NITA CIPTA USAHA No.Nama Personil Posisi Kerja Temuan TergugatPengalaman Referensi Kerja (Tahun) Yang Mengeluarkan Paket Pekerjaan Posisi Waktu Beni Gunawan Aritonang Project Manager 4Pembangunan Prasarana Pengendalian BanjirCV. Nita Cipta Usaha Sungai Batang Bungo Paket Tahun Project Manager 2011Anggaran 2011 Pembangunan Pelindung Tebing Desa PondokPT. Nusantara Membangun Delapan Kec.

Berikut Tabel temuan data yang cacat tersebut kami uraikan sebagaiberikut:Nama PersonilJauhari Silalahi, STSofiyan Hadi, STLanggeng PramonoOpri SurnalSupriadiAgus TamiPaket Pekerjaan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Rawa D.R Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung BaratPengalamanKerja(Tahun)PosisiProject ManagerSite ManagerTenaga TeknikTenaga TeknikSurveryorPetugas K3Yang Mengeluarkan. Hiban Bersaudara. Roka JayaPT. Nita Cipta UsahaPT. Nita Cipta Usaha. Usaha Baru MandiriPT.

Tanjung Jabung Temuan TergugatPosisi02 Februari 2015 s/dGeneral Superitendent 30 Desember 2015General Superitendent 2014Site ManagerTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikJuru UkurJuru UkurJuru UkurPetugas K3 Konstruksi 06 Januan 2015 sid14.

SPP) sebesarRp. 171.661.350, (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluhsatu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jasanya Rp. 30.665.700,(tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) danuntuk selisin Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pokok sebesar Rp.48.519.241, (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu26dua ratus empat puluh satu rupiah) dan jasanya sebesar Rp.10.291.500, (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Bahwa selain temuan

tersebut ada temuan lain yaitu :1.

Temuan saya pada kelompok BUNGA PADI di desa Banua Anyar,kelompok sudah membayar dengan bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) yaitu saksi KARTINAH menggunakan tanda terimaakan tetapi tidak disetorkan ke Bank dan yang bertanggung jawabatas tidak disetorkannya pinjaman tersebut adalah sdri KARTINAH,yang mana uang pinjaman sejumlah pokok Rp. 7.000.033, (tujuh jutatiga puluh tiga rupiah) dan jasa Rp. 1.260.000, (satu juta dua ratusenam puluh ribu rupiah) ;2.

saksi Johanes Pardede yang mengetahui haltersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasikeuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukanpemeriksaan sistem aplikasi kKeuangan pada pabrik gula takalar yanghasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

,Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesPardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI)PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisihtersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN Xmelakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldokas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp1.598.813.776, (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan jutadelapan ratus

ketiga/penyediabarang/Jasa Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas dan disusun pula darikwitansi/nota pembayaran pada intern PanwasLu Kab.Sidrap sendiri yangdibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan terdakwa II dan hanyadidasarkan/disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yangmenjadi acuan awal kegiatan Panwaslu Kab.Sidrap dalam pemiluGubernur dan wakil QUDernUT ;2 monn nnn ne nnn nnn n cnn n nnnBahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

2013 tersebutsebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan Notanota /Hal.27 dari 79 hal.Put.41/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.kwitansikwitansi (Bukti Bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/Jasadimana terdapat satuan harga (Kuantitas) yang tidak sesuai dan dibuat sendirioleh terdakwa II dan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan RencanaKegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal ; Bahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

Pemerintah Provinsi SulawesiSelatan mengalami kerugian sebesar Rp. 102.546.729,00 (Seratus Dua Juta LimaRatus Empat Puluh Enam riou Tujun Ratus Dua Puluh Sembilan rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan InspektoratK@b.

Atas temuan tersebut,selanjutnya saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutandan petugas keamanan Rutan, yang kemudian Terdakwa langsungdibawa ke ruang keamanan; Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di ruangkeamanan karena saksi tidak mengikutinya; Bahwa adapun cara Terdakwa membawa paket narkotika jenissabu tersebut adalah dengan cara membungkus benda tersebut denganplastik klip warna bening kemudian diisolasi lalu memasukannya kedalambungkusan nasi dan dititipokan kepada saksi

Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi Matius Rudi Suzantolangsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutan dan petugas keamananHalaman 34 dari 58 Putusan Nomor 61/Pid.SUS/2018/PN BlaRutan. Dan atas temuan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudiansaksi Sariyo yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bloradiperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk mendatangi Rutan Blora danbertemu dengan petugas Rutan yang pada saat itu telah mengamankanTerdakwa I.

