Muso, dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT (Dk) sibuk karenapekerjaannya yang selalu pindah kota bersangkutan belum sempat untuk dilakukan AJBsecara notaril;Bahwa apabila benar dalilidalil yang diungkapkan oleh PENGGUGAT (DK) walaupunsaat ini masih peru diuji kebenarannya selama kurun waktu 27 tahun (1987 s/d 2014)TERGUGAT (DK) sd IV secara terus menerus telah menempati tanah tersebut makaberdasarkan pasal 1963 KUHPerdata "Siapa yang dengan itikad baik, danberdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh

Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatanini ini didasarkan pada buktibukti otentik yaitu Perjanjian Kredit, Akta Notaril Jaminan Fidusia dansebagai Kreditor beritikad baik yang sudah dirugikan akibat wanprestasiTergugat maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohonHalaman 17 dari 56 Putusan Perk No. 284/Pdt/G/2017/PN.Smg.kiranya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan terlebihdahulu(uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan ada banding,kasasi atau verzet ataupun upaya hukum lainnya

digugat di PTUN mengenai tanah perkaradan BPN dimenangkan lalu Terdakwa Tonny Napitupulu mengajukanupaya hukum banding dan dimenangkan oleh BPN dan sekarangdalam proses kasasi ;eBahwa Surat Grant Sultan Onderafdeeling Deli En Serdang No.101/1939 tanggal 21 Maret 1939 pernah diperlihatkan kepada saksipada waktu di Polda Sumut, dan juga Surat Pelepasan Hak denganGanti Rugi pernah diperlinatkan oleh Terdakwa kepada saksi akantetapi surat tersebut tidak wajib dilaporkan ke BPN karena merupakanakta notaril

2016 adalah perbuatan melawan hokum;Menyatakan penggunaan Surat Kuasa tanpa persetujuan Penggugat yangdibuat oleh Tergugat kepada debtcollector yang biayanya Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum.Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh debtcollector tanpapersetujuan Penggugat yang biayanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum.Menyatakan pembuatan akta notaril

Bahwa sebagaimana diketahu Akta Notaril selain mempunyai kekuatan buktisecara lahiriah juga mempunyai kekuatan bukti Secara formil dan materilPembuktiansecara Formal (formelebewijskracht)Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dalam aktabetulbetul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan dalam pihak yangmenghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan proseduryang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris.

selama 120 Bulan terhitungsejak tanggal 11 Juli 2018 sampai tanggal 10 Juli 2028;G.Tanpa Alasan Yang Jelas Tergugat Mengulur Waktu UntukMenotarilkan Akta Di Bawah Tangan Yang DisepakatiSebelumnya25.Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telahmembuat kesepakatan Perjanjian Kerjasama Bisnis Jambo KupiCabang Bogor dalam suatu dokumen tertulis.26.Bahwa Pengugat dengan Tergugat sejak awal telah sepakat untukmembuat perjanjian kerjasama bisnis Jambo Kupi cabang Bogordalam bentuk akta notaril

JAMBO KUPI melalui suatu Akta Notaril, yang selanjutnyamemberikan izin kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensiuntuk membuat suatu) Akta Perubahan CV. JAMBO KUPI yangmemberhentikan Tergugat Rekonvensi dari Persero Pengurus di CV.JAMBO KUPI.Bahwa khusus terhadap Restoran Jambo Kupi Premium Bogor, semua ParaPersero CV.

JAMBO KUPI melalui suatu Akta Notaril, yang selanjutnyamemberikan izin kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensiuntuk membuat suatu) Akta Perubahan CV. JAMBO KUPI yangmemberhentikan Tergugat Rekonvensi dari Persero Pengurus di CV.JAMBO KUPI.Bahwa selain itu, untuk membangun Gedung Restoran Jambo KuplPremium Bogor tersebut diatas, antara sesama Para PerseroPengurus/Sekutu Komplementer CV.

JAMBO KUPI melalui suatu Akta Notaril, yang selanjutnyamemberikan izin kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensiuntuk membuat suatu Akta Perubahan CV.

Sebagian besar pengikatan agunan yang berupa BPKBsecara fidusia dan bawah tangan (tidak notaril). Apabila agunan berupasertifikat tanah maka akan dilakukan pengikatan agunan langsung di KantorNotaris dimana Debitur setelah diinformasikan oleh Bagian Marketing akandatang langsung ke Kantor Notaris dengan membawa sertifikat agunan asliuntuk diikat dan membawa kembali ke Bank Dokumen Pengikatan agunandari Notaris ke Bank (dalam sebuah amplop);n.

Sebagian besar pengikatan agunan yang berupa BPKBsecara fidusia dan bawah tangan (tidak notaril).

Sebagian besar pengikatan agunan yang berupa BPKBsecara fidusia dan bawah tangan (tidak notaril). Apabila agunan berupasertifikat tanah maka akan dilakukan pengikatan agunan langsung di KantorNotaris dimana Debitur setelah diinformasikan oleh Bagian Marketing akandatang langsung ke Kantor Notaris dengan membawa sertifikat agunan asliuntuk diikat dan membawa kembali ke Bank Dokumen Pengikatan agunandari Notaris ke Bank (dalam sebuah amplop).

alat bukti berupa informasielektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, telahterdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5ayat (4) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Bahwa, oleh karenanya gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat IV sebagai pemilik sah dan terakhir atas obyek sengketa yangdi peroleh dari Tergugat berdasar jual beli secara otentik dan Notaril,menunjukkan gugatan yang demikian telah salah pihak/subyek hukumyang digugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat IVmohon agar Majelis Hakim pemeriksa

Mitra AgungIndonesia lalu diserahkan kepada KUSUMA HADI ISWANTO, melainkanlangsung dikelola oleh KUSUMA HADI ISWANTO berdasarkan kepadaadanya SURAT KUASA Notaril yang dibuat di hadapan Notaris di KabupatenDeli Serdang;Bahwa SURAT KUASA yang dimaksud meskipun tidak pernah diperlihatkandi persidangan dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti olehPenuntut Umum, akan tetapi adanya SURAT KUASA Notaril tersebut telahdiakui secara tegas oleh KUSUMA HADI ISWANTO di dalam persidangansebagai dasar bagi

Hukum acaraperdata terkait peralinan hak atas tanah menganut asas terang dengansistem pembuktian formil, dalam arti Suatu akta notaril PPAT jualbeli tanahmerupakan alat pembuktian yang sempurna di hadapan hakim, atas dasar:a.Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata): Suatuakta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanundangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenanguntuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya..

pertama tidak beralasan hukum, dan olehkarenanya harus ditolak;Bahwa hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan buktipengakuan Terbanding , yang justru mengungkapkan faktafakta yangmembuktikan bahwa Terbanding ,Terbanding Il dan Terbanding Ill secarabersamasama mengkondisikan peminjaman (hutang) Pembanding kepadaTerbanding ; Bahwa pengakuanpengakuan terbanding dan Terbanding Ill, murni danmemiliki nilai kekuatan pembuktian ,meliputi juga kekuatan mengikat danmenentukan; Bahwa aktaakta notaril

terkait perkara aquo ditulis seolaholah Terbanding dan Para Pembanding hadir di hadapan Terbanding Ill di kantornya di Bekasipada hal penandatanganan sebenarnya dilakukan di Coffee Bean PIM 2Jakarta Selatan dan di rumah kediaman Para Pembanding di Tangerang; Bahwa penandatanganan aktaakta notaril tersebut yang dilaksanakan diCoffee Bean PIM 2 Jakarta Selatan dan di rumah Para Pembanding diTangerang, sedangkan Terbanding Ill adalah Notaris yang berkantor diBekasi, maka cara kerja yang demikian adalah

In Casu pernanjian yangdibuat antara Penggugat dan Tergugat II bukanlah akta notaril karenaproses pembuatannya tidak dihadapan notaris, sehingga menurut hukumtelah bertentangan dengan pasal 5 UU jaminan Fidusia.. Bahwa driver Tergugat III mengirim objek sengketa ke rumah Penggugatsekira pertengahan januari 2019.. Bahwa Penggugat sangat kaget ketika sekira bulan November 2019,Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari pihak PT.

Nomor 555 K/Pdt.SusBPSK/201714.persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskansecara rinci Kewajiban Termohon

Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor182/Musy/Abd.Muis/11/2014 tanggal 6 Nopember 2014 yang telahdiperpanjang berdasarkan : Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 027/Add/Musy/Abd/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 ; Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 003/Add/Musy/Abd/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 ;19, Bahwa atas akad yang telah ditandangani secara notaril tersebut sehinggamempunyai kekuatan bukti yang sempurna, telah diagunkan jaminan yangantara lain berupa tanah dan bangunan yang telah diikat

Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Tergugat berupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Tergugat agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril, kKemudian dibuatlah Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli (Akta PPJB) No. 32 tanggal 24 Desember 2014dihadapan Kezia Janti Lega, SH Notaris di Jakarta, dimana dalam gugatanini sebagai Tergugat Il.4.

Bahwa jauh sebelum dilakukan kesepakatan notaril berupa Akta PPJB No.32 sebagaimana tersebut diatas, secara lisan (gentlemen agreement) antaraPenggugat dengan Tergugat juga telah disepakati agar secara bersamasama mencari dana dari pihak ketiga baik itu dari funder maupun dariperbankan untuk mengembalikan dana Tergugat yang akan dikeluarkan.Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan dan selalu bersama denganTergugat dijajaki segala kemungkinan untuk mendapatkan dana dari pihakketiga sebagai langkah antisipasi

yang diberikan kepada kuasa hukumnya dengan sendirinya jugatelah berakhir sesuai ketentuan pasal 1813 KUHPerdata, namun demikian yangmenjadi pertanyaan adalah, apakah upaya hukum banding yang dilakukanFengky Haryono melalui kuasa hukumnya masih dapat dilanjutkan dan apakahkedudukan almarhum Welly Harjono dapat atau tidak digantikan dandilanjutkan oleh ahli warisnya dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dari bukti Pembanding semula Penggugat bertandaP1 dan P2 yang dari segi wujud buktinya adalah akta notaril

dalildalilhukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadapperikatan hukum dimaksud dalam Surat Perikatan Jual Beli No. 87 tertanggal15 September 2009 sejak tanggal 01 Februari 2010 (11 tahun lalu) sesuaiketentuan pasal 1238 jo pasal 1239 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perikatan Jual Beli Nomor 87tanggal 15 September 2009 (bukti P1) dipandang telah memenuhi syaratsahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata danakta tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaril

Bahwa, jika didalamnya terdapat permasalahan adanya 2 (Dua) pihakyang saling klaim atas kepengurusan Yayasan Masjid Agung SunanAmpel sehingga terjadi Dualisme yang kemudian di tuangkan ke dalamakta notaril, maka sudah seharusnya Penggugat sebaiknya mengujikebenaran Akta nya terlebin dahulu pada Pengadilan Negeri bukan padaPengadilan Tata Usaha Negara karena memang merupakankewenangan Absolut Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 7UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarismenyatakan

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005, yang pada intinya menentukan bahwa Panitia PengadaanTanah melaksanakan penyuluhan dan musyawarah secara langsung antara instansipemerintah yang bersangkutan dan para pemegang hak atas tanah; Ketentuan Pasal 33 ayat (2), (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal musyawarah, pemegang hakatas tanah mewakilkan kepada orang lain harus dengan kuasa notaril

dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa ganti rugi yang diberikandalam bentuk uang, Panitia Pengadaan Tanah harus mengundang para pihak yang berhakatas ganti rugi; Ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal yang berhak atasganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harusdibuat dalam bentuk notaril

Dalam perkaraa quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatandari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenaisyaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi danketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon