Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
316 — 102
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, DKK VS PRESIDEN RI;
382 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwaketidakpastian kedudukan lembaga yang berpotensimenimbulkan tumpang tindin wewenang dalam melakukan tugas danfungsinya dan tarik ulur kewenangan, kesalahpahaman, tarik ulur antarakekuasaan, yang dapat diselewengkan sehingga mengarah padaketidakpastian hukum.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-05-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
PT JAYA INDO PROPERTY, diwakili oleh STEVANUS SANJAYA EDY WIDJAJA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
379 — 280
  • Terlebih lokasi Ijin Prinsip tersebut yang beririsan/berpotongandengan jin Lokasi PENGGUGAT hanyalah seluas + 106.264 m2 bukanKESELURUHAN.Bahwa jelas sekali PENGGUGAT telah salah menafsirkan KetentuanPasal 12 ayat (1) dan (2), ayat tersebut diterapkan pada ijin lokasi yangmasih berlaku, yang dimaksud tumpang tindin adalah pada saat ada 2Izin Lokasi yang hidup, sedangkan dalam perkara a quo ijin lokasiPENGGUGAT tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU lagi dan/atau BATALDEMI HUKUM, bahkan dari segi jenisnya yang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
134 — 47
  • dandialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari ninna tuninna tersebut ;Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saatpemeriksaan setempat, dengan bukti bukti yang sah, pihak Para Penggugatdapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yangdidalilkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana ParaPenggugat katanya menjadi Sipukka Huta ;Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, knususnya tentang objek yangtumpang tindin
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
131 — 26
  • usahaperkebunan di kawasan hutan tentunya harus ada izin dari Kementerianuntuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan, dan apabilamasyarakat telah melakukan usaha perkebunan di dalam wilayahkawasan hutan namun ternyata di dalam wilayah kawasan hutantersebut juga telah diterbitkan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan kepadapihakpihak lain yaitu perusahaan untuk melakukan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) maka ataskeberatan masyarakat tersebut kemudian tanah masyarakat yangtumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 822/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
121 — 621
  • Cakradigdaya Lokaraya / Penggugat ; Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.15596/Pegadungan atas nama Penggugattersebut jelas Cacat Hukum dan Tidak Sah karena telah Menyerobot, Mencaplokdan Menganeksasi SHM milik Tergugat yang sudah dijual kepada PenggugatIntervensi kedalam HGB, sehingga mengakibatkan dalam satu lokasi/bidang tanahterdapat dua Sertifikat yang saling tumpang tindin satu sama lain., PenerbitanSertifikat HGB yang tumpang tindih tersebut dilakukan secara sadar oleh TergugatIl dan Tergugat
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
202 — 335
  • Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 23-11-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.SLAMET RIADI
2.BAHRUDIN
3.AHMAD
4.ABDUL RASID
5.SARYANTO
6.MARPUAH
7.SITI FARIDHA
8.AMADUDIN
9.KUSMIATI
10.FITRI
11.JUMIRAN
12.RUDI HARTONO
13.MUNTADIR
14.JAWAHIRA
15.FADILAH
16.SUTOMO
17.JUNIAH
18.WATIKAH
19.RIANTI
20.WALTIAH
21.JUDIANTO
22.RYAN HIDAYATULLAH
23.DAYA
24.Hi. ANNAS
25.Hj. KASMIRAH
26.STARE
27.HIU FUK SIN
28.KADORI
29.KENANGA
30.ANILAH
31.SUMARNI
32.PUTRI HERLINA
33.ROSNI
34.YUSUF
35.NUR ASIAH
36.SYAMSUDDIN
37.H. BAHRI
38.CAMPUR
39.HASMAWATI
40.A. MALIK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
3.Menteri PUPR RI, Cq. PPKP Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
4.Gubernur Lampung, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
86 — 7
  • keterangankepemilikan tanah, yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukangugatan a quo, tergugat tanggapi bahwa alas hak berupa sporadik dansurat keterangan garapan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanahdan telah dilarang untuk diterbitkan sejak tahun 1984 berdasarkan SuratHalaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN KlaMenteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yangmenginstruksikan kepada Gubernur supaya tidak menerbitkan izinmembuka tanah karena sering terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
104 — 59
  • Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
204 — 104
  • Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Penipuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
205 — 39
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2016 — PT. GRIYA SINAR PERAK diwakili oleh HENDRO KIMANTO LIANG MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON dan : 1. Bambang Prayogo 2. Linna Suherlina 3. Muslih Yusuf, BA., 4. Zaenal Falah 5. Mulki Abdullah 6. Hudari, S.Ag., S.Pd., 7. Maftuhi Bahri, S.Pd.I., 8. Ucu Agustina 9. Hj. Maisaroh, 10. Munariyah, 11. Novi Kania Mustika 12. Ekalyias Wijaya 13. Sinansari Faedah
212 — 76
  • Putusan No.12/G/2016/PTUNS RGd. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. tumpang tindin hak atau sertipikat hak atas tanah;f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; danh) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Objek Sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Penggugat yang terlebih dahulu memiliki 7 (tujuh) bidang tanahyang terdiri dari 7 (tujun) buah SHGB milik Penggugat seluas 71.530M?
    Griya Sinar Perak sejak tahun 1995, di BagianUmum, sekarang Bagian Legal; Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang Peta Rincik; Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa ini; Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melaksanakan persidangan di lokasiobyek sengketa, Saksi sebagai pihak yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh)Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tumpang tindin dengan 26 (dua puluhenam) Sertifikat Hak Milik; Bahwa Saksi hanya membaca dari peta tentang lokasi obyek sengketa,asalnya tidak tahu, Saksi diminta
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-02-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat: 1.AGUSTINA BILUNG 2.SAMUEL MOMING 3.ESTER MOMING 4.IKA ING SITI NURHASANAH 5.HENDRI MOMING 6.LENGGAN 7.IBIT BILUNG 8.SUHENDRA 9.F.A.SIREGAR 10.TRISNO ROMO SANTOSO 11.LISJEN HARYADI LIE 12.SAHABUDDIN 13.HERYANI MOMING 14.YEMMYMA YANDS Tergugat: 1.LAWAI LIMAN 2.AGUSTINUS BAMBANG 3.HERY RUDIONO 4.F E R I 5.HESTY YANTI APRILIANA 6.IWAN BAMBANG 7.ROBERT ALDEN 8.WENG NGAU 9.YUNIADI 10.DAMOS BETTI 11.TIMOTIUS, M.Th 12.ERRIN WIRANDA,SE Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN 2.DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
172 — 309
  • serta tidak bertumpangtindih dengan Pihak Lain sehingga sangat beralasan SPPT milik Tergugat 1s/d Tergugat 7 sah secara hukum ;Bahwa benar Tergugat 9 s/d Tergugat 11 telah menandatangani BeritaAcara Peninjauan Lokasi Tertanggal 19 Desember 2016, dikarenakanPenggugat Agustina Bilung hendak memperbarui surat PernyataaanPemilikan Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 yang Sket Lokasi yangberbeda dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan menyatakan bahwalokasi yang ditinjau tidak sengketa dan tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 16-04-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Oktober 2018 — 1.MUHAMMAD 3.DIMAZ ASTUTI 4.M. SUDARJANTO 6.DRS.DARMAWI,M.Pd. 7.PARJO 10.MARDLIYAH 11.LATIFA AYU FATMAWATI 14.BAMBANG AGUS S 17.SUPARMIN ALS PARMIN 18.SUPADI Als PADI 19.NURDIANA 22.KARNO CIPTO 23.MURSIH 24.HARIS HARIANTO 26.ALIRMAN 31.SITI MAHMUDAH 32.M.DAHLAN ALS DAHLAN 33.NURHAYATI 34.BAHARUDIN 38.SABAR MENANTI SIANIPAR 45.MISRANTO 46.DALIYEM 48.PONIRAN 60.M.SALEH 66.AHMAD TARMIZI 72.MUHAMMAD NAZORI 80.ALDY PRASETYA SEJAHTERA 81.SUTRISNO 86.ZAIDAN FAHMI 87.M.NASIR 88.SUPARMAN 89.SUPARMI 90.PARMONO 91.SUPIANTO 92.DYAH PRATIWI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAMBI; KEPALA KANTOR PERTANANAHN KABUPATEN MUARO JAMBI
172 — 292
  • Hal ini tidak sesuai dengan luasan yang diakui seperti yangdisampaikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 22 yaitu seluas179,5 Ha ; Bahwa dapat dilihat juga dalam surat gugatan penggugat halaman 36angka 4, dimana pihak penggugat mengakui secara jelas dan tegas telahterjadi tumpang tindin terhadap lahan yang diakui adalah milikPenggugat 1 sampai dengan Penggugat 35.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
234 — 102
  • Utrbaru yang sah, berbeda dengan bukti sebelumnya yang berkaitan denganmateri perkara.Menimbang, bahwa hal ini perlu ditegaskan guna menghindari adanyakerancuan dan tumpang tindin kkewenangan antara hakim yang memeriksaperkara praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangkayang terbatas hanya pada penilaian ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua)alat bukti yang sah yang diperoleh dalam penyidikan dengan penilaian substansipokok perkaranya yang merupakan kewenangan hakim dalam acara
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/PDT.G/2015/PN RHL
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
128 — 65
  • Bahwa terkait mengajukan gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1997/PN.Dum oleh PARA TERLAWAN (dahulu PENGGUGAT danPENGGUGAT II) dengan dasar SK BUPATI tertangal 6 Mei 1996 No. 525/EK/568 kepada KTRBT yang peruntukan membuka lahan perkebunankelapa sawit) seluas 2000 (dua ribu) Ha terdapat klausula atau syaratsyarat sebagai berikut:1) Lahan dimohon tidak tumpang tindin dengan lokasi yang telahdiperuntukkan pada perusahaan lain, badan hukum maupunmasyarakat2) Jika dilahan tersebut terdapat olahan tanah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat V : H. USMAN EFFENDI.
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
104 — 76
  • Bantar Gadung telah menjadikan keadaan ParaPenggugat menjadi tumpang tindin antar Badan Hukum Perseroan denganpemilik saham pribadi. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka telahterjadi ketidakjelasan kepentingan mana yang diwakili Badan Hukum dankepentingan mana yang diwakili pemegang saham;EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAKJELAS (OBSCUUR LIBEL):. Bahwa Para Penggugat disatu sisi tidak mengakui keberadaan PT. BantarGadung Sejati sebagai pengganti PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
710 — 3394
  • 13.664.700 M2).Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegangPenggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telahditerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsenseluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih denganwilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan ekplorasiPenggugat telah bertumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
220 — 86
  • Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2016 telahdengan jelas dan tegas menyatakan, jika PENGGUGAT dalam 60(enam puluh) hari terhitung sejak 4 Agustus 2016 tidak dapatmenyelesaikan pengurusan overlapping/tumpang tindin atas tanahnya,maka PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak akan menuntut dandengan sukarela untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut.Pasal 3 Kesepakatan Bersama Tgl. 1 Agustus 2016Halaman 22 dari 113 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
172 — 43
  • DKI Jakarta atas permohonan dari pihakpihak dalam perkara tersebut,selanjutnya guna menghindari adanya tumpang tindin putusan terhadapobyek yang sama, maka terhadap pokok persoalan persengketaan keduabelah pihak dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh karena Para Penggugatmengajukan gugatan ini terlalu dini (prematur) yang seharusnya menungguHal 139 dari 142 Hal Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt.