DADITAMA.Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga denganpemohon;Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak saksi1(Ssatu) partal di Partai AmanatNasional (PAN) dengan pemohon;Bahwa pemohon setahu saksi bernama Muhammad Fikri;Bahwa saksi tahu nama pemohon dari keterangan domisili pemohon;Bahwa setahu saksipemohon tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP);Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak punya Kartu Tanda Penduduk(KTP

kain yang bertuliskanExpedition yang berisikan 1 (satu) kemasan/paket plastik beningukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang masihberlcentuk batu dan 130 (seratus tiga puluh) kemasan/paket plastikbening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.e 1 (satu) Kemasan/paket Plastik bening ukuran kecil yang didugaberisikan narkotika jenis Shabu.e 1(satu) buah alat isab shabu (bong)e 1(satu) buah kore api merk LVe 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang bertuliskan partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

AzasiManusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKehakiman dan Hak Azasi Manusia ;MEMUTUSKAN :MenetapkanPertama : Menolak untuk mengesahkan sebagai Badan Hukumpartai politik sebagaimana termaktub dalamLampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan HAMini ;Kedua : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapbkan dan berlaku surutsejak tanggal 4 Oktober 2003 ;Ditetapbkan : di Jakarta ;Pada tanggal 30 oktober 2003 ;Pada Lampiran 1 No.38 tertulis PARTAl

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

memang dilarang olehundangundang.Bahwa ketidakpuasan terdakwa selaku wartawan dan aktivis anti korupsiyang melalui media sosial (medsos) gencar mengkritisi penanganan dugaankasuskasus korupsi, serta adanya ketidaksepahaman dalam urusan internalpartai antara terdakwa dan korban atau pun persoalan pengancaman yangmenurut terdakwa dilakukan oleh korban terhadap terdakwa dan yang menjadilatar belakang pertikaian antara terdakwa dan korban, sesungguhnya bisadiselesaikan melalui mekanisme organisasi (partal

Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga7Legislatif DPRD Kabupaten Puncak merupakan prosespolitik yang dilaksanakan melaluiLanapan j= = 2 eee 5 eee s eee se ee seme See See Se SHE BES eme S Pendaftaran peserta Pemilu olehpartai partali; eee eee eee Pengajuan namanama calon Anggota DPRD dari pesertaPemilu (daripartai partal)5 ++ ce errr e eee Penyelengaraan Pemilu (serentak di seluruh Indonesia)tanggal 9 April2009; re ere rer rer re re eee ee ee ee eee Penetapan hasil Pemilu) (didalamnya penetapan

No. 194K/TUN/201 112dalil dalil sebagai berikutEksepsi Kompetensi AbsolutGugatan Penggugat pada dasarnya adalah perselisihaninternal partal politik, yang masuk dalam kompetensiabsolut Pengadilan Negeri ;Bahwa Sdr. Amelia A Yani (Penggugat) telah menyembunyikandan bahkan memberikan keterangan yang menyesatkantentang fakta hukum yang sebenarnya terjadi di dalamtubuh Partai Peduli Rakyat Nasional ;Bahwa yang sebenarnya terjadi Sdr. Amelia A.

Dalam kasus tersebut,tidakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmemiliki hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu C dapat mengajukan Exceptioini persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.6.

Dalam kasus tersebut,tidakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmemiliki hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata.

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran diawali dengan ketidakjujuran dari Tergugatyang selalu pulang malam dengan alasan urusan partal;7. Bahwa, untuk mencari kebenaran alasan Tergugat tersebut, ternyataPenggugat dikejutkan dengan tindakan Tergugat dengan sebenarnyatelah selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat melihat secaralangsung;8.

bahwa walaupun 3 (tiga) buah alat bukti tertulistersebut adalah berupa akta di bawah tangan yang bersifat akta sepihak,namun keberadaan alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Asli SuratPernyataan Bersedia Dimadu diakui Termohon dibuat sendiri olehnya,begitu juga dengan alat bukti tertulis bertanda (P.3) berupa suratpernyataan Penghasilan juga diakui olen Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg danPasal 1875 KUHPerdata, akta di bawah tangan baik yang dibuat sepihakatau partal

,kemudian saya pulang; Bahwa keesokan harinya, Penggugat (Yusak Ibrahim Labati)datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada suratpemecatan atas dirinya; Bahwa saksi tidak tahu ada tahap penyelesaian di tingkatMahkamah Partai; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik sebagaianggota dewan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa masalah inidiselesaikan di intern partal;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupunKuasa Tergugat dan Tergugat II akan menanggapinya dalam

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan point 1 diatas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan yangdimaksud dengan Perselisihan partal politik meliputi antara lain:(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) Penyalahgunaan

Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan mencari tahu kejanggalan padaSurat Keputusan No:SKEP/051/DPPHANURA/VII/2017 tersebut, ternyataditemukan faktafakta sebagai berikut:7.1.Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Keputusan Tergugat No:SKEP/051/DPPHANURA/VII/2017 yang tidak sesuai denganmekanisme, yakni pada bagian Menimbang poin nomor 1 (satu)Penggugat dinyatakan melakukan tindakan yang bertentangan denganazas perjuangan partal, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga danKode Etik Partai HANURA serta

Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pengakuan Penggugattersebut diatas,membuktikan:2n 0 nnn nn nn nnn nnn nn nnnsa.bahwa....a. bahwa telah jelas dan tegas substansi pokok surat gugatPenggugat tentang pemecatan atau pemberhentian keanggotaanpartai merupakan masalah internal Partai Amanat NasionalSebagal partal Politi kjassseseq ener neers eneb. bahwa yang mempunyai kewenangan mengurus dan mengaturtentang pembuatan dan penerbitan surat atau kebijakan partai danmengangkat serta memberhentikan

Surat KeputusanPemberhentian tersebut di atas berdasarkan adanya pelanggaranPenggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga (AD/ART) Paartai PNUI.Pada pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA (ayat1) mentaati AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan parta, (ayat 2)setia dan tunduk kepada disiplin partal, (ayat 3)membayar iurananggota.Pasal 9 DISIPLIN PARTAI (ayat 3) anggota dan pengurus partai harustunduk kepada pimpinan atau struktur organisasi partai yang lebih tinggi.Pasal 12

Majene dari PPNUI;Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidakmembayar iuran partai sebesar Rp. 500.000, perbulan dan tidak pernahberkoordinasi dengan Saksi selaku Ketua DPC, dan membentukkepengurusan sendiri dengan Ketua Rikas yang kemudian menggunakandana partal ;Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah diterbitkan SK yang dikeluarkanoleh Ketua Umum DPP PPNUI tentang kepengurusan M.JAFAR danNURAIDA MUSTAFA sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPNUI Sulbar;Bahwa dengan terbitnya SK tersebut

Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat LingkunganPeradilan tertulis ketentuan yaitu, Perkara permohonan termasuk dalampengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukanitu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Bahwa dalam Pasal 32 ayat (4) Undangundang No. 2 tahun 2011 tentangPerubahan atas Undangundang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikyang berbunyi :Pasal 32 ayat (4) : "Penyelesaian Perselisihan Internal partal politiksebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60hari (enam puluh hari).

UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENT ANG PARTAI POLITIKMEMBERIKAN KEVVENANGAN KEPADA MAHKAMAH PARTAI UNTUKMENYELESAIKAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAl SEHINGGAPUTUSAN MAHKAMAH PARTAI TIDAK DAPAT DISEBUT SEB AGAIPERBUATAN MELAWAN HUKUM.Dalam Gugatan halaman 619, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain sebagaiberikut:Halaman 25 dari 62, Putusan No. 54/Pdt.G/20161PN.Jkt.Pst.Perbuatan melawan hukum

calon legislatif dari partalpolitik lain;(3)Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih ataumenghalanghalangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dariPartai Demokrat;(4)Mengpengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara denganmemaksa, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyakepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung;(5)Membuat syrat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calonanggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;(6)Menggunakan posisinya sebagai saksi partal

Memkampanyekan agar pemilih memulth calon legislatifdari partal politik lain,(3). Mengkampanyekan agar pemilth tidakmemulih ataumenghalanghalangi pemilth untuk tidak memilih calonlegistauf dart Partai Demokrat,(4). Mengpengaruhi pilthan pemilih pada hart pemungutansuara dengan memaksa, menjanjikan atau memberikan uang ataumateri lainnya kepada pemlith batik secara langsung maupun tidakJangsung;(5).

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsungperselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktuTergugat menyewa mobil saya dan mengatakan bahwa mobinyamenabrak orang pada hal ternyata mobil tersebut digadaikan olehTergugat; Bahwa Tergugat tidak jelas pekerjaannya tetapi yang saksi tahuTergugat aktif di partal; Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadipada bulan Februari tahun 2017 dan akhirnya Tergugat pergi dari tempatkediaman dan meninggalkan Penggugat dan tidak