Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1319 1519 1619 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — SOEHARYO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA., II. PEMERINTAH KABUPATEN GOWA;
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sitaba dan Zainuddin padatanggal 29 Desember 1919 berdasarkan jual beli yang bertulis lontarayang telah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 atas nama Perkumpulan BiangTek Tong.
    Sitaba danZainuddin pada tanggal 29 Desember 1919 berdasarkan perjanjian jualbeli yang bertulis lontara yang telah diterjemahkan oleh Balai PenelitianBahasa Nomor 345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untukperkumpulan Biang Tek Tong dan setelah Perkumpulan Biang Tek Tongmembubarkan diri maka memberikan kuasa penuh kepada liem TiongTak dan memberikan pengakuan aquit dan Descharge atau ganti rugikepada semua pengurus perkumpulan Biang Tek Tong yang sehinggaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian
    Sitaba dan Zainuddin pada tanggal 29Desember 1919 berdasarkan perjanjian jual beli yang bertulis /ontara yangtelah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untuk perkumpulan Biang TekTong dan setelan Perkumpulan Biang Tek Tong membubarkan diri makaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian beralin secara wariskepada Penggugat berdasarkan surat wasiat Nomor 26 tanggal 17 Januari1953, maka sangat jelas telah terbukti bahwa Penggugat mempunyaikepentingan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 17-06-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 29/ PDT/ 2011/ PT. PTK
Tanggal 19 Oktober 2011 — MUHAMAMAD IRAWAN. Melawan : KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMBAS, dkk.
74 — 20
  • Putusan No.29/PDT/2011/PT.PTK.25 April 2011 Nomor. 11/Pdt.G/2010/PN.SBS dapat dipertahankan dalam peradilantingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihakyang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankankepada Penggugat/Pembanding ;Memperhatikan, pasal 1919 Kitab Undangundang Hukum Perdata sertaperaturan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 11-04-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 16-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 14 April 2023 — Pemohon:
ISJOELIJARSIH, Dra
22 — 6
  • penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan bapak hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Bapak Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Imam Soeprapno agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No.130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1542/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
SUPRIYATI
20 — 8
  • pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AMAR, agar kematian atas nama AMAR dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut stbl. 1917 No. 130 Jo stbl.1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 20 Februari 2020 — Pemohon:
Mariyana
18 — 2
  • Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Nakmah, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Idm.
Tanggal 13 April 2015 — MASTANA LAWAN IMAM SUPRIYANTO, Dkk.
74 — 10
  • Tergugat I dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tidak perlu lagi menguraikansecara panjang lebar pengertian dari perbuatan melanggar hukum, akan tetapi sejakadanya putusan Hooge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen,arres H.R.31 Januari1919, yang telah menjadi Yuresprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana pada saat initelah diterima oleh peradilan di Indonesia sejak adanya putusan perkara LindenbaumCohen tersebut diatas pada tahun 1919
    terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggarhukum yaitu :1 bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2 melanggar hak subyektif orang lain;3 melanggar kaidah tata susila;4 bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;Menimbang, bahwa dari ke4 ( empat ) kriteria diatas menurut putusan H.R 31Januari 1919 tersebut, adanya suatu perbuatan melanggar hukum
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Bjb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BETTY MAESAROH SARONA, SH.
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN Bin MUHAMMAD SIDIK
70 — 24
  • Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 18-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 981/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
MUSTAMAN
16 — 3
  • Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan dan Penetapan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Registrasi Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama TINUN agar kematian Ayah Pemohon dicatat dalam daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl,1917 No. 130 Jo Stbl 1919
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tpg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
PT PULAU BATU MULIA
Tergugat:
1.Peng Kui alias Yalipin
2.PT Libra Agrotaman Asri
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
162 — 37
  • Bahwa pasal 1356 Kitab Undangundang Hukum Perdatamendefenisikan Perbuatan Melawan hukum adalah Tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang menimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebut;Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Belanda SH.R 31Januari 1919 pengertian melawan hukum diperluas menjadi tidak hanyapada undangundang tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut: Melanggar Undangundang, artinya
    Bahwa dengan mengacu pada kronologi yang telah Penggugaturaikan dalam posita tentang duduk perkara di atas, maka Terugat danHalaman 8 dari 75 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN TpgTergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangterkualifikasi dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan MahkamahAgung Belanda tahun 1919 (H.R 31 Januari 1919).Tergugat dan Tergugat Il telan sah melakukan perbuatan yang melanggarperaturan perundangundangan dan melanggar hak subjekstif Penggugatyang berakibat
    (tigaratus empat puluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 10, tanggal 11 Januari 1999.Bahwa, Tergugat II tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat padaangka 15 (lima belas) halaman 9, karena pada pokoknya hanyamenjelaskan mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum menurutPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan putusan MahkamahAgung Belanda tahun 1919 (H.R 31 Januari 1919).Bahwa, dalildalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas) danangka 17 (tujuh
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1306/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
TINA MUHARDI
16 — 1
  • Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No.39/KET.PERKAWN.P.N/2019 dan Penetapan
    Brt.menurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No :39/KET.PERKWN/P.N/2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor783/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 24 Juli 2019, dan Pemohon hendak mengajukanpengesahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Mei 2016 — Tuan FICKY LUKITA ADIWINATA,Cs >< AGUS SANTOSO,Cs
43 — 10
  • dialihkan menjadi atas namaTERGUGAT dan diagunkan kepada TURUT TERGUGAT tanpa persetujuanPENGGUGAT;11.Bahwa akibat perobuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdata, yakni : Tiapperbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa hal ini dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi HogeRaad 1919
    tanggal31 Januari 1919, yaitu :e Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lainTERGUGAT tanpa hak telah mengalihkan kepemilikan rumah/tanahtersebut dan mengagunkan kepada pihak TURUT TERGUGAT dan olehkarenanya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melanggar HakSubyektif PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah yaitu : Rumah/Tanahyang merupakan hajat hidup dan modal (harta kekayaan) milikPENGGUGAT beserta keluarga besarnya tidak dapat dibagi atau dijualatau dipindah tangankan dimana hal ini sangat merugikan
    Gugatan PENGGUGAT Kabur dan RancuBahwa PENGGUGAT mendalilkan menurut Yurisprudensi Hogeraad1919 tanggal 31 Januari 1919 bahwa perbuatan TERGUGAT adalahbertentangan dengan Hak Subyektif orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kaidahkaidah moral, danbertentangan dengan kepatutan, tanpa sekalipun PENGGUGATmenjelaskan perbuatan TURUT TERGUGAT yang mana yangbertentangan dengan dalil tersebut.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 893/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
SUGENG BAKTI MARGONO
20 — 4
  • Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Markuat, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 11-03-2022 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 29-03-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 625/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2022 — Pemohon:
Taufik Hidayat
7 — 1
  • Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SITI KALSUM, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 April 2020 — Pemohon:
Hendry
25 — 4

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDRY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1979, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3465/JB/1979, menurut stbld. 1917 no.130jo.1919 no.81, dalam pencantuman nama ibu Pemohon tertulis Sumery Rita menjadi Kwan Siu Teng;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 682/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 30 Maret 2020 — Pemohon:
KARTINAH
21 — 5
  • Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Alm Ngadimun, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1308/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
ELISAWATI SUSILO
25 — 6
  • Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status suami Pemohon sebagai anak dari ayah bernamaSUHANDA SUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat
    anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
1.M. JUNAIDI HASAL, S.H.
2.ADI HELMI.SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
ARINATO als BETET
35 — 13
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
    J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IRAWAN EKO CAHYONO, SH
Terdakwa:
ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN bin SUNARIYO
47 — 4
  • Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau
Pengadilan PA PURWOREJO Perdata Agama
Register : 14-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA PURWOREJO Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Pwr
Tanggal 17 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
  • Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-11-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2595/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 28 Nopember 2022 — Pemohon:
CHAIRUL ANWAR
19 — 3
  • Badri agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No.130 Jo Stbl. 1919 No.81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Sidoarjo pada tanggal 25 Januari 1971 telah meninggal dunia seorang Bapak bernama M. Badri ;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;