Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sahdalam perkara a quo, karena:1) Untuk kepentingan pengadaan tanah jembatan Holtekamp dan jalanpendekat sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum maka dibentuk Tim PersiapanPengadaan Tanah yang di Ketuai oleh Sekda Provinsi Papua sesuaiSk Gubernur Papua No.188.4/434/ Tahun 2015 Tanggal 10 Desember2015 dan Tim Kaji Keberatan No.188.4/433/ Tahun 2015 Tanggal 10Desember 2015 dan tugas masingmasing

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa telah menunjuk saksi Daksa BinSugi sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :188.4/TK/TK/2016 dan berdasarkan musyawarah desa pada pertengahanTahun 2016 yang dihadiri oleh Masyarakat desa dan Anggota BadanMusyawarah desa terdakwa telah menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)yakni saksi Justarman selaku ketua, saksi Okto Sohari, Saksi Aziztra danSaksi ImliBahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa bersamasama

Ashari Siregar, SH ;yang mengangkat saksi sebagai sebagai Bendahara Pengeluaran Biro KeuanganSekretariat Daerah Propinsu Sumatera Utara adalah Kepala Biro keuangan SetdapropsuGubenmur Sumatera Utara SYAMSUL ARIFIN, sesuai dengan SK PengangkatanNo.188.4/18/KPTS/ 2011 tanggal 14 Januari 2011;Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara Pengeluaran di BiroKeuangan adalah sebagai berikut:e Mengusulkan Surat Penyediaan Danae Membuat Laporan Penyerapan belanjae Mengawasi dan mengevaluasi

HARTONO dengan nomor rekening 00244- 01-50-003759-9;

KepalaBidang Pemegang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KabupatenSragen yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan KasDaerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang salah satutugasnya sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sragen Nomor : Tahun 2002 Maret 2002tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada BadanPengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Jo.Pengelola (BPKD)188.4

berubah nama menjadi DinasPendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) sejak bulan Maret tahun2005 berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/1111/2005 tanggal24 Februari 2005 tentang Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan StrukturalEselon II Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati SragenNomor 821.2/0432/2009 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam JabatanStruktural Eselon II Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Kepala BPKD Kabupaten SragenNomor 188.4

Buleleng sejak sekitar Januari 2014 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenBuleleng Nomor : 188.4/33/SKRT/DISTSNAK tanggal 7 Januari 2014.Tugas saksi sebagai Koordinator Petugas Pertanian adalahmengkoordinir para penyuluh dan petugas pertanian peternakan yangada di Kecamatan Kubutambahan.Melakukan monitoring dan evaluasiterhadap kegiatan penyuluhanpertanian dan peternakan di Kecamatan Kubutambahan.

.01.01 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0086653 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nuryeni

5 Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Tahun 2011

6 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor : 188.4

bendel Keputusan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Pamotan Nomor : 05/ I/ 2016 Tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Badan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2016 2019;

Abdul Cholig Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;Bahwa pada tahun 2007 dilakukan perubahan Akta Perubahan KoperasiSimpan Pinjam Setia Makmur yang pengesahannya berdasarkan SuratKeputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal27 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Perubahan KSP SetiaMakmutr;Bahwa selanjutnya KSP Setia Makmur dilakukan perubahan anggarandasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam menjadikoperasi serba usaha (KSU) sehingga namanya berubah

Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen

2017 tentang penunjukan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian da penempatan dalam jabatan Struktural Esalon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, beserta lampiran keputusan Bupati Waropen nomor: SK.821.2-01 tanggal 15 Februari 2017.54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1781 tanggal 4 Agustus 2015, yang ditanda tanggani oleh Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe, SIP., M.H.55. 3 (tiga Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4

JAROT EDY SULISTYONO tanggal 29 Desember 201612 1 (satu) bundel copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/95/35.73.123/2014 Nomor : 188.4/68/35.73.201/2014 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201513 1 (satu) bundel copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/96/35.73.123/2014 Nomor : 188.4/69/35.73.201/2014 Tentang

dokumen print out Data Nama PNS Dinas PUPR Yang Mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa38 1 (satu) bundel copy warna dokumen Laporan Hasil Audit Atas Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013, Nomor : LHA-885/PW13/3/2014, Tanggal : 08 Juli 2014; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur39 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan Antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/46/35.73.123/2016 Nomor: 188.4

/40/35.73.201/2016 Tanggal 06 September 2016 tentang Pencabutan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/49.2/35.73.123/2015 Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran Tahun Jamak, Tanggal 06 September 201640 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.2/90/35.73.403/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Tanggal 28 Mei 201241 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.2/233/35.73.403

Nomor: 188.4/69/35.73.201/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Tahun 2014.52 1 (satu) buku berwarna Biru bertuliskan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/95/35.73.123/2014. Nomor: 188.4/68/35.73.201/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

ANTON Selaku Walikota Malang60 1 (Satu) Buah Dokumen Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Malang Tanpa Nomor, Catatan Atas Laporan keuangan Tahun 201561 1 (Satu) Bundel Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan perwakilan Kota Malang Nomor : 050/49.2/35.73.123/2015 & Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Islamic Center Tahun 201562 2 (Dua) Lembar Printout Surat berkop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Komisi C (Pembangunan

43. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Purworejo nomor:188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo tahun 2012 menjadi Kepala Desa;

Tetap terlampir dalam berkas pekara.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);------------------------------------------------------------------

ZAIDUN;

Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor : 188.4/ 08 Tahun 2011 tentang Pemberian Hiban kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta Tahun 2011, tanggal 28 Januari 2011 tanpa tanda tangan, beserta lampirannya;2. 1 (bendel) FC.

Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor : 188.4/ 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Hiban kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta untuk Tim Bola Volly Jogja Yuso Gunadarma, tanggal 27 April 2011, beserta lampirannya3. 1 (bendel) FC Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta T.A 2011 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). 4. 1 (bendel) FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;2. 1 (satu) Bundle Fotocopy salinan Keputusan Bupati Waropen nomor: 188.4/10/BAGKUM/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana dan Pejabat Pengesahan Surat Pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2017.3. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen

,M.H.55. 3 (tiga Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : 188.4/104/Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Waropen Nomor 920/36/Tahun 2016 tentang Penunjukan Administrator Sistem Keuangan Daerah Kabupaten Waropen, beserta lampirannya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Yulens Bonai, SH.M.Ak;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);

Waropen, ditanda tangani oleh Bupati Waropen atas nama YERMIAS BISAI, SH;

HANOCH SABAROFEK, Tanggal 5 Februari 200715) 4 (empat) Lembar Foto Copy KEPUTUSAN BUPATI SARMI Nomor : 188.4/09/TAHUN 2016, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Februari 201616) 1 (satu) Lembar Surat peritah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0270/SP2DLS/2016 tanggal 14 Maret 2016, Keperluan untuk Pembayaran Insentif Guru Pengawas PNS / CPNS PAUD, TK,SD,SMP,SMA

REKENING : 106020200514436) 4 (empat) Lembar Fotocopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 188.4/104/TAHUN 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi, tanggal 20 Juli 2016.37) 7 (tujuh) Lembar Fotocopi Rekening Koran giro Bank Papua cabang sarmi a.n. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.

Sarmi Nomor Rekening 10601060000466 priode 1 Januari 2017 s/d 31 Juli 2017.39) 3 (tiga) Lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4 / 55 / Tahun 2016, Tentang Penetapan dan Penempatan Guru Kontrak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan tahun 2016 beserta 17 (tujuh belas) lembar lampiran Nama/Nik, dan Tempat Tugas Guru Kontrak Tahun 2016. 40) 11 (sebelas) Lembar Foto Kopy Daftar Pembayaran Honorarium Guru Relawan/Kontrak Dinas Pendidikan dan Pengajaran