Ditemukan 1896 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suan suar suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap Pemberian suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-01-2007 — Upload : 27-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2740K/PID/2006
Tanggal 6 Januari 2007 — Drs. AHMAD DJUNAIDI Ak alias Drs. DJUNAIDI Ak ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
239 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila peraturan perundangundangan tersebut tidak memuatancaman pidana, maka harus nyatanyata terbukti dalam persidanganadanya tindak pidana yang dilakukan dalam rangka menjalankanperaturan perundangundangan tersebut, seperti adanya tindakanpenyuapan atau penerimaan suap, adanya tindak pidana pemalsuanatau menggunakan surat palsu dan lain sebagainya ;Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)disebutkan: "Jikalau undangundang diubah setelah perbuatan itudilakukan, maka kepada
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
238 — 178
  • melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
486 — 717
  • Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wi/sverklaring), makaketetapan tidak boleh mengandung kekurangankekurangan yuridis(geen juridsche gebreken in de wilsvorming), seperti penipuan(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan(dwaling);Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;4.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Juni 2014 — Yulian Panji Bin Cek Mail Alek
133 — 39
  • Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undangundang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan NegeriPalembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Gratifikasi kepada pegawaiNegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
155 — 78
  • Bahwa saksi menerangkan bahwa pungli (Suap menyuap) seperti ini jugaterjadi di Pemerintah Kota Sorong, akan tetapi tidak dilanjutkan dan hanyadiselesaikan sesuai kode etik kepegawaian saja; Bahwa di Pemerintah Kota Sorong sudah ada indikasi seluruh Aparatur SipilNegara tidak melaksanakan tugas dengan bersih dan melanggar aturan,sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Inspektorat kKemudian setelahTim melakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara beserta rekomendasiuntuk melakukan penindakan berupa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 5 Desember 2016 —
43 — 12
  • FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum V : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
177 — 119
  • ,M.Si. sebagai feeatau suap agar Terdakwa yang memenangkan lelang pengadaan speed boatpada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI.
Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
95 — 15
  • Sohib Suhli' tidak pernah menyuruh /memerintahkan kepada sdr WHarsono dan Priyo WahyuSantoso untuk memberikan saksi uang ;Bahwa karena ini menurut saksi adalah uang tidakjelas, saksi menduga adalah uang suap atas temuansaksi di proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP PNPMMandiri tahun 2009) di Dsn. Maelang DesaWatukebo, Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkanpihak penjual sama sekali tidak tersentuh hukum faktanya yangberperan aktif adalah penjual akan tetapi karena Jaksa/PenuntutUmum telah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik(achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa, Pihak Penjual/Costarito Tee tidakdijadikan Tersangka, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
    sajadakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kaburkarena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkesan dipaksakanuntuk memenuhi pesanan oleh orang yang tidak senang denganPemohon Kasasi/Terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum jugatelah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (achterbaks)serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepada PemohonKasasi/Terdakwa, hal mana terbukti Jaksa Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
    Facti TingkatPertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, ini semuamerupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwadapat dijerat dengan Pasal sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutanpenuntut umum, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quotelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai terlapor atas dugaan suap
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 16-05-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PID.B/2023/PT PBR
Tanggal 9 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : M.SYAFRI D
Terbanding/Penuntut Umum : SENOPATI, S.H.
156 — 7
  • Kasah, nomor register. 046/SKT/2015/II/99, tertanggal 18 Nopember 1995 an. pemilik tanah Suap seluas 20.000 M2;
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari Suap kepada M. Syafri.D tertanggal 11 Maret 2012;
  • 1 (satu) persil fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Rantau Panjang an. Abd.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
188 — 59
  • professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkanfakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnsah, sadis, dan cabul;Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatansusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
154 — 59
  • dasarnyamenimbulkan kerugian keuangan negara, dan juga dalam UndangUndangPerbankan, jadi tidak selamanya tindak pidana yang merugikan keuangannegara adalah tindak pidana korupsi;Bahwa kita harus melihat pada pasal yang di sangkakan dan konstruksi yangakan dijerat terhadap terdakwa karena perbuatan seorang pejabat administrasibisa dilihat dari sisi administrasi dan bisa dari sisi pidana, artinya jika kita inginmengkaitkan terhadap UndangUndang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsiyang intinya menunjukan adanya suatu Suap
    dalam konteks tindak pidana korupsi memo untukmempermudah suatu pengurusan bukan merupakan suatu tindak pidanakorupsi selama pemberi memo tidak pernah menerima dan meminta imbalanapapun, karena inti dari kesengajaan adalah weten and wellen untuk itu adayang namanya dolus malus (niat jahat).Bahwa jika kita melihat dari 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TindakPidana Korupsi itu bisa disaring menjadi 7 jenis perbuatan, dan dari 7 jenisperbuatan itu diambil jadi 1 (satu) yang intinya adalah suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRA SUBRATA alias ANYI
131 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 94 PK/Pid/201484melalui keterangan saksi Sadimin ini, padahal perbuatan dari group wisma 77merupakan suap menyuap.Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiyang merupakan anggota dari Group Wisma 77 sebanyak 6 (enam) orang yaituWalujo Susanto alias Walujo, Herman Tambayong, Hendrawan Subiana, HarunSebastian, Willy Sebastian dan Hermawan Tanudjaja alias Oki.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
213 — 24
  • Guna Karya Nusantara dalam halmelaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak ada melakukan perbuatan rekayasa /pemalsuan data, suap/gratifikasi, laporan fiktif atau adanya ketidakpatutan aliran dana atauadanya perbuatan kesengajaan dan niat jahat yang terbukti, dalam hal ini terdakwa tidakada melakukan perbuatanperbuatan tersebut.
    Kushendar selaku Pejabat Pembuat Komitmenjuga berakhir.Maka dengan sendirinya proyek tersebutpun beralih menjadi tanggung jawab PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan balai besar wilayah sungai cidanau, ciujung cidurian(BBWSC3).Jadi berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas berdasarkan bukti buktiyang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangansaksi ahli, keterangan saksi yang meringankan tidak ada bukti dan tidak ada niat jahat, tidakada rekayasa/pemalsuan data, suap
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
307 — 236
  • Bahwa ahli tidak mengetahui secara spesifik mengenai citra dir,namun dalam gambaran umum citra diri itu menampilkan perbuatan baikdari Seseorang seperti tidak korupsi; Bahwa kegiatan dalam video tersebut bukan kegiatan yangdiselenggarakan oleh penyelenggara pemilu disebabkan itu merupakanacara bersih desa yang disenggarakan oleh pihak desa; Bahwa ahli hanya melihat pemberian amplop atau kertas warnaputin dan tidak melihat isi dalam kertas warna putin tersebut sehinggatidak melihat adanya unsur suap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg.
Tanggal 13 Februari 2012 — ANDHY GUNAWAN bin HARTONO
170 — 48
  • Ahli berpendapat kerugian perusahaan dapat menjadi TIndak Pidanaapabila ada Tindak Pidananya, misalnya pemalsuan, suap dan kickback.323Ahli berpendapat doktrin bussines judgment rules berlaku apabiladireksi tindakannya sesuai anggaran dasar, sudah berhatihatdansesuai prosedur akan tetapi bila ada tindakan pemalsuan, kick backdan lainlain maka masuk ranah Tindak PidanaMenimbang, bahwa selain saksisaksi dan ahli Penuntut Umum jugatelah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menuruthukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
136 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang,suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai TPK jika berimplikasiterhadap kerugian Negara (kecuali suap, gratifikasi dan pemerasan) jika pelakudiuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatantersebut merupakan tindakan tercela.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
167 — 40
  • Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN PbrUnsur perbuatan korupsi suap Pasal 12 huruf b ialah menerima, objek tindak pidananyaialah hadiah. Pada huruf b Pasal 12 ini perbuataannya hanya menerima hadiah tidakmenerima janji ;(linat buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, karangan Drs.Adami Chazawi, S.H Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, CetakanKedua, 2005, hal. 171, hal.198, 199) ;Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - Prof.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.
590 — 390
  • Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisikeberatan sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikanunsur kepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan SyamsirYusfan sebagai pelaku peserta yang menerima suap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NI KADEK DEWI SRIDANI
113 — 76
  • ;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal54dari lJuar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat