Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUTOYO ARJO, SH
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
71 — 44
  • dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian petitumgugatan pada poin ke3 dapat dikabulkan, ..... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten,karena di dalam pertimbangan dihalaman 75 alinea ke3 dan ke5 yangpada pokoknya menyatakan bahwa antara tanah Terbanding/dahuluPenggugat dan Pembanding I/dahuklu Tergugat dan PembandingIl/dahulu Tergugat II tidak ada yang menginformasikan bahwa tanahtersebut terletak bersamaan atau saling tumpang tindin
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 06-04-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Ktg
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 55
  • Sehingga semakin jelas penyesatan serta keserakahan Penggugatdan Turut Tergugat V ingin menguasai objek sengketa.Bahwa sudah sangat jelas itikad buruk Tergugat Rekonvensi dalampengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu walaupun belumdilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, dimana jelas gugatan yangdiajukan tidak jelas dan tumpang tindin mengenai batasbatas yangdiajukan serta ketidak jelasan dari objek sengketa.Bahwa semakin jelas itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi dalam gugatanyang diajukan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ny.Hj.RATINA -LAWAN- AMIRUDDIN ASSAARI
76 — 15
  • dimana berdasarkan surat ukur No.20/Srimulya/2008 yang ada padabukti Tll19 dan TV1 ternyata batasbatas tanah pada peta tanah tidakmencantumkan batasbatas serta berbatasan dengan apa dan apabiladihubungkan dengan bukti surat P14 berupa fotocopy SHM No.120 atas namaH.M.Arifin dengan gambar situasi No.5898/1996 dimana batasbatasnya jelasdan untuk sebelah selatan berbatasan dengan gambar situasi No.2382/1992yaitu bukti P3 ini membuktikan bahwa penerbitan surat ukur No.20/Srimulya/2008 telah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
168 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusansebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena rumusannya sama atautumpang tindin dengan batasan selesai dibuatsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasandari UndangUndang Cukai.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
98 — 40
  • Adapun syarat daerah dijadikanTransmigrasi yakni adanya usul dari pemerintah daerah ke pemerintah pusatdisertai ketersediaan hutan belantara milik pemerintah untuk dijadikan lahantransmigrasi dan lokasi transmigrasi tidak tumpang tindin dengan lahanpemukiman atau perkebunan masyarakat; Bahwa lahan lokasi transmigrasi tidak boleh di lahan sengketa dan tanahtransmigrasi merupakan lahan kosong;Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Tjt Bahwa parit ban pemerintah sudah berdiri
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2020 — Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School IHBS Melawan NGADIMAN
317 — 581
  • melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
    dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 45/PDT.G/2015/PN.SGM
Tanggal 9 Juni 2016 — Nagauleng Andi Amin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan 1. Yurni Husain, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Drs. A. Panda Alamsyah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Camat Somba Opu Selaku Ppat, 4. Hj. Andi Eka Gentasuri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 5. Dra. Hj. Andi Herlina Sakwati, M.Si, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; 6. Andi Herwatik Dewi, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; 7. Andi Budihari Istihara, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII; 8. Andi Indra Laelany, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII; 9. Hj. Andi Tenri Citasari, Se, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX; 10. Andi Santiaji, SE, disebut sebagai Tergugat X; 11. A. Wishar Mappa Somba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI; 12. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut para tergugat;
80 — 9
  • PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
189 — 106
  • tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
251 — 199
  • ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungihalaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru. tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
150 — 80
  • Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 192/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
144 — 192
  • Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
171 — 94
  • Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
76 — 43
  • Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2014 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — TOMY DELSY, S.H
183 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
1.Hongoriaty alias Ong lian Tjie
2.Bandanagara alias So Kok Tjai
3.Drs. Sutopo Sjahudin. DAN KAWAN
4.Suherna Sjahudin
5.dr. Sutiny Sjahudin
6.Susinto Sjahudin, Bsc.
7.Sulenty Sjahudin, SE.
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi Yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
73 — 26
  • Bahwa sehubungan perkara No. 111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg sampaidengan saat ini belum berkekuatan hukum tetap, apabila perkara aquo tetap dilakukan pemeriksaan maka ada potensi terjadinyatumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini. Maka lebihsangat bijaksana apabila ditunggu saja perkara No.111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg selesai.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
1.OKTAVIANUS PORO LETE
2.LUKAS LADE BORA
Tergugat:
1.PT. SUTERA MOROSI KHARISMA
2.UMBU S. SAMAPATY, SH. MH Alias UMBU KUPANG
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat
210 — 285
  • Rekonvensi;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannyamenyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalamPemeriksaan setempat masuk dalam bidang tanah sebagaimana terdaftardalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada poin ke 4 (empat) huruf b pokokperkara, Turut Tergugat menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 379yang di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensibelum dapat dipastikan terletak diatas/tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 7/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAINI,H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
1.NURIKA
2.JUNAIDIN AHMAD
3.MOH.MISBAHUL MUNIR
325 — 152
  • Bahwa dari perbuatan TERGUGAT menerbitkan ObjeObjekSengketa, diatas tanah milik PENGGUGAT, akibatnya telah merugikanPENGGUGAT karena tanah PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 1636 Tahun 2001, Kelurahan Basirih, Kecamatan BanjarSelatan, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atasHalaman 19 Putusan Perkara Nomor:7/G/2020/PTUN.BJMnama Pemegang Hak MUHAMMAD ZAINI dengan sisa luas 6.622 M2 (Enam ribu enam ratus dua puluh dua Meterpersegi ) sebagian menjaditumpang tindin (Overlapping
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
PT.PANDU CITRA MULIA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
299 — 144
  • yang tidak benar dan mengadaada, dimana kita lihat padaHalaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN.KDIdiktum Menimbang pada poin a dan poin b dalam Surat Keputusan a quosebagal berikut: 220222 non nnn nn nnn nen nn nnn nnn nee= Poin a. bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor540/261 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-04-2021 — Putus : 27-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 27 Agustus 2021 — Penggugat:
Muhktar
Tergugat:
Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Intervensi:
EVI SASRA DEWI
187 — 196
  • mencabutsurat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketa SerpikiatHak Milik No. 00289 karena penerbitan surat keputusan Objeksengketa mengandung cacat hukum adminitrasi secara proseduralHalaman 23 dari 67 halamanPutusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.JBIVill.dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No 3 Tahun 2011 tentang PengolahanPengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan, yang diterbitkan diatassebagian tanah milik PENGGUGAT seluas 5000m2 menimbulkantumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
198 — 924
  • Putusan Nomor 220/G/2016/PTUNJKT35.36.kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya objekgugatan a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya ;Bahwa alasan penundaan KTUN untuk tidak dilaksanakan Agar tidaktumpang tindin masuknya investor lain/ Calon Para Pemegang Sahamdan menjalani proses akuisisi PT.