Ditemukan 7506 data
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
125 — 34
terhadap Surat Keterangan TidakMampu yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesualdengan kapasitas Saksi selaku Sekretaris KomiteBahwa Saksi tidak punya sertifikasi maupuan keahlian untuk melakukanpernilaian Suatu Surat;BahwatTugas pokok dari komite Sekolah menurut Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan RI No.72 Tahun 2016, adalah memediasiantara pihak Sekolah dengan orang tua Siswa, seperti apabila terjadipermasalahan pada peserta didik tugas kami menyampaikan kepadapihak Sekolah, temasuk
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
120 — 53
Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dilaksanakan tahun 2016 dan berakhir ditahun 2017 ;Bahwa Saksi lupa kapan melakukan lelang ;Bahwa sebelum pengantian saksi menjabat sebagai ketua, penyebab saksi jadiKabid maka diganti ;Bahwa nama resminya Pokja III Unit ULP ;Putusan Nomor : 85/Pid.SusTpk/2018/PN Mks Halaman 60Bahwa menyangkut jalan lingkar yang mengadakan kegiatan evaluasi Pokja Ill,temasuk dinas PU dan dinas tata ruang ;Bahwa pada saat itu saksi pernah sebagai ketua Pokja Ill sejak awal 2016 ;Bahwa
63 — 15
menyatakanjujur atau tidak jujur, dan kami tidak menemukan ketidakjujuran pada tingkat pengecer karena mereka menyediakandata yang kami perlukan; Bahwa saat ahli melakukan investigasi KUD Tani Binangunhanya dihadiri saksi Parmadi sedangkan pengurus yang laintidak hadir; Bahwa ahli tidak menemukan seperti apa yang dikatakansaksi Mujiono yaitu. yang dicatatkan adalah transaksi tunaisedangkan utang pupuk pada Puskud tidak dicatat, karenapemahaman ahli seharusnya pembukuan yang dilakukan KUDPleret tersebut temasuk
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
87 — 33
Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dilaksanakan tahun 2016 dan berakhir ditahun 2017 ;Bahwa saksi lupa kapan melakukan lelang ;Bahwa sebelum pengantian saksi menjabat sebagai ketua, penyebab saksi jadiKabid maka diganti ;Bahwa nama resminya Pokja III Unit ULP ;Bahwa menyangkut jalan lingkar yang mengadakan kegiatan evaluasi Pokja Ill,temasuk dinas PU dan dinas tata ruang ;Bahwa pada saat itu saksi pernah sebagai ketua Pokja Ill sejak awal 2016 ;Bahwa pada saat perubahan struktur yang berubah hanya
412 — 371
My.Sumarto mendapat kartu ATM jenis Platinum.Bahwa tingkatan kartu ATM jenis Platinum temasuk tingkatanpaling tinggi.Bahwa nasabah dengan memiliki kartu ATM jenis Platinum bisamelakukan transaksi sehari bisa mencapai nominalRp.100.000.000,(seratus juta rupiah).Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini yaitu beruparekening koran dan buku tabungan atas nama sdri. Citrawati dansdr. My.
256 — 103
My.Sumarto mendapat kartu ATM jenis Platinum.Bahwa tingkatan kartu ATM jenis Platinum temasuk tingkatan palingtinggi.Bahwa nasabah dengan memiliki kartu ATM jenis Platinum bisamelakukan transaksi sehari bisa mencapai nominal Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah).Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini yaitu berupa rekeningkoran dan buku tabungan atas nama sdri. Citrawati dan sdr.
285 — 2566
Henrison Iriana dengan pekerjayang diwakili oleh 5 orang (temasuk saksi) pada saat itu hari Sabtu tanggal 27Juli 1996 yang intinya : penerimaan karyawan baru mulai tanggal 1 Agustus1996 statusnya masa coma 3 bulan, karyawan yang sekarang status masatraining mulai tanggal Agustus 1996 diangkat masa coba 3 bulan, karyawanyang sekarang masa coba maka mulai tangal Agustus 1996 diangkat menjadikaryawan tetap, dan tentang jam kerja dalam sehari 7 jam dan seminggu ada 40jam, kalau hari Sabtu sehari kerja
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
228 — 151
Ricky Kurniawan Kertapersada) denganitikad baik melalui suratnya Nomor 17/Ricky/03/2001 Tanggal 17 Maret2001 tertanda saudara Maskur Anang, yang diterima oleh Tergugat tanggal21 Maret 2001, telah mengingatkan Tergugat sebagai berikut:"Areal Lahan Perkebunan Penggugat tidak temasuk dalam suratmenhut 1998 dan isinya kontradiktif dengan isi akta perjanjian 26dan 27, menegaskan agar permasalahan itu diselesaikan denganbaikbaik, dan Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat.
hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, danmemenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dandiakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional, yang meskipun diputus pada tanggal 9 Juli 2012, namun bukti tersebutmenunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan upayaupaya hukum terkaitdengan beralihnya fungsi/ status areal penggunaan lain (perkebunan) Ricky Group(temasuk
260 — 85
membawa bibit tersebut ke tanah yang sekarang dikerjakanoleh PT.Global; Bahwa setahu Saksi pembentukan Kelompon Tani Untung Tuah Bersamatahun 2002, tapi pada waktu belum lengkap izinnya; Bahwa Saksi tidak termasuk Anggota Kelompok Tani tersebut, namun saksitahu karena ada beberapa orang dalam kelompok tersebut Saksi kenal sepertiWahid Hamam, dia orang handil 5 cuma Saksi tidak tau keterkaitannya dalamkelompok tersebut; Bahwa Ketua kelompok Masud, tapi sekarang sudah meninggal; Bahwa kalau Wilayah itu temasuk
146 — 65
buka lokasinya bersama lokasi plasma milikmasyarakat transmigrasiBahwa waktu itu, lokasi yang saksi buka adalah lokasi milik PTPN;Bahwa dilokasi plasma, ada pohonpohon milik warga;Bahwa lokasi yang bukan plasma, sebelumnya berupa hutan belantara;Halaman 273 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl Bahwa tanah kering yang dijadikan plasma dan ditanami sawit; Bahwa tanah kering adalah tanah perkebunan milik warga transmigrasi; Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun sawit sudah berbuah, temasuk
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. RIDWAN,S.Sos.,M.Si
109 — 131
Kamisemua beberapa Kepala Sekolah mulai mengetahui setelah adanya pemeriksaanoleh Pihak Kepolisian, dan Saksi temasuk Kepala Sekolah di Sampara tidakHalaman ke 111 dari 227 halaman Putusan Perkara No.13/Pid.SusTPK/2019/PN.
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA
130 — 77
LATIF MAKKA sehubungan dengan adanya kabar terkait akan turunnya danaBOP PAUD Tahun 2017 temasuk di Sultra, sehingga pada saat itu saksi H. LATIFMAKKA menyarankan agar melobi satuan PAUD yang ada di Sultra agarpembelian buku dan alat peraganya pada penerbit JABAL ROHMAT sehinggasaksi memberikan informasi tersebut ke rekanrekannya termasuk saksiRAMADHAN yang juga saksi berikan brosur dan contoh bukunya dari penerbittersebut.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
134 — 85
Kamisemua beberapa Kepala Sekolah mulai mengetahui setelah adanya pemeriksaanoleh Pihak Kepolisian, dan Saksi temasuk Kepala Sekolah di Sampara tidakHalaman ke 108 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.
80 — 11
., sebesar Rp. 220.000.000, (dua ratus dua puluh jutarupiah) untuk 4 (empat) orang termasuk Tommy sendiri;4) Rony S Rambang, sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) untuk 3 (tiga) orang anggota termasuk Rony sendiri;5) Epok Bahruddin, sebesar Rp. 165.000.000, (seratus enam puluh limajuta rupiah) untuk 3 (tiga) orang temasuk Epok sendiri;Menimbang, bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas termasukterdakwa yang dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara
108 — 36
.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiNegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,temasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara serta segala hak dankewajiban yang timbul karena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatnegara, baik di tingkat pusat maupun daerah.b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha MilikNegara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danPerusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yangmenyertakan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
94 — 54
Kdisemua beberapa Kepala Sekolah mulai mengetahui setelah adanya pemeriksaanoleh Pihak Kepolisian, dan Saksi temasuk Kepala Sekolah di Sampara tidakpernah tahu jumlah anggaran kegiatan tersebut, akan tetapi setelah diperlihatkanoleh Pemeriksa berupa DPA dan DPPA bahwa terdapat anggaran :Nomor DPA SKPD > =1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa didalamnya saksi melihat adanya anggaran kegiatan tsb sebelum dansetelah
92 — 73
pada ruas Sinuek ke Pulau Punjungagar diselesaikan/ disempurnakan dan dibutkan back datapendukung ;Untuk pekerjaan Box Culvert yang telah siap dikerjakan agar difinisingdan timbuanan permukaan atasnya disempurnakan lalu dipadatkanuntuk yang belum dikarjakan agar sudara laksanakan secepainya ;Khusus untuk timbunan klas C, baik ketebalan maupun lebar harusmencukupi sesuai dengan rencana ;Timbunan klas C yag saudara hampar pada STA 2+500 2+900 harusharus sesuai dengan spesifikasi teknis, yang tidak temasuk
91 — 29
melaksanakan pengukuran,hasil pengukuran dipetakan dan dibuat peta dibidang,kemudian peta bidang yangtelah dibuat ditanda tangani oleh kasi pengukuran kemudian dijadikan lampiranberkas untuk kepentingan panitia A dan pengumuman .Bahwa peta bidang yang buat adalah dari staf Pak Yudi dibagian pengukuran;;Bahwa peta bidang diperlukan dalam konversi untuk Panitia A maka untukpengakuan hak pengukuran diperlukan ada Panitia A;;Bahwa untuk permohonan atas nama Katyono masuk dalam pengakuan Hak;Bahwa terdakwa temasuk
930 — 421 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai parametertanah lahan basah dapat dimaknai sama sebagai kriteria bakukerusakan gambut untuk pembukaan kebun kelapa sawit, yangtermasuk dalam kriteria baku ekosistem di dalam kriteria bakukerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 21UndangUndang No. 32 tahun 2009 perlu ditanyakan kepada ahliteknis untuk itu.Semua peraturan perundangundangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan masihtetap berlaku (temasuk
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum bersikap sangatgegabah sekali untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan,sehingga mengakibatkan pelimpahan tersebut bersifat sangatprematur, karena proses penyidikannya belum cukup sempurna danbelum layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, bahkan laporanhasil audit atas dugaan tindak Pidana Korupsi dan pihak BadanPemeriksa Keuangan masih baru bersifat investigatif dan belumlahbersifat final dan tidak didukung oleh data yang valid, karenaTerdakwa Unggul, S.Sos, M.Si dan temasuk