Ditemukan 541 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : partai partak parpol pa.pal pantai pardal parial partali portal partial partam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 19-02-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT, DK VS NIKOLAUS TANGAYO,, DK
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dewan kehormatanmerupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwenangmemanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksiterhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yangdilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART danperaturan organisasi partal;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13Desember 1958;Bahwa Pengadilan Negeri harus menerapkan hukum acara khusustentang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 17-02-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 30/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 6 April 2011 — GUBERNUR SUMATERA BARAT; vs IRSAL ADAM, A.md;
169 — 3
  • Pasal 102 ayat (2) huruf edan h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,yaitu diusulkan oleh partal politiknya sertadiberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan yang berlaku (vide bukti T2, T3,T4, dan T5) ; . Bahwa tidak dipenuhinya tenggang waktu 14 haridalam s proses penerbitan obyek sengketa, haltersebut tidak mempengaruhi terhadap isi (hasil)keputusan Tergugat/Pembanding.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/Pdt/2020
Tanggal 28 April 2020 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA KEDIRI VS MARDI WALUYO DK
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar tambahan bangunan permanen dari batubata/semen dan semacamnya di belakang rumah induk (asal) sertamembongkar dan membersihkan bangunanbangunan lain semipermanen dan atributatribut serta simbolsimbol partal yang berdiri diatastanah obyek sengketa hingga bersih seperti semula;8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;9.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Pbl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
WELLY SUKARTO, SE.,MM.
38 — 16
  • PetitumPermohonan mengandung unsur bahwa perkara aquo adalah bukan merupakanperkara ex parte, artinya Permohonan a quo bukanlah permohonan yang tidakmengandung sengketa dengan pihak lain (apabila dikaji antara petitum ke 2dengan petitum ke 4), tetapi permohonan a quo adalah permohonan yangmengandung sengketa sehingga Yudisdiksi yang dipakai bukanlah yurisdiksivoluntair seperti dalam Perkara Perdata Permohonan, tetapi sudah termasukdalam yurisdiksi constentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partal
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
NURIKWAN, SE Bin KALIMIN
141 — 62
  • MARI MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)33. Ir. M.A FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)34. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAl DEMOKRAT)35. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)36. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)37. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)38. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)39. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)40. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)41. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)42. ZULKIFLI 1.B (PARTAI DEMOKRAT)43.
    JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)26. Ir. M.A. FAUZI (PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)27. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAI DEMOKRAT)28. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)29. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)30. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)31. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)32. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)33. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)34. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)35. ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)36.
    MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)5. Ir.
    BACHTIAR CHAN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN). SUTIONO, A.Md (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAIl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)Ir. M.A. FAUZI (PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H.
    BACHTIAR CHAN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN). SUTIONO, A.Md (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAIl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)Ir. M.A. FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Gst
Tanggal 19 Juli 2019 — Pemohon:
Temafati Telaumbanua, S.TH., M.MIN.
21 — 3
  • Itu pun dengan syarat, jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partal yangharus diputus secara contentious.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/PDT/2010
RACHMAN SUTRISNO, S.Psi; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT DI JAKARTA CQ. KPU PROP. KALTIM DI SAMARINDA, CQ. KPUD.BONTANG DKK.
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah ada konflikdi dalam internal partal, dimana konflik tersebutdisebabkan oleh adanya pemberhentian MUHAIMIN ISKANDAR,M,Si sebagai Ketua Dewan Tanfidz/ Ketua Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Bangsa. Pemberhentian tersebuttidak diterima oleh yang bersangkutan sehinggadiselesaikan melalui Peradilan, dan pada Bulan Juli 2008yang lalu telah dimenangkan oleh Drs. H. A.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Cbd
Tanggal 26 Mei 2020 — Pemohon:
ENUNG
18 — 4
  • Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Cbd
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
ICHA ANGGITA
23 — 5
  • Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Cbd
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
AMANDA GARVEN
20 — 4
  • Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungHalaman 8 dari 13 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PN Cbdsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 14 Nopember 2013 — ISMIRYADI Melawan 1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P); 3.Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Drs. H.K. JUNAIDI, Ir. ERNAWAN REBUIN, MM, HAMZAH SUHAIMI); 4.Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung; 6.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
186 — 83
  • TENTANG BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN H.ISMIRYADI Dari PARTAl DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAIHal. 9 dari 74 Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Pkp.10DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf b UU No. 2 Tahun 2008sebagaimana dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politikkarena tidak didasarkan pada surat pengunduran diri Penqqugatsecara tertulis, maka semua turunan surat dari dimaksud ADALAH TIDAK
    Surat Nomor : 227/IN/DPD15/II/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/ DPP/IV/ 2013 tertanggal 9April 2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.
    Surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/DPP/IV/2013 tertanggal 9 April2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.
    Surat Nomor : 227/IN/DPD15/II/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/ DPP/IV/2013 tertanggal 9 April2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan din darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Hal. 39 dari 74 Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Pkp.403. Surat Nomor : 228/ IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep.
    Surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/DPP/IV/2013 tertanggal 9April 2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/W/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Cbd
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
WATI
17 — 3
  • Itu pun dengansyarat, jJangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 117/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Dewi Dian Nursanty, S.Pd
Terbanding/Tergugat : Bupati Buton Utara
75 — 611
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana;Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut terhadap peraturantersebut terutama pada Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut, penjatuhan hukumandisyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumHalaman 7 dari 10 halaman
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 120/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 7 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat V : Dewi Dian Nursanti, S.Pd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Pembanding/Penggugat III : La MAhali, SPd.SD, M, AP Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Pembanding/Penggugat I : Drs Darwin Kunu Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Pembanding/Penggugat VI : Drs. Jamudin Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Pembanding/Penggugat IV : La Adi, SPd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Pembanding/Penggugat II : Adlim, Spd Diwakili Oleh : Drs Darwin Kunu
Terbanding/Tergugat : Bupati Buton Utara
148 — 58
  • 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 telah ditentukan sebagai berikut:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Nab
Tanggal 28 Januari 2021 — Pemohon:
AGUS SANTOSO
31 — 8
  • Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 17-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Nab
Tanggal 17 September 2021 — Pemohon:
Hadi Sutrisno
44 — 15
  • permohonanPemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan NegeriNabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara voluntair(perkara yang hanya melibatkan Pemohon sebagai pihak) dan kewenangan untukmemeriksa jurisdiksi voluntair terbatas pada halhal yang tegas ditentukan olehperaturan perundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonanyang diajukan ke pengadilan dan tidak mengandung sengketa secara partal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus Parpol
Register : 18-08-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 660/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2021 — 1. Drs. Andi Patabai Pabokori., berkedudukan di Jl. Petta Ponggawa, No.55, RT/RW 003/003, Kelurahan/Desa Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriansyah, S.H., dkk beralamat di Erwin Kallo & Co. Property Lawyers, berdomisili Epiwalk Office Suite 7th floor, Suites 703A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Penggugat I; 2. Hamire Hafid., berkedudukan di Jl. Manggala 2, No.50, Blok 7, RT/RW 005/007, Kelurahan/Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adriansyah, S.H., dkk beralamat di Erwin Kallo & Co. Property Lawyers, berdomisili Epiwalk Office Suite 7th floor, Suites 703A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Penggugat II; Untuk selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai “Para Penggugat”; Lawan: 1. Mayjend TNI (Purn.) Muchdi Purwoprandjono, bertempat tinggal di Jl. Darmawangsa X, No.76, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki, S.H., M.M., M. Sobroto, S.H., Robert Manullang, S.H., M.H., Fifit Novianti, S.H., dan Mahfud, S.H., Para Advokat pada Law Office “HSY-ABDUL SALAM & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Lt.4 PPHUI (PERFIKI LAW FIRM)” Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan C. 22 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Badaruddin Andi Picunang., bertempat tinggal di Komplek Loka Indah, No.31, RT/RW 012/003, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki, S.H., M.M., M. Sobroto, S.H., Robert Manullang, S.H., M.H., Fifit Novianti, S.H., dan Mahfud, S.H., Para Advokat pada Law Office “HSY-ABDUL SALAM & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Lt.4 PPHUI (PERFIKI LAW FIRM)” Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan C. 22 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, sebagai Tergugat II; Keseluruhan Tergugat tersebut di atas, untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai “Para Tergugat”;
456 — 170
  • ,(T1);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal22 Juni 2018, (T2);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T3);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA, Nomor002/B/DPP/MAJELISTINGGI/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T4);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T5);Surat berkop Majelis Tinggi PARTA BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 18-08-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 19/PDT/2017/PT TTE
Tanggal 19 September 2017 — - NIKOLAUS TANGAYO sebagai Penggugat melawan: - DPP HANURA, Dkk sebagai Tergugat
78 — 19
  • melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politikHalaman 7 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEdiikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyatsesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Partal
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 26/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
196 — 73
  • Kolom nomor urut calon, seharusnya diisi nomor urut calonterpilin, akan tetapi terisi nomor urut partal;2. Kolom suara sah calon yang seharusnya diisi Suara sah calonterpilin, akan tetapi terisi Suara sah partal;3. Peringkat suara sah calon seharusnya diisi peringkat Suara sahcalon, akan tetapi terisi suara sah partal;18.
    plenotersebut; Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno kedua tanggal 20 Agustus 2019,tidak ada yang keberatan semua lancarlancar saja; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Suhirmanto samasama penguruspartai; Bahwa saksi menyatakan saat pleno Suhirmanto ikut hadir juga; Bahwa saksi menyatakan saat pleno kedua yang dirubah dari pleno pertamaadalah mengenai perolehan suara dapil pada saat pleno pertama hanya suaracalon digabung dengan suara partai sedangkan pada saat pleno kedua suaracalon dipisah dengan suara partal
    dilanjutkan dengan ajudikasi;wroeeecceee Saksi Suryana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi menyatakan bekerja di Sekretariat KPU Bangka Selatansebagai operator situng; Bahwa saksi menyatakan fungsi dan wewenang saksi adalah menyiapkanberita situng serta ikut terlibat menyiapkan rancangan penetapan yangdikeluarkan KPU; Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam pembuatan lampiran berita acarapada rancangan penetapan dan berita acara penetapan calon terpilin danperoleh kursi partal
    olehkarenanya gugatan Penggugat merupakan sengketa administrasi pemerintahan,bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalamketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negaradisebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partal
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab
Tanggal 15 Desember 2021 — Pemohon:
DESPIANUS NAWIPA
91 — 43
  • Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah.Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal yang harusdiselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (kontentiosa);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan