Ditemukan 868 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pakai pakan pekan pakal pikar ppkd ppad pakam pikal
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 30 Nopember 2015 — Benediktus Bahan Kelen, S.T
130 — 83
  • konsultan pengawas, dan rekanan yangmengerjakan gedung Bappeda yakmi berdasarkan memo dan dokumendokumen dariPPK yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dantim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selasai dibuatSPP terebut di kirmkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasikembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penandatangan SPPtersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkan ke PPKAD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2013 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/PID.SUS.K/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Februari 2013 — - JUNAIDI, S.Sos
65 — 21
  • ;Dengan terbitnya DPA setiap SKPD menjadikan DPA sebagai acuan untuk mengajukan permintaan pembayaranmasingmasing kegiatan ke bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD ) dan selakuBendaharawan Umum Daerah (BUD) ;e Bahwa khusus untuk kegiatan pencairan anggaran Bagian Keuangan selakuKuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah sebagai berikut :Setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan Sekretaris Daerah, saksiselaku Kabag Keuangan berdasarkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
18 — 0
  • tanggal 11 Mei 2016
  • 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
  • 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
  • 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
18 — 0
  • tanggal 11 Mei 2016
  • 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
  • 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
  • 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SAHRUL BADRI,ST
17 — 0
  • tanggal 11 Mei 2016
  • 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
  • 1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
  • 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
89 — 14
  • Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).Hal. 35 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto27.26.12.26.13.26.14.26.15.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ...
    Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...
    Elsuma Consultant, paketpekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilai anggaranRp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituukan ke Kadis PPKAD ~ Gorontalo Utara, Nomor/Sek.Verifikasi/VIl/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal LaporanHasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatanganioleh Tim Verifikasi tanggal ...
    Elsuma Consultant,paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp.146.600.000, (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah).1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangdituiukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor./Sek.Verifikasi/VIlV2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihalLaporan Hasil Verifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 23 Nopember 2015 — Dr. H. Ali Imran Mukhsin, SpPD, FINASIM Bin H. Mukhsin Hamzah;
101 — 32
  • NELSONSIANTURI, saksi hanya menanda tangani saja dan saksi tidak tahutentang addendum;Bahwa sebagai PPTK betanggung jawab kepada Pengguna anggaran(terdakwa);Bahwa Pengguna Anggaran tidak pernah mengadakan rapat denganPPTK, saksi hanya mendapat pengarahan dari Ketua Panitia pengadaan;Bahwa tanggal pelaksanaan lelang pengadaan saksi tidakmengetahuinya;Bahwa sebelum barang diterima di jambi ada pemeriksaan barangdilakukan di Jakarta oleh Nelson Sianturi selaku tim teknis bersama timdari Biro Aset PPKAD
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — EMA SABAR, SP alias EMA
113 — 45
  • meminta semua aset yang masih dalam masalah harusdicatat ditahun 2012 tersebut ;Bahwa yang menjadi masalah aset pembebasan lahan bandarabobong karena menggunakan uang APBD dan merupakan aset yangbermasalah ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapinya sebagaiberikut :v Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai SekretarisDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Asetsudah sejak tahun 2006 dan karena ada kendala tentangpencatatan aset dan bukti, sehingga dibentuklah Dinas PPKAD
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 24 Oktober 2013 —
36 — 8
  • Noorhayati Saleh kepada pihak rekanan,kemudian rekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dandiverifikasi oleh staf bagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) selanjutnya rekanan membawa SP2D tersebut ke Bank Kalsel CabangPutusan No.32/Pid.Sus/TIPIK OR/2013/PN.Bjm.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.
Terbanding/Terdakwa : AHMAD JAYADIE BIN M. ARSYAD
70 — 32
  • NADYA PARKATAMA telah membuat kesepakatan sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 dan diketahui oleh Kepala Dinas PPKAD Kota Banjarbaru;Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor: 558.1/0144/SETDishub tanggal 25Januari 2010 disebutkan bahwa CV. NADYA PARKATAMA melakukan uji petikHalaman 117 dari 181 Putusan Nomor 7Pid.SusTPK/2019/PT Bjm.,~,~selama 4 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian dimaksud denganketentuan CV.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
70 — 345
  • Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 159.402.581,20 -, Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap I TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 19 Maret 2019.
eeee. 1 ( Satu ) bundel Fotocopy yang di Legalisir
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 318.805.162,40 Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap II TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 13 Juni 2019.
ffff. 1 ( Satu ) bundel Fotocopy yang di Legalisir
Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 318.805.162,40 Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap III TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 28 Oktober 2019.
gggg. 1 ( Satu ) Lembar Fotocopy yang di Legalisir
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM.
91 — 37
  • 1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008. Disimpan pada direktori D: Kewajiban Pemda 2010-2014 > kewajiban terbaru 2014;
  • 1 (satu) bundel file yang di print dengan jenis print Canon Ip 2770 berisi REGISTER RAWAT INAP 2013 (sumber: computer Ruang Rekam Medik, Direktori : D > Data Kr. Bau/ Kr. Bau.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Effian
56 — 3
  • Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).32. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).33.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
88 — 17
  • SbyBahwa atas dasar penyempurnaan itu kemudian DPRD menetapkanKeputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan atas penyempurnaanRaperda tentang APBD/PAPBD;Bahwa setelah ditetapbkan, kemudian PPKD memberitahukan kepada seluruh SKPD untuk menyusun Rancangan DPA SKPD, setelahmenyerahkan Rancangan DPA SKPD kepada PPKAD, TAPDmelakukan verifikasi Rancangan DPA bersama dengan SKPD, setelahDPA dilakukan verifikasi kemudian PPKD mengesahkan RancanganDPA SKPD dengan persetujuan Sekda, mekanisme tersebut diatassemuanya
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 10 April 2017 — - MUHLIS HASAN BIN MARTEN HASAN
94 — 18
  • MM Dunda Limboto dan tugas saksi melakukan verifikasi atas dokumentagihan yang akan diajukan untuk proses pembayaran dari Dinas PPKAD Kab.Gorontalo; Bahwa saksi pada waktu itu hanya melakukan verifikasi berkas dan tidak adakewenangan untuk turun langsung mengecek hasil pekerjaan; Bahwa saksi mengetahui memang ada penertiban dari PLN dimana saat ituPLN temuannya bahwa rumah sakit menambah daya listrik secara ilegal; Bahwa yang mengetahui ada penertiban PLN adalah saksi, Wadir Keuangan,PPTK Proyek,
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 12 Mei 2016 — PHILIPUS MANEK DA SILVA, ST
58 — 52
  • HENRY FARMANtersebut.Adapun prosedur serta syaratsyarat pengajuan pencairan danaadalah sebagai berikut :Syaratsyarat pencairan uang muka 30% antara laine Perincian Penggunaan uang muka ; Surat jaminan pelaksanaan ;e Surat jaminan uang muka ;Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSetelah diproses dan diteliti di KantorPerhubungan ~ selanjutnya oleh BendaharaPengeluaran mengantar ke Dinas PPKAD untukproses selanjutnya ;Proses pencairan dana Termin 70% dengan syaratsyarat sebagai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn
Tanggal 28 Februari 2013 — - YANTINI SYAFRIANI, SH
65 — 16
  • ;Dengan terbitnya DPA setiap SKPD menjadikan DPAsebagai acuan untuk mengajukan permintaanpembayaran masingmasing kegiatan ke bagianKeuangan selaku Pejabat Pengelola KeuanganHalaman 93 dari 221Putusan No.53/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnDaerah (PPKAD ) dan selaku Bendaharawan UmumDaerah (BUD) ;Bahwa khusus untuk kegiatan pencairan anggaranBagian Keuangan selaku Kuasa Pengguna anggaran(KPA) Sekretariat Daerah sebagai berikut:Setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan SekretarisDaerah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 37/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 30 Nopember 2015 — DANIEL EMANUEL DHAE
96 — 49
  • berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK(Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaankeuangan sebagai verifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik Putusan No. 37/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 68SPP, setelan SPP selasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakantidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada timverifikator kKemudian diteruskkan ke PPKAD
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 30 Nopember 2015 — ALFONSIUS AFO NDAY
91 — 42
  • rekanan yang mengerjakangerdung Bappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK(Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaankeuangan sebagai verifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetikSPP, setelah SPP selasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakantidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada timverifikator Kemudian diteruskkan ke PPKAD
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Oktober 2013 —
29 — 7
  • Ir.NANANG EFFENDI, MP untuk ditandatangani;e Bahwa benar saksi menerangkan setelah SPMLS terbit, kKemudian SPPLS danSPMLS tersebut diserahkan oleh saksi Ir Noorhayati saleh kepada pihak rekanan,kemudian rekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dandiverifikasi oleh staf bagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) selanjutnya rekanan membawa