Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukanSurat Permohonan Pencabutan tertanggal 28 Februari 2019, yang padapokoknya Penggugat secara tegas menyatakan mencabut Perkara GugatanSederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Tbt dengan alasan Tergugat danTergugat II telah melunasi hutangnya kepada Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Register Perkara Nomor1

Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Tht tertanggal O01 Februari 2019 telah dicabut olehPenggugat tersebut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untukmencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Tht ini dalam buku register perkara perdata yangtersedia untuk itu;4.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor1/Pdt.G/2021/PN Skg tanggal 28 Oktober 2021 yang diucapkan di muka sidangyang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri olehKuasa Penggugat, KuasaTergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi :0 Menolak Eksepsi Tergugat

dan Turut Tergugat seluruhnya;Dalam Provisi Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :0 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;0 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.012.500, 00 (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor1/Pdt.G/2021/PN Skg tanggal 28 Oktober 2021 telah diberitahukan oleh JurusitaPengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat danKuasa Turut Tergugat

Tinggi Makassar;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukanMemori Banding atas permintaan bandingnya tersebut sehingga tidak diketahuialasan alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor1

Makassarsampai selesai pemeriksaan di tingkat banding;Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena tidak adanya memoribanding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding makaMajelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tersebut untukmengetahui apakah putusan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama tersebut sudah tepat dan benar serta adil menurut hukum;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermatberkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor1

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor1/Pdt.G/2021/PN Skg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding;3.

Putusan Nomor1 123/Pat. G/2016/PA.

Putusan Nomor1 123/Pat. G/2016/PA. Noj.berperkara.

Putusan Nomor1 123/Pat. G/2016/PA. Noj.

bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk sebagaimanaSurat pencabutan No 90/LBHPK/MRkK/II22 Perihal Pencabutan PerkaraPraperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Mrk tertanggal 7 Februari 2022;Menimbang, bahwa oleh karena perkara praperadilan tersebut belumpada tahap jawab jinawab maka permohonan pencabutan permohonanpraperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan hariSenin tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana surat pencabutan No 90/LBHPK/MRK/II22 Perihal Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor1

/Pid.Pra/2022/PN.Mrk tertanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya KuasaPemohon menyatakan mencabut permohonan praperadilan Nomor1/Pid.Pra/2022/PN.Mrk, tidak memerlukan persetujuan kepada pihak Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 1985 tanggal 1 Pebruari 1985, tentang PenghentianPraperadilan, disebutkan bahwa Praperadilan yang sedang berjalan dapatdihentikan sewaktuwaktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:(1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan

jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985,tentang Penghentian Praperadilan serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN:1.Mengabulkan pencabutan permohonan = praperadilan dariPemohon;2.Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PNMrk dicabut;3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Meraukeuntuk mencatat pencabutan permohonan Praperadilan Nomor1

Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzzet,banding dan kasasi dari tergugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/ Penggugat tersebut,Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantumdalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Bhn, tanggal 16 September 2019, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 16 September 2019 tersebut,Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melaluikuasanya pada hari Jum/at, tanggal 27 September 2019 sebagaimanatercantum dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan agar perkaranya diperiksa

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn ;Menimbang, bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan KontraMemori Banding melalui kuasanya, tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterimaoleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari dan tanggal itu juga dan KontraMemori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah olehPanitera Pengadilan Negeri Bintuhan kepada Pembanding/Penggugat melaluikuasanya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding, Nomor1

tahun 2009);0 Bahwa berdasarkan uraian diatas Pembanding semula Penggugatberpendapat Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding yang diajukanoleh Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat Il,Terbanding dan Terbanding Il sependapat dengan pertimbangan putusanPengadilan Negeri Bintuhan aquo;Menimbang, bawa setelah membaca dan mempelajari berkas perkaratersebut beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 16 September 2019 yang dimohonkan banding;3.

uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadiselain dari membayar hutanghutang terdakwa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimukapersidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :e 58 (lima puluh tiga) rangkap Nota/Faktur penjualan/Invoice dengan rincian :1 (satu) rangkap Nota/Faktur penjualan nomor : 60131879 tanggal 6 Juni 20161 (satu) rangkap Nota/Faktur penjualan nomor : 60131879 tanggal 6 Juni 20161 (satu) rangkap Invoice nomor :1 (satu) rangkap Invoice nomor1

(satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor1 (satu) rangkap Invoice nomor8816001466 tanggal 30 Juni 2016: 8816001922 tanggal 8 Juli 2016: 8816003534 tanggal

Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini Ssesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER:Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan / relaas Nomor1/Pdt.G/2022/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, Jurusita

satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Halaman 3 dari 6 halamanPenetapan Nomor 1/Pat.G/2022/PA.MwMenimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan / relaas Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2022/PA.Mw dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Sirih Rasyid, keterangan TerdakwaHalaman 1 dari 3 Putusan Nomor1/Pid.C/2019/PN Snj.Asrianto Alias Ato Bin Hajang, yang diajukan di persidangan dimana keteranganSaksisaksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya demikianpula dengan keterangan Terdakwa yang =membenarkan telahmenempati/menguasai tanah yang terletak di Lingkungan Batu Lappa,Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tanpapersetujuan dari pemilik tanah yaitu Andi Rosmiati Sapanang Binti A.

karena hingga saat ini terdakwatidak mematauhi putusan terdahulu dan terdakwa tidak meninggalkan tanahmilik korban tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara Aquo substansinyasama dan tidak berbeda dengan perkara terdahulu maka berdasarkanketentuan pasal 76 Ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kalikarena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukumtetap (Nebis In Idem) yang dalam hal ini berlaku dalam hal seseorang telahHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor1

Tri Dharma Putra, S.H.Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor1/Pid.C/2019/PN Snj.

Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanmenjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat(2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 di Kota Bekasikemudian di tanda tangani oleh Terdakwa sor.

bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasvarakatan menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1

Penetapan Hakim, tanggal tanggal 5 Januari 2017, Nomor1/Pdt.P/2017/PNLsm., tentang Penetapan Hari Sidang ;3. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.P/2017/PNLsm., serta surat surat yangterlampir dalam berkas perkara ;4. Membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor1/Pdt.P/2017/PNLsm oleh Pemohon, dalam persidangan tanggal 12Januari 2017 ;Menimbang :1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dihadiri olehPemohon ;2.

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri PadangSidempuan tanggal 29 April 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Psp, dan suratSurat lain yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan pada tanggal 2 Januari 2019 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2019/Pn Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor1/Pdt.G/2019/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 kepadaKuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejakpemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke PengadilanTinggi Medan;4.

Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor1/Pdt.G/2019/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 kepadaTerbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini,sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 228/Pdt/2019/PT MDNTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding

TingkatBanding tidak ada menerima Memori banding dari Kuasa Hukum Pembandingsemula Penggugat sampai perkara ini diputus, sehingga Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi alasanalasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat untuk mengajukanpermohonan banding dalam perkara ini;Meninimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelahmempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dalam pertimbangannya pada putusan Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Psp, tanggal 29 April 2019 tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat bandingsejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan pada hari tanggal 2019 oleh kami AHMADSUKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H,dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Nomor1/G/2017/PTUN PI. , tanggal 20 April 2017;3.

,tanggal 20 April 2017 yang alasanalasan selengkapnya sebagaimana tertuangdalam Memori Banding tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugatdan Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 10 Mei 2017sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2017/PTUN PI, tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkaraBundel A dan Bundel B ternyata

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 1/G/2017/PTUN PI., dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dengan dihadiri olen KuasaHukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi tanpa dihadiri olehTergugat maupun kuasanya;Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 20 April 2017 telah memberitahukan isi putusan tersebutkepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor1/G/2017/PTUN PIL, tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

., permintaan banding terdakwa tersebuttelah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 16 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepadaTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untukHalaman 7 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGmempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ' TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknyauntuk

mempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal Agustus 2016, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 September2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19September 2016;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;3.

Bahwa dari pernikhan tersebut kami telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak,sekaranganak tersebut tinggal bersama PenggugatHal 1 dari 5 halaman Perkara Nomor1 115/Pdt.G/2013/PA.Pl. Bahwa pada bulan April 2013 tergugat telah tidak tinggal bersama dengan kamilagi, tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang pasti..

pengadilan AgamaPalembang untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat Nomor: ; W6AI/2223/Hk.05/X /2013 tanggal 10 Oktober 2013;Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutantidak memenuhinya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaPalembang Nomor: 1115/Pdt.g/2013/PA.Plg tanggal 11 November 2013, makaMajelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalamberperkara, karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;Hal 3 dari 5 halaman Perkara Nomor1

Ag.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 120.000,: Rp. 120.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000,: Rp. 331.000.Hal 5 dari 5 halaman Perkara Nomor1 115/Pdt.G/2013/PA.Plg

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusahna memberi nasihat kepada Pemohon danPemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya;Bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon danPemohon Il secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 27Januari 2021 untuk memohon mencabut perkara isbat nikah yang telahdiajukannya pada tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon danPemohon Il, atas nasihat Majelis tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemhon Il telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II dengan Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pst3.

Hal. 1Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannyadilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta diIndonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danPemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLEBALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telahmengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor1

Jurusita padaPengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pembanding danTerbanding masingmasing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, Supaya datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14(empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

Hakim Tingkat Pertama, karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusandi tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

tingkat pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Peraturan Hukum dari Perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, RBg serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor1

Bahwa menilik Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan Berita Acara SitaEksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26September 2018, sebagai pemohon adalah Putu Udyana Arjasa Putra danEdya Maulana, bertindak untuk dan atas nama : PT. BANK SYARI'AH,berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karena ternyata dalam hal iniPenggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT.

Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 tersebut Tergugat akanmelakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan berupaSertifikat Hak Milik (SHM) No. 8212, Luas : 140 M2, Atas Nama :Penggugat, yang terletak di Jalan Murai Komplek Griya Ulin Permai RT.03RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional Kota Banjarbaru yang akan

Trikora No. 4BanjarbaruAtas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan sebagai pelaksanalelang adalah Tergugat II;Putusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bjb Halaman 3 dari 15 halaman6.10.Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28Agustus 2018, Penggugat tidak diajak bermusyawarah untuk menentukanharga limit lelang sehingga terhadap limit lelang yang ditetapkan sebesarRp. 261.250.000, sehingga Penggugat merasa dirugikan;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:dL.2.3.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Lelang tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjbtanggal 28 Agustus2018melalui Kantor Tergugat Ildan bertempat lelang di Pengadilan AgamaPutusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bahwa, sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulusaling mengenal dan menjalani masa pacaran selama 5 (lima) bulan,Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu samalain serta merasa yakin untuk melanjutkan ke jenjang Pernikahan;Halaman dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2014/PN.Bta.

fisik yang lebih berbahaya,penggugat memilih pulang ke rumah orang tua penggugat ;Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga, orang tua daripenggugat dan tergugat berusaha untuk mendamaikan pertengkaranpenggugat dan tergugat, namun setelah melalui proses mediasi yangcukup panjang serta disaksikan olen Kepala Desa Anyar dan pemukaagama setempat, penggugat bersedia memaafkan perbuatan tergugatserta penggugat dan tergugat sepakat untuk memutuskan perceraianHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor1

Majelis Hakimmemerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Baturaja saudara OctoTridiansyah melalui Panitera Pengganti untuk menginformasikan kepada pihakPenggugat, bahwa biaya untuk Pemanggilan telah habis dan Pengadilan NegeriBaturaja tidak dapat melakukan Pemanggilan kepada Para Pihak sebelum biayaPanggilan tersebut di bayarkanMenimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Juru Sita PengadilanNegeri Baturaja Saudara Octo Tridiansyah bahwa pihak Penggugat telahHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor1

Rp, 6.000.00:UOT ssasea a ex soma 8 v 2s Rp. 1.526.000,00 ;(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor1 7/Padt.G/2014/PN. Bta

Pasal 1 huruf (a) dan(f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, makaalatalat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanyasecara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4bahwa para Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 disebutkan bahwaPemohon dan Anda bin Saltani telah hidup dalam masyarakat sebagai suamiHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G

Anda bin Saltani telah meninggalHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.dunia pada tanggal 03 Mei 2018.

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta ayat (4)Kompilasi Hukum Islam;Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangandi atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahanantara Pemohon dengan Anda bin Saltani tersebut, sehingga terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H., oleh Hakim PengadilanHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai KetuaMajelis dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI., dan Drs.

Materai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Catatan :Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggalbec ee ence eee eeseneeeaeenes dan telah berkekuatan hukum tetap;Untuk salinan yang sah dan sama bunyinyaOleh Panitera,H. Dede Supriadi, SH.,MH.Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor1 183/Pdt.G/2018/PA.Ckr.