KOSTER SILAEN, MT dan PARMAN, ST, MT terdapat temuan sebagaiberikut :1) Terdapat penyimpangan dalam Aspek Perencanaan. Gambar hasilperencanaan kurang representatif yang mengakibatkan kurangnyapemahaman dalam proses pelaksanaan. Akibatnya hasil pekerjaan galiandan timbunan (cut and fill) tanah tidak dapat dihitung volumenya.

Hasil Uji Lab dari Ahli Teknik Mekanikal dan Elektrikal Universitas Riau atasnama Ahli AMIR HAMZAH, ST.MT terdapat temuan sebagai berikut :1) Pekerjaan Gambar dan Konsuil tidak ada dokumennya.2) 1set Selector Switch (auto/manual) tidak ada.Halaman 31 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

ARMAINI,M.Si terdapat temuan sebagai berikut :Halaman 307 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

Audit/Pemeriksaan yang tidak dilakukan Auditor yang independensaat melakukan audit/pemeriksaan;2) Auditor tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Auditi terkaitkelengkapan maupun kebenaran bukti/dokumen yang diterima dariPenyidik, dengan kata lain Auditor percaya saja dengan bukti/dokumenyang diterima Auditor dari Penyidik, padahal bukti/dokumen yang diterimaAuditor tersebut belum tentu cukup kompeten dan relevan;3) Auditor tidak memberi kesempatan kepada Auditi untuk menyanggah/menjawab temuan

audit secara komperehensif, hal ini disebabkan Auditorterkesan otoriter sehingga menganggap temuan Auditnya sudah benarpadahal tidak benar; Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dankemanfaatan, dan hanya mempertimbangakan kepastian hukumnya saja.

kerugian keuangan negara berdasarkan alatalat bukti sah yang diajukan dipersidangan; Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegakhukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tangal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: Menurut Mahkamah, KPKbukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

saksi Johanes Pardede yang mengetahuihal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistemaplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untukmelakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalaryang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

AndiZaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesHal 43 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa :Walaupun temuan indikasi Kerugian Negara sebesar Rp. 495.407.872.00 padabulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 adalah yangdimaksud kerugian Negara, maka pertanggung jawaban pidana hanyadibebankan kepada subjek hukum in casu PPTK yang menjabat pada periodebulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 tersebut, sehinggaPemohon

hukum, demikepatuhan hukum, demi objektifitas hukum, Jaksa Penuntut Umummemohon kepada pihak Pengadilan untuk menarik kembali berkas perkara incasu disertai surat dakwaannya, karena itu berkenaan dalam putusan61eksepsi menyatakan surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaantidak dapat diterima karena cacat dan tidak berdasar atas hukum.Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa:Walaupun temuan

membebaskanterdakwa dari perbuatan pidana yang kami dakwakan, akan tetapi hanya kepadaformil dari penanganan perkara, sedangkan terkait dengan kebenaran alat buktibukanlah domain sidang Praperadilan, melainkan kKewenangan dari Majelis Hakimyang mulia yang memimpin jalannya persidangan pokok perkara terdakwa.Demikian juga terhadap keberatan Penasehat Hukum terkait dengan hasil LHPBPK RI Perwakilan Sulut Hal. 75 alinea IV dan V tidaklah membatasi Penyidikuntuk melakukan penyidikan sebagaimana hasil temuan

Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwa temuanpemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasaripada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PeraturanMenteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:"Temuan

Dengan demikian, bebanpembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan beban pembuktianatas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukupserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggungbeban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1)UU KUP, yang berbunyi:Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/20154.Les8.6Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) tidakmelakukan pengujian tersebut, sehingga temuan

4Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pembentahuan tidak benar maka DirekturJenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya Se cele ee Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) selaku pihakPoteet ee tee Ree eRe eg clei li gece rainy Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung bebanpembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapat menunjukkanbahwa temuan

., MEMBUAT LAPORAN TERTULIS DAN JUGALISAN BAHWA UNTUK PEKERJAAN DI DINAS KESEHATAN ADA YANG TIDAKDIBERIKAN DOKUMEN SEHINGGA KESIMPULAN DARI KAMI BAHWA UNTUKKEGIATAN YANG TIDAK ADA DOKUMENNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB SKPDTERKAIT DAN KAMI AKAN MENGELUARKAN REKOMENDASI KEPADA SKPDTERKAIT TEMUAN DAN JUGA HALHAL TEKNIS SEPERTI DOKUMEN KEGIATANAGAR DIPERSIAPKAN PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DARIINSPEKTORAT.BAHWA BERNAR SEPENGETAHUAN SAKS!I SDR. STEVEN MUSTARI, SE.

DAN DUAWAB OLEH SEKRETARISDINAS UNTUK DOKUMEN KEGIATAN FISIK YANG LAIN AKAN MENYUSULSETELAH SAYA BERTEMU MASINGMASING PP TK NAMUN PADA PERTE MUANKEDUA SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEMBALIMENYAMPAIKAN BAHWA SUDAH DISAMPAIKAN DENGAN PPTK SEHINGGABERDASARKAN WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAMSURAT PERINTAH TUGAS MAKA LANGKAH SELANJUTNYA MELAKUKANKONFIRMASI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KAMI BERSAMA TIM UNTUK 4(EMPAT) KEGIATAN FISIK DAN KAMI MENYAMPAIKAN TEMUAN DARI 4 (EMPAT)KEGIATAN

FISIK TERSEBUT SERTA MEMBERIKAN KESEMPATAN DINAS UNTUKMENANGGAPI TEMUAN INSPEKTORAT SELAIN ITU KAMI JUGA MENYAMPAIKANTERKAIT KEGIATAN FISIK LAINNYA YANG SAMPAI BATAS WAKTU PEMERIKSAANTIDAK DIBERIKAN DOKUMEN MAKA TIM ANGGAP TERHADAP KEGIATANTERSEBUT TIDAK PERNAH KAMI PERIKSA;18).

MIMIKA TETAPI JASA KONSULTAN TETAP MENGGUNAKAN LELANG NON EPROCUREMENT;e BELUM ADA SURAT EDARAN BUPATI ATAU SURAT KEUTUSAN BUPATI YANGMENGINSTRUKSIKAN SKPD UNTUK MELAKUKAN LELANG E PROCUREMENT;e BELUM PERNAH ADA TEMUAN BPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TERKAITDENGAN PELAKSANAAN LELANG NON EPROCUREMENT;ePADA APLIKAS LPSE KAB. MIMIKA MASIH TERDAPAT MENU PILIHANLELANG NONEPROCUREMENT.21). BUDIMAN, ST.BAHWA BENAR SAKSI KENAL DENGAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK,SH.

Pelaksana Lopangan P2TL meliputi :a.melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP = danperlengkapan APP serta Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dalamrangka menertibkan Pemakaian Tenaga Listrik;. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;mencatat kejadiankejadian yang ditemukan pada waktu dilakukanP2TL menurutjenis kejadiannya;. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL dan BeritaAcara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaanP2TL;. menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan

PLN di periksa 1(satu) persatu Sampai 4 (empat) hari mulai tanggal 1Juni 2016 sampaidengan tanggal 4 Juni 2016;Bahwa 1 (satu) regu melakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenagalistrik (P2TL) terhadap 20 (dua puluh) pelanggan dan pada waktu itudilakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada 120(seratus dua puluh) pelanggan;Bahwa ada 17 (tujuh belas) temuan pelanggaran dalam melakukanpemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada parapelanggan;Bahwa ditemukan kabel

KarBahwa saksi menjadi Petugas P2TL sejak tahun 2014 sampai sekarang;Bahwa regu saksi menemukan pelanggaran terhadap terhadap aliran listrikpelanggan sebanyak 3 (tiga) temuan dengan pelanggaran sama;Bahwa setelah dilakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh petugas(P2TL) PT.PLN para petugas (P2TL) berkumpul dan rapat di PT.PLNRayon Tulunggagung dan dari hasil rapat tersebut kedapatan 17 (tujuhbelas) pelanggaran aliran listrik di Desa Pojok dan pada saat itu juga parapetugas menyerahkan berita

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRI NomorXIV. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dan tanggapanSatker DDT (Ir.

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per SatuanKerja (SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005tanggal 28 November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRINomor XIV Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dantanggapan Satker DDT (Ir.

DitjenPerkeretaapian Jakarta, 7 Maret 2005;1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran DepartemenPerhubungan Tahun 2006 Jakarta, 17 Oktober 2005;1 (satu) bundel Rekapitulasi RKKAKL per UPT / Satuan Kerja Tahun2006 Ditjen Perkeretaapian (Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDT TA2006 tanggal 3 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan

korban memberitahukan kepada saksi bahwa dirinyasedang berada diklinik Bidan Nursyam di Sibolga, kemudian sekira pukul 22.00Wib saksi AGUS HARIANTO datang bersama dengan Terdakwa dan temantemannya untuk bertemu dengan korban, dan setelah bertemu korban langsungmengatakan kepada Terdakwa apa tidak kasian kalian samaku, kalaumembuat berita tanya dulu saya, kalau dibaca orang berita itu sudah sepertikoruptor buronanlah aku dianggap orang, kasihanlah keluargaku, padahalsudah diaudit BPK itu, tidak ada temuan

Sudah seperti koruptor buronanlah akudianggap orang, kasihan keluargaku, padahal sudah diaudit BPK dantidak ada temuan. Mendengar perkataan saksi, Terdakwa mengatakanbukan saya yang membuat dugaan tersebut, mahasiswa yang punyadata, saya hanya memberitakan.

Rd.OMAN ABDURAHMAN melaporkan adanya kejadian hilang atauberubahnya suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suaraditingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasatanggal 07 Mei 2019 dikantor Bawaslu;Bahwa tahapan yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporantersebut adalah :a.Tanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Garut melakukan rapatpleno yang dihadiri oleh selurun anggota Bawaslu Kabupaten Garutdengan maksud menentukan apakah temuan dugaan pelanggaranpemilu yang disampaikan

tersebut memenuhi unsur formil danmeteril, dengan hasil kajian dalam rapat pleno tersebut sepakatbahwa temuan tersebut memenuhi unsur dan bisa diregistrasi;Kemudian tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Perbawaslu No. 31tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu bahwa dalam waktu 1x24 jamBawaslu Kabupaten bersama Penyidik Polri dan Kejaksaanmelakukan pembahasan pertama dengan kesimpulan : saksi didugamelakukan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksuddalam Undang undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yangdisampaikan oleh bawaslu Kab/Kota.j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan /atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepadamasyarakat.Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitk. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan pemilu;. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan /atau ketentuan peraturan perundang undangan.KPU Kab/ Kota berwenang :a.

BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turunmelakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK diKantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa adakekurangan timbunan.Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water

Aego Media Pratama telahmengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaanPembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuaidengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPKmemanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volumetimbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudaraSahran Umasugi.

Nurdin Lamatokan :10.Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil PekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015, pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkaitdengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan WaterFront City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 namun Saksitidak mengetahui apakah temuan tersebut mengenai administrasi atauterkait kekurangan volume pekerjaan ;Bahwa CV.

No.05.C/HP/XIPAMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, olehkarena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankankepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RIPerwakilanProvinsi Maluku dimaksud.Bahwa benar yang membuat konsep surat pemberitahuan untukmelaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPKibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuanuntuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yangmeneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada

pelaksanapekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksitidak menanyakan disampaikan kepada siapa.Bahwa benar atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksanapekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Malukudimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPKPerwakilan dimaksud.Bahwa benar pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurangyang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksibersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang kelokasi

No. 71/G/ 2013/PHI.Sbye Bahwa saksi masuk kerja lebih dulu dari pada penggugat ;e Bahwa kewajiban kolektor adalah melakukan kunjungan/penagihan ke konsumen;Bahwa tergugat pernah dilakukan sampling diantara yang melakukan sampling pak Agus,kemudian ada temuan/ konsumen yang tidak dikunjungi karena alasanTEPTSQ ~~~~ nnn nnn nn in ES I Ie Bahwa target kolektor satu harinya Rp. 1.500.000, ; Bahwa sewaktu akan menjalankan tugas, kolektor membawa kwitansi tagihan ;Bahwa penggugat pernah membuat surat pernyataan

disaksikan oleh saksi HERIRAMA PUTRA yang saat itu melintasi jalan tersebut atas tempat dimana terdakwaditangkap dan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil NarkotikaGolongan Jenis Shabushabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisapberupa bong, 1 (satu) bal kecil palstik klip warna bening, 2 (dua) buah pipetplastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merahdan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 6321 NC,selanjutnya berdasarkan hasil temuan

Dalam SPKPBMtersebut tidak mencantumkan alasan penetapan klasifikasi,hanya disebutkan bahwa uraian terjadinya hutang = adalahsalah klasifikasi/ pembebanan ;Bahwa namun berdasarkan penjelasan lisan dari KPBCTanjung Perak, SPKPBM tersebut diterbitkan sesuai dengansurat dari Kantor Wilayah VII Surabaya untukmenindaklanjuti Temuan Hasil Verifikasi Dokumen Pabean danCukai sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang VerifikasiBahwa KPBC Tanjung Perak diminta untuk menindaklanjutiPIB dan Nota Hasil Analisis

tetapi balon lampu tersebut agak mencurigakanseperti ada sesuatu di dalam balon lampu tersebut dan salah seorangAnggota pun mencabut kemudian mengambil balon lampu yang tergantungtersebut kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka balon lamputersebut dan setelah di buka ditemukan 2 (dua) dua paket yang di dugaNarkotika jenis shabu di dalam balon lampu tersebut dan setelah ditanyakanTerdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah benarmilik terdakwa,selanjutnya terdakwa beserta barang temuan