Ditemukan 1092 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : notaris novaris nopril notari novarel novaria nataria notariil notarial notarii
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-02-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 01/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 27 Februari 2015 — Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si. Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm) ;
50 — 17
  • 2007tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006,yaitu:Pasal 33 ayat (1)Dalam hal musyawarah secara langsung pemilik tidak dapat hadir,dapat mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa KhususNotaril atau dibawah tangan yang diketahui Kepala Desa / Lurah atauPejabat yang setingkat dan Camat.Pasal 46(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada oranglain, surat kuasa harus dibuat dalam bentuk notaril
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 168/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT.Tjitajam Diwakili Oleh : Reynold Thonak SH
Terbanding/Tergugat I : PT Tjitajam, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Zaldy Sofyan selaku Direktur Utama
Terbanding/Tergugat II : Ponten Cahaya Surbakti
Terbanding/Tergugat III : Dayat Syarif Narkis, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Tamami Imam Santoso
Terbanding/Tergugat V : Tavip Purnomo Hadi
Terbanding/Tergugat VI : Kivlan Zen
Terbanding/Tergugat VII : Rony Wongkar
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris Nurul Huda, S.H
Terbanding/Tergugat IX : Notaris Rose Takarina, S.H
Terbanding/Tergugat X : Notaris Zulhendrif, S.H. SpN
Terbanding/Tergugat XI : Notaris Suparno, S.H., Mkn
Terbanding/Tergugat XII : Notaris Harry Purnomo, S.H., M.H., MKn
Terbanding/Tergugat XIII : Notaris H. Zariun Yan, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq MENKUMHAM RI cq DIRJEN Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri ATR atau Kepala BPN cq Kanwil Badan Pertanahan Jabar cq BPN Kab.
118 — 89
  • TJITAJAM, karena pengangkatan TERGUGAT Il VIItersebut adalah hasil dan atau keputusan rapat pemegang saham PT.TJITAJAM ;Bahwa point 8 (delapan) gugatan PENGGUGAT aquo tidak dapat diterima,karena tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. seorang Notaris tidakmemiliki kKewenangan untuk menyatakan akta yang telah dikeluarkannyasebagai tidak sah, karena yang berhak membatalkan suatu akte notaril adalahPengadilan atau atas kesepakatan bersama para pihak yang ada dalam aktetersebut ;Bahwa demikian juga
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-08-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 12/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 17 Juni 2020 — HARIS MULYADI (penggugat) LAWAN 1.VINCENT WIDJAYA 2.ROY INDRA DHARMAWAN Turut Tergugat: 1.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY SH 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI (para tegugat)
253 — 51
  • Vincentius Widjaya yangmeminta Saksi untuk bicara;Bahwa saat pertemuan tersebut, yang memutuskan waktu itu adalah secarabersamasama, karena dalam pertemuan tersebut adalah keputusanbersamasama, bukan keputusan sendirisendiri;Bahwa dalam pertemuan tersebut, Saksi berbicara atas nama VincentiusWidjaya dan ada surat kuasa dari Vincentius Widjaya kepada Saksi, yangmana surat kuasa tersebut sifatnya notaril.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 9/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
SRI MULIANI
155 — 125
  • Syaratsyarat pencairan:Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan jaminansecara intern;Menandatangani Tanda Terima Uang;Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yang mengajukanpinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi KaryawanPertamina UPMSI Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.PertaminaUPMSI Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan totalnominal plafonde Syaratsyarat kredit
    Syaratsyarat pencairan:e Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;e Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern;e Menandatangani Tanda Terima Uang;e Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dariKoperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahui olehbagian SDM PT.Pertamina UPMSI Medan sebagai pemotong gaji,kelengkapan administrasi, dan total nominal plafondSyaratsyarat
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 07-03-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA MADIUN Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I Tergugat II, Turut Tergugat
57 — 21
  • quo dapat dengantepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, makaTergugat Il akan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya terjadiantara Para Penggugat dengan Tergugat Il sebagaimana uraian di bawahini;PENGGUGAT ADALAH DEBITUR YANG TELAH MENERIMAFASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT IlBahwa Penggugat adalah debitur yang telah memperoleh fasilitaspembiayaan dari Tergugat Il berupa fasilitas pembiayaan MusyarakahMutanagisah Wal ljarah dan Al Murabahah, yang dituangkan dalam aktaakta notaril
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 19-06-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 311/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 14 April 2016 — H. Hasanul Basri, S.Pd sebagai Penggugat Melawan 1. Boy Solahudin sebagai Tergugat I 2. H. Hairudin,S.H sebagai Tergugat II 3. PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) ,Tbk sebagai Tergugat III 4. Notaris/PPAT Sri Budi Lestariningsih,S.H, sebagai Tergugat IV 5. Notaris/PPAT Hernandes Mahjoedin,S.H sebagai Tergugat V 6. Dra. Lia Lince Marbun Situmorang sebagai Tergugat VI 7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL ) sebagai Tergugat VII 8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat
155 — 63
  • melakukan prinsipkehatihatian terhadap usaha dan agunan calon debitur, sehingga dalilPenggugat dalam butir 13 Petitum gugatan yang menyatakan bahwaTergugat Ill tidak menerapkan prinsip kehatihatian sehingga melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat bersama dengan Tergugat IIIsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMk)berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2 tanggal 11 Oktober 2010yang dibuat secara Notaril
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 244/PDT.G.ARB/2017/PN.JKT.SEL.
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT KERUI INDONESIA Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2. PT AGUNG GLORY CARGOTAMA PT AGC
813 — 1340
  • Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undangundangharus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta tanah.Jadi, email hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilanperdata dengan didasarkan pada halhal yang telah kami uraikan di atas.Hal 11 dari 78 Hal Put.No.244/Pdt.G.Arb/201 7/PN.Jkt.Sel36.Bahwa korespondensi email tersebut tidak dituangkan (tertulis) dalamamandemen Perjanjian a quo ataupun dibuat dalam bentuk perjanjian accesoir,sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 K/PID.SUS/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — SRI MULIANI;
2171 — 1716 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
  • Parmanmerekomendasikan pengajuan kredit (pola executing);Syaratsyarat pencairan: Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit; Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern; Menandatangani Tanda Terima Uang; Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasidari Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahuioleh bagian SDM PT.
    Syaratsyarat pencairan: Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit; Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern; Menandatangani Tanda Terima Uang; Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasidari Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahuioleh bagian SDM PT.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 17-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 115/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat I : ZULKARNAINI, S.H., M.M. Bin M. AMIN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik IndonesiaI Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kanwin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wiliyah Aceh Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Langsa
Turut Terbanding/Penggugat II : ARIEF TAUFAN Bin ZULKARNAINI
54 — 29
  • ="Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakandengan bentuk tertentu,seperti harus dibuat dengan akta notaril;Bahwa Perjanjian pokok dalam perkara ini adalah perjanjian hutang piutang,bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian antara Debitur (PENGGUGAT)dan kreditur (TERGUGAT 1) yang berdiri sendiri tanpa bergantung padaadanya perjanjian;Bahwa Perjanjian tambahan (accesoir) adalah perjanjian antara Kreditur(PENGGUGAT) dan Debitur (TERGUGAT 1!)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-03-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2017 — NAIM BIN MUSI, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
99 — 43
  • Bahwa setelah berbagai proses akta notaril sebagaimana terurai padapoint 8 di atas dilakukan antara Tergugat Il Intervensi 1 dengan Tergugatll Intervensi 2, selanjutnya Tergugat Il Intervensi 2 menjual dua bidangtanah tersebut kepada Dinas Tata Air Pemerintahan Provinsi DKI yangdiwakili oleh SUTRIYONO (selaku Kepala Unit Pengadaan Tanah DinasTata Air Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta), berdasarkan AktaPelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 444, tanah sertifikatHak Milik No. 1026/Kapuk Muara
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 31-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 324/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 2 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Kedek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH.
Terdakwa:
Esti Yuliani
664 — 302
  • ,M.Hum. terhadap PPJB nomor : 06, tanggal 22 Pebruari 2017 danAkta Kuasa Nomor : 07, tanggal 22 Pebruari 2017Bahwa pada saat penandatanganan Akta pembatalan tersebut Nyoman Waradan korban baru mengetahui bahwa telah dibuatkan Akta Kuasa Nomor :05 dan Akta Kuasa Nomor : 07, keduanya tertanggal 22 Pebruari 2017;Bahwa sehubungan telah dibatalkan seluruh aktaakta Notaril / akta Autentiktersebut kemudian Nyoman Wara meminta kepada saksi AGUSSATOTO, S.H.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 05-01-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 02/ Pdt/G/2011/PN.Krw.
Tanggal 25 Oktober 2011 — NARTI BINTI TAR, LAWAN 1. Asyikin bin Edyh alias Asikin bin Edyh, 2. Caya bin Karmas, 3. Wangini binti Taswad, 4. Sanio Binti Sukardi , 5. Hanita binti Caya, 6. Erna Herawati binti Caya , 7. Djuli Junaedi, S.E, 8. Tonah binti Taman Wasni, 9. Tarbin bin Cayan, 10. Samin bin Cayan, 11. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIBUAYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, berkedudukan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang,
82 — 8
  • Lagi pulatanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat IV pada butir 12.1. dan 12.2di atas bukan milik Penggugat;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang PeraturanJabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah TIDAK ADA PASAL YANGSECARA KHUSUS MENGATUR MENGENAI TANDA TANGAN,artinya secara hukum akibat hukum yang ditimbukkan oleh tindakanpembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notaril maupunakta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yangditimbulkan oleh
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RYAN RUDINI, SH.
Terbanding/Terdakwa : HENI SUSANTO, SH,M.Hum Bin PARDI
74 — 37
  • tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperolehkesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersamapanitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;=" Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Ir. INDRA JAYA, M.Sc.
Tergugat:
1.RIANI FIRMANSYAH
2.ETTY SETYARSI
3.WENONA MARYAM JAYA
4.PT. Bank MNC Internasional, Tbk
Turut Tergugat:
1.Notaris atau PPAT FARIDAH, SH, Mkn
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
3.Notaris atau PPAT YOHANNES BUDI KRISTANTO, S.H., M.kn.
183 — 135
  • Berdasarkan dalildalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya dansecara garis besar dibenarkan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill, makamohon kiranya atas Aktaakta Notaril berupa :a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober 2018;b. Akta Kuasa Jual No.: 23 tanggal 8 Oktober 2018; danc. Akta Perjanjian Pengosongan No.: 24 tanggal 8 Oktober 2018.Agar dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATANHUKUM;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3037 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — DRS. SETIAWAN SUMANANG VS MUHAMAD ANDY ARSLAN DJUNAID, SE., DKK, dan PT. PAVITRA BUANA SEJAHTERA
123 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Perjanjian tersebut oleh parapihak dituangkan dalam bentuk Akta Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan RosidaRajagukguk Siregar, SH., M.Kn.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1686/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 82
  • Tergugatpun sempat menawarkan kepada Penggugatbisnis tersebut diatasnamakan Penggugat secara Notaril, namun 1 (Satu)hari sebelum bisnis tersebut dibuka, Penggugat pergi meninggalkan rumahdengan membawa serta anakanak.Bahwa sangat aneh dan sangat mengadaada jika dikatakan anak adalahsalah satu permasalahan, jika Penggugat mengatakan selama ini anakadalah sebuah permasalahan, maka dapat kita lihat bersamasama kalauTergugat tidak menganggap kehadiran anak adalah sebuah anugerahmelainkan permasalahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-08-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Benny Rambe
Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
400 — 403
  • PembubaranBadan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 21 Tahun 2021)maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengesahan perubahan anggarandasar yang berlaku bagi Tergugat adalah penelitian terhadap bentuk formalpermohonan pengesahan perubahan anggaran dasar yang harus dilakukanHalaman 52 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTdalam bentuk akta notaris dan penelitian secara materil mengenai keabsahanperubahan anggaran dasar yang juga didasarkan pada halhal yang termuatdalam akta notaril
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Juli 2015 — HERWANSYAH, S.E.,M.M. BIN H. HUMAIDI ISMAIL
62 — 9
  • .= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril untuk jaminanyang masih berupa SPH sebagian masih belum di kuasai bank,sehingga bank belum memiliki hak kuasa menjual atas jaminantersebut apabila debitur wanprestasi.= Bahwa penarikan fasilitas kredit KI KUR yang di pindahkan melaluirekening afiliasi (BNI Taplus) sebagian besar tidak dilakukan secarabertahap sesuai memorandum keputusan kredit
    tersebut tanpa dilengkapi denganmemo disposisi yang disetujui oleh terdakwa.= Bahwa jaminan dan pengikatan pengurusan sertifikat tanah kebun(SHM) yang merupakan jaminan kredit BWU (BNI wira usaha) danKUR tidak dilakukan proses tindak lanjut dengan pengajuansertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah diagunkan kepadaKantor Pertanahan setempat.= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
93 — 55
  • ;e Selatan : Rungkang;e Barat : Selat BaliTelah selesai menjadi Setifikat Hak Milik pada tanggal 10 Juli2008 yang teridentifikasi sebagai berikut : Sertifikat Hak MilikNomor : 2407; Luas : 11.100 M2 Nama Pemegang HakPura Luhur UluwatuJurit Nomor IdentifikasiBidang (NIB)22.03.09.03.01233 Surat Ukur Nomor::1755/Pecatu/2008 tanggal 10Juli 2008Desa : PecatuKecamatan : Kuta SelatanKabupaten : BadungPropinsi : BaliNamun tidak diinformasikan Tergugat kepada Penggugat dan tidakjuga dibuatkan Perjanjian Notaril
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2013
Tanggal 24 September 2013 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesar Rp2.843.340.000,00 (dua milyardelapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I Rekonvensi tidak pernah melunasipembayarannya atas harga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sampaidengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi;Bahwa diakibatkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak melunasi pembayaranharga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensitelah membuat Akta Pembatalan Nomor 15 secara Notaril