Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1619 1319 1519 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan PN BLORA Perdata Permohonan
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BLORA Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Bla
Tanggal 25 Oktober 2017 — RITA FRANSISCA MAMESAH
78 — 7
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kematian Suaminya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora, agar kematianPAUL FREDERIK LASSO, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warganegara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di rumah sakit umum dr.Karyadi Semarang pada tanggal 28 April 2008 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama PAUL
    dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukumyaitu :a Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;b UU No. 23/2006 tentang administrasi Kependudukan pasal 44 dan pasal56 sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun2013;c Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaanUndang undang No. 23/2006 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor Nomor 24 Tahun 2013;d Stbl. 1917 No.130 jostbl. 1919
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 145/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : SOEHARSONO Diwakili Oleh : Jefferson Hutagalung S.H. M.H. dan Ir. Aziz V Hendraningrat, S.H., M.H.,
Terbanding/Tergugat : SUNARJONO PERMANA
Terbanding/Turut Tergugat : KARNISUAYTI
44 — 23
  • Bahwa sejak arrest kasus LindenbaumCohen tanggal 31 Januari 1919(Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal 31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukumkeperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yang melanggarundang undang/hukum tertulis melainkan juga yang telah melanggarhukum tidak tertulis, yaitu. (1) melanggar hak orang lain; (2)bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3)bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangandengan kepatutan
    Adanya yurisprudensi dalam arrest kasus LindenbaumCohentanggal 31 Januari 1919 (Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapanganhukum keperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yangHal. 17 dari 25 hal.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Tergugat II : Ir. H. TRIONO ARIFIN
Terbanding/Penggugat : MAWARTI USMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Lampung
Turut Terbanding/Tergugat I : NY. AIDA
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
87 — 43
  • Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan27.Para Tergugat telah mengakibatkan pula hilangnya kepercayaanrelasi/rekan bisnis Penggugat dan memunculkan penilaian negatif darimasyarakat disekitar objek sengketa sehingga Penggugat merasadirugikan secara moril (imateril) yang Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah)Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919(Standaard Arrest) dalam Linden Baum Cohen Case, yang kaidahnyaadalah perluasan suatu
    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana31.telah dipaparkan dalam dalildalil di atas telah memenuhi unsur dari4 (empat) unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkanPutusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 maupun pasal 1365KUH Perdata.Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukumtidak diwajibkan atau disyaratkan memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatanmelawan Hukum seluruhnya, cukup dengan dipenuhinya salah satuunsur Perbuatan Melawan Hukum di atas secara alternatif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 29-09-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 527/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Juni 2012 — ASRUL HARUN, SH.M.Kn, beralamat di Jalan Jambrud No. 16 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. ASKIM HARUN, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya No.59 PondokIndah Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. CHUFRAN HAMAL, SH, Pensiunan Notaris, beralamat di Jalan Puri Indah Blok D9/16 Rt.012 Rw.04 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. ELVINA MAISYARAH, SH, Pekerjaan Notaris sebagai pemegang protocol Notaris dari Chufran Haman, SH, beralamat di Jalan Cideng Timur No.68 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
220 — 85
  • AktaWasiat tersebut, karena ibunda Penggugat (Hj.Zaidah) tidak ada dihadapanTergugat II pada saat itu, sehingga tidak mungkin Penggugat mengakui adanyaAkta Wasiat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,kepada Tergugat dan Tergugat II ;10.Bahwa akhirnya selama + 4 (empat) tahun lamanya, perselisihan paham antara11Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka Penggugatmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada tanggal 30 Juni 2004,di Polda Metro Jaya No.Pol. 1919
    Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) Penggugatmendalilkan adanya perbuatan tipu muslihat, memasukkan keterangan palsudalamm akta otentik yang telah dilakukan oleh Tergugat Il bersamasamadengan Tergugat I, hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Metro Jayadengan laporan No.1919/K/V1./2004/SPK Unit II tertanggal 30 Juni 2004, setelahmelakukan pemeriksaan buktibukti dan saksisaksi termasuk memintaketerangan ahli, maka penyidik berkesimpulan tidak ada Tindak Pidana yangdilakukan
    1990) ;18.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil yangdikemukakan Penggugat diatas karena sekali lagi Penggugat telah mengarangsuatu cerita fiktif dan berhilusinasi terhadap pembuatan AKtaAkta tersebut,untuk itu Tergugat dan Tergugat II menantang Pengguat untuk membuktikandalilnya tersebut diatas (pasal 163 HIR) ;19.Bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) padaintinya mengatakan : hasil penyidikan dari penyidik Polda Metro Jayaberdasarkan laporan LP.Pol 1919
    Penggugat membuat laporan ke Polda Metro Jayadengan laporan Pol Nomor:1919/K/V1/2004/SPKtanggal 30 Juni 2004, dengan laporan keteranganpalsu dan penipuan, kemudian Laporan tersebutdihentikan oleh Penyidik (SP3);b. Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut,Penggugat mengajukan Permohonan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan padaakhirnya Permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;c.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1919/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
FRANCISCA YOFI MEYLIA
14 — 0
  • 1919/Pdt.P/2023/PN Sby
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 01-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1919/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DAVID RICARDO, SH
Terdakwa:
MOHAMAD IRFAN AL RASYID Bin IRWAN RIJANTO
51 — 17
  • 1919/Pid.B/2021/PN Tng
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Ptk
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon:
1.AKIM Als HENDRA
2.PUE LIE
23 — 4
  • JO 1919 NO 81,atas nama Keta Lia Cristian Merry, tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda P55. Photo copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1917. NO. 130. JO. 1919.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 23-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 02-03-2020
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Pyk
Tanggal 20 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 7
  • STBL. 1919 No. 81, yang dikeluarkan bleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil tanggal 23 Maret 1998, danSurat pernyataan Memeluk Agama Islam yang ditanda tangani oleh Yulianitanggal 19 April 16, Surat pernyataan Masuk Islam yang ditanda tanganioleh Edy Kamsari tanggal 17 Maret 2006, dan Surat Keterangan dariKantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuhatas nama YULIANI binti YANIUS Nomor Kk.03.14.01/BA.00/204/2016tanggal 19 April 2016 ;2.
    STBL. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil tanggal 23 Maret 1998 telahbermaterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya olehMajelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;Bukti Saksi 41.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 372/Pdt.G/2016/PN.Sgr.
Tanggal 30 Agustus 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
16 — 12
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919/svB11/2013 atas nama AnakPenggugat dan Tergugat telah diberi materai yang cukuo dan sesuai denganaslinya, diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062801130002 telah diberi materai yangcukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P3Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pat.G/2016/PN.
    sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidakakan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan olehPeraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas danberalasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudahsepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan berkesesuaian denganbukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 30-10-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2014 — YANI SURYA ATMAJA >< YANI SURYA ATMAJA
179 — 17
  • PST,tanggal 30 Oktober 2015 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinandi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gunung Sahari Jakarta Pusat, padatanggal 15 Juni 2002 dan tercatat pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan akta perkawinan Nomor2178/I/2002 menurut stbld no.130 yo 1919 no.81 atas nama Penggugatdan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 ; 0n nnn nne nenaBahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1919/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
JULIANA TARIHORAN SH
Terdakwa:
IKHWANI
26 — 4
  • 1919/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 818/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 44
  • karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenaiunsur unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karenaitu. majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusahamenguaraikan secara teliti unsur tersebut ;Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukumsebagai hanya pelanggaran dari pasalpasal hukum tertulis sematamata(pelanggaran perundangundangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919
    terjadiperkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukumbukan hanya untuk pelanggaran perundangundangan tertulis Sematamatamelainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan ataukepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat ( lihat putusan Hoge Raad negeriBelanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembaum versus Cohen.)Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagidimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja;Menimbang, bahwa
    sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dandemikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luasyakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian atau keharusan dalamfey erpergaulan masyarakat yang baik;(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 868/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
H. Muhammad Anis Y.S
18 — 5
  • Askanah, dicatat dalam daftar kematian untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl 1919 No.81. dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 21 Februari 1992 telah meninggal dunia seorang Wanita Bernama Hj. Askanah ;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1956/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURIJAH
35 — 1
  • Heri Nurtjahjo yang meninggal dunia pada tanggal 14-08-1998 Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian anak Pemohon tersebut kedalam Buku menerbitkan akte kematian atas Heri Nurtjahjo, agar kematian Heri Nurtjahjo, dicatat dalam Jo Stbl.1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 367/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Pemohon:
SEPTIAN WULANDARI
25 — 9
  • JO STBL.1919 No. 81. dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bemama SAIFUL EFENDI.
  • Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belasRibu Rupiah) ;
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 900/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pemohon:
Sri Selowarni
40 — 0
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kematian yang terlambat untuk Ibu Pemohon ;
    3. Memerintahkan kepada pejabat, atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 Jo.1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1846/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pemohon:
BENJAMIN IBRAHIM
21 — 5
  • resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kapendududkan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian saudara kandung Pemohon tersebut kedalam Buku Regiter Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Jusak Ibrahim, agar kematian Jusak Ibrahim, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indnonesia menurut Stbl. 1917 no. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Blb
Tanggal 19 Agustus 2015 — Penggugat : - YACOB Alias YACOB TANDASAPUTERA Tergugat : - JULIA Alias JULIA LIMAHWATY
13 — 3
  • Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia Pasirkaliki diBandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 517/2007tertanggal 30 Oktober 2007 menurutstbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No.81,yang dikeluarkanoleh Kantor CatatanSipil Kota Bandung.2.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum Penghinaan
Register : 21-12-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli
Tanggal 16 Februari 2016 — Ramli Radiansyah Bin Radiansyah (Alm)
51 — 23
  • Unsur tanpa hak;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Minggutanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 86/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 13 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : DONI IRAWAN
Terbanding/Tergugat : GUNAWAN
77 — 31
  • , maka suatu perbuatan melawan hukum haruslahmengandung unsurunsur sebagai berikut, Adanya suatu perbuatan,Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku,Adanya kerugian bagi korban:Perbuatan melanggar Undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi Hukum; Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan.Dan sebagaimana putusan Hoge Raad 1919
    Areest 31 Januari 1919, yangdimaksud Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Bertentangan dengan kewajiban si Pelaku; Melanggar hak Subyektif orang lain, Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan azas kepatutan, Ketelitian serta tidak hati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhdap harta benda orang lain.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai tanah tanpa hak, yangnyatanyata bahwa tanah tersebut bukan milik TERGUGAT melainkan milikPENGGUGAT