Ditemukan 1900 data
104 — 19
Kerugian lansung mengakibatkan Negara dirugikansedangkan kerugian tidak lansung Negara dirugikan tapi tidak lansungcontohnya seorang PNS yang telah digaji Negara menerima suap Negaradirugikan akibat PNS tersebut tidak berbuat; Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak dapat menghapusperbuatan pidana bila sebagai pelaku; Bahwa yang dimaksut delik materil adalah delik yang dilanggarakibatnya ,pelanggaran delik formil yang dilanggar perbuatannya; Bahwatindak pidana korupsi awalnya delik formil setelah
245 — 181
No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSsekitar jumlah tersebut dan fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,(sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yangmelebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Klungkung danberlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Bupati Klungkung,dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut
59 — 19
Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor:46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
185 — 178
No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby Terdakwa merasa menyesal; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa tidak menikmati uang hasil dari suap.
326 — 316
Lagi pulapemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutansedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumahsebagai kenalan.Menimbang bahwa pengertian unsur dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya menurut UU Nomor 11 Tahun 1980tentang Tindak Pidana Suap bahwa pengertian dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seseorangdengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atautidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umumdipidana karena memberi suap .....+++ dst.Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan"kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajiban yangditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasimasingmasing.Menimbang
Dengandemikian dalam surat tuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutankepada Majelis Hakim agar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidanakorupsi (suap) Pasal 12 huruf b tersebut dibebankan untuk membayar uangpengganti sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tersebut (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b).Menimbang bahwa oleh karena didalam dalam perkara aquo, Terdakwatelah mengembalikan uang yang diterima dari dari GATOT PUJO NUGROHOmelalui saksi MUHAMMAD
62 — 13
Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4.
172 — 67
Asep Triana pada saat itu, karena yangbersangkutan memperkenalkan diri pada saksi;Bahwa saksi telah membenarkan terhadap keterangannya yang ada dalam BAPNo.10 point b ;Bahwa saksi mengetahui Hakim dalam kasus penanganan perkara Bansos di PemkotBandung TA2009 s/d TA2010 menerima uang suap dari terdakwa I. Asep Triana,karena melihat pemberitaan dari internet ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sekda memberikan amplop kepada terdakwaII.
Asep Triana kepada saksi Setyabudi HakimPengadilan Negeri Bandung ;Bahwa uang suap yang diberikan oleh terdakwa II. Asep Triana kepada saksiSetyabudi Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada saat ditangkap itu uangnya 150juta rupiah, dan uang yang 150 juta rupiah disita oleh Petugas KPK dari ruang kerjasaksi Setyabudi ;Bahwa ada uang lain yang diketemukan oleh Petugas KPK, selain uang yang 150 jutarupiah tadi, yaitu di dalam mobilnya terdakwa II.
mendapangi Majelis Hakim sudah dibagibagi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa waktu saksi masuk di Pengadilan Negeri Bandung, perkara Bansos sedangdalam proses Banding ;Bahwa saksi mengetahuinya saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasdari KPK, karena masalah perkara Bansos, setelah saksi Setyabudi Tejocahyonoditangkap oleh petugas KPK dari pemberitaan di Mass Media ;Bahwa menurut pemberitaan saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasKPK, karena terima suap
Asep Triana dan yang menerima suapnya adalah saksi SetyabudiTejocahyono, dan saksi mengetahui tentang hal itu dari pemberitaan Mass Media ;Bahwa nilainya uang suap yang diterima saksi Setyabudi Tejocahyono waktu adaOperasi Tangkap Tangan ada uang yang didapat diruangan kerjanya saksi SetyabudiTejocahyono sebesar 150 juta rupiah;171Bahwa benar setelah ada penangkapan terhadap saksi Setyabudi Tejocahyono olehpetugas dari KPK, diadakan rapatrapat pimpinan di PN Bandung ;Bahwa dalam rapatrapat itu dibahas
diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK tersebut, dalammasalah tindak pidana penyuapan kepada Hakim dalam kasus penanganan perkaraBansos di Pemkot Bandung TA2009 s/d TA2010 yang ditangani Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa saksi pada bulan Maret 2013, mendengar dan melihat penangkapan saksiSetyabudi Tejocahyono melalui pemberitaan media massa, namun saksi tidak ingatkapan penangkapan tersebut ;Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut berkaitan dengan suap
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
101 — 37
Desa karena saya yang bertanggungjawab dengan ADD dan DD tersebut; Bahwa Terdakwa pernah memintai uang sekitar bulan Oktober2017 di ruangan Terdakwa diruang kantor camat yang didalam ruanganterdapat 19 Kades di camat Kapuas Murung kepada saya untukrombongan Kejati Kalimantan Tengah sebesar 4 % dari nilai pencairanDana Desa 2017 Tahap dua, tetapi saya tidak memberi dengan alasandana desa tersebut belum cair, dan saya takut juga memberi karenadikemudian hari jika saya memberi saya dianggap melakukan suap
165 — 100
Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan,baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (ini diaturdalam Pasal 3).Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah Suap (ini diatur dalam Pasal 5,6 ), Perbuatan curang, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (inidiatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan menggelapkan,memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan: Uang, barang, Akta,Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan olehPegawai negeri
hukum niat saja tidak cukup untuk menjadi dasar adanya perbuatanmelawan hukum;Bahwa unsur kerugian keuangan negara berkaitan dengan undangundang Tipikoradalah kekurangan atau hilangnya keuangan negara yang bisa dihitung oleh ahli,dimana nilainya nyata dan pasti jumlahnya.Bahwa tidak semua kerugian keuangan negara dianggap korupsi;157Bahwa kontrak itu adalah hubungan kontraktual, merupakan proses keperdataan,jadi baru merupakan domain hukum pidana kalau kesepakatan/hubungan kontraktimbul karena suap
175 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 25 K/Pid.Sus/2015preventif bagi orang lain yang akan cobacoba melakukan tindak pidanakorupsi ;Bahwa praktikpraktik korupsi, kolusi di Tanah Air telah merambahhampir pada seluruh sektor kegiatan dan saat ini sedang menarik perhatiankhususnya pada Sektor MIGAS, dalam kasus suap terhadap Kepala SKKMigas (Rudy Rumbiandini), dengan modus diawali rekayasa pengadaan dibidang proyek MIGAS, hal tersebut sangat bertentangan dengan programupaya pemberantasan korupsi, kolusi dan menghambat upaya bangsauntuk
118 — 25
memperhatikan apa yang disampaikan oleh Walikota Semarangdalam rapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIPWalikota Semarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakanpada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
disampaikan oleh Walikota Semarang dalamrapat tanggal 31 Oktober 2011, dan selain itu juga ruang rapat VIP WalikotaSemarang ruangannya kecil jadi yang disampaikan dan dibicarakan olehWalikota Semarang pada rapat tersebut pasti didengar oleh saksi;e Bahwa sebelumnya terdakwa adalah atasan saksi dan sekarang initerdakwa memang bukan lagi atasan saksi, dan terdakwa juga sudah ikhlaskarena loyalitas terdakwa yang sangat besar kepada Walikota Semarangtelah menyebabkan terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara suap
95 — 69
Bank Sumut dan tidak ada persoalan,maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakanoperasional Bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawabansecara hukum apalagi hukum pidana, kecuali Hasil RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) yang mengusulkan/melaporkan bahwaDireksi dan bawahannya dalam pengadaan sewa Mobil tahun2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up, fiktifdan menerima suap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya
Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistempelelangan merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapatditarik kepada ranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya mark up,fiktif, menerima suap, gratifikasi dan melakukan korupsi;5. Bahwa anggaran pengadaan sewa menyewa kendaraan dinasoperasional PT.
2488 — 4846
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaTerlapor kembali memberikan pernyataan atauinformasi yang tidak dapat diakulkebenarannya, yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNNIndonesia (m.cnnindonesia.com) pada tanggal10 Januan 2020 dengan judul Hotman ParisUngkap Permintaan Suap Eks Pegawai KPPUdi Kasus Grab, yaitu sebagai berikut:Hal. 54 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
Bahwa di hadapan media, Kuasa Hukum ParaPemohon Keberatan kembali memberikan pernyataanatau informasi yang tidak dapat diakui kKebenarannya,yaitu sebagai berikut:1) Dikutip dari laman website Media CNN Indonesia(m.cnnindonesia.com) pada tanggal 10 Januari2020 dengan judul Hotman Paris UngkapPermintaan Suap Eks Pegawai KPPU di KasusGrab, yaitu sebagai berikut: Hotman mengungkap kliennya ditawarkanjalan keluar seharga Rp 2,5 miliar.
1264 — 2269
Terdakwa tidak melaporkanke KPK sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yangdipersyaratkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaanpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uangdimaksud haruslah dianggap suap
Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan dan memutus, bahwa unsursetiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradianggap sebagai suap terbukti karena Judex Facti menyamakan pinjamandan uang titipan dengan gratifikasi ;7.
119 — 28
Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsijika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan barudapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasiterhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum,masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakantercela.
129 — 608
waktu lain dalam Tahun 2011 s/dpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru diKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 KotaPekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
149 — 34
Amir Fauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Pemkab Banyuasin dan selaku Pengguna Anggaranyang ada hubungannya dengan proyek pengadaan tanah untuk area pemakamanKabupaten Banyuasin tersebut telah bertentangan dengan Pasal 12 B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 yaitu larangan gratifikasi/tindak pidana suap menyuap bagi pegawainegeri, dimana status Terdakwa Syaiful Bahri, SP Bin H.
373 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto,pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat diBank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggappemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangHal. 5 dari 167 hal. Put.
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
448 — 224
jawab; Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedangmengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislative, pusatmaupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etikaprofesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yangkapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untukkepentingan masyarakat, bangsa dan Negara; Sebagai pejabat publik saya akan mencegah danmenghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk Suap
115 — 39
sajadapat dihukum apabila secara nyata adakerugian negara ;Bahwa Kewenangan yang melekat padapejabat tata usaha negara itu masukpada teori pelebur, maka yang menjadiacuan adalah kesalahan secara publikatau pidana yang harus dibuktikanterlebih dahulu ;Bahwa Pejabat yang melaksanakan kerjasesuai prosedur dapat dipidana, karenapejabat tidak boleh dikatakan tidaktahu, tapi pidana indonesia mengenalobyektif penyertaan, karena prosespengambilan putusan yang diambilpimpinan ternyata ada bawahan ~~ yangmenerim suap