Ditemukan 1873 data
HERMAWAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.Drs. SUTARDJO HADI PURWANTO
2.AHMAD SYARIF, BA
3.SARPANI
4.NURLELA
5.MARIA YUNIDA
6.YUSNIDA
7.YUSUP EFFENDI
146 — 56
wilayah, atas permintaanseseorang; Bahwa hadir ketika pengembalian batas dilaksanakan, karena diundangnamun saksi lupa kapan waktunya; Bahwa saksi tahu dengan tugu yang berwarna merah karena dibuat olehTapem Kota Palembang dan saksi juga dilibatkan; Bahwa Syarif bukan warga saksi, melainkan warga Kabupaten Banyuasin; Bahwa saksi tidak tahu berapa luas wilayah saksi sebagai Lurah, karenahanya tahu batas wilayah dari Ketua RT; Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Ketua RT mengenai adanya sertipikattumpang tindin
RUDI ISKONJAYA. SH
Terdakwa:
H. NURDIN
148 — 58
pihak lain terhadap suatubidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat, maka KantorPertanahan wajib menolak, adapun penolakan permohonansertifikat tersebut biasanya diketahui pada saat dilakukanHalaman 53 dari 104 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.8/2018ploting oleh petugas ukur di lokasi, sehubungan kantorPertanahan merupakan fungsi pelayanan sehingga setiappermohonan penerbitan sertifikat wajib dilayani dan diterimakemudian diteliti dan dilakukan ploting, apabila terdapattumpang tindin
2.I Made Luat
3.I Wayan Winata
Tergugat:
2.I Wayan Pilih Astawan
3.I Nyoman Semidra, SE.
4.Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Klungkung
126 — 67
Bahwa ketika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ingin menjual salah satu bagian tanah dengan PersilNomor 69B Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,yakni dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1206 ternyata tidak bisa karena saatdiperiksa di Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung,diketahul gambar tanah tersebut tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor 393 yang terbit Tahun 1999 atas nama Nang Pilih yang telah bergantimenjadi atas nama Nyoman Semidra.
90 — 15
2013/PN.Tng, namun Pengadilan Negeri Tangerangdalam putusannya Nomor: 336/Pdt.Plw/2013/PN.Tng. tanggal 3 Pebruari 2014,amar putusannya menyatakan : Menerima Eksepsi Terlawan , Terlawan Il danTerlawan Ill tentang Hukum acara pengajuan perlawanan ini keliru melanggartertio beracara, Gugatan Kabur, tidak jelas dan Gugatan kurang pihak danMenyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ;Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, ternyata telah terjaditumpang tindin
IDRUS Glr. DT. TAMBASA
Tergugat:
1.SYAFRI DT. TAN JAMBI
2.ELFITRA YENTI
3.SARINAP
4.ROSLI
5.KASMAR
6.MISNAR
7.YENI IRAWATI
8.YULFA WARDANA
9.NOFA WATI
10.DEWI GUSTINA
11.ELFI DELFIRA
12.SYAMSI RIZAL
13.BAIZAR
14.MARVAYENI
15.ASRIYON
16.KURNIASIH
17.SANTI ELVIRA
18.ERIA DESPOL
19.DERI ALEXANDER
20.FEBY
21.ENTEANG
22.OLET TAGORI
23.ELVINA
24.SUSRIYANTI
25.ZULKIFLI
26.MULYADI
27.YONDRA WADI
28.SERI AFNI
29.AFRINALDI
30.NIKA
110 — 5
Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatdalam dalil gugatannya menyatakan di dalam posita poin 45 hanya paraTergugat A yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan samasekali tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat C akan tetapi dalam petitum gugatan Tergugat A, Tergugat B, danC juga dituntut secara bersamabersama untuk melakukan pembayaranganti rugi kepada Para Penggugat, Bahwa dalam dalil gugatannya ParaPenggugat mendalilkan secara tumpang tindin
MINTARDJO HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
PT HERMAWAN MEGAH DANA
395 — 179
Dan ketentuanmengenai tumpang tindin sebagaimana dalil Penggugat yangmenganggap adanya tumpang tindih (overlap) kepemilikan atas tanahPenggugat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2018 Romawi V huruf E yakni :1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yangtumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbitkemudian, dengan syarat :a.
125 — 121
., yang tumpang tindin dengan Hak Milik No. 385/Medan Satria atas nama Manaf bin H. Burhan, terletak di Desa UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ;23.Bahwa setelah Penggugat meneliti dan mempelajari soal Sertifikat HakMilik No. 385/Medan Satria yang diaku sebagai milik dari Tergugat danyang akan diurus balik namanya oleh Tergugat II ke atas nama para ahliwaris Manaf bin H.
1337 — 1275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Nusa Sentosadan lampirannya;BB Nomor 81: 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasipemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kabupaten Bombana perihalTumpang Tindih Wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan PetaTumpang tindin PT. Prima Nusa Sentosa dan PT.
149 — 109
Inhutani IVdiantaranya:b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindih dengan permohonanHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbanganteknis kami No. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belumada persetujuan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan,b.2.Seluas + 9.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan PT.Agro Mitra Karya Sejahtera belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan.Areal yang dimohon KOPERASI PARSUB berada dalam Kawasan HutanRegister 40 Padang Lawas yang
Inhutani IVdiantaranya: b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan Halaman 183 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbangan teknis kamiNo. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan, b.2.Seluas + 9.000 Ha salingtumpang tindih dengan permohonan PT.
113 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupaten Serang)Banten atas nama PT Griya Sinar Perak, terhadap surat Penggugattersebut, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban sebagaimanaSurat Nomor 95/200.3672/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016, yangisinya pemberitahuan terjadi tumpang tinding atas tanah milikPenggugat dengan 26 objek sengketa.Bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui telah terjadinyatumpang tindin atas tanah milik Penggugat dengan 26 objek sengketayaitu pada Tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana Surat Nomor95/200.3672/
111 — 55
Bahwa dengan menggabungkan kedua obyek sengketasebagaimana tersebut dalam angka 1 ( satu ), sehingga obyeksengketa menjadi tumpang tindin dan tindakan PenggugatHalaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.adalah sangat keliru dan membingungkan banyak terdapatnomor urut yang terlewatkan ;C.2. Petitum melampaui batas yang dapat dituntut dalamPengadilan Tata Usaha Negara ;1.
117 — 33
No. 436 Persil 51 S.IVtumpang tindin dengan bidang tanah sertipikat hak milik Nomor49/Benda dan Nomor 51/Benda.
81 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2824 K /Pid.Sus/2015 Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43/Kpts/VI PHT/2000, tanggal15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapatdikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindin denganpemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan; Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/bukti kepemilikan tanah Kas Desa Binuang, karena untuknomor register surat tidak masuk pada buku registrasi
ARI PRATAMA
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF, Sp. Bin H. A. RAHMAN
82 — 28
puluh delapan rupiah, koma dua puluh lima sen)Bahwa yang mengajukan pencairan adalah Kepala Desa dan BendaharaDesa;Bahwa saksi mendengar ada kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan sesuaidengan RAB yaitu untuk kegiatan jalan usaha tani;Bahwa sebagai pendamping desa saksi tidak pernah melihat kegiatan yangdikerjakan;Bahwa saksi tidak kenal dengan ketua Tim TPK yang dibentuk;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke TPK tentang pelaksanaankegiatan yang dilakukan;Bahwa saksi tidak tahu tentang tumpang tindin
1.SLAMET RIADI
2.BAHRUDIN
3.AHMAD
4.ABDUL RASID
5.SARYANTO
6.MARPUAH
7.SITI FARIDHA
8.AMADUDIN
9.KUSMIATI
10.FITRI
11.JUMIRAN
12.RUDI HARTONO
13.MUNTADIR
14.JAWAHIRA
15.FADILAH
16.SUTOMO
17.JUNIAH
18.WATIKAH
19.RIANTI
20.WALTIAH
21.JUDIANTO
22.RYAN HIDAYATULLAH
23.DAYA
24.Hi. ANNAS
25.Hj. KASMIRAH
26.STARE
27.HIU FUK SIN
28.KADORI
29.KENANGA
30.ANILAH
31.SUMARNI
32.PUTRI HERLINA
33.ROSNI
34.YUSUF
35.NUR ASIAH
36.SYAMSUDDIN
37.H. BAHRI
38.CAMPUR
39.HASMAWATI
40.A. MALIK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
3.Menteri PUPR RI, Cq. PPKP Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
4.Gubernur Lampung, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
81 — 7
keterangankepemilikan tanah, yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukangugatan a quo, tergugat tanggapi bahwa alas hak berupa sporadik dansurat keterangan garapan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanahdan telah dilarang untuk diterbitkan sejak tahun 1984 berdasarkan SuratHalaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN KlaMenteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yangmenginstruksikan kepada Gubernur supaya tidak menerbitkan izinmembuka tanah karena sering terjadi tumpang tindin
98 — 54
Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
377 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwaketidakpastian kedudukan lembaga yang berpotensimenimbulkan tumpang tindin wewenang dalam melakukan tugas danfungsinya dan tarik ulur kewenangan, kesalahpahaman, tarik ulur antarakekuasaan, yang dapat diselewengkan sehingga mengarah padaketidakpastian hukum.
PT JAYA INDO PROPERTY, diwakili oleh STEVANUS SANJAYA EDY WIDJAJA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
364 — 270
Terlebih lokasi Ijin Prinsip tersebut yang beririsan/berpotongandengan jin Lokasi PENGGUGAT hanyalah seluas + 106.264 m2 bukanKESELURUHAN.Bahwa jelas sekali PENGGUGAT telah salah menafsirkan KetentuanPasal 12 ayat (1) dan (2), ayat tersebut diterapkan pada ijin lokasi yangmasih berlaku, yang dimaksud tumpang tindin adalah pada saat ada 2Izin Lokasi yang hidup, sedangkan dalam perkara a quo ijin lokasiPENGGUGAT tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU lagi dan/atau BATALDEMI HUKUM, bahkan dari segi jenisnya yang
83 — 6
Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 sampai dengan point13 pada gugatan, pada dasarnya Turut Tergugat tidak mengetahuiadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang menjadi objeksengketa sampai adanya proyek pelebaran jalan di Jalan Raya TanjungKalian Kec. Muntok Kab.
143 — 28
Selain itu telahdiadakan rapat penyelesaian tumpang tindin kepemilikan tanah di arealpembangunan milik PLN sebagaimana Berita Acara dalam Bukti P.Int.4 danBukti P.Int.5 dimana Penggugat juga hadir bersama Tergugat I, Il, Ill, Yusdar,Ketua Panitia Pengadaan Lahan (HERLEDI LEKSON), Kepala Desa, Camat,dan Danramil Silih Nara yang isinya Kepala Kampung menerangkan bahwatanah Tergugat adalah tanah milik Tergugat warisan orangtuanya, Tergugat IImembeli tanah Tergugat , Tergugat II memiliki tanah yang dibeli