggaran belanjayang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan secara garis besaradalah sebagai berikut :1. Untuk syaratsyarat tehnis secara garis besar meliputi :O12a.pekerjaan pasang profil,b.pekerjaan tanah diantaranya galian, timbunan,c.pekerjaan pasangan batu,d.pekerjaan matras bronjong kawat..

Spesifikasi tehnis meliputi item pekerjaan : pembersihan lapangan,striping/pengupasan, tanahtanah longsor, bahan hasil galian,penggalian tanah, pekerjaan tanggul, pemadatan pada timbunan. Rencana anggaran biaya sebagai berikut :a. Pekerjaan persiapan jumlah harga Rp. 18.382.500.00b.

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalamkontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.Bahwa rencana tehnis dan spesifikasi berikut anggaran belanjayang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan secara garis besaradalah sebagai berikut :1. Untuk syaratsyarat tehnis secara garis besar meliputi :a.pekerjaan pasang profil,b.pekerjaan tanah diantaranya galian, timbunan,c.pekerjaan pasangan batu,d.pekerjaan matras bronjong kawat.2.

Brebesmelalui pejabat pengadaan yaitu Dwi Lukito dan hasil darikonsultan telah diteliti oleh Tim peneliti DE, menetapkanperencanaan tehnis dan spesifikasinya sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 1 ayat 12 PERPES No 8 tahun 2006tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah ;Bahwa perencanaan tehnis maupun spesifikasinya berikut analisaanggaran belanja untuk program pekerjaan pembangunan/rehabwaduk didukuh wringin dan desa

Rancang Primaadalah sebagai berikut :e Untuk syaratsyarat tehnis secaragaris besar meliputi item pekerjaan133pekerjaan pasang profil, pekerjaantanah diantaranya Galian, timbunan,pekerjaan pasangan batu, pekerjaanmatras.e Spesifikasi tehnis meliputi itempekerjaan : pembersihan,lapangan,striping/ pengupasan, tanahtanahlongsor, bahan hasil galian,penggalian tanah, pekerjaantanggul, pemadatan pada timbunaneRencana anggaran biaya sebagaiberikut : a. pekerjaan persiapanharga satuan Rp. 14.490.000,00.e

Sos Bin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI,A.Md selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain itu ditandatangani pula olehDrs. FAHRODIN, Msi. Bin AHMAD selaku pengguna anggaran dan TerdakwaLA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA selaku Direktur Utama PT.Saiji Gunu Makmur Abadi Kontraktor Pelaksana.

Sos Bin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI,A.Md selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain itu ditandatangani pula olehDrs. FAHRODIN, Msi. Bin AHMAD selaku pengguna anggaran dan terdakwa LAODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA selaku Direktur Utama PT.Saiji Gunu Makmur Abadi Kontraktor Pelaksana.

Sos Bin SAHRANselaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI, A.Md selaku Direktur CV. MitraConsultant, selain itu ditandatangani pula oleh Drs. FAHRODIN, Msi. BinAHMAD selaku pengguna anggaran dan terdakwa LA ODE YUSUF EFENDISIPPA Bin LA ODE SIPPA selaku Direktur Utama PT. Saiji Gunu Makmur AbadiKontraktor Pelaksana.

TAN RUDI alsATENG sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

TAN RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jual beliNarkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

TAN RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jualbeli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

RUDI als ATENG sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika tersebut.Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TekhnisKriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti DiBangunan Rumah Tempat Tinggal yang Beralamat di komplek Danau Indah 13 BlokB 4 Kel Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara yang diduga digunakan sebagaitempat mencetak tablet Nomor 352/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 , dengankesimpulan :1 Dari hasil pemeriksaan secara tehnis

setelah itu saksi menelpon Sutanto menyampaikan terdakwa akan menjualketan dan sanggup mencarikan ketan jumlah yang banyak untuk ditimbundengan harga yang murah dan dijual lagi bila harga naik, terdakwa jugamenyampaikan mempunyai gudang di Pemanukan Jawa Barat ; Bahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi tempat usaha milikSaksi Sutanto di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan KabupatenProbolinggo dimana saat itu ada pertemuan 4 orang yaitu Saksi, SaksiSutanto, Saksi Prabowo dan Terdakwa membahas tehnis

nantinya, setelah itusaksi menelpon Sutanto menyampaikan terdakwa akan menjual ketan dansanggup mencarikan ketan jumlah yang banyak untuk ditimbun denganharga yang murah dan dijual lagi bila harga naik, terdakwa jugamenyampaikan mempunyai gudang di Pemanukan Jawa Barat ; Bahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi tempat usaha milikSaksi di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggodimana saat itu ada pertemuan 4 orang yaitu Saksi, Saksi Sonny, SaksiPrabowo dan Terdakwa membahas tehnis

Prabowo ;Bahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi tempat usaha milikSaksi Sutanto di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan KabupatenProbolinggo dimana saat itu ada pertemuan 4 orang yaitu Saksi, SaksiSutanto, Saksi Sonny dan Terdakwa membahas tehnis jual beli ketan dansepakat secara lisan untuk membeli ketan tersebut dengan harga Rp. 9.800,per kg, Saksi Sutanto membeli dengan jumlah uang Rp. 4.736.000.000,,Sonny Rp. 9.760.526.500, dan Saksi Rp. 980.000.000, dibayar secarabertahap, dimana setelah

saksi Sonny menelpon saksi Sutanto menyampaikanterdakwa akan menjual ketan dan sanggup mencarikan ketan jumlah yangbanyak untuk ditimbun dengan harga yang murah dan dijual lagi bila harganaik, terdakwa juga menyampaikan mempunyai gudang di Pemanukan JawaBahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangi tempat usaha milikSaksi Sutanto di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan KabupatenProbolinggo dimana saat itu ada pertemuan 4 orang yaitu Saksi Sonny, SaksiSutanto, Saksi Prabowo dan Terdakwa membahas tehnis

banyak untuk ditimbun dengan harga yang murah dan dijual lagibila harga naik, terdakwa juga menyampaikan mempunyai gudang diPemanukan Jawa Barat ; 72222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendatangitempat usaha milik Saksi Sutanto di Desa Asembakor Kecamatan KraksaanKabupaten Probolinggo dimana saat itu ada pertemuan 4 orang yaitu SaksiHalaman 24 dari 37 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN KrsSonny, Saksi Sutanto, Saksi Prabowo dan Terdakwa membahas tehnis

terdapat lampu penunjuk arah (lampu sein) dan lampu belakang sertamenggunakan kerombong yang tidak menutupi/menghalangi pandangan agar dapatmelihat kaca spion dimana apabila kerombong menutupi kaca spion mengakibatkankaca spion tidak berfungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) Jo pasal 48ayat (1) dan ayat (2) huruf b UULAJ No. 22 Tahun 2009 jo pasal 25 ayat (2) PP No 55tahun 2012 yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalanwajib mematuht ketentuan persyaratan tehnis

legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/24/VII/2004 ,tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PTGEMA MINA KENCANA Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah DesaBatu Ampar,Lubuk Hiju Kec Bulik Kab Lamandau;17Foto copi (legalisir) Surat PT MENTHOBI SAWIT JAYA Nomor : 05/MS.PBN/KWB/V/2004 , tanggal 1 Mei 2004 Perihal Mohon jin Lokasi UntukUsaha Perkebunan;Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525/100/V1I/2004Tanggal 23 Juni 2004 Perihal Pertimbangan Tehnis

Ijin Lokasi UntukUsaha Perkebunan.Foto copi (legalisir) Surat Perwakilan kantor Pertanahan kabupaten LamandauNomor : 15.460.42.2004 , Tanggal 06 Oktober 2004 , Perihal DukunganPrinsip Pertimbangan Tehnis Kepada PT Menthobi Sawit Jaya Untuk UsahaPerkebunan Kelapa sawit;Foto copi (legalisir) Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab LamandauNomor : 522.III/397/X/2004 , Tanggal 13 Oktober 2004 , PerihalPertimbangan Tehnis Ijin Lokasi Perkebunan kelapa sawit PT Menthobi SawitJaya;Foto copi (legalisir

Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PTGEMA MINA KENCANA Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah DesaBatu Ampar,Lubuk Hiju Kec Bulik Kab Lamandau;Fotokopi (legalisir) Surat PT MENTHOBI SAWIT JAYA Nomor : 05/MS.PBN/KWB/V/2004 , tanggal 1 Mei 2004 Perihal Mohon jin Lokasi UntukUsaha Perkebunan;Halaman 25 dari 36 hal Put No.27/PID.SUS/2014/PT.PR.26266263646566676869707172Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525/100/V1I/2004Tanggal 23 Juni 2004 Perihal Pertimbangan Tehnis

Ijin Lokasi UntukUsaha Perkebunan.Fotokopi (legalisir) Surat Perwakilan kantor Pertanahan kabupaten LamandauNomor : 15.460.42.2004 , Tanggal 06 Oktober 2004 , Perihal DukunganPrinsip Pertimbangan Tehnis Kepada PT Menthobi Sawit Jaya Untuk UsahaPerkebunan Kelapa sawit;Fotokopi (legalisir) Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab LamandauNomor : 522.III/397/X/2004 , Tanggal 13 Oktober 2004, Perihal PertimbanganTehnis jin Lokasi Perkebunan kelapa sawit PT Menthobi Sawit Jaya;Fotokopi (legalisir) Surat