Ditemukan 1872 data
RUDI ISKONJAYA. SH
Terdakwa:
H. NURDIN
153 — 65
pihak lain terhadap suatubidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat, maka KantorPertanahan wajib menolak, adapun penolakan permohonansertifikat tersebut biasanya diketahui pada saat dilakukanHalaman 53 dari 104 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.8/2018ploting oleh petugas ukur di lokasi, sehubungan kantorPertanahan merupakan fungsi pelayanan sehingga setiappermohonan penerbitan sertifikat wajib dilayani dan diterimakemudian diteliti dan dilakukan ploting, apabila terdapattumpang tindin
HERMAWAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.Drs. SUTARDJO HADI PURWANTO
2.AHMAD SYARIF, BA
3.SARPANI
4.NURLELA
5.MARIA YUNIDA
6.YUSNIDA
7.YUSUP EFFENDI
164 — 75
wilayah, atas permintaanseseorang; Bahwa hadir ketika pengembalian batas dilaksanakan, karena diundangnamun saksi lupa kapan waktunya; Bahwa saksi tahu dengan tugu yang berwarna merah karena dibuat olehTapem Kota Palembang dan saksi juga dilibatkan; Bahwa Syarif bukan warga saksi, melainkan warga Kabupaten Banyuasin; Bahwa saksi tidak tahu berapa luas wilayah saksi sebagai Lurah, karenahanya tahu batas wilayah dari Ketua RT; Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Ketua RT mengenai adanya sertipikattumpang tindin
IDRUS Glr. DT. TAMBASA
Tergugat:
1.SYAFRI DT. TAN JAMBI
2.ELFITRA YENTI
3.SARINAP
4.ROSLI
5.KASMAR
6.MISNAR
7.YENI IRAWATI
8.YULFA WARDANA
9.NOFA WATI
10.DEWI GUSTINA
11.ELFI DELFIRA
12.SYAMSI RIZAL
13.BAIZAR
14.MARVAYENI
15.ASRIYON
16.KURNIASIH
17.SANTI ELVIRA
18.ERIA DESPOL
19.DERI ALEXANDER
20.FEBY
21.ENTEANG
22.OLET TAGORI
23.ELVINA
24.SUSRIYANTI
25.ZULKIFLI
26.MULYADI
27.YONDRA WADI
28.SERI AFNI
29.AFRINALDI
30.NIKA
134 — 5
Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatdalam dalil gugatannya menyatakan di dalam posita poin 45 hanya paraTergugat A yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan samasekali tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat C akan tetapi dalam petitum gugatan Tergugat A, Tergugat B, danC juga dituntut secara bersamabersama untuk melakukan pembayaranganti rugi kepada Para Penggugat, Bahwa dalam dalil gugatannya ParaPenggugat mendalilkan secara tumpang tindin
2.I Made Luat
3.I Wayan Winata
Tergugat:
2.I Wayan Pilih Astawan
3.I Nyoman Semidra, SE.
4.Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Klungkung
128 — 68
Bahwa ketika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ingin menjual salah satu bagian tanah dengan PersilNomor 69B Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,yakni dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1206 ternyata tidak bisa karena saatdiperiksa di Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung,diketahul gambar tanah tersebut tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor 393 yang terbit Tahun 1999 atas nama Nang Pilih yang telah bergantimenjadi atas nama Nyoman Semidra.
127 — 121
., yang tumpang tindin dengan Hak Milik No. 385/Medan Satria atas nama Manaf bin H. Burhan, terletak di Desa UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ;23.Bahwa setelah Penggugat meneliti dan mempelajari soal Sertifikat HakMilik No. 385/Medan Satria yang diaku sebagai milik dari Tergugat danyang akan diurus balik namanya oleh Tergugat II ke atas nama para ahliwaris Manaf bin H.
1384 — 1322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Nusa Sentosadan lampirannya;BB Nomor 81: 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasipemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kabupaten Bombana perihalTumpang Tindih Wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan PetaTumpang tindin PT. Prima Nusa Sentosa dan PT.
MINTARDJO HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
PT HERMAWAN MEGAH DANA
406 — 186
Dan ketentuanmengenai tumpang tindin sebagaimana dalil Penggugat yangmenganggap adanya tumpang tindih (overlap) kepemilikan atas tanahPenggugat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2018 Romawi V huruf E yakni :1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yangtumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbitkemudian, dengan syarat :a.
116 — 57
Bahwa dengan menggabungkan kedua obyek sengketasebagaimana tersebut dalam angka 1 ( satu ), sehingga obyeksengketa menjadi tumpang tindin dan tindakan PenggugatHalaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.adalah sangat keliru dan membingungkan banyak terdapatnomor urut yang terlewatkan ;C.2. Petitum melampaui batas yang dapat dituntut dalamPengadilan Tata Usaha Negara ;1.
93 — 15
2013/PN.Tng, namun Pengadilan Negeri Tangerangdalam putusannya Nomor: 336/Pdt.Plw/2013/PN.Tng. tanggal 3 Pebruari 2014,amar putusannya menyatakan : Menerima Eksepsi Terlawan , Terlawan Il danTerlawan Ill tentang Hukum acara pengajuan perlawanan ini keliru melanggartertio beracara, Gugatan Kabur, tidak jelas dan Gugatan kurang pihak danMenyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ;Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, ternyata telah terjaditumpang tindin
156 — 117
Inhutani IVdiantaranya:b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindih dengan permohonanHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbanganteknis kami No. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belumada persetujuan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan,b.2.Seluas + 9.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan PT.Agro Mitra Karya Sejahtera belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan.Areal yang dimohon KOPERASI PARSUB berada dalam Kawasan HutanRegister 40 Padang Lawas yang
Inhutani IVdiantaranya: b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan Halaman 183 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbangan teknis kamiNo. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan, b.2.Seluas + 9.000 Ha salingtumpang tindih dengan permohonan PT.
117 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupaten Serang)Banten atas nama PT Griya Sinar Perak, terhadap surat Penggugattersebut, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban sebagaimanaSurat Nomor 95/200.3672/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016, yangisinya pemberitahuan terjadi tumpang tinding atas tanah milikPenggugat dengan 26 objek sengketa.Bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui telah terjadinyatumpang tindin atas tanah milik Penggugat dengan 26 objek sengketayaitu pada Tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana Surat Nomor95/200.3672/
ARI PRATAMA
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF, Sp. Bin H. A. RAHMAN
86 — 28
puluh delapan rupiah, koma dua puluh lima sen)Bahwa yang mengajukan pencairan adalah Kepala Desa dan BendaharaDesa;Bahwa saksi mendengar ada kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan sesuaidengan RAB yaitu untuk kegiatan jalan usaha tani;Bahwa sebagai pendamping desa saksi tidak pernah melihat kegiatan yangdikerjakan;Bahwa saksi tidak kenal dengan ketua Tim TPK yang dibentuk;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke TPK tentang pelaksanaankegiatan yang dilakukan;Bahwa saksi tidak tahu tentang tumpang tindin
121 — 33
No. 436 Persil 51 S.IVtumpang tindin dengan bidang tanah sertipikat hak milik Nomor49/Benda dan Nomor 51/Benda.
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2824 K /Pid.Sus/2015 Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43/Kpts/VI PHT/2000, tanggal15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapatdikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindin denganpemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan; Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/bukti kepemilikan tanah Kas Desa Binuang, karena untuknomor register surat tidak masuk pada buku registrasi
82 — 96
Dan ternyata sebagaian dari tanahtersebut tumpang tindin dengan tanah Hak Pakai No. 194/Poloniaatas nama TERGUGAT II ;c.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
134 — 47
dandialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari ninna tuninna tersebut ;Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saatpemeriksaan setempat, dengan bukti bukti yang sah, pihak Para Penggugatdapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yangdidalilkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana ParaPenggugat katanya menjadi Sipukka Huta ;Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, knususnya tentang objek yangtumpang tindin
Pembanding/Tergugat II : WA NENJO Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat IV : ALIMUDIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat V : WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VI : WA NERI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VII : LA MBUNGA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE,
93 — 59
Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie dalam buktisurat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa FotocopyGIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan indeks grafis yangdijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidakHalaman 72 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMBtepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidangtanah telah terjadi tumpang tindin adalah dengan melakukan PermohonanPengembalian Batas, bukanlah dengan
315 — 102
NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
66 — 219
terhadap Eksepsi maupun dalam pokokperkaranya adalah konitradiktif antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan lainnya, sehingga menurut hematPembanding putusan dalam perkara ini tidak mempunyai Urgensiuntuk dipertahankan dan oleh karenya haruslah dibatalkan, danatau setidak tidaknya Judex Factie harus menyatakan tidakberwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dikarenakan Judex Factie dalam pertimbangannya juga telahmembenarkan bahwa terhadap objek tanah sengketa telah terdapattumpang tindin
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
200 — 76
Indo Kebun Unggul tidak tumpang tindin denganPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan BatuHalaman 58 dari 115 HalamanPutusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JBI.Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari ;Bahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh)% dari total yang dimohon PT. Indo Kebun Unggul telahbekerjasama dengan KUD Sinar Tani, sesuai dengan perjanjiankerjasama Kemitraan antara PT